Nevi Zuairina Dorong Transformasi ID FOOD : Perkuat Produksi Dalam Negeri, Distribusi Nasional, dan Dukungan ke Koperasi Desa

Nevi Zuairina Dorong Transformasi ID FOOD : Perkuat Produksi Dalam Negeri, Distribusi Nasional, dan Dukungan ke Koperasi Desa

Bernama ID    April 03, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya transformasi menyeluruh pada Holding BUMN Pangan, ID FOOD (PT Rajawali Nusantara Indonesia/Persero), agar mampu menjalankan mandat sebagai penguat ketahanan pangan nasional secara efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada ekonomi rakyat.

Hal tersebut disampaikan Nevi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT RNI/ID FOOD beserta seluruh subholding pada Senin, 30 Maret 2026 di Gedung Nusantara I. Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja korporasi tahun 2025 serta roadmap pengembangan usaha tahun 2026 .

Menurut Nevi, Komisi VI DPR RI pada prinsipnya mengapresiasi capaian kinerja ID FOOD, namun menekankan perlunya langkah konkret untuk memperkuat peran strategis perusahaan dalam ekosistem pangan nasional.

“Transformasi bisnis ID FOOD harus diarahkan untuk memperkuat produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan, dengan tetap menjaga keberlanjutan usaha,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini juga menyoroti pentingnya penguatan dukungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari distribusi pangan nasional.

“ID FOOD perlu memberikan dukungan operasional yang terstruktur dan berkelanjutan kepada koperasi desa, mulai dari rantai pasok, logistik, hingga peningkatan kapasitas usaha masyarakat,” tambahnya.

Nevi menegaskan bahwa penguatan sistem distribusi dan logistik menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga pangan. Ia mendorong optimalisasi infrastruktur seperti pergudangan, armada distribusi, serta pengembangan sistem cold chain guna menekan food loss dan disparitas harga antarwilayah.

“Distribusi pangan harus merata hingga ke pelosok, dengan sistem logistik yang modern dan efisien agar ketersediaan pangan terjamin di seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.

Selain itu, Nevi juga menekankan pentingnya kemitraan yang lebih kuat antara ID FOOD dengan petani dan pelaku usaha lokal, sehingga ekosistem pangan nasional tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.

Dalam aspek tata kelola, ia mengingatkan perlunya penyusunan roadmap hilirisasi pangan yang realistis, berbasis kelayakan ekonomi, serta didukung oleh transparansi perhitungan finansial.

Lebih lanjut, Nevi menyampaikan bahwa Komisi VI DPR RI juga mendukung adanya skema pendanaan yang lebih kuat bagi ID FOOD, termasuk melalui subsidi bunga maupun penguatan permodalan, agar perusahaan mampu menjalankan mandat penugasan pemerintah secara optimal.

“ID FOOD harus menjadi stabilisator harga pangan yang efektif, dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur, khususnya dalam pengendalian inflasi dan stabilitas harga komoditas strategis,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Pelantikan JPS 2025 – 2028, Ini Susunan Lengkap Pengurusnya

Pelantikan JPS 2025 – 2028, Ini Susunan Lengkap Pengurusnya

Bernama ID    April 02, 2026    Comment   

Bernama.id - PADANG l Jaringan Pemred Sumbar (JPS) resmi melantik susunan pengurus baru untuk masa bakti 2025-2028 dalam sebuah acara yang digelar di Suasso Restorant di Kawasan Gor H. Agus Salim Padang, Kamis (2/4/2026). Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan Medal of Honor bertajuk Bakti untuk Negeri. 

Dalam pelantikan tersebut, Adrian Tuswandi kembali dipercaya memimpin organisasi sebagai Ketua Umum JPS. Terpilihnya Adrian menandai kelanjutan kepemimpinannya setelah sebelumnya menjabat pada periode 2023–2025.

Pelantikan pengurus dilakukan langsung oleh Dewan Pembina JPS, H. Leonardy Harmainy. Dalam kesempatan itu, Leonardy menegaskan pentingnya peran strategis para pemimpin redaksi dalam menjaga kualitas informasi dan kontribusi media terhadap pembangunan daerah.

