Rahmat Saleh: Potensi Laut Sumbar Harus Jadi Modal Utama Cetak Generasi Cerdas

Rahmat Saleh: Potensi Laut Sumbar Harus Jadi Modal Utama Cetak Generasi Cerdas

Bernama ID    Mei 31, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Sumatera Barat dianugerahi garis pantai yang membentang luas, mulai dari Pasaman Barat hingga Pesisir Selatan, bahkan menyentuh perbatasan Bengkulu. 

Namun, kekayaan laut yang melimpah ini dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan kebