Ini Penjelasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tentang Kasus Jembatan Sikabu Padang Pariaman

Ini Penjelasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tentang Kasus Jembatan Sikabu Padang Pariaman

Bernama ID    Juli 08, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Pada Rabu ( 8 Juli 2026 ) Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah melakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap IF selaku Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi / Rekonstruksi Jembatan Sikabu / Kayu Gadang Tahun 2020 bersama dengan BB dan A selaku pelaksana dan Y selaku PPTK / ASN pada BPBD Kabupaten Padang Pariaman.

Jembatan Sikabu / Kayu Gadang Padang Pariaman dibangun berdasarkan anggaran pada BPBD Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp 25.427.197.000,- yang diduga dalam pelaksanaan pekerjaan tanpa memperhatikan aspek kajian teknis, sehingga berakibat robohnya jembatan dan tidak tahan terhadap kondisi banjir besar, hingga akhirnya 1,5 tahun pasca selesainya pembangunan segmen 3 jembatan mengalami kerusakan dan roboh pada tanggal 7 Mei 2023.

Peran Tersangka IF telah mengambil alih seluruh pekerjaan Supervisi / Pengawasan dengan cara mengganti Tim Personel PT. Triartha Nusa Enginering dengan Tim Personil baru yang berada dibawah kendali Tersangka IF dengan Berita Acara Pergantian Personil sebelum tanda tangan Surat Perjanjian Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Kegiatan  Rehabilitasi / Rekonstruksi Jembatan Sikabu / Kayu Gadang Tahun 2020, padahal pergantian personil hanya dapat dilakukan setelah tanda tangan kontrak melalui adendum kontrak, dan dari awal sejak sebelum memasukkan dokumen memang PT. Triarta diajak ikut lelang dengan kesepakatan nanti yang akan berkerja adalah Tim Tersangka IF.

Selanjutnya Tersangka IF mengelola pembayaran, penggajian dan pengendalian tim personel dan laporan perkembangan pekerjaan dan pengajuan pembayaran. Tanda tangan Direktur PT. Triartha Nusa Enginering dipalsukan oleh staf Tersangka IF atas perintah Tersangka IF sehingga pengendalian mutu pekerjaan Jembatan Sikabu / Kayu Gadang tidak berjalan, yang akibatnya jembatan Sikabu / Kayu Gadang rusak tidak lama setelah selesai dan berbahaya bagi keselamatan orang / barang, sampai akhirnya runtuh dan menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 7.505.864.409,09,-.

Tersangka IF diancam hukuman maksimal seumur hidup sesuai Pasal 603 KUHP baru. Pasal 3 Jo. Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 618 Jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pemeriksaan tersangka pada Rabu (6 Juli 2026) didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum Tersangka dan terhadap Tersangka dilakukan penahanan oleh Penyidik selama 20 hari kerja di Rutan Anak Air Kelas II B Padang 8 Juli sampai dengan 27 Juli 2026, hal ini sudah dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP baru. (Rel)

Rahmat Saleh Ingatkan Agrinas soal Defisit Operasional dan Pendapatan

Rahmat Saleh Ingatkan Agrinas soal Defisit Operasional dan Pendapatan

Bernama ID    Juli 06, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh menyoroti besarnya kesenjangan antara target dan realisasi kinerja PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), baik dari sisi operasional maupun finansial. 

Kondisi tersebut dinilai berpotensi merusak reputasi perusahaan apabila tidak segera dibenahi.

Sorotan itu disampaikan Rahmat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Rahmat menilai terdapat dua persoalan utama yang menjadi perhatian, yakni kesenjangan operasional dan kesenjangan finansial yang dinilai terlalu lebar dibandingkan target perusahaan.

“Ada dua kesenjangan yang bapak sampaikan, pertama adalah kesenjangan operasional dan yang kedua adalah kesenjangan financial. Dan dua kesenjangan ini kalau seandainya tidak kita clearkan ini bisa menjadi reputasi Agrinas di bawah kepemimpinan bapak dan tim menjadi jelek,” kata Rahmat.

Dia menegaskan, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, publik menaruh harapan besar agar BUMN mampu menghadirkan kinerja yang transparan dan realistis, bukan sekadar target ambisius yang tidak tercapai di lapangan.

“Kayaknya negara kita termasuk masyarakat sudah bosan di prank dengan angka-angka. Oleh karena itu di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini kita berharap BUMN-BUMN ini memang memberikan angka yang real dan bukan harapan pepesan kosong kepada masyarakat,” ujarnya.

Rahmat kemudian membeberkan sejumlah capaian perusahaan yang dinilai jauh dari target. Dari sisi operasional, capaian Tandan Buah Segar (TBS) disebut mengalami defisit hingga 40 persen. 

Sementara itu, utilitas pabrik kelapa sawit tercatat mengalami defisit hingga 80 persen.

Kinerja keuangan perusahaan juga menjadi perhatian serius. 

Rahmat mengungkapkan realisasi pendapatan PT Agrinas Palma Nusantara hanya mencapai Rp1,833 miliar dari target Rp5,480 miliar.

“Realisasi pendapatan PT APN itu hanya Rp1.833 miliar dari target Rp5.480 miliar, Pak. Itu jauh sekali. Kalau beda-beda 10 persen mungkin enggak apa-apa ya, ini defisit 57 persen,” tegasnya.

Menurut Rahmat, kesenjangan yang terlalu besar tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola perusahaan. Ia mempertanyakan apakah masalah itu bersumber dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang tidak realistis atau lemahnya eksekusi manajemen dalam menjalankan target yang telah disusun.

“Saya tidak tahu di mana salah kita pak, apakah salah kita di perencanaan RKP atau salah kita dalam mengelola perusahaan sehingga target itu tidak tercapai. Tapi menurut saya dua-dua kesalahan ini adalah salah kita,” ujar Rahmat.

Wasekjen DPP PKS itu juga mengingatkan agar kondisi tersebut tidak terus berlarut-larut karena dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap perusahaan maupun manajemen yang memimpin.

“Saya takut masyarakat menyalahkan bapak. Apakah tidak bisa merencanakan capaian atau tidak bisa mencapai apa yang direncanakan,” tambahnya.

Rahmat menegaskan masyarakat membutuhkan BUMN yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi negara melalui kinerja yang sehat dan keuntungan yang riil.

“Ini tentu tidak baik bagi sebuah BUMN yang kita berharap dapat memberikan keuntungan yang real bukan angka-angka yang membuat masyarakat terkena frank dalam hal ini,” pungkas Rahmat. (TPHRS/ABE)

Danrem 032/Wbr Kunjungi Kodim 0311/Pesisir Selatan, Apresiasi Dedikasi Prajurit Dukung Pembangunan Nasional

Danrem 032/Wbr Kunjungi Kodim 0311/Pesisir Selatan, Apresiasi Dedikasi Prajurit Dukung Pembangunan Nasional

Bernama ID    Juli 03, 2026    Comment   

Bernama.id - Pessel l Komandan Korem 032/Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno, S.A.P., M.A., melaksanakan kunjungan kerja ke Kodim 0311/Pesisir Selatan, Jumat (3/7/2026). Kedatangan Danrem disambut oleh Dandim 0311/Pesisir Selatan Letkol Czi Theodorus Sambua, S.T., M.Han., beserta para perwira, prajurit, PNS, dan ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang LXV Kodim 0311/Pessel.

Dalam arahannya kepada seluruh prajurit, Danrem menegaskan bahwa TNI adalah Bhayangkari Negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga kedaulatan serta selalu hadir untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat.

Danrem juga menekankan pentingnya loyalitas setiap prajurit kepada bangsa, negara, pimpinan, dan satuan. Menurutnya, loyalitas yang dilandasi integritas, disiplin, dan profesionalisme merupakan kunci keberhasilan dalam setiap pelaksanaan tugas.

Selain itu, Brigjen TNI Aji Mimbarno mengajak seluruh prajurit untuk terus membangun konektivitas dan sinergi dengan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat guna menyukseskan program unggulan pembangunan nasional, seperti pembangunan jembatan, fasilitas MCK, penyediaan sumber air bersih, dan berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Danrem menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit Kodim 0311/Pesisir Selatan atas dedikasi dan kerja keras dalam menyukseskan berbagai program pembangunan nasional yang hasilnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian seluruh prajurit. Teruslah bekerja dengan tulus dan ikhlas karena setiap pengabdian yang dilakukan akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat," pesan Danrem.

Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh ibu-ibu Persit yang selama ini telah setia mendampingi dan memberikan dukungan kepada suami dalam menjalankan tugas sebagai prajurit TNI AD.

Di akhir arahannya, Danrem berpesan kepada seluruh anggota agar memberikan perhatian penuh terhadap pendidikan putra-putri mereka. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi terbaik untuk masa depan sehingga cita-cita anak-anak dapat tercapai dan menjadi generasi yang membanggakan keluarga, bangsa, dan negara.

Kunjungan kerja tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memberikan motivasi kepada seluruh prajurit dan keluarga besar Kodim 0311/Pesisir Selatan agar terus meningkatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. ( rel )

Sita Uang Tunai Rp 3 M terkait Kasus Dermaga Labuhan Bajau di Mentawai, Ini Penjelasan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumbar

Sita Uang Tunai Rp 3 M terkait Kasus Dermaga Labuhan Bajau di Mentawai, Ini Penjelasan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumbar

Bernama ID    Juli 02, 2026    Comment   

Padang l Pada Kamis ( 2 Juli 2026), Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah melakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp 3.000.000.000,- ( Tiga Milyar Rupiah ) dari saksi KH selaku Komisaris PT. Hari Jadi Sukses yang menjadi kontraktor penyedia pembangunan Dermaga Labuhan Bajau, Siberut, Kabupaten Mentawai. Selanjutnya uang tersebut disimpan rekening penampung ( Rekening Pemerintah Lainnya / RPL ) Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Penyitaan tersebut merupakan bagian.dari upaya pengamanan barang bukti yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang saat ini masih dalam proses penyidikan, sekaligus langkah optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat berkomitmen menangani perkara ini secara profesional, transparan dan akuntabel serta akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap seluruh fakta hukum dan pihak-pihak yang bertanggungjawab, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. (Rel)

Rahmat Saleh Sebut Langkah Dony Oskaria Audit 750 BUMN Momentum Perbaikan Tata Kelola

Rahmat Saleh Sebut Langkah Dony Oskaria Audit 750 BUMN Momentum Perbaikan Tata Kelola

Bernama ID    Juli 01, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Rencana pemerintah melalui Badan Pengelola (BP) BUMN / Danantara untuk melikuidasi 750 perusahaan pelat merah yang tidak produktif mendapat dukungan institusional dari parlemen. 

‎

‎Langkah berani ini diproyeksikan mampu menyelamatkan keuangan negara hingga puluhan triliun rupiah dari inefisiensi struktural.

‎

‎Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, mengapresiasi langkah Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, yang berkomitmen mengaudit total seluruh entitas tersebut sebelum resmi dibubarkan. 

‎

‎Audit komprehensif ini dinilai krusial untuk memetakan kepastian kontribusi BUMN terhadap kas negara.

‎

‎"Menurut saya ini langkah baik yang dilakukan oleh Kepala BP BUMN Pak Dony Oskaria. Tentu kita ingin posisi BUMN yang sekarang itu memberikan dividen dan penghasilan untuk anggaran pendapatan negara," ujar Rahmat di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

‎

‎Rahmat menegaskan, evaluasi total terhadap BUMN yang tidak produktif dan terus merugikan keuangan negara sudah sepatutnya dilakukan.

‎

‎Namun, ia mewanti-wanti agar proses penutupan ini dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas jika ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian yang menguntungkan pihak tertentu.

‎

‎​"Ini tentu harus ditindak hukum, bukan hanya KPK tapi juga oleh penegak hukum lainnya, bisa kejaksaan atau kepolisian dan lain-lain. Intinya semangat memperbaiki tata kelola BUMN yang baik dan juga terkait dengan pembersihan di lingkungan internal BUMN, harus kita dukung," lanjut Rahmat.

‎

‎​Rencana restrukturisasi besar-besaran ini mencuat setelah Danantara mengidentifikasi adanya ratusan anak-cucu usaha BUMN yang membebani APBN.

‎

‎Selain menghentikan operasional perusahaan yang merugi, Danantara menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri indikasi tindak pidana korupsi dalam tata kelola keuangan 750 perusahaan tersebut.

‎

‎​Hubungan kerja sama formal ini pun telah dibahas dalam audiensi antara Danantara dan KPK di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

‎

‎​COO Danantara, Dony Oskaria, memastikan proses likuidasi ini tidak akan menjadi tameng bagi jajaran manajemen yang terbukti melakukan penyelewengan. Seluruh temuan yang memiliki indikasi kuat pelanggaran hukum akan langsung diserahkan kepada lembaga antirasuah.

‎

‎​"KPK juga menyampaikan, selama itu niat kita baik menghindari kerugian yang lebih dalam dan lebih panjang lagi, dan itu boleh dilakukan. Tetapi tadi tidak menghilangkan seluruh tindakan jahat yang jika ada mens rea-nya," kata Dony usai audiensi tersebut.

‎

‎​Dony menegaskan, kebijakan menutup ratusan perusahaan ini murni diambil atas dasar penyelamatan aset negara dan efisiensi birokrasi korporasi, sehingga tidak akan menghapus tuntutan pidana bagi para pejabat yang melanggar.

‎

‎​"Jadi nanti dibilang lagi, 'ini tutup, terus dulu mereka nyolong gimana?' Ya enggak ada bos. Tidak akan menutupi masalah kriminalnya," tegas Kepala BP BUMN tersebut.

‎

‎​Dari sisi fiskal, kebijakan strategis ini diperkirakan akan memberikan dampak instan yang signifikan bagi kesehatan anggaran negara. Danantara menaksir pemangkasan layering korporasi dan penutupan entitas non-produktif ini mampu menghemat anggaran hingga puluhan triliun rupiah.

‎

‎​"Itu kan Rp20 triliun ditambah dengan transaksi layering inter-company transaction inefisiensi itu Rp30 triliun. Jadi, kurang lebih Rp50 triliun yang akan kita lakukan," pungkas Dony. (TPHRS/ABE)

Rahmat Saleh Puji Kinerja Dony Oskaria, Laba BUMN Meningkat dan Transformasi Berjalan Tanpa PHK Massal

Rahmat Saleh Puji Kinerja Dony Oskaria, Laba BUMN Meningkat dan Transformasi Berjalan Tanpa PHK Massal

Bernama ID    Juni 30, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, memberikan apresiasi terhadap kinerja Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria. Menurutnya, Dony merupakan sosok profesional yang mampu menjalankan transformasi BUMN dengan pendekatan bisnis yang kuat dan tetap mengedepankan kepentingan negara.

Rahmat menilai berbagai kebijakan yang dijalankan Dony menunjukkan arah transformasi BUMN yang semakin sehat, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"COO Danantara itu profesional murni yang hebat. Beliau bekerja dengan hitungan bisnis negara, bukan kepentingan kelompok. BUMN harus benar-benar kembali untuk rakyat," kata Rahmat Saleh pada Selasa, (30/6/2026) kepada wartawan.

Menurut legislator asal Sumatera Barat tersebut, transformasi yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil positif. Salah satunya terlihat dari peningkatan kinerja sejumlah BUMN yang mencatatkan pertumbuhan laba.

Rahmat juga menilai langkah penyederhanaan atau perampingan jumlah BUMN dilakukan secara terukur. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi perusahaan negara tanpa mengorbankan kepentingan pekerja.

"Yang patut diapresiasi, penyusutan jumlah BUMN dilakukan tanpa mengandalkan pemutusan hubungan kerja secara massal. Ini menunjukkan transformasi dilakukan dengan perencanaan yang matang," ujarnya.

Ia menilai keberanian melakukan pembenahan terhadap perusahaan yang terus merugi merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan keuangan negara sekaligus meningkatkan daya saing BUMN.

Di sisi lain, Rahmat mendukung langkah Dony Oskaria yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawal proyek-proyek strategis nasional, termasuk program hilirisasi dan penguatan tata kelola perusahaan.

Menurutnya, sinergi tersebut memperlihatkan komitmen pemerintah untuk membangun BUMN yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

"Pak Dony sebagai pembantu Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Beliau berani mengambil keputusan bisnis yang tepat, tetapi tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik. BUMN memang harus dikelola secara profesional agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat," tutup Rahmat. (***)

DANREM 032/WIRABRAJA RESMIKAN JEMBATAN BAILEY DI NAGARI SALAREH AIA TIMUR, WUJUD NYATA KEPEDULIAN TNI UNTUK MASYARAKAT

DANREM 032/WIRABRAJA RESMIKAN JEMBATAN BAILEY DI NAGARI SALAREH AIA TIMUR, WUJUD NYATA KEPEDULIAN TNI UNTUK MASYARAKAT

Bernama ID    Juni 30, 2026    Comment   

Bernama.id - Agam l Komandan Korem 032/Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno, S.A.P., M.A., meresmikan jembatan Bailey  di Nagari Salareh Aia Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam 30 Juni 2026.

Peresmian tersebut merupakan momentum penting dalam upaya memulihkan akses transportasi masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah.

Dalam sambutannya, Danrem 032/Wirabraja menyampaikan bahwa pembangunan jembatan Bailey merupakan wujud nyata kepedulian TNI bersama pemerintah daerah dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat, khususnya dalam membangun infrastruktur yang aman dan layak digunakan.

"Keberadaan jembatan ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, mempercepat aktivitas ekonomi, memudahkan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan warga," ujar Danrem.

Danrem juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam proses pembangunan, mulai dari pemerintah daerah, unsur TNI dan masyarakat yang turut bergotong royong sehingga pembangunan jembatan dapat diselesaikan dengan baik.

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita, serta peninjauan langsung kondisi Jembatan Bailey oleh Danrem bersama unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat setempat.

Masyarakat Nagari Salareh Aia Timur menyambut antusias peresmian jembatan tersebut. Kehadiran jembatan Bailey diharapkan menjadi solusi atas kebutuhan akses transportasi yang selama ini menjadi kendala, sekaligus memperkuat ketahanan wilayah melalui sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Korem 032/Wirabraja kembali menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, tetapi juga mendukung percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasiren Korem 032, Kasilog Kasrem 032, Dandim 0304/agam, Sekda Kab. Agam, Ibu Ketua Persit KCK Koorcab Rem 032 PD XX/TIB, beserta pengurus. (Penrem032).

Dialog Inspiratif di Agam, Legislator Nevi Zuairina Sampaikan Hal Ini

Dialog Inspiratif di Agam, Legislator Nevi Zuairina Sampaikan Hal Ini

Bernama ID    Juni 25, 2026    Comment   

Bernama.id - Agam l Demokrasi sejati bukan hanya soal pengumpulan aspirasi masyarakat, melainkan bagaimana aspirasi itu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program yang nyata demi kesejahteraan bersama. itulah inti pesan yang disampaikan Nevi Zuairina, Anggota DPR RI Fraksi PKS dalam dialog inspiratif bersama Kelompok Tani Kabupaten Agam di kantor DPD PKS Agam, Sumatera Barat.

Sebagai istri dari Irwan Prayitno, dua periode Gubernur Sumbar, Nevi mengajak masyarakat agar pembangunan daerah berakar pada Empat Pilar Kebangsaan—Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. “Empat Pilar bukan hanya materi yang dipelajari, melainkan pedoman hidup yang harus diwujudkan dalam tindakan dan kebijakan,” tegas Nevi yang mendapat sambutan antusias peserta dialog.

Dialog tersebut menampilkan beragam aspirasi warga mulai dari kebutuhan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan UMKM, hingga pengembangan ruang kreativitas bagi generasi muda. Kelompok Tani secara khusus menyoroti perbaikan pelayanan publik dan peningkatan akses pendidikan sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat desa.

Nevi memandang Kabupaten Agam sebagai wilayah dengan tantangan kompleks namun potensi besar. “Partisipasi seluruh masyarakat adalah kekuatan utama agar pembangunan inklusif dan berkeadilan dapat diwujudkan,” katanya. Dengan fungsi legislasinya di DPR RI dan MPR RI, Nevi berkomitmen memperjuangkan kebutuhan rakyat melalui pengawasan dan penganggaran yang tepat sasaran.

Dalam momentum penyerapan aspirasi masyarakat bertema Dari Aspirasi Menjadi Aksi, Nevi menekankan pentingnya membangun kebijakan yang kuat berdasarkan suara rakyat yang didengar dan dipenuhi. Kehadirannya di forum tersebut adalah cermin nyata legislatif yang mengedepankan inklusivitas dan keberpihakan kepada masyarakat luas.

Selain aspek sosial, Nevi juga menyampaikan sambutan sebagai anggota DPR RI yang peduli pada pembangunan berwawasan lingkungan. Ia mengingatkan bahwa pembangunan nasional harus berbasis pada prinsip keberlanjutan agar kemajuan ekonomi tidak merusak ekologi dan membawa kerugian jangka panjang.

Dalam sambutannya, Nevi menyebutkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menunjukkan lebih dari 90% bencana di Indonesia adalah hidrometeorologi, berhubungan erat dengan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. “Jika kita tidak mengubah arah pembangunan menjadi lebih hijau, kerugian ekonomi bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahun,” ujarnya.

Nevi menegaskan, pembangunan berkelanjutan adalah kewajiban moral dan konstitusional. Eksploitasi sumber daya alam dan kebijakan investasi harus mematuhi standar amdal yang ketat dan berpihak pada kelestarian alam. Fraksi PKS yang diwakilinya terus mengawal penguatan anggaran untuk energi terbarukan, pengelolaan limbah terpadu, dan pemulihan lahan kritis, agar target Net Zero Emission dapat tercapai secara adil tanpa membebani rakyat kecil.

Lebih jauh, Nevi mengajak masyarakat dan kelompok-kelompok lokal sebagai mitra utama pelestarian lingkungan, karena peran serta mereka dalam menjaga sumber air, mengelola sampah, dan menolak pembalakan liar adalah fondasi ketahanan ekologi bangsa.

Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Agam, diharapkan menjadi daerah yang “tidak meninggalkan siapa pun.” Dialog dan partisipasi warga menjadi nafas utama pembangunan berkeadilan yang tidak sekadar jargon, tetapi aksi nyata menjawab kebutuhan semua lapisan masyarakat.

“Kita ingin pembangunan yang menumbuhkan ekonomi, menyejahterakan rakyat, dan menjaga bumi tempat kita berpijak,” tutup Nevi dengan penuh semangat.

Dalam perjalanan membangun daerah, figur seperti Nevi Zuairina hadir sebagai penghubung antara aspirasi rakyat dan kebijakan negara, mewujudkan mimpi masyarakat Agam yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. (Rel)

Danpusterad Resmi Tutup Program Bakti TNI AD Untuk Rakyat di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Danpusterad Resmi Tutup Program Bakti TNI AD Untuk Rakyat di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Bernama ID    Juni 24, 2026    Comment   

Bernama.id - Mentawai, 24 Juni 2026 l Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Danpusterad), Mochamad Syafei Kasno, secara resmi menutup kegiatan Bakti TNI AD Untuk Rakyat yang telah berlangsung di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Acara penutupan berlangsung khidmat yang diawali dengan upacara penutupan dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Dalam sambutannya, Danpusterad menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat yang telah bersama-sama mendukung pelaksanaan program Bakti TNI AD Untuk Rakyat sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Usai pelaksanaan upacara penutupan, kegiatan dilanjutkan dengan berbagai program nonfisik dan bakti sosial yang disambut antusias oleh masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi pembagian 500 paket sembako, pelaksanaan sunatan massal, pasar murah, serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan secara simbolis hasil program pembangunan yang telah diselesaikan selama kegiatan Bakti TNI AD Untuk Rakyat. Danpusterad menyerahkan kunci secara simbolis kepada penerima manfaat 10 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah direhabilitasi. Selain itu, turut diserahkan secara simbolis 10 unit MCK dan 10 unit sumur bor yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

Program Bakti TNI AD Untuk Rakyat di Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan wujud nyata kepedulian TNI AD dalam membantu percepatan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan terluar.

Dengan berakhirnya kegiatan ini, diharapkan seluruh hasil pembangunan baik fisik maupun nonfisik dapat terus dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan Kabupaten Kepulauan Mentawai.(Rel)

IHSG Bangkit dan Rupiah Menguat, Rahmat Saleh Apresiasi Gerak Cepat Dasco

IHSG Bangkit dan Rupiah Menguat, Rahmat Saleh Apresiasi Gerak Cepat Dasco

Bernama ID    Juni 23, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang aktif membangun koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan saat pasar keuangan nasional menghadapi tekanan.

Rahmat menilai keterlibatan berbagai pihak dalam merespons dinamika pasar menjadi salah satu faktor yang membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Pemulihan kondisi pasar tidak terjadi secara instan. Ada sinergi yang kuat antara pemerintah, regulator, pelaku usaha, dan parlemen dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional," kata Rahmat Saleh di Jakarta, Selasa, (23/6/2026).

Menurutnya, salah satu langkah yang patut diapresiasi adalah inisiatif Dasco yang turun langsung mempertemukan regulator, pelaku pasar, dan sejumlah stakeholder ekonomi untuk membangun komunikasi yang lebih intensif.

"Saat pasar menghadapi tekanan, yang dibutuhkan adalah komunikasi yang cepat dan kepastian arah kebijakan. Langkah yang dilakukan Pak Dasco memberikan pesan bahwa seluruh elemen negara bergerak bersama menjaga stabilitas ekonomi," ujarnya.

Politisi PKS asal Sumatera Barat itu mengatakan membaiknya pergerakan IHSG dan nilai tukar rupiah menunjukkan respons positif dari pelaku pasar terhadap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan para pemangku kepentingan. 

Diketahui, IHSG hari ini berada di level 6.101,33, sementara nilai tukar rupiah tercatat sebesar Rp17.885 per dolar AS.

Rahmat menegaskan, penguatan indikator ekonomi tersebut merupakan hasil kerja bersama, bukan capaian satu pihak semata.

"Karena itu saya mengapresiasi peran Pak Dasco yang sejak awal aktif menjembatani komunikasi lintas lembaga. Upaya tersebut membantu menjaga optimisme investor dan memperkuat keyakinan pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia," katanya.

Rahmat berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.

"Momentum positif ini perlu dijaga bersama. Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah, DPR, regulator, dan pelaku usaha, saya optimistis stabilitas pasar dan iklim investasi nasional akan semakin baik ke depan," pungkasnya. (TPHRS/ABE)

Terima Aspirasi YLKI, Rahmat Saleh Dukung Regulasi Lebih Kuat untuk Perkuat BPKN

Terima Aspirasi YLKI, Rahmat Saleh Dukung Regulasi Lebih Kuat untuk Perkuat BPKN

Bernama ID    Juni 23, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menerima aspirasi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terkait penguatan kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) serta dukungan terhadap penyelenggaraan pertemuan lembaga konsumen sedunia pada 2027 di Indonesia.

Rahmat menilai penguatan perlindungan konsumen menjadi kebutuhan yang semakin mendesak di tengah berkembangnya berbagai sektor ekonomi nasional, terutama ekonomi digital yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, Fraksi PKS memandang BPKN perlu diperkuat sebagai lembaga yang independen dengan dasar hukum yang kuat serta memiliki kewenangan memadai dalam menjalankan fungsi pengawasan, advokasi, mediasi, hingga pemberian rekomendasi kebijakan tanpa intervensi pihak mana pun.

“Perlindungan konsumen harus diperkuat melalui BPKN yang independen, memiliki dasar hukum yang kuat, serta kewenangan yang memadai dalam menjalankan fungsi pengawasan, advokasi, mediasi, dan pemberian rekomendasi kebijakan tanpa intervensi pihak manapun,” kata Rahmat Saleh saat menerima aspirasi YLKI di Gedung Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Rahmat menyoroti perkembangan sektor perdagangan elektronik, jasa keuangan, telekomunikasi, kesehatan, hingga energi yang semakin kompleks dan berdampak langsung terhadap masyarakat sebagai konsumen. 

Kondisi tersebut dinilai membutuhkan kehadiran lembaga perlindungan konsumen yang mampu bekerja cepat, adil, dan efektif.

Karena itu, pihaknya mendorong penguatan kedudukan BPKN melalui regulasi yang lebih komprehensif agar perlindungan terhadap konsumen Indonesia dapat berjalan lebih optimal.

"Kita ingin BPKN ini lebih bekerja optimal kedepan, untuk mengedepankan lebih mengedepankan kepentingan konsumen, termasuk menjawab tantangan ekonomi digital saat ini," katanya.

Selain penguatan kelembagaan, Rahmat juga menyambut baik rencana Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan lembaga konsumen sedunia tahun 2027. 

Agenda tersebut dinilai dapat menjadi momentum penting untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat perlindungan konsumen sekaligus memperluas kolaborasi global di bidang tersebut.

“Konsumen terlindungi, usaha bertumbuh, ekonomi nasional semakin kuat,” ujarnya. (TPHRS/ABE)

Pembangunan Mushala Al Huda Rampung dalam Program Bakti TNI - AD, Ini Kata Dandim Mentawai

Pembangunan Mushala Al Huda Rampung dalam Program Bakti TNI - AD, Ini Kata Dandim Mentawai

Bernama ID    Juni 22, 2026    Comment   

Bernama.id - Mentawai l Dandim 0319/Mentawai, Letkol Inf Bambang Budi Hartanto, mengatakan bahwa keberhasilan penyelesaian Musholla Al Huda merupakan bagian dari pengabdian TNI AD kepada rakyat melalui program Bakti TNI AD.

"Pembangunan Musholla Al Huda ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI AD terhadap masyarakat. Kami berharap keberadaan musholla ini dapat memberikan manfaat yang besar, menjadi pusat kegiatan keagamaan, serta mempererat kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat Bukit Pamewa," ujar Letkol Inf Bambang Budi Hartanto.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan tersebut tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi aktif masyarakat yang selama ini turut membantu proses pengerjaan hingga selesai.

Dengan rampungnya Musholla Al Huda, program Bakti TNI AD untuk Rakyat di Kabupaten Kepulauan Mentawai kembali menunjukkan bahwa sinergi antara TNI dan masyarakat mampu menghadirkan pembangunan yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi kemajuan daerah. (Rel)

Satgas Bakti TNI AD untuk Rakyat Kejar Pengerjaan Jembatan Gantung Berioulou di Mentawai

Satgas Bakti TNI AD untuk Rakyat Kejar Pengerjaan Jembatan Gantung Berioulou di Mentawai

Bernama ID    Juni 22, 2026    Comment   

Bernama.id - Mentawai l Personel Satgas Bakti TNI AD untuk Rakyat di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai terus mempercepat pengerjaan Jembatan Gantung Berioulou. Memasuki pekan terakhir Juni, para personel tampak bekerja dengan penuh semangat dan gotong royong demi memastikan pembangunan jembatan dapat segera rampung dan dimanfaatkan masyarakat.

Pengerjaan yang dilaksanakan pada Senin (22/6/2026) ini menjadi salah satu sasaran fisik penting dalam program Bakti TNI AD untuk Rakyat. Kehadiran jembatan gantung tersebut nantinya diharapkan mampu mempermudah akses transportasi warga, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Dandim 0319/Mentawai, Letkol Inf Bambang Budi Hartanto, selaku Dansatgas Bakti TNI AD untuk Rakyat, mengatakan bahwa seluruh personel terus bekerja maksimal agar pembangunan dapat selesai tepat waktu dengan hasil yang berkualitas.

"Pengerjaan Jembatan Gantung Berioulou terus kami kebut dengan mengedepankan semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat. Kami berharap keberadaan jembatan ini nantinya dapat memberikan manfaat besar bagi warga serta menjadi sarana penghubung yang aman dan nyaman," ujar Letkol Inf Bambang Budi Hartanto.

Ia menambahkan, program Bakti TNI AD untuk Rakyat tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian TNI AD dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. 

Dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, Satgas optimistis pengerjaan Jembatan Gantung Berioulou dapat segera selesai sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. (Rel)

Pastikan Pembangunan Tepat Sasaran Danpusterad Kunjungi Lokasi Bakti TNI AD di Mentawai

Pastikan Pembangunan Tepat Sasaran Danpusterad Kunjungi Lokasi Bakti TNI AD di Mentawai

Bernama ID    Juni 20, 2026    Comment   

Bernama.id - Mentawai l Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Danpusterad), Letjen TNI Mochamad Syafei Kasno, melakukan peninjauan langsung terhadap berbagai sasaran fisik program Bakti TNI AD untuk Rakyat di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sabtu (20/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Danpusterad meninjau sejumlah proyek yang tengah dikerjakan oleh personel Satgas, di antaranya rehabilitasi Rumah Ibadah Gereja Elbetel di Dusun Pogari, Desa Goisoinan, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Bapak Hilarius dan Bapak Darlius di Desa Sioban, pembangunan jembatan di Dusun Gobik dan Dusun Katiet Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan, serta rehabilitasi SD Negeri 7 Beriulou.