“JPS diharapkan terus menjadi wadah profesional yang mampu memperkuat peran media dalam pembangunan serta menjaga independensi dan integritas jurnalistik,” ujarnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pembina JPS, Susunan Pengurus Periode 2025–2028 terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasihat, serta Dewan Pengurus dan sejumlah bidang strategis.

Di jajaran Dewan Pengurus, selain Adrian Tuswandi sebagai Ketua Umum, terdapat Ikhwan sebagai Ketua Harian, Almudazir sebagai Wakil Ketua I, Zondra Volta sebagai Wakil Ketua II, serta Gilang Guardiola Gusvero sebagai Sekretaris, Wakil Sekretaris diisi Fardianto dan Bendahara dijabat Mona Sisca.

Sementara itu, sejumlah bidang juga dibentuk untuk memperkuat program kerja organisasi, di antaranya Bidang Advokasi dan Kode Etik Wartawan, Bidang Peningkatan Kapasitas Anggota, Bidang Sosial Masyarakat, serta Bidang Kemitraan dan Usaha.

Selain pelantikan, acara juga diisi dengan penyerahan Medal of Honor kepada sejumlah tokoh sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka terhadap pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan kepengurusan baru ini, JPS diharapkan semakin solid dalam menjalankan perannya sebagai organisasi profesi yang menaungi para pemimpin redaksi di Sumbar, sekaligus menjadi mitra strategis dalam pembangunan daerah. (*)

JPS Ungkap Alasan Beri Medal of Honor kepada Rahmat Saleh

JPS Ungkap Alasan Beri Medal of Honor kepada Rahmat Saleh

Bernama ID    April 02, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Rahmat Saleh menerima Medal of Honor dari Jaringan Pemred Sumbar (JPS) pada Kamis malam (2/4/2026), usai pelantikan pengurus JPS periode 2025 –2028 yang telah dikukuhkan pada hari yang sama.

Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di sebuah kedai kopi di kawasan Jalan Pontianak Nomor 1, Padang.

Dalam kesempatan itu, Rahmat mengaku sebenarnya telah berencana hadir saat prosesi pelantikan pada pagi hari. Namun, perubahan jadwal penerbangan membuatnya baru tiba di Padang pada malam hari.

“Sebenarnya saya ingin hadir saat pelantikan dan menerima penghargaan pada pagi hari. Namun qadarullah, ada hal mendesak yang membuat penerbangan berubah ke sore hari, sehingga saya baru sampai di Padang malam ini,” ujar Rahmat.

Ia menyampaikan apresiasi atas program kerja JPS melalui pemberian Medal of Honor, yang dinilainya sebagai bentuk penghargaan terhadap kepedulian dan kontribusi bagi Sumatera Barat.

“Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan teman-teman JPS. Semoga kita terus menyalakan semangat agar Sumbar bangkit pascabencana,” katanya.

Rahmat juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini dirinya masih terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana, meski sedang tidak berada di daerah pemilihannya.

“Malam kemarin kami masih mengerahkan bantuan ke daerah Kuranji, karena di sana kondisi pascabencana masih sangat terasa, mulai dari kesulitan air hingga kebutuhan alat masak yang terus kami bantu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua JPS Adrian Tuswandi menegaskan bahwa penghargaan tersebut diberikan bukan tanpa alasan.

“Pemberian Medal of Honor kepada Ustaz Rahmat tidak ada alasan lain selain karena bantuannya yang tidak pernah terputus untuk Sumatera Barat, mulai dari awal bencana hingga saat ini,” kata Adrian.

Menurutnya, sejak masa tanggap darurat hingga proses pemulihan bencana, Rahmat Saleh konsisten menyuarakan solidaritas kemanusiaan tanpa memandang latar belakang politik.

“Kami bangga, Ustadz Rahmat menjadi salah satu tokoh kepedulian bencana di Sumbar. Beliau selalu mengajak semua pihak membantu tanpa pandang bulu, menghilangkan ego politik, dan fokus pada kebangkitan Sumbar. Ini luar biasa,” ujarnya.

Adrian berharap kepedulian tersebut terus berlanjut demi masyarakat Sumatera Barat.

“Semoga Ustadz Rahmat selalu hadir untuk masyarakat Sumbar dan terus mengusung semangat Sumbar Bangkit,” tambahnya.

Usai ramah tamah, acara dilanjutkan dengan penyerahan medali dan piagam penghargaan, kemudian ditutup dengan sesi foto bersama antara Rahmat Saleh dengan pengurus serta anggota JPS. (***)

Besok JPS Dilantik dan Serahkan Medal of Honor

Besok JPS Dilantik dan Serahkan Medal of Honor

Bernama ID    April 01, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Jaringan Pemred Sumbar (JPS) yang menjadi perhimpunan profesi para Pemred banyak media, kepengurusan 2025-2028, Kamis besok (2 Maret 2026) dilantik.

"Pelantikan tertunda panjang dikarena usai musyawarah JPS 2025,  Sumbar dilanda bencana, atas bencana itu JPS menunda pelantikan kepengurusan dengan Ketuanya Adrian Tuswandi, besok," ujar  Penasehat JPS Novrianto Ucok disela gladi bersih pelantikan, Rabu 1/4-2026 di Suaso Resto Rimbo Kaluang Padang.

Pelantikan JPS besok menandakan dinamisnya keorganisasian JPS.

"Dinamis sekali, sejak Heri Sugiarto sebagai koordinator dilanjutkan oleh Adrian Tuswandi, lalu pada Musyawarah 2025, Toaik kembali jadi ketua JPS secara aklamasi," ujar Ucok.

Besok itu, menurut Ketua Panitia Pelaksana kegiatan Almudazir, tidak saja pelantikan.

'Tapi ada apresiasi yang diserahkan JPS kepada tokoh dan lembaga yang konsisten dan peduli untuk bangkitnya Sumbar pasca diterpa bencana banjir bandang, November 2025," ujar Almudazir.

Pemilihan pengharagaan medal of honor bakti pada negeri JPS itu, dipastikan Almudazir telah melewati berbagai proses penyaringan yang berpatok kepada konsistensi peduli atas pulih cepatnya, bangkit Sumbar pasca bencana hidrometeorologi melanda Sumbar, Sumut dan Aceh.

"Ada medal of honor untuk 6 tokoh dan 6 lembaga, juga ada sertifikat apresiasi kepada 12 tokoh dan 12 lembaga masuk nominator penerima medal of honor," ujar Almudazir.

Soal siapa saja itu, Almudazir berkelit. "Eits tunggu aja, Kamis pagi besok ya, kalau dipublis gak surprise dong," ujar Almidazir tersenyum.

Bocoran siapa tokoh peraih medal of honor bakti untuk negeri JPS didapat awak media, ada anggota DPR RI, ada pejabat tinggi dan ada tokoh masyarakat dan bundo kanduang, untuk lembaga ada BUMN dan BUMD juga kepolisian dan  TNI,"ujar sumber yang enggan disebutkan namanya. Adrian Tuswandi selaku ketua terpilih JPS 2025-2028 menyatakan JPS adalah guyub profesi yang memfokuskan kerja jurnalis untuk kemanusian dan sosial serta positif news.

"JPS diisi individu profesional jurnalis, ada pemilik media ada pemimpin redaksi media, yang mendidikasi profesi untuk keberimbangan berita dan ada dalam bingkai friendly news,  ikut memviralkan berita positif dihasilkan berbagai sumber berita,"ujar Adrian.(***)

Nevi Zuairina: Wacana WFH untuk Hemat BBM Perlu Diimbangi Strategi Ketahanan Energi Nasional

Nevi Zuairina: Wacana WFH untuk Hemat BBM Perlu Diimbangi Strategi Ketahanan Energi Nasional

Bernama ID    Maret 15, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nevi Zuairina, menilai wacana kebijakan Work From Home (WFH) sebagai langkah penghematan konsumsi BBM yang didorong oleh Prabowo Subianto dapat menjadi solusi jangka pendek untuk merespons potensi tekanan energi akibat dinamika geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah. 

Namun demikian, menurutnya kebijakan tersebut harus dilihat sebagai bagian dari strategi yang lebih luas dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Nevi menjelaskan bahwa sektor transportasi merupakan salah satu pengguna BBM terbesar, terutama di kota-kota besar. Karena itu, jika kebijakan WFH diterapkan secara terbatas dan terukur, potensi penghematan energi nasional cukup signifikan. 

Selain itu, lanjut Nevi, pengurangan mobilitas kendaraan juga dapat membantu menekan tingkat kemacetan di wilayah metropolitan serta menurunkan biaya operasional negara yang berkaitan dengan konsumsi BBM bersubsidi dan penggunaan kendaraan dinas.

“WFH dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan dalam situasi tertentu, terutama ketika negara menghadapi potensi tekanan energi akibat konflik global. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk memiliki semacam ‘mode darurat’ dalam mengelola konsumsi energi nasional,” ujar Nevi.

Namun politisi PKS ini mengingatkan bahwa penerapan WFH juga memiliki sejumlah keterbatasan. 

"Tidak semua sektor ekonomi dapat menjalankan sistem kerja jarak jauh, terutama sektor industri, transportasi, perdagangan, dan berbagai layanan publik yang menuntut kehadiran fisik di lapangan," katanya.

 Selain itu, lanjutnya,  pada beberapa institusi produktivitas dan koordinasi kerja juga dapat terdampak jika sistem kerja jarak jauh tidak diatur dengan baik.

Nevi juga menyoroti potensi dampak ekonomi di kawasan perkotaan, khususnya bagi pelaku usaha kecil seperti warung makan, transportasi lokal, dan berbagai layanan yang selama ini bergantung pada aktivitas pekerja kantor.

Karena itu, menurutnya pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan penghematan BBM tidak berhenti pada langkah jangka pendek semata. Ia menegaskan pentingnya kebijakan jangka menengah dan panjang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak, meningkatkan kapasitas cadangan BBM nasional yang saat ini rata-rata masih berada pada kisaran 21 hingga 25 hari, serta mempercepat diversifikasi energi.

“Fokus kebijakan tidak boleh hanya pada slogan penghematan BBM, tetapi pada penurunan konsumsi energi yang terukur per sektor. Pemerintah perlu memperkuat cadangan energi nasional, mendiversifikasi sumber impor, mengoptimalkan kilang, serta mempercepat pengembangan energi terbarukan, biofuel, dan elektrifikasi transportasi,” tegas Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menambahkan bahwa kondisi pasokan BBM nasional saat ini relatif aman, termasuk menjelang Idul Fitri, dengan cadangan berbagai jenis BBM yang masih berada pada kisaran lebih dari tiga minggu hingga lebih dari satu bulan. 

"Langkah antisipatif tetap diperlukan agar Indonesia memiliki sistem energi yang lebih tangguh dalam menghadapi dinamika global di masa depan," tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Nevi Zuairina Soroti Ketersediaan Air Baku dan Infrastruktur SPAM Jatiluhur untuk Dukung Industri dan Permukiman Bekasi

Nevi Zuairina Soroti Ketersediaan Air Baku dan Infrastruktur SPAM Jatiluhur untuk Dukung Industri dan Permukiman Bekasi

Bernama ID    Maret 13, 2026    Comment   

Bernama.id - Bekasi l Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur penyediaan air minum serta jaminan ketersediaan air baku yang berkelanjutan bagi kawasan industri dan permukiman di wilayah Bekasi dan sekitarnya. 

Hal tersebut disampaikan Nevi dalam rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur yang berlokasi di PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (13/3/2026).

Menurut Politisi PKS ini,  keberadaan SPAM Regional Jatiluhur merupakan proyek strategis yang memiliki kapasitas produksi hingga sekitar 4.750 liter per detik. Kapasitas tersebut diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi kawasan metropolitan yang terus berkembang, khususnya wilayah Bekasi, Karawang, dan sekitarnya.

“Bekasi merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan konsentrasi kawasan industri dan permukiman yang sangat besar. Karena itu, ketersediaan air bersih yang cukup, stabil, dan terjangkau menjadi faktor fundamental bagi keberlanjutan pembangunan kawasan ini,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumbar II ini menjelaskan bahwa salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah optimalisasi distribusi air curah dari SPAM Jatiluhur agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah dan perusahaan daerah air minum (PDAM) sebagai offtaker. 

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan koordinasi yang kuat antara BUMN, pemerintah daerah, serta pengelola infrastruktur agar kapasitas produksi yang tersedia dapat terserap secara optimal.

Anggota FPKS ini  juga menekankan pentingnya mendorong industri di kawasan Bekasi untuk secara bertahap beralih dari penggunaan air tanah menuju air perpipaan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penurunan muka tanah yang selama ini menjadi salah satu risiko lingkungan di kawasan metropolitan.

