BERNAMA.ID: Politik dan Parlemen
News Update
Loading...
Tampilkan postingan dengan label Politik dan Parlemen. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik dan Parlemen. Tampilkan semua postingan

Minggu, 11 Oktober 2026

Rahmat Saleh Salurkan Bantuan Beras untuk Dapur Umum Korban Banjir di Padang

Rahmat Saleh Salurkan Bantuan Beras untuk Dapur Umum Korban Banjir di Padang




Bernama.id - Padang l Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh menyalurkan bantuan logistik makanan untuk mendukung dapur umum bagi warga terdampak banjir di Kota Padang, Ahad (11/10/2026).

‎

‎Bantuan tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pangan melalui dapur umum, mengingat sebagian korban kesulitan memasak akibat rumah dan lingkungan mereka terdampak banjir.

‎

‎Salah satu lokasi penyaluran bantuan berada di Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah dengan menyalurkan 40 karung beras dan bantuan pendukung. 

‎

‎Wilayah tersebut termasuk daerah yang terdampak banjir setelah hujan lebat mengguyur Kota Padang pada hari sebelumnya.

‎

‎Menurut Rahmat, dalam situasi darurat, kebutuhan makanan perlu menjadi perhatian utama karena tidak semua warga dapat menyiapkan makanan secara mandiri. 

‎

‎Karena itu, bantuan logistik pangan didahulukan agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terbantu.

‎

‎“Ketika banjir terjadi, salah satu kebutuhan yang harus segera dipenuhi adalah makanan. Warga yang rumahnya terdampak belum tentu bisa memasak seperti biasa. Karena itu, bantuan logistik untuk mendukung dapur umum perlu diprioritaskan,” ujarnya.

‎

‎Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat menghadapi dampak langsung bencana. 

‎

‎Selain kebutuhan pangan, kondisi warga terdampak juga memerlukan perhatian agar aktivitas sehari-hari dapat kembali berjalan setelah situasi memungkinkan.

‎

‎Namun, penanganan banjir tidak cukup hanya berfokus pada bantuan ketika bencana terjadi. 

‎

‎Rahmat menilai, kejadian banjir yang berulang setiap kali hujan lebat perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar persoalan serupa tidak terus berulang dan masyarakat tidak selalu menghadapi risiko yang sama.

‎

‎“Banjir yang berulang setiap kali hujan lebat perlu menjadi perhatian bersama. Penanganannya harus dievaluasi secara menyeluruh, sehingga kita tidak hanya bergerak ketika banjir sudah terjadi, tetapi juga mencari tahu apa yang perlu dibenahi agar risikonya bisa dikurangi,” katanya.

‎

‎Evaluasi tersebut perlu diarahkan untuk memahami berbagai faktor yang menyebabkan banjir terus terjadi, sekaligus menilai efektivitas langkah penanganan yang selama ini dilakukan. 

‎

‎"Dengan begitu, penanganan banjir tidak berhenti pada respons darurat, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan perbaikan dalam jangka panjang. Persoalan banjir berulang membutuhkan penanganan yang lebih terencana lagi dan koordinasi berbagai pihak sesuai kewenangannya," pungkasnya. (TPHRS)

Selasa, 06 Oktober 2026

Nevi Zuairina Dorong Penguatan Pasokan dan Stabilitas Harga Beras dari Pasar Induk Beras Cipinang

Nevi Zuairina Dorong Penguatan Pasokan dan Stabilitas Harga Beras dari Pasar Induk Beras Cipinang




Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi IV DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, melakukan kunjungan kerja ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, untuk meninjau secara langsung kondisi stok, pasokan, distribusi, serta stabilitas harga beras. 


Kunjungan ini menjadi bagian dari pengawasan terhadap upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan harga yang wajar.


Dalam kunjungan tersebut, Nevi menyoroti pentingnya sinergi antara Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Perum BULOG, ID FOOD, PT Food Station Tjipinang Jaya, serta pelaku usaha penggilingan dan perdagangan beras.


“Pasar Induk Beras Cipinang memiliki posisi yang sangat strategis sebagai salah satu pusat distribusi sekaligus barometer harga beras nasional. Karena itu, ketersediaan stok di sini harus benar-benar dijaga, dan setiap kebijakan stabilisasi harus mampu dirasakan sampai ke tingkat konsumen,” ujar Nevi Zuairina.


Legislator asal Sumbar II ini juga menekankan perlunya penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang tepat sasaran, lancar, serta didukung sistem pemantauan pasokan yang akurat. 


Integrasi data produksi dari daerah dengan arus beras yang benar-benar masuk ke pasar dinilai penting agar pemerintah dapat mengambil langkah intervensi secara cepat ketika terjadi gangguan pasokan.


Selain aspek distribusi, Politisi PKS ini  memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas beras melalui penguatan penanganan pascapanen, termasuk dukungan dryer dan Rice Milling Unit (RMU) bagi kelompok tani dan penggilingan.


“Kita ingin kebijakan pangan tidak hanya kuat di atas kertas. Petani harus mendapatkan harga yang layak, penggilingan dan pedagang tetap memiliki ruang usaha, sementara masyarakat memperoleh beras berkualitas dengan harga terjangkau. Seluruh rantai pangan ini harus dijaga secara berkeadilan,” tegas Nevi Zuairina.


Nevi berharap penguatan koordinasi antarlembaga dan pelaku usaha di PIBC dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras nasional. (NZMC)

Senin, 28 September 2026

Rahmat Saleh Minta Pertamina Tetap Usut Rantai Pasok Usai Langkah Uji Sampel BBM

Rahmat Saleh Minta Pertamina Tetap Usut Rantai Pasok Usai Langkah Uji Sampel BBM




Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh meminta PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk tetap mengusut tuntas dan transparan penanganan isu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di masyarakat.


Namun, Rahmat juga mengapresiasi langkah cepat perusahaan tersebut dalam memeriksa serta menguji laboratorium kualitas BBM di Sumatera Barat.