Selain itu, Danpusterad juga meninjau pembangunan sumur bor di Pastoran Santo Yosef Desa Sioban dan pembangunan fasilitas MCK di Desa Beriulou yang menjadi bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program Bakti TNI AD untuk Rakyat.

Kehadiran Letjen TNI Mochamad Syafei Kasno disambut hangat oleh masyarakat dan unsur Forkopimda setempat. Peninjauan ini menjadi bukti nyata komitmen TNI AD dalam memastikan seluruh sasaran fisik berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kepulauan Mentawai.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Teritorial (Dirter) Brigjen TNI Farouk, Kasubdit Kombak TNI Kolonel Inf Dani, Dandim 0319/Mentawai Letkol Inf Bambang Budi Hartanto, Ketua DPRD Kepulauan Mentawai Bapak Ibrani Sababalat, serta Danramil Sioban Kapten Inf Baringbing.

Dandim 0319/Mentawai, Letkol Inf Bambang Budi Hartanto, mengatakan bahwa kunjungan Danpusterad menjadi motivasi besar bagi seluruh personel Satgas untuk terus bekerja maksimal menyelesaikan seluruh sasaran fisik yang telah direncanakan.

"Kunjungan Bapak Danpusterad menjadi penyemangat bagi kami di lapangan. Program Bakti TNI AD untuk Rakyat ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat, sehingga seluruh sasaran yang dikerjakan diharapkan dapat segera selesai dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Mentawai," ujar Letkol Inf Bambang Budi Hartanto. 

Melalui program Bakti TNI AD untuk Rakyat, TNI AD tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat hubungan dengan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. (Rel)

Danrem 032/Wbr Kunjungi Yonif TP 951/Pandeka Marapi Di Tanah Datar

Danrem 032/Wbr Kunjungi Yonif TP 951/Pandeka Marapi Di Tanah Datar

Bernama ID    Juni 19, 2026    Comment   

Bernama.id -  Tanah Datar l Komandan Resort Militer (Danrem) 032/Wbr Brigjen TNI Aji Mimbarno, S.A.P., M.M., kembali meninjau satuan di jajarannya, kali ini satuan yang dikunjungi adalah _Marshaling Area_ Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 951 Pandeka Marapi di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar pada Jumat, 19/6/2026.

Sebagai kegiatan pertama, Brigjen TNI Aji menerima paparan dari Komandan Batalyon Letkol Inf Jimson Siahaan terkait kondisi satuannya yang masih dalam penampungan sementara. Kegiatan dilanjutkan Pengarahan Danrem, meninjau tenda penampungan serta makan siang bersama dengan prajurit.

Dalam arahannya, Danrem menekankan pentingnya menanamkan rasa kebanggaan sebagai prajurit, senantiasa mengasah kemampuan agar menjadi prajurit yang profesional. 

“Kehadiran satuan Yonif TP 951 harus mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat, para Prajurit juga harus mampu memelihara kemampuannya agar siap menghadapi tantangan tugas ke depan,” ujar Danrem.

"Saat ini kalian masih berada di area penampungan sementara (_Marshaling Area_) tidak ada alasan untuk tidak terus berlatih, bina hubungan baik dengan semua lapisan masyarakat dan hindari pelanggaran dalam bentuk apapun" tegas Danrem. 

Dalam kesempatan ini Danrem 032/Wbr juga meluangkan waktu untuk bersilaturahmi ke kantor Wali Nagari Bukit Kandung Kabupaten Solok. Kedatangan Danrem disambut oleh Asisten I Sekda Kabupaten Solok Drs Zaitul Ikhlas, A.P., M.M., Wali Nagari bapak Asriyandi, Ninik Mamak dan ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bukit Kandung beserta jajarannya.

Dihadapan Danrem Wali Nagari beserta tokoh masyarakat Bukit Kandung mendukung dan yakin kehadiran Yonif TP 951/PM akan berdampak positif bagi masyarakat, terutama peningkatan roda perekonomian. Wali Nagari beserta tokoh masyarakat mengajak Danrem untuk melihat lahan yang akan disiapkan di Bukit Kandung yang rencananya nanti akan dibangun Yonif TP 951/PM.

Rahmat Saleh Minta RUU Perkoperasian Fokus pada Penguatan Ekonomi Rakyat

Rahmat Saleh Minta RUU Perkoperasian Fokus pada Penguatan Ekonomi Rakyat

Bernama ID    Juni 17, 2026    Comment   

 

Bernama.id - Jakarta  l Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian harus diarahkan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan nasional, bukan sekadar regulasi yang mengatur kelembagaan koperasi.

Pandangan tersebut disampaikan Rahmat saat membuka Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Kawal RUU Perkoperasian: Perkuat Ekonomi Kerakyatan” yang digelar Fraksi PKS DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). 

Kegiatan itu turut dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono, akademisi, dan sejumlah pegiat koperasi.

Sebagai Kapoksi PKS di Komisi VI DPR RI, Rahmat menilai pembahasan RUU Perkoperasian harus berpijak pada amanat konstitusi yang menempatkan ekonomi rakyat sebagai fondasi pembangunan nasional.

“Kita akan posisikan RUU ini bukan sekadar regulasi teknis kelembagaan, melainkan sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi kerakyatan yang mengimplementasikan amanat konstitusi secara nyata,” ujar Rahmat.

Dia mengatakan Fraksi PKS akan mengawal sejumlah substansi penting dalam pembahasan regulasi tersebut. 

Salah satu poin utama yang didorong ialah mempertegas posisi koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan sekaligus memastikan pemerintah membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan koperasi di berbagai sektor usaha.

Menurut Rahmat, penguatan koperasi juga harus dibarengi dengan perluasan akses terhadap sumber daya produktif. 

Karena itu, pihaknya mendorong adanya koordinasi antara koperasi dengan program reforma agraria dan Bank Tanah agar koperasi memiliki akses lebih besar terhadap lahan produktif.

“Kita berharap RUU ini mengakomodasi mekanisme koordinasi dengan Bank Tanah untuk menyediakan lahan produktif bagi sektor pertanian, perikanan, dan perumahan rakyat,” katanya.

Selain soal akses lahan, Rahmat menilai insentif perpajakan bagi koperasi perlu diperkuat dalam regulasi baru tersebut. 

Dia juga turut menyoroti pentingnya penguatan koperasi syariah dan percepatan transformasi digital koperasi yang dinilai belum memperoleh ruang memadai dalam aturan yang berlaku saat ini.

Menurut Rahmat, perkembangan model usaha berbasis digital menuntut adanya penyesuaian regulasi agar koperasi mampu bersaing dan beradaptasi dengan perubahan ekonomi nasional maupun global.

“Undang-undang yang lama belum mengakomodasi percepatan koperasi berbasis digital. Karena itu, kita mendorong adanya pengakuan terhadap koperasi digital dan platform koperasi nasional,” tegasnya.

Rahmat berharap RUU Perkoperasian nantinya mampu memperkuat sistem permodalan koperasi nasional sehingga koperasi tidak hanya diposisikan sebagai instrumen ekonomi jangka pendek, tetapi menjadi bagian penting dalam struktur ekonomi nasional.

Dia menilai koperasi perlu dibangun menjadi kekuatan ekonomi yang modern, inklusif, dan memiliki daya saing global tanpa meninggalkan nilai dasar gotong royong dan kekeluargaan.

“Harapannya, RUU Perkoperasian ini menjadi fondasi sistem ekonomi nasional yang modern, inklusif, kompetitif secara global, namun tetap berlandaskan nilai kekeluargaan dan semangat gotong royong,” pungkasnya. (red/pks/TPHRS/ABE)

Satgas Karya Bakti TNI AD Tuntaskan RTLH Bapak Robert Lingkungan Rumah Kini Bersih dan Nyaman

Satgas Karya Bakti TNI AD Tuntaskan RTLH Bapak Robert Lingkungan Rumah Kini Bersih dan Nyaman

Bernama ID    Juni 15, 2026    Comment   

Bernama.id - Tuapejat l Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Bapak Robert S. di Dusun Karoniet, Desa Tuapejat, telah selesai dikerjakan. Saat ini, personel Satgas Karya Bakti TNI AD untuk Rakyat di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai melaksanakan pembersihan di sekitar rumah agar lingkungan menjadi lebih bersih, rapi, dan nyaman ditempati.

Dandim 0319/Mentawai, Letkol Inf Bambang Budi Hartanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI AD dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak.