“Penggunaan air tanah secara berlebihan dalam jangka panjang dapat menimbulkan dampak serius seperti penurunan muka tanah dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur air perpipaan harus menjadi prioritas bersama,” jelasnya.

Selain itu, Nevi menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kelayakan finansial proyek dengan keterjangkauan tarif air bagi masyarakat. Ia berharap struktur tarif air curah yang diterapkan dapat mendukung keberlanjutan investasi tanpa membebani masyarakat maupun pelaku usaha.

"Melalui kunjungan kerja ini, Sayai di Komisi VI DPR RI mendorong sinergi antara Badan Pengelola BUMN, Danantara Asset Management, PT Wijaya Karya, PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur, serta Perum Jasa Tirta dalam memastikan proyek SPAM Jatiluhur mampu menjadi fondasi penting bagi ketahanan air bersih nasional, khususnya di kawasan industri strategis Jawa Barat," tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif))

Nevi Zuairina : Panic Buying BBM Harus Dicegah dengan Komunikasi Publik yang Transparan dan Penguatan Cadangan Energi

Nevi Zuairina : Panic Buying BBM Harus Dicegah dengan Komunikasi Publik yang Transparan dan Penguatan Cadangan Energi

Bernama ID    Maret 10, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas distribusi dan kepercayaan publik terkait ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional. 

Hal ini menyusul munculnya kekhawatiran di tengah masyarakat setelah pernyataan pemerintah mengenai ketahanan stok BBM nasional yang berada pada kisaran 21–25 hari.

Menurut Nevi, informasi mengenai kapasitas cadangan operasional BBM tersebut perlu dijelaskan secara komprehensif kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada panic buying di sejumlah daerah. 

Anggta FPKS ini menegaskan bahwa komunikasi publik yang tidak utuh dapat memicu kekhawatiran yang berlebihan.

“Ketika masyarakat mendengar bahwa stok BBM hanya tersedia untuk sekitar tiga minggu, sebagian orang langsung menganggap akan terjadi kelangkaan. Padahal yang dimaksud adalah kapasitas cadangan operasional di tangki penyimpanan nasional, bukan berarti pasokan BBM akan habis dalam waktu tersebut,” ujar Nevi dalam keterangannya di Jakarta.

Politisi PKS ini menjelaskan bahwa panic buying biasanya dipicu oleh beberapa faktor, antara lain ketidakpastian informasi, psikologi massa, serta kekhawatiran terhadap situasi geopolitik global. Ia menilai bahwa eskalasi konflik internasional juga sering memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap stabilitas pasokan energi dunia.

“Sering kali rasa takut masyarakat lebih besar daripada kondisi sebenarnya. Ketika sebagian orang mulai menimbun BBM, masyarakat lain ikut melakukan hal yang sama. Inilah yang kemudian memicu antrean panjang di SPBU dan mengganggu distribusi,” jelasnya.

Nevi menambahkan bahwa panic buying justru dapat menciptakan kelangkaan buatan atau artificial scarcity. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu sistem distribusi energi nasional dan bahkan mendorong kenaikan harga di tingkat masyarakat.

Karena itu, Legislator asal Sumbar II ini mendorong pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik yang cepat, terbuka, dan berbasis data. Selain itu, stabilitas distribusi dari kilang ke depo hingga ke SPBU harus dijaga agar pasokan tetap lancar di seluruh wilayah.

“Pengawasan terhadap potensi penimbunan dan penyalahgunaan BBM juga harus diperketat, terutama dalam situasi yang rentan memicu spekulasi,” tegasnya.

Lebih jauh, Nevi menilai bahwa momentum ini harus menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk memperkuat cadangan energi nasional. Saat ini cadangan BBM Indonesia masih jauh di bawah banyak negara lain, seperti Jepang yang memiliki cadangan hingga sekitar 254 hari, Amerika Serikat sekitar 90–120 hari, serta Uni Eropa dan China yang rata-rata memiliki cadangan minimal 90 hari.

“Penguatan cadangan energi strategis harus menjadi agenda jangka panjang. Peningkatan kapasitas tangki penyimpanan serta pembangunan cadangan energi nasional merupakan langkah penting untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia di masa depan,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)