​Rahmat menilai respons Pertamina yang langsung menindaklanjuti laporan warga melalui pengambilan sampel uji pada enam SPBU di Kota Padang dan Kabupaten Agam serta melibatkan badan independen seperti Lemigas merupakan wujud keterbukaan yang baik.


​"Kita menghargai langkah responsif Pertamina yang langsung turun ke lapangan untuk melakukan kroscek dan menguji sampel ke laboratorium, termasuk melibatkan pihak Lemigas. Langkah ini penting untuk memberikan kepastian teknis kepada publik," kata Rahmat dalam keterangannya di Jakarta pada Senin, (28/9/2026).


​Namun, Rahmat 

mengingatkan agar pengawasan dan pengujian tidak cuma berhenti pada pemeriksaan sampel pasca-kejadian.


​Dia menegaskan keluhan serta rekaman visual mengenai dugaan kontaminasi Pertalite yang sempat meresahkan pemilik kendaraan di lapangan mesti tetap mendapat perhatian serius dan ditelusuri akar penyebabnya.


​"Pengujian laboratorium yang akurat tentu sangat kita dukung. Namun, mengingat pemeriksaan ini berawal dari adanya aduan masyarakat serta video keluhan konsumen yang beredar, penelusuran secara menyeluruh mengenai apa yang sebenarnya terjadi saat penyaluran sebelumnya harus tetap dilakukan," tuturnya.


​Menurut Rahmat, kepastian dari hasil evaluasi sangat ditunggu oleh masyarakat demi menjaga kepercayaan konsumen terhadap kualitas BBM bersubsidi.


​Dia berharap Pertamina konsisten memperketat pengawasan di rantai pasok, mulai dari penerimaan hingga ke nosel SPBU.


​"Prinsipnya kita ingin perlindungan konsumen dan kualitas layanan BBM terjamin dengan baik. Kita tunggu hasil resmi pengujian dari pihak-pihak terkait secara transparan demi kebaikan dan kenyamanan masyarakat bersama," pungkanya.


​Sebelumnya, pihak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyampaikan telah melakukan sampling awal di sejumlah SPBU dan tidak menemukan kandungan air pada sampel Pertalite yang diperiksa, dengan nilai density sesuai spesifikasi standar.


​Untuk memastikan kualitas secara menyeluruh, Pertamina juga membawa sampel dari enam titik SPBU di Kota Padang dan Kabupaten Agam untuk diuji lebih lanjut di Integrated Terminal Teluk Kabung dan Lemigas ESDM. (TPHRS)

Rabu, 23 September 2026

​Rahmat Saleh Serahkan Bantuan Pangan, ​Ringankan Beban Korban Galodo Solok

​Rahmat Saleh Serahkan Bantuan Pangan, ​Ringankan Beban Korban Galodo Solok



Bernama.id - ‎Solok l Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh menyalurkan bantuan tanggap darurat bagi korban bencana galodo di Kabupaten Solok, tepatnya di Kayu Aro yang menjadi daerah terdampak dari bencana tersebut.

‎

‎Proses penyaluran bantuan tersebut disalurkan oleh Tim Tenaga Ahli Dapil Rahmat Saleh  pada Rabu (23/9/2026) pagi. 

‎

‎Rombongan membawa logistik langsung menuju Kabupaten Solok dan menyerahkannya secara berjenjang melalui DPC PKS Gunung Talang sebelum diteruskan ke posko-posko pengungsian.

‎

‎"Untuk saat ini kita fokus pemenuhan logistik kebutuhan makanan bagi para korban, mudah-mudahan dapat sedikit banyaknya meringankan kebutuhan para korban galodo," kata Rahmat dalam keterangannya.

‎

‎Pada tahap awal ini, bantuan difokuskan pada bahan pangan pokok berupa 100 karung beras dan 50 kardus mie instan. 

‎

‎"Bantuan ini disalurkan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Pasokan beras dan mi instan ini diharapkan bisa menyokong kebutuhan korban maupun dapur umum beberapa hari ke depan," ujar Rahmat.

‎

‎Tak berhenti pada pengiriman logistik, Rahmat Saleh menegaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan di lapangan. 

‎

‎"Tentunya kita terus mendorong peran semua stakeholder, kita sangat apresiasi yang sampai saat ini terus berjibaku, apalagi mengingat adanya potensi cuaca yang masih akan melanda daerah Sumbar, ini juga menjadi perhatian kita," pungkasnya. (TPHRS)

Selasa, 22 September 2026

Nevi Zuairina Dorong Surveilans Penyakit Hewan Berbasis Deteksi Dini

Nevi Zuairina Dorong Surveilans Penyakit Hewan Berbasis Deteksi Dini




Bernama.id - Denpasar l Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, mendorong pemerintah memperkuat surveilans penyakit hewan berbasis deteksi dini hingga ke tingkat daerah. 

Menurutnya, pengendalian penyakit harus semakin bergeser dari pola penanganan setelah kasus muncul menuju sistem pencegahan yang berjalan secara rutin dan berkelanjutan.

Hal tersebut menjadi perhatian Nevi dalam rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar, Bali, pada pertengahan September 2026.

“Jangan sampai sistem kita baru bergerak cepat ketika wabah sudah terjadi. Surveilans harus mampu membaca risiko lebih awal sehingga pemerintah dan peternak memiliki waktu untuk melakukan pencegahan sebelum penyakit menyebar lebih luas,” ujar Nevi.

Politisi PKS ini menilai posisi Bali membutuhkan perhatian khusus. Mobilitas hewan dan komoditas antarwilayah serta keberadaan penyakit hewan menular strategis menuntut pengawasan yang konsisten. 

Lalu lintas ternak antar-pulau melalui Gilimanuk dan Padangbai juga membutuhkan pengawasan ketat terhadap penyakit seperti PMK dan LSD serta Hewan Pembawa Rabies (HPR). 

Karena itu, Nevi mendorong penguatan surveilans aktif melalui pengambilan dan pengujian sampel secara berkala, sekaligus surveilans pasif melalui pelaporan cepat ketika ditemukan kasus kesakitan atau kematian hewan yang tidak wajar.

Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan sistem digital. Pelaporan penyakit hewan di Bali telah terintegrasi dengan iSIKHNAS yang digunakan petugas medik dan paramedik veteriner untuk menyampaikan temuan klinis dari lapangan secara real-time. 

“Data jangan berhenti menjadi laporan. Ketika ada indikasi peningkatan risiko, harus segera ada tindak lanjut, mulai dari investigasi, tracing, pengujian laboratorium, vaksinasi hingga pengendalian lalu lintas hewan sesuai kebutuhan,” katanya.

Nevi menekankan bahwa sistem deteksi dini yang kuat juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, pendekatan One Health yang menghubungkan kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan perlu terus diperkuat, terutama dalam menghadapi penyakit zoonosis seperti rabies. Bahan kunjungan Komisi IV mencatat bahwa model koordinasi tersebut telah menjadi bagian dari pengendalian penyakit di Bali. 

Selain kolaborasi, Nevi meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap ketersediaan tenaga medik dan paramedik veteriner. Keterbatasan jumlah tenaga dibandingkan luas wilayah kerja dan populasi ternak serta HPR yang tersebar di perdesaan masih menjadi tantangan dalam mengoptimalkan pemantauan penyakit sehari-hari. 

“Teknologi dan sistem pelaporan penting, tetapi pada akhirnya kita tetap membutuhkan petugas yang cukup dan mampu menjangkau lapangan. Karena itu, penguatan jumlah dan kapasitas tenaga veteriner harus menjadi perhatian, terutama di wilayah dengan cakupan pengawasan yang luas,” tegas Legislator asal Sumatera Barat II tersebut.

Nevi berharap penguatan surveilans, kolaborasi lintas sektor, dan dukungan tenaga veteriner dapat membentuk sistem deteksi dini yang semakin responsif sehingga peternak terlindungi dan keberlanjutan produksi pangan nasional dapat terus dijaga. (NZMC)

Minggu, 13 September 2026

Rahmat Saleh Dukung Pertamina Sanksi Tegas 31 SPBU Nakal di Sumbar

Rahmat Saleh Dukung Pertamina Sanksi Tegas 31 SPBU Nakal di Sumbar


Bernama.id - Padang l Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, mendukung langkah tegas Pertamina yang menjatuhkan sanksi kepada 31 SPBU di Sumatra Barat karena terbukti melakukan pelanggaran distribusi BBM bersubsidi. 

‎

‎Rahmat menilai tindakan tegas ini sebagai wujud keberpihakan negara kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi energi.  

‎

‎“Subsidi BBM adalah hak masyarakat kecil. Jangan ada pihak yang meraup keuntungan di atas penderitaan rakyat,” tegas Rahmat di Padang, Ahad (13/9/2026).

‎

‎Rahmat menekankan, DPR akan terus mengawal kebijakan energi agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi.  

‎

‎Dia pun menilai, penindakan terhadap SPBU nakal bukan sekadar langkah administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga keadilan sosial. 

‎

‎Menurutnya, distribusi BBM bersubsidi menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga setiap pelanggaran harus ditindak secara serius.

‎

‎“Kalau distribusi tidak diawasi ketat, rakyat yang paling menderita. Karena itu, penindakan harus konsisten dan berkelanjutan,” katanya.  

‎

‎Rahmat juga mengingatkan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat menimbulkan efek domino. 

‎

‎Mulai dari kelangkaan pasokan, antrean panjang di SPBU, hingga meningkatnya beban ekonomi masyarakat. 

‎

‎“Kita tidak boleh membiarkan subsidi bocor. Negara harus hadir memastikan energi terjangkau bagi rakyat yang membutuhkan dan berhak,” kata Rahmat.  

‎

‎Rahmat juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam menjaga integritas distribusi energi. 

‎

‎Dia mengapresiasi langkah Pertamina yang tidak ragu memberikan sanksi berat, mulai dari penghentian pasokan hingga pencabutan izin operasional. 

‎

‎Menurutnya, kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah bersama BUMN energi tidak akan mentolerir pelanggaran yang merugikan publik.  

‎

‎Selain Pertamina, Rahmat juga menyoroti peran Hiswana Migas dan pemerintah daerah. 

‎

‎Dia menilai, asosiasi dan pemerintah daerah harus memperkuat pengawasan agar distribusi BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. 

‎

‎“Kami di DPR mendukung penuh kerja sama ini. Negara harus hadir memastikan subsidi energi tidak bocor dan benar-benar berpihak pada rakyat,” ujarnya.  

‎

‎Sebelumnya, Pertamina mengumumkan temuan pelanggaran di 31 SPBU di Sumatra Barat, mulai dari penyaluran tidak sesuai ketentuan hingga praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi. Atas temuan tersebut, perusahaan energi pelat merah langsung menjatuhkan sanksi.  

‎

‎Hiswana Migas Sumbar sendiri juga menegaskan komitmen untuk menertibkan anggotanya, sementara pemerintah daerah memastikan pengawasan akan diperketat. Penindakan ini diharapkan memberi efek jera sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan subsidi energi. (TPHRS/ABE)

Sabtu, 12 September 2026

Rahmat Saleh Terima Penghargaan Pejuang Anggaran Pertanian dan Nelayan dari Relasipublik

Rahmat Saleh Terima Penghargaan Pejuang Anggaran Pertanian dan Nelayan dari Relasipublik


Bernama.id - Padang l Dalam rangka HUT ke-9 media online Relasipublik.com, sejumlah tokoh menerima penghargaan atas kepedulian dan perhatian terhadap kiprahnya dalam memperjuangkan hal bagi masyarakat di Sumbar.  

‎

‎Salah satu tokoh yang mendapat penghargaan adalah Rahmat Saleh, Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil 1 Sumbar, yang dinilai sebagai Pejuang Anggaran Pertanian dan Nelayan Sumbar.

‎ 

‎Penghargaan tersebut diterima oleh Tenaga Ahli (TA) Dapil Rahmat Saleh, Ikhwan, pada puncak peringatan HUT ke-9 Relasipublik.com, Sabtu (12/9/2026) di Restoran Suasso, Padang. 

‎

‎Pemimpin Redaksi Relasipublik.com, Novrianto menyampaikan penghargaan diberikan kepada tokoh-tokoh yang konsisten menjaga hubungan baik dengan pers serta peduli terhadap perkembangan media di Sumbar.  

‎

‎“Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran para undangan di puncak HUT Relasipublik.com ini. Semoga silaturahmi selalu terjalin erat,” ujar Novrianto.

‎

‎Menurutnya, penghargaan kepada tokoh ini diberikan melihat bagaimana kiprahnya selama ini dalam memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat di Sumbar.

‎

‎"Kita tidak sembarangan memberikan penghargaan, tapi ada indikator yang kita tetapkan. Hasilnya ada empat tokoh, salah satunya Rahmat Saleh, yang kita melihat gigih dalam memperjuangkan sektor pertanian dan kelautan di Sumbar selama ini," katanya.

‎

‎Sementara itu, terpisah, Rahmat Saleh menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut.  

‎

‎"Sebelumnya saya berterima kasih atas penghargaan ini, dan memohon maaf belum dapat hadir. Namun, perjuangan untuk anggaran pertanian dan nelayan Sumbar adalah amanah yang akan terus kita jalankan," katanya di Padang, Minggu (13/9/2026).

‎

‎Rahmat menambahkan meski kini berada di Komisi VI dan tidak lagi di Komisi IV, komitmen memperjuangkan kepentingan petani dan nelayan tetap menjadi prioritasnya.  

‎

‎“Saya ingin memastikan bahwa suara petani dan nelayan tidak tenggelam di tengah arus kebijakan nasional. Walaupun saya kini bertugas di Komisi VI, saya akan terus menyuarakan aspirasi mereka, baik melalui rapat-rapat resmi maupun komunikasi dengan kementerian terkait,” ujarnya.  

‎

‎Rahmat juga menegaskan perjuangan ini bukan hanya soal alokasi anggaran, tetapi juga memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada masyarakat kecil.  

‎

‎“Penghargaan ini bukan sekadar simbol, tetapi dorongan moral agar saya tidak berhenti memperjuangkan hak-hak petani dan nelayan. Saya percaya, dengan kerja sama semua pihak, kita bisa menghadirkan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan,” tutupnya. (TPHRS/ABE)

Selasa, 08 September 2026

Rahmat Saleh Ingatkan Pentingnya Refund Tiket Tanpa Hambatan

Rahmat Saleh Ingatkan Pentingnya Refund Tiket Tanpa Hambatan




Bernama.id - Jakarta l Perlindungan Konsumen Jadi Sorotan Penutupan Penerbangan Akibat Erupsi Gunung Anak Krakatau


Penutupan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menyoroti pentingnya perlindungan konsumen. 


Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh menegaskan, maskapai penerbangan dan pengelola bandara wajib memberikan perlindungan nyata kepada penumpang yang terdampak. 


“Hak-hak konsumen tetap harus dijamin dan tidak boleh terabaikan,” katanya di Jakarta, Selasa (9/9/2026).


Rahmat menekankan, keselamatan penerbangan memang tidak bisa dikompromikan. 


Namun, ketika terjadi pembatalan atau penundaan, masyarakat sebagai konsumen tetap berhak memperoleh pelayanan layak, informasi transparan, serta kepastian penyelesaian dari maskapai maupun pengelola bandara.


Dukungan juga diberikan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang mendorong lima langkah konkret, antara lain pengembalian uang tiket secara penuh tanpa prosedur rumit, penjadwalan ulang penerbangan tanpa biaya tambahan, serta pelayanan layak bagi penumpang yang menunggu di terminal.


Menurutnya, dalam situasi darurat masyarakat membutuhkan kehadiran nyata dari penyedia layanan. 


“Penumpang yang tertahan akibat pembatalan penerbangan harus mendapatkan fasilitas dasar, kepastian informasi, serta akses pengaduan yang mudah dan cepat,” katanya.


Rahmat mengingatkan agar masyarakat yang terdampak bencana tidak menghadapi persoalan baru seperti kesulitan refund tiket, minim informasi, atau tidak adanya layanan pendampingan di bandara. 


Posko pengaduan terpadu di bandara terdampak dinilai penting agar setiap keluhan segera ditangani.


”Komisi VI meminta maskapai dan operator bandara memperkuat standar pelayanan dalam menghadapi kondisi force majeure,” katanya.


Menurutnya, penanganan krisis yang baik akan menjaga kepercayaan publik terhadap industri penerbangan nasional.


“Bencana alam memang tidak dapat dihindari, tetapi cara kita melindungi masyarakat menunjukkan kualitas pelayanan dan komitmen terhadap perlindungan konsumen. Transparansi informasi, kemudahan layanan, serta kepastian hak penumpang harus menjadi prioritas utama,” tegasnya. (TPHRS/ABE)

Senin, 07 September 2026

Kolaborasi Wartawan Sumbar Sampaikan Hal Ini kepada Ketua DPRD Padang Muharlion

Kolaborasi Wartawan Sumbar Sampaikan Hal Ini kepada Ketua DPRD Padang Muharlion


Bernama.id - Padang l Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion, S. Pd, MM menerima kunjungan Audiensi Kolaborasi Wartawan Sumatera Barat (KWSB) bersama Mitra Strategis yang dipimpin oleh Ketua Arif Budiman Effendi bersama Pengurus KWSB lainnya pada Senin, 7/9/2026. 