Bapak Robert S. mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia beserta jajaran, khususnya kepada Satgas Karya Bakti TNI AD untuk Rakyat yang telah membantu merehabilitasi rumahnya.

"Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden serta seluruh jajaran TNI AD. Kini rumah kami sudah layak huni dan lingkungan pun bersih serta nyaman," ujar Bapak Robert S.

Dengan selesainya RTLH tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. (Rel)

KWSB Apresiasi Undangan Sosperda dari Legislator Sumbar Irwan Zuldani

KWSB Apresiasi Undangan Sosperda dari Legislator Sumbar Irwan Zuldani

Bernama ID    Juni 12, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Kolaborasi Wartawan Sumatera Barat (KWSB) mengapresiasi undangan dari Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat H. Irwan Zuldani, SE, MM untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi Perda Provinsi Sumbar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah pada Jum'at (12/6/2026) di Glory Car Wash & Cafe Air Pacah, Padang. "Kami sangat berterima kasih kepada Pak Irwan Zuldani yang sudah mengundang kami  untuk mengikuti kegiatan Sosper ini", kata Ketua KWSB Arif Budiman Effendi yang didampingi Pengurus KWSB lainnya disela-sela sesi wawancara bersama wartawan.

Irwan Zuldani yang juga merupakan Wakil Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat itu mengatakan, "Kami sebenarnya ingin lebih banyak melibatkan masyarakat dan rekan-rekan wartawan dalam kegiatan Sosper ini, tapi karena kondisi fiskal daerah yang kurang mendukung untuk itu, jadinya kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut, mudah-mudahan pada momentum kegiatan lainnya kita bisa lebih maksimal memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat  dan rekan-rekan insan pers."

Tim Kolaborasi Wartawan Sumatera Barat (KWSB) yang mengikuti kegiatan Sosper tersebut dipimpin oleh Ketua Arif Budiman Effendi, Wakil Ketua Ziqro Fernando bersama Pengurus KWSB lainnya yaitu Silva, Ari dan Eli.

Dalam kesempatan pertemuan dengan Anggota DPRD Sumbar Irwan Zuldani pada acara Sosper tersebut, Kolaborasi Wartawan Sumbar  menyampaikan sejumlah permohonan dan usulan program kolaborasi.

Ketua KWSB Arif menjelaskan, "Dalam pertemuan pada acara Sosper ini kami menyampaikan sejumlah permohonan dan usulan program kolaborasi kepada  Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pak Irwan Zuldani."

Arif memaparkan, "Sejumlah permohonan dan usulan program kolaborasi itu antara lain, pertama : kami mohon kesediaan Anggota DPRD Sumbar Pak Irwan Zuldani untuk menjadi Penasehat KWSB,

kedua : kami mohon kesediaan Anggota DPRD  Sumbar Pak Irwan Zuldani untuk menjadi Narasumber Dialog/Podcast "BINCANG AKRAB  KWSB BERSAMA ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT H. IRWAN ZULDANI, SE, MM" dengan pilihan di TVRI Sumbar, Chanel Podcast Sorotan.id atau Radio Arbes 101  FM,

ketiga : Permohonan fasilitasi melalui Program Pokir Pak Irwan Zuldani sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumbar untuk Kegiatan Studi Tiru KWSB ke Kabupaten Banyuwangi dalam rangka membantu Pemko Padang untuk mensukseskan Program Digitalisasi Bansos dan kegiatan Studi Tiru KWSB ke Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon dalam rangka membantu Pemko Padang untuk pembentukan  Komisi Informasi (KI) Kota Padang.

Kolaborasi Wartawan Sumatera Barat siap bekerjasama, bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Sumatera Barat. "Sebelumya, kami sudah berkomunikasi dengan Wakil Ketua DPRD Sumbar Pak Evi Yandri Rajo Budiman dan Bang Iqra Chissa Putra, selain itu juga dengan Kepala Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS Padang) Pak Wildan Humaidi, Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Bang Idham Fadhli dan Gubernur Sumbar yang diwakili oleh Sekretaris Diskominfotik Sumbar Pak Rahimi Sidik, dalam waktu dekat ini kami dari KWSB sudah menyurati dan menunggu jadwal untuk beraudiensi dengan Mitra Strategis KWSB yaitu Wakil Gubernur Sumbar, Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar yang lain, Kajati Sumbar, Kapolda Sumbar, Pangdam XX/TIB, Kepala BPK Perwakilan Sumbar serta Kepala BPKP Perwakilan Sumbar", pungkas Arif. (TIM)

Perkuat Sinergi Nasional, HIPMI Syariah Sumbar Paparkan Program Unggulan

Perkuat Sinergi Nasional, HIPMI Syariah Sumbar Paparkan Program Unggulan

Bernama ID    Juni 11, 2026    Comment   

Bernama.id - Bandar Lampung l Badan Semi Otonom (Basnom) HIPMI Syariah Badan Pengurus Daerah (BPD) Sumatera Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi dan pengembangan ekonomi syariah nasional melalui partisipasi aktif pada Silaturahmi Nasional (Silatnas) Basnom HIPMI Syariah yang digelar di Bandar Lampung, Kamis (11/6/2026).

Dipimpin langsung oleh Ketua Basnom HIPMI Syariah BPD Sumatera Barat, Borry Fonanda, delegasi dari Ranah Minang hadir sebagai bagian dari rangkaian menuju Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI XVIII. 

Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi nasional sekaligus ruang berbagi pengalaman dan capaian program kerja antar pengurus HIPMI Syariah dari seluruh Indonesia.

Kegiatan diawali dengan jamuan makan siang yang diselenggarakan oleh tuan rumah. Ketua Basnom HIPMI Syariah BPD Lampung, Ahmad Muqhis, menyambut hangat seluruh delegasi yang hadir. 

Suasana penuh keakraban dimanfaatkan para peserta untuk mempererat silaturahmi sekaligus bertukar gagasan mengenai pengembangan ekosistem ekonomi syariah di berbagai daerah.

Silatnas juga dihadiri langsung oleh Ketua Basnom BPP HIPMI Syariah, TB. Iman Taufik, yang memberikan arahan mengenai penguatan peran pengusaha muda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di tingkat nasional.

Delegasi Sumatera Barat hadir dengan formasi yang lengkap. Selain Borry Fonanda, turut mendampingi Ketua Bidang 1 Zulfiananda H. Fuad dan Ketua Bidang 8 M. Fachri Alrasyid. Kehadiran juga diperkuat oleh Dewan Pembina HIPMI Syariah Sumatera Barat, Musfi Yendra, yang memberikan dukungan serta pendampingan terhadap penguatan jejaring dan diplomasi ekonomi daerah di tingkat nasional.

Pada sesi utama, setiap Ketua BPD diberikan kesempatan mempresentasikan program kerja dan capaian organisasi sejak pelantikan. 

Forum ini menjadi sarana evaluasi bersama sekaligus berbagi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh daerah lain.

Dalam pemaparannya, Borry Fonanda menjelaskan berbagai langkah konkret yang telah dilakukan Basnom HIPMI Syariah Sumatera Barat, terutama dalam memperkuat literasi keuangan syariah, membangun jejaring pengusaha muda, serta mendorong pengembangan ekosistem bisnis halal di daerah.

Forum ini membuktikan bahwa daerah terus bergerak dan berinovasi. Di Sumatera Barat kami berupaya membumikan ekonomi syariah hingga ke akar rumput. Melalui Silatnas ini, setiap daerah dapat saling belajar dan memperkuat kolaborasi sehingga program-program yang berhasil dapat direplikasi secara nasional. 

“Sinergi seluruh bidang serta arahan Dewan Pembina Musfi Yendra menjadi fondasi penting agar program kerja kami tetap berjalan sesuai arah dan siap dikolaborasikan dengan BPP HIPMI,” ujar Borry Fonanda usai menyampaikan presentasi.

Berbagai gagasan dan rekomendasi yang muncul dalam Silatnas akan dirumuskan sebagai masukan strategis bagi Badan Pengurus Pusat HIPMI dalam menyusun arah kebijakan organisasi ke depan. 