Dalam audiensi tersebut Ketua Kolaborasi Wartawan Sumbar Arif Budiman Effendi didampingi Pengurus KWSB Dion dan Harun menyampaikan sejumlah permohonan, usulan program kolaborasi dan aspirasi kepada Ketua DPRD Kota Padang Muharlion.



Arif mengatakan, "Kami mengucapkan terima kasih apresiasi atas kesediaan Ketua DPRD Kota Padang Bang Ustadz Muharlion yang sangat responsif menanggapi permohonan beraudiensi yang sudah kami sampaikan kepada beliau."



Dalam awal audiensi tersebut, Arif menyampaikan, "Alhamdulillah, siang ini Ketua DPRD Kota Padang berkenan menerima kunjungan audiensi Kolaborasi Wartawan Sumbar."



Arif melanjutkan, "Dalam pertemuan audiensi ini kami menyampaikan sejumlah permohonan, usulan program kolaborasi dan aspirasi kepada Ketua DPRD Kota Padang Bang Ustadz Muharlion."



Arif menjelaskan, "Sejumlah permohonan, usulan program kolaborasi dan aspirasi KWSB itu antara lain,


pertama : kami mohon kesediaan Ketua DPRD Kota Padang Bang Ustadz Muharlion untuk menjadi Penasehat Kolaborasi Wartawan Sumatera Barat,


kedua : kami mohon kesediaan Ketua DPRD Kota Padang Bang Ustadz Muharlion untuk menjadi Narasumber Dialog/Podcast "BINCANG AKRAB  KOLABORASI WARTAWAN SUMBAR BERSAMA KETUA DPRD KOTA PADANG H. MUHARLION, S. Pd, MM",


ketiga : permohonan fasilitasi melalui Program Pokir Ketua DPRD Kota Padang Bang Ustadz Muharlion untuk Kegiatan Studi Tiru Kolaborasi Wartawan Sumbar bersama Mitra Strategis ke Kabupaten Banyuwangi dalam rangka membantu Pemko Padang untuk memberikan masukan berkaitan dengan Program Digitalisasi Bansos yang saat ini sedang terlaksana di Padang, dimana program ini sudah terlebih dulu terlaksana sebagai percontohan Program Digitalisasi Bansos tingkat nasional di Kabupaten Banyuwangi,


kelima : permohonan fasilitasi melalui Program Pokir Ketua DPRD Kota Padang Bang Ustadz Muharlion untuk kegiatan Studi Tiru Kolaborasi Wartawan Sumbar ke Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon dalam rangka membantu Pemko Padang untuk memberikan masukan berkaitan aspirasi dari pegiat keterbukaan informasi publik di Kota Padang untuk pembentukan  Komisi Informasi (KI) Kota Padang karena Komisi Informasi untuk tingkat Kota yang sudah terbentuk di Indonesia saat ini salah satunya adalah di Kota Cirebon,


kelima : Permohonan fasilitasi melalui Program Pokir Ketua DPRD Kota Padang Bang Ustadz Muharlion untuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peliputan Media untuk Kerja Sama dengan DPRD Kota Padang bagi 25 Media Online dan Radio Jejaring Kolaborasi Wartawan Sumbar yang  belum bekerjasama dengan DPRD Kota Padang."


Menanggapi permohonan Kolaborasi Wartawan Sumbar tersebut, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menjawab, "In sya Allah permohonan, usulan rekan - rekan dari Kolaborasi Wartawan Sumbar ini kami pelajari dan sejauh aspirasi tersebut berhubungan dengan kepentingan publik dan tidak melanggar peraturan perundangan atau regulasi, in sya Allah kami akomodir."



"Dalam waktu dekat ini kami dari Kolaborasi Wartawan Sumbar in sya Allah juga akan beraudiensi dengan Pimpinan DPRD Kota Padang yang lain, Ketua DPRD Sumbar, Wali Kota Padang, Kapolda Sumbar, Wakil Gubernur Sumbar, Kajati Sumbar, Kapolda Sumbar, Pangdam XX/TIB, Kepala BPK Perwakilan Sumbar serta Kepala BPKP Perwakilan Sumbar", pungkas Arif. (TIM)

Kamis, 03 September 2026

Solar Langka, Padahal Stok Aman, Ada Apa?

Solar Langka, Padahal Stok Aman, Ada Apa?



 

Bernama.id - Jakarta l Kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Barat memunculkan tanda tanya. Pasalnya, di tengah antrean panjang kendaraan pada sejumlah SPBU, stok solar disebut dalam kondisi aman.


Persoalan itu mendapat perhatian Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh. Ia mempertanyakan penyebab kelangkaan solar jika pasokan dari Pertamina masih tersedia.


"Ada apa bisa langka, padahal stok dari Pertamina aman," ujar Rahmat Saleh, Kamis (3/9/2026).


Menurut Rahmat, kondisi tersebut mengindikasikan adanya persoalan pada rantai distribusi yang perlu segera ditelusuri. Ia menilai kelangkaan tidak semestinya terjadi apabila pasokan dan stok benar-benar mencukupi.


Rahmat menduga terdapat kemungkinan kebocoran distribusi atau penyalahgunaan solar subsidi di lapangan. Karena itu, ia meminta pengawasan diperketat agar penyaluran berjalan sesuai peruntukan.


"Kalau stok aman tetapi langka, pasti ada kebocoran. Solar subsidi dialihkan ke kebutuhan lain. Pertamina harus memperketat pengawasan. Dugaan kebocoran di lapangan, untuk tambang ilegal dan lain sebagainya, harus ditegakkan aturannya," tegasnya.


Ia juga meminta aparat penegak hukum dilibatkan dalam pengawasan distribusi solar subsidi. Menurutnya, pengawasan tidak cukup dilakukan oleh Pertamina semata.


"Patra Niaga sudah tepat bergerak cepat. Untuk pengawasan, harus melibatkan pihak Polri," ujarnya.


Merespons persoalan tersebut, PT Pertamina Patra Niaga dijadwalkan bertemu Pemerintah Provinsi Sumbar pada Jumat (4/9/2026). Pertemuan itu akan membahas distribusi solar sekaligus memperkuat pengawasan penyaluran di lapangan.


Patra Niaga juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan solar subsidi tersalurkan tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.


Langkah cepat itu dilakukan setelah laporan mengenai kelangkaan solar di Sumbar sampai kepada COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria. Menanggapi laporan tersebut, Dony langsung meminta jajaran terkait mengambil langkah penanganan.


"Saya panggil segera Dirut Patra Niaga," kata Dony.


Kelangkaan solar sebelumnya dilaporkan Gubernur Sumbar Mahyeldi saat bertemu Dony Oskaria di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Dalam pertemuan itu, Mahyeldi menyampaikan masih adanya keluhan masyarakat terkait distribusi solar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar.


Selain membahas persoalan solar, keduanya juga mendiskusikan sejumlah agenda strategis pembangunan daerah. Di antaranya pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), penanganan pertambangan tanpa izin (PETI), pembangunan energi baru terbarukan, pemanfaatan gas Sinamar, pengembangan jalan tol, hingga perluasan Pelabuhan Teluk Bayur. (***)

Jumat, 21 Agustus 2026

Reses di Marunggi, Muhammad Yasin Awali dengan Jalan Santai Berhadiah untuk Warga

Reses di Marunggi, Muhammad Yasin Awali dengan Jalan Santai Berhadiah untuk Warga



Pariaman l  Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhammad Yasin, STP mengunjungi Kantor Kepala Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman pada Sabtu pagi (21/8/2026). Kunjungan tersebut dalam rangka mengisi agenda Reses Jemput Aspirasi.


Kegiatan reses tersebut diawali dengan Jalan Santai Berhadiah untuk Warga dihadiri Anggota DPRD Kota Pariaman Yuliasni, SH, Camat Pariaman Selatan Heri Febrian, Kepala Desa Marunggi Syaiful Bahri bersama tokoh masyarakat yang lainnya dan diikuti ratusan warga Desa Marunggi. Rute kegiatan Jalan Santai Berhadiah untuk Warga itu dimulai dari Kantor Kepala Desa Marunggi di Dusun Padang Tempat, Dusun Tabing Runtuh, Dusun Duku Gadang dan kembali ke Kantor Kepala Desa Marunggi di Dusun Padang Tempat.


Kepala Desa Marunggi Syaiful Bahri dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Anggota DPRD Sumbar Muhammad Yasin, STP dalam rangka Reses Jemput Aspirasi di Desa Marunggi. "Terima kasih kepada Anggota DPRD Sumbar Muhammad Yasin yang memfasilitasi kegiatan Reses Jemput Aspirasi di Desa Marunggi ini", kata Syaiful Bahri.


Dalam sambutan pengantarnya Anggota DPRD Provinsi Sumbar Muhammad Yasin yang juga merupakan Ketua Bapemperda DPRD Provinsi  meyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan hangat dari warga Desa Marunggi yang menghadiri Reses dalam rangka Jemput Aspirasi tersebut.  Muhammad Yasin mengatakan, "Silahkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu menyampaikan aspirasinya dalam kesempatan kegiatan reses ini." 


Dalam kegiatan Reses tersebut Kepala Dusun Padang Tempat Roma Yuliadi menyampaikan aspirasi untuk pembangunan jalan lingkungan di wilayahnya. Roma Yuliadi mengatakan bahwa pihaknya sudah sejak tahun 2023  mengusulkan pembangunan jalan lingkungan ini, tapi belum bisa diakomodir karena kondisi keuangan Pemerintah Desa Marunggi yang defisit. "Kami berharap aspirasi pembangunan jalan lingkungan di wilayah kami bisa diakomodir melalui Program Pokir Anggota DPRD Sumbar Muhammad Yasin", harap Roma Yuliadi. (Rel)

Irigasi, Jalan Usaha Tani dan Alsintan Aspirasi Warga Koto Dalam Barat kepada Muhammad Yasin

Irigasi, Jalan Usaha Tani dan Alsintan Aspirasi Warga Koto Dalam Barat kepada Muhammad Yasin



Padang Pariaman l  Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhammad Yasin, STP mengunjungi Nsgari Koto Dalam Barat, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman pada Sabtu siang (21/8/2026). Kunjungan itu dalam rangka mengisi agenda Reses Jemput Aspirasi.


Kegiatan reses tersebut dihadiri tokoh masyarakat Nagari Koto Dalam Barat Alfa Edison, Plt. Wali Nagari Koto Dalam Barat Zamzulis bersama tokoh masyarakat Nagari Koto Dalam lainnya.

"Kami atas nama tokoh masyarakat kepada Bapak Yasin yang berkenan melaksanakan reses di Nagari Koto Dalam Barat ini", ujar Alfa Edison.


Dalam sambutan pengantarnya Anggota DPRD Provinsi Sumbar Muhammad Yasin yang berasal dari Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumbar meyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan hangat dari warga Koto Dalam Barat yang menghadiri Reses dalam rangka Jemput Aspirasi tersebut.  Muhammad Yasin mengatakan, "Silahkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu menyampaikan aspirasi dan masukan  dalam kesempatan kegiatan reses ini." 


Dalam kegiatan Reses itu sejumlah warga menyampaikan aspirasinya antara lain tentang perbaikan irigasi, jalan usaha tani dan alat mesin pertanian untuk petani jagung. (Rel)

Kamis, 20 Agustus 2026

Reses di Halaman Mushalla Riak Laut, Warga Pasir dan Lohong Sampaikan Apresiasi dan Aspirasi kepada Muhammad Yasin

Reses di Halaman Mushalla Riak Laut, Warga Pasir dan Lohong Sampaikan Apresiasi dan Aspirasi kepada Muhammad Yasin


Pariaman l  Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhammad Yasin, STP mengunjungi Mushalla Riak Laut, Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman pada Jum'at sore (20/8/2026). Kunjungan tersebut dalam rangka mengisi agenda Reses Jemput Aspirasi.


Kegiatan tersebut dihadiri Ketua KAN Pasar Yusran Yatim, Lurah Pasir, Sekretaris Lurah Lohong bersama tokoh masyarakat yang lainnya.


Ketua KAN Pasar Yusran Yatim dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Anggota DPRD Sumbar Muhammad Yasin, STP dalam rangka Reses Jemput Aspirasi. Uncu Yusran mengatakan, "Kami berharap warga yang hadir pada kesempatan ini tidak sungkan untuk menyampaikan aspirasi untuk disampaikan kepada Anggota Komisi II DPRD Sumbar dengan harapan aspirasi tersebut bisa diakomodir untuk  menjadi Program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat."


Dalam sambutan pengantarnya Anggota DPRD Provinsi Sumbar Muhammad Yasin yang juga merupakan Ketua Bapemperda DPRD Provinsi  meyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran dan sambutan hangat dari warga Kelurahan Pasir dan Kelurahan Lohong yang hadir dalam kegiatan Reses dalam rangka Jemput Aspirasi tersebut. Muhammad Yasin mengatakan, "Ada tiga fungsi DPRD yaitu sebagai fungsi sebagai pengawasan program pemerintah Sumbar, fungsi penyusunan peraturan daerah dan fungsi penyusunan anggaran keuangan." Muhammad Yasin yang juga merupakan Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melanjutkan, "Dalam menjalankan 3 (tiga) fungsi tersebut kami membutuhkan masukan, saran dan usulan aspirasi dari warga masyarakat melalui kegiatan Reses dalam rangka Jemput Aspirasi sore ini."


Dalam kegiatan Reses tersebut warga Kelurahan Pasir dan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah hadir menyampaikan apresiasi dan aspirasi antara lain apresiasi terhadap bantuan mesin tempel untuk kelompok nelayan di Kelurahan Pasir dan rencana pembangunan MCK di Mushalla Riak Laut atas usulan Program Pokir Anggota DPRD Sumbar Muhammad Yasin pada tahun 2027 serta aspirasi permohonan perbaikan lampu / penerangan jalan di sekitar Mushalla Riak Laut - Pasir. (Rel)

Minggu, 02 Agustus 2026

Rahmat Saleh Nilai Penataan BUMN Perlu, Asalkan Layanan Publik Tetap Terjaga

Rahmat Saleh Nilai Penataan BUMN Perlu, Asalkan Layanan Publik Tetap Terjaga




Beenama.id - Padang l Langkah besar pemerintah dalam menata dan merampingkan struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendapat perhatian serius dari parlemen. 

‎

‎Kebijakan efisiensi yang membidik integrasi dari seribuan entitas menjadi sekitar 250 perusahaan saja lewat strategi holding dan merger diharapkan berjalan secara profesional dan terarah.

‎

‎Dukungan terhadap arah transformasi tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh. 

‎

‎Namun, ia memberi catatan bahwa proses restrukturisasi skala besar yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ini salah satunya tidak boleh memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

‎

‎"Langkah strategis ini wajib mempertahankan kepentingan masyarakat yang utamanya. Kemudian juga bagaimana jangan sampai menghilangkan hak para pegawai, bahkan berujung PHK," kata Rahmat saat bersilaturahmi dengan awak media di Damar Shaker, kawasan Pantai Padang, Kota Padang, Ahad (2/8/2026).

‎

‎Rahmat menilai, pemangkasan ribuan perusahaan pelat merah bertujuan menciptakan korporasi negara yang lebih lincah, sehat, dan transparan. 

‎

‎Kendati demikian, dia mengingatkan efisiensi BUMN bukan sekadar pemotongan anggaran semata, melainkan pekerjaan berat yang membutuhkan pengelolaan profesional.

‎

‎Rahmat secara khusus menyoroti transformasi di Holding Pertamina sebagai indikator utama keberhasilan penataan BUMN secara nasional.

‎

‎"Efisiensi itu bukan kerja mudah. Itu kerja berat. Kerja Danantara akan berhasil memenuhi harapan Presiden jika berhasil melakukan penataan dan penyederhanaan BUMN salah satunya di Holding Pertamina," ujarnya.

‎

‎Rahmat pun memastikan DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal berdasarkan prinsip good corporate governance (GCG). 

‎

‎Dia menegaskan perampingan struktur harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan masyarakat, bukan sebaliknya.

‎

‎Pihaknya berharap transformasi yang berjalan mampu melahirkan BUMN yang profesional, efisien, dan berdaya saing tinggi. 

‎

‎"Dengan begitu, perusahaan-perusahaan plat merah tersebut dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional tanpa sedikit pun mengabaikan kesejahteraan para pekerjanya," harapnya. (TPHRS/ABE)

Kamis, 30 Juli 2026

Tak Terbatas Dapil, Rahmat Saleh Dorong Penguatan Pertanian di Kabupaten Agam

Tak Terbatas Dapil, Rahmat Saleh Dorong Penguatan Pertanian di Kabupaten Agam




Bernama.id - Padang l Anggota DPR RI Rahmat Saleh menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumatera Barat tanpa membatasi diri pada wilayah daerah pemilihannya. 


Hal itu terlihat dari penyaluran 5.000 bibit tanaman produktif bersertifikat kepada masyarakat Kanagarian Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, meskipun wilayah tersebut bukan merupakan dapil yang diwakilinya.


Bantuan yang terdiri atas bibit durian, jambu madu, kelengkeng, dan alpukat Miki itu diserahkan di halaman Balai Adat Nagari Pakan Sinayan sebagai bagian dari upaya mendorong pemanfaatan lahan kosong, mitigasi bencana, serta peningkatan ekonomi masyarakat.