Langkah tersebut diharapkan mampu melahirkan program yang semakin inklusif dan berdampak luas bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Partisipasi aktif Basnom HIPMI Syariah BPD Sumatera Barat dalam forum nasional ini sekaligus menunjukkan kesiapan Ranah Minang untuk menjadi salah satu motor penggerak industri halal dan ekonomi syariah nasional melalui kolaborasi, inovasi, serta penguatan kapasitas pengusaha muda yang berdaya saing. ()

Audiensi ke Gubernur Sumatera Barat, Kolaborasi Wartawan Sumbar Sampaikan Hal Ini

Audiensi ke Gubernur Sumatera Barat, Kolaborasi Wartawan Sumbar Sampaikan Hal Ini

Bernama ID    Juni 11, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Gubernur Sumatera Barat diwakili oleh Sekretaris Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Sumatera Barat Rahimi Sidik yang didampingi Kabid IKP Diskominfotik Sumbar Junaidi menerima kunjungan Audiensi Kolaborasi Wartawan Sumatera Barat (KWSB) yang dipimpin oleh Ketua Arif Budiman Effendi, Wakil Ketua Ziqro Fernando, Sekretaris Arjuna Nelton bersama Pengurus KWSB lainnya pada Kamis, 11/6/2026. 

Dalam audiensi tersebut Ketua KWSB Arif bersama wartawan Pengurus KWSB yang hadir menyampaikan sejumlah permohonan, usulan program kolaborasi dan aspirasi kepada Gubernur Sumatera Barat Buya H. Mahyeldi, SP, MiM.

Arif mengatakan, " Berdasarkan jawaban surat permohonan audiensi dari KWSB yang kami sampaikan kepada Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi beberapa waktu yang lalu, Tim Sespri Gubernur Sumbar menginformasikan kepada kami bahwa kegiatan audiensi KWSB tersebut diterima oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Sumbar. Setelah berkomunikasi dengan Sespri Kadis Kominfotik Sumbar Pak Dian, kami diberitahu bahwa Pak Sekdis Kominfotik yang menerima kegiatan audiensi KWSB tersebut pada hari Kamis pagi, 11 Juni 2026."

Dalam awal audiensi tersebut,, Arif menyampaikan, "Alhamdulillah, pagi ini kami sudah diterima oleh Gubernur Sumbar yang diwakili oleh Sekdis Kominfotik Sumbar Pak Rahimi Sidik yang didampingi Kabid IKP Diskominfotik Sumbar Pak Junaidi."

Arif melanjutkan, "Dalam pertemuan audiensi ini kami menyampaikan sejumlah permohonan, usulan program kolaborasi dan aspirasi kepada Gubernur Sumatera Barat.

Arif menjelaskan, "Sejumlah permohonan, usulan program kolaborasi dan aspirasi KWSB itu antara lain, pertama : kami mohon kesediaan Gubernur Sumbar untuk menjadi Pembina KWSB,

kedua : kami mohon kesediaan Gubernur Sumbar untuk menjadi Narasumber Dialog/Podcast "BINCANG AKRAB  KWSB BERSAMA GUBERNUR SUMATERA BARAT" dengan pilihan di TVRI Sumbar, Chanel Podcast Sorotan.id atau Radio Arbes 101  FM,

ketiga : Permohonan fasilitasi melalui Program Pemprov Sumbar untuk Kegiatan Studi Tiru KWSB ke Kabupaten Banyuwangi dalam rangka membantu Pemko Padang untuk mensukseskan Program Digitalisasi Bansos dan kegiatan Studi Tiru KWSB ke Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon dalam rangka membantu Pemko Padang untuk pembentukan  Komisi Informasi (KI) Kota Padang, 

keempat : permohonan untuk kerjasama media antara Pemprov Sumbar dan KWSB."

Menanggapi permohonan KWSB tersebut Sekretaris Diskominfotik Sumbar Rahimi Sidik menjawab, "In sya Allah permohonan, usulan dari KWSB ini kami sampaikan kepada Pimpinan."

"Dalam waktu dekat ini kami   KWSB sudah menyurati untuk beraudiensi dengan Mitra Strategis KWSB yaitu Wakil Gubernur Sumbar, Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar, Kajati Sumbar, Kapolda Sumbar, Pangdam XX/TIB, Kepala BPK Perwakilan Sumbar serta Kepala BPKP Perwakilan Sumbar", pungkas Arif. (TIM)

Wadanpusterad Tinjau Karya Bakti TNI AD di Mentawai Apresiasi Hasil Pembangunan untuk Kesejahteraan Rakyat

Wadanpusterad Tinjau Karya Bakti TNI AD di Mentawai Apresiasi Hasil Pembangunan untuk Kesejahteraan Rakyat

Bernama ID    Juni 10, 2026    Comment   

Bernama.id - Mentawai l Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Wadanpusterad) Mayjen TNI Agus Prangarso beserta rombongan melaksanakan peninjauan langsung pelaksanaan Karya Bakti TNI AD Untuk Rakyat di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam peninjauan tersebut, Mayjen TNI Agus Prangarso mengunjungi sejumlah sasaran fisik yang menjadi fokus program Karya Bakti TNI AD, di antaranya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Ibu Roslina di Desa Sipora Jaya, RTLH milik Bapak Ahmad di Desa Bukit Pamewa, Jembatan Penghubung Bukit Pamewa menuju Betumonga, Musholla Al Huda Bukit Pamewa, serta Sumur Bor Desa Bukit Pamewa yang kini telah menyediakan akses air bersih bagi warga.

Saat meninjau Sumur Bor Desa Bukit Pamewa, Wadanpusterad tampak mencoba langsung fasilitas tersebut dengan mencuci tangan dan membasuh wajah menggunakan air yang mengalir dari sumur bor. Momen tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan yang dilakukan TNI AD telah memberikan manfaat nyata dan langsung dirasakan masyarakat setempat.

Mayjen TNI Agus Prangarso mengapresiasi kerja keras personel Satgas Karya Bakti TNI AD bersama masyarakat yang terus bergotong royong menyelesaikan berbagai sasaran pembangunan. Menurutnya, program ini tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Turut mendampingi dalam kegiatan peninjauan tersebut, Irpusterad Brigjen TNI Mukhlis, S.A.P., M.M., CFrA, Dirter Brigjen TNI Farouk Pakar, S.Pd., M.Han, Dirsismet Brigjen TNI Antoninho Rangel Da Silva, S.I.P., M.Han, serta Kasiter Rem Letkol Kav Dico.

Kunjungan ini menjadi bentuk komitmen TNI AD untuk memastikan setiap program Karya Bakti benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Melalui pembangunan rumah layak huni, sarana ibadah, jembatan penghubung, hingga penyediaan air bersih, TNI AD terus hadir sebagai solusi dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kepulauan Mentawai.

"TNI AD Hadir di Tengah Rakyat, Membangun Negeri dan Mengabdi untuk Kesejahteraan Masyarakat." (Rel)

‎Rahmat Saleh Minta Pemerintah Ambil Langkah Nyata Hadapi Pelemahan Rupiah

‎Rahmat Saleh Minta Pemerintah Ambil Langkah Nyata Hadapi Pelemahan Rupiah

Bernama ID    Juni 09, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, menilai kondisi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar harus mendapatkan respons yang jelas dari pemerintah. 

‎

‎Dia meminta langkah konkret segera disiapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat daya tahan sektor-sektor produktif.

‎

‎Rahmat mengatakan pemerintah perlu mengambil kebijakan yang tepat dan terukur dalam menghadapi tekanan terhadap mata uang nasional. 

‎

‎Menurutnya, situasi tersebut harus dijawab dengan kebijakan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu memperkuat fondasi ekonomi dalam jangka panjang.

‎

‎Salah satu hal yang menjadi perhatian Rahmat adalah pola belanja pemerintah. 

‎

‎"Kita mengingatkan agar penggunaan anggaran lebih diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," kata Rahmat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

‎

‎Menurutnya, kehati-hatian dalam mengelola belanja, khususnya yang bersifat konsumtif, menjadi langkah penting yang perlu dilakukan pemerintah saat ini. 

‎

‎Dengan pengelolaan anggaran yang lebih bijak, ruang fiskal dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

‎

‎Selain itu, legislator asal Sumbar tersebut juga menyoroti pentingnya memperkuat peran koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.

‎

‎Dia menilai koperasi memiliki posisi strategis dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama di tingkat daerah dan sektor usaha kecil.

‎

‎"Penguatan koperasi, tidak hanya akan membantu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk memperluas pemerataan manfaat pembangunan. Karena itu, dukungan pemerintah terhadap sektor tersebut perlu terus diperkuat," sebutnya.

‎

‎Di samping koperasi, Rahmat turut menekankan pentingnya pembenahan tata kelola badan usaha milik negara. 

‎

‎Menurutnya, BUMN harus dikelola secara profesional dan transparan agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.

‎

‎Transparansi dalam pengelolaan perusahaan negara dinilai menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap kebijakan dan langkah bisnis yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.

‎

‎"Pemerintah harus mengambil langkah dan kebijakan konkret. Pemerintah harus ambil langkah bijak terutama belanja konsumtif. Memperkuat koperasi dan memperkuat pengelolaan BUMN yang lebih transparan," kata Rahmat.

‎

‎Rahmat berharap pemerintah dapat segera menerjemahkan berbagai tantangan ekonomi yang ada ke dalam kebijakan yang efektif. 

‎

‎"Dengan langkah yang tepat, penguatan sektor riil, koperasi, serta tata kelola BUMN yang lebih baik diyakini dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang" harapnya. (TPHRS/ABE)

Satgas Karya Bakti TNI AD Bahu Membahu Turunkan Material Semen Percepat Pembangunan Jembatan Penghubung Bukit Pamewa–Betumonga

Satgas Karya Bakti TNI AD Bahu Membahu Turunkan Material Semen Percepat Pembangunan Jembatan Penghubung Bukit Pamewa–Betumonga

Bernama ID    Juni 09, 2026    Comment   

Bernama.id -'Mentawai, 9 Juni 2026 l Semangat gotong royong terus ditunjukkan personel Satgas Karya Bakti TNI AD untuk Rakyat di Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada Selasa (09/06/2026), anggota Satgas bersama masyarakat bahu membahu menurunkan material semen yang akan digunakan untuk pembangunan jembatan penghubung antara Desa Bukit Pamewa dan Desa Betumonga.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu sasaran utama program Karya Bakti TNI AD. Dengan penuh semangat, personel Satgas dan warga bekerja sama memastikan seluruh material dapat segera disalurkan ke lokasi pembangunan agar proses pengerjaan jembatan berjalan sesuai target.

Dandim 0319/Mentawai, Bambang Budi Hartanto, mengatakan bahwa pembangunan jembatan ini memiliki peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat antar desa serta mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan sosial warga.

“Jembatan ini merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat vital. Oleh karena itu, Satgas Karya Bakti TNI AD bersama warga terus bergotong royong agar pembangunan dapat berjalan lancar dan segera memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Bukit Pamewa dan Desa Betumonga,” ujar Dandim.

Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan menjadi bukti kuatnya sinergi antara TNI dan rakyat. Semangat kebersamaan yang terjalin di lapangan diharapkan mampu mempercepat penyelesaian pembangunan sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.

Melalui program Karya Bakti TNI AD untuk Rakyat, pembangunan jembatan penghubung Bukit Pamewa–Betumonga diharapkan menjadi solusi nyata dalam membuka akses transportasi yang lebih aman, mudah, dan nyaman bagi masyarakat Kepulauan Mentawai. 

Semangat gotong royong yang ditunjukkan hari ini menjadi cerminan bahwa pembangunan akan lebih cepat terwujud ketika TNI dan rakyat bekerja bersama demi kemajuan daerah. (Rel)

Rahmat Saleh Minta PT DSI Tak Sekadar Atur Ekspor, Tapi Sejahterakan Masyarakat

Rahmat Saleh Minta PT DSI Tak Sekadar Atur Ekspor, Tapi Sejahterakan Masyarakat

Bernama ID    Juni 02, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh mengingatkan agar kehadiran PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Rahmat sendiri menyambut positif kehadiran DSI tersebut, namun dia ingin perusahaan itu tidak sekadar menjadi perubahan dalam tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.

Menurutnya, pembentukan PT DSI sebagai pengelola ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas strategis merupakan langkah yang patut didukung. 

Namun, kebijakan tersebut harus mampu memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi rakyat.

"Terkait peresmian DSI yang mengatur ekspor satu pintu, saya mendukung kebijakan itu. Selama ini keuntungan ekspor lebih banyak dinikmati pihak tertentu dan uangnya tidak sepenuhnya beredar di Indonesia. Masa kita punya sawit, punya nikel, tetapi harga justru ditentukan pihak luar?" kata Rahmat di Jakarta, Senin (2/6/2026).

Rahmat menilai Indonesia sudah saatnya memiliki kendali yang lebih kuat terhadap tata niaga komoditas strategis agar tidak terus bergantung pada mekanisme yang membuat nilai ekonomi lebih banyak dinikmati pihak luar.

"Saya setuju dengan kebijakan Presiden dan sebagai anggota DPR RI saya akan mengawal hal tersebut. Menurut saya, ekspor satu pintu untuk komoditas strategis sudah tepat agar Indonesia tidak dikendalikan pihak luar," ujarnya.

Rahmat menegaskan keberhasilan PT DSI nantinya tidak hanya diukur dari besarnya nilai ekspor atau penerimaan negara. 

“Namun juga dampaknya terhadap ekonomi masyarakat, terutama petani dan pelaku usaha yang selama ini menjadi bagian dari rantai produksi komoditas strategis,” katanya.

Sebelumnya, Rahmat juga menyoroti anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit rakyat di Sumatera Barat yang dilaporkan turun hingga sekitar Rp600 per kilogram dari harga normal. 

Dia meminta pemerintah dan BUMN terkait mengambil langkah cepat untuk menjaga stabilitas harga agar petani tidak menanggung kerugian yang lebih besar.

Karena itu, Rahmat berharap kehadiran PT DSI dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki tata kelola ekspor nasional sekaligus memastikan manfaat pengelolaan sumber daya alam benar-benar kembali kepada masyarakat.

PT DSI sendiri merupakan BUMN baru yang dibentuk pemerintah untuk mengelola ekspor sumber daya alam strategis melalui mekanisme satu pintu.

Pada tahap awal, perusahaan tersebut akan menangani ekspor kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys). (red/TPHRS/ABE)

Rahmat Saleh: Potensi Laut Sumbar Harus Jadi Modal Utama Cetak Generasi Cerdas

Rahmat Saleh: Potensi Laut Sumbar Harus Jadi Modal Utama Cetak Generasi Cerdas

Bernama ID    Mei 31, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Sumatera Barat dianugerahi garis pantai yang membentang luas, mulai dari Pasaman Barat hingga Pesisir Selatan, bahkan menyentuh perbatasan Bengkulu. 

Namun, kekayaan laut yang melimpah ini dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan kebiasaan konsumsi pangan harian masyarakat.

Hal tersebut menjadi sorotan Anggota DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh dalam Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang digelar di Kelurahan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Ahad (31/5/2026). 

Rahmat pun mengajak masyarakat untuk mengubah paradigma pola makan dan lebih mengutamakan ikan sebagai menu wajib di meja makan keluarga.

"Potensi laut kita luar biasa. Karena itu, masyarakat Sumatera Barat seharusnya tidak kekurangan ikan. Jangan sampai kita hidup di daerah yang kaya ikan, tetapi konsumsi ikannya justru rendah," ujar Rahmat di hadapan warga dan tokoh masyarakat yang hadir.

Rahmat juga membagikan pandangannya mengenai efisiensi pengeluaran rumah tangga. 

Menurutnya, di tengah maraknya tren kuliner modern saat ini, masyarakat perlu lebih bijak dalam mengatur anggaran dapur. 

Ikan segar, lanjutnya, adalah solusi protein premium yang jauh lebih ramah kantong dibanding jajanan modern saat ini.

"Kadang kita mengeluarkan Rp20 ribu hingga Rp30 ribu untuk satu porsi makanan modern yang belum tentu memberikan manfaat gizi yang optimal. Padahal dengan nilai yang sama, kita bisa membeli ikan segar dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan seluruh keluarga," jelasnya.

Melalui edukasi yang persuasif, Rahmat berharap masyarakat Sumbar bisa meniru kebiasaan baik negara maju seperti Jepang. 

Berdasarkan pengamatan langsungnya di Negeri Sakura, kedekatan masyarakat setempat dengan konsumsi ikan yang diolah secara sehat terbukti berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia dan kecerdasan bangsa tersebut.

"Ini menjadi salah satu kebiasaan baik yang patut kita pelajari. Memanfaatkan pangan lokal bukan hanya soal menghemat pengeluaran, tetapi juga tentang membangun pola hidup sehat dan produktif sebagaimana yang dijalani generasi terdahulu," pungkasnya. (red/TPHRS/ABE)