Rahmat menegaskan sebagai wakil rakyat, dirinya memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumatera Barat secara luas, termasuk daerah yang berada di luar wilayah pemilihannya.


"Pertanian adalah salah satu kekuatan utama Sumatera Barat. Dukungan terhadap petani, kelompok tani, dan pengembangan tanaman produktif harus terus diperkuat agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat," ujar Rahmat di Padang, Kamis (30/7/2026).


Rahmat mengatakan bantuan bibit produktif bukan sekadar program sesaat, melainkan investasi jangka panjang yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan daerah. 


Menurutnya, pemanfaatan lahan yang belum optimal dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat nagari.


Penyaluran bantuan tersebut berawal dari aspirasi warga perantau asal Pakan Sinayan yang disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Agam Ilham Tasmi. 


Aspirasi itu kemudian diteruskan kepada Rahmat dan ditindaklanjuti melalui pengiriman bibit unggul bersertifikat.


Meskipun bukan bagian dari Dapilnya, Rahmat menegaskan pengabdian kepada masyarakat tidak boleh dibatasi oleh batas administrasi politik.


"Selama itu menyangkut kepentingan masyarakat dan dapat memberikan manfaat yang nyata, tentu akan kami dorong semaksimal mungkin," katanya.


Sementara itu, saat penyerahan bantuan pada Rabu (22/7/2026) lalu, Wali Nagari Pakan Sinayan HS Dt. Kayo Nan Kuniang menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat. 


Dia mengatakan bibit tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung mitigasi bencana, mengoptimalkan lahan kosong, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


"Kami mengucapkan terima kasih kepada Rahmat Saleh dan PKS atas bantuan yang diberikan. Insya Allah bibit ini akan kami manfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan penguatan ekonomi nagari," ujarnya.


Selain itu, Sekretaris DPD PKS Kabupaten Agam Safrul yang mewakili Rahmat berharap bibit yang telah disalurkan dapat dipelihara dengan baik sehingga memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat.


Menurutnya, tanaman yang berasal dari bibit unggul hasil sambung pucuk tersebut memiliki potensi untuk segera berbuah dan menjadi sumber pendapatan baru bagi warga.


Kegiatan penyerahan bibit turut dihadiri unsur pemerintah nagari, Babinsa, Bhabinkamtibmas, penyuluh pertanian lapangan, serta para ketua kelompok tani di Kecamatan Banuhampu. 


Penyerahan dilakukan secara simbolis dari Rahmat Saleh kepada Wali Nagari Pakan Sinayan, kemudian diteruskan kepada kelompok tani sebagai bentuk penyerahan kepada masyarakat.


Dalam berbagai kesempatan lain, Rahmat juga menegaskan bahwa penguatan sektor pertanian harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas petani, akses terhadap bibit unggul, serta dukungan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. 


Baginya, memperjuangkan sektor pertanian Sumatera Barat tidak boleh berhenti hanya karena perbedaan wilayah politik, tetapi harus menjadi bagian dari tanggung jawab bersama untuk membangun daerah yang lebih produktif, tangguh, dan berkelanjutan. (TPHRS/ABE)

Rabu, 29 Juli 2026

Rahmat Saleh Komitmen Penguatan Kapasitas Dai dan Akademisi

Rahmat Saleh Komitmen Penguatan Kapasitas Dai dan Akademisi



Bernama.id - Padang l Anggota DPR RI Rahmat Saleh menyatakan komitmennya untuk mendorong keberlanjutan program penguatan kajian keislaman melalui agenda resesnya agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat. Salah satunya memfasilitasi kegiatan Nadwah Fiqhiyyah Internasional di Sumbar.


Dukungan tersebut disampaikannya saat menghadiri Nadwah Fiqhiyyah Internasional bersama ulama dan pakar syariah asal Suriah, Syekh Abdul Al-Razzaq An-Najm, yang diselenggarakan Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Sumbar di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (29/7/2026).


Forum ilmiah bertema “Prinsip-prinsip Metodologis dalam Pemanfaatan Pendapat Fuqaha pada Isu-Isu Fikih Kontemporer” itu diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas para dai, dosen, guru pondok pesantren, dan praktisi keislaman dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat.


Rahmat menilai forum seperti Nadwah Fiqhiyyah memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas para dai, akademisi, dan pendidik dalam memahami persoalan fikih kontemporer. 


Menurutnya, penguatan kajian keislaman yang moderat dan argumentatif menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan berbagai persoalan keagamaan di masyarakat.


“Kajian seperti ini perlu terus diperluas jangkauannya agar para dai, guru, dan akademisi memiliki bekal metodologi yang kuat dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat. Saya akan berupaya mendorong keberlanjutannya melalui agenda-agenda yang saya jalankan di daerah,” ujar Rahmat.


Rahmat menilai kolaborasi antara ulama, akademisi, organisasi dakwah, dan pemerintah merupakan modal penting dalam membangun masyarakat yang religius, berkarakter, dan tetap menjaga persatuan umat.


Menurutnya, penguatan fikih wasathiyah tidak hanya penting dalam konteks dakwah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang mampu menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan pijakan pada nilai-nilai syariat. 


Karena itu, forum ilmiah seperti Nadwah Fiqhiyyah dinilai perlu mendapat dukungan yang berkelanjutan.


Rahmat menambahkan, kehadiran ulama dan pakar syariah dari luar negeri menjadi kesempatan berharga bagi para peserta untuk memperkaya wawasan keislaman sekaligus memperkuat tradisi dialog ilmiah yang selama ini menjadi bagian dari perkembangan keilmuan Islam.


“Kita berharap hasil pembahasan dalam forum tidak berhenti pada tataran akademik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi panduan yang aplikatif bagi para dai, pendidik, dan tokoh masyarakat dalam menjawab berbagai persoalan keagamaan yang muncul di tengah masyarakat,” jelasnya. (TPHRS/ABE)

Featured

[Featured][recentbylabel2]

Featured

[Featured][recentbylabel2]
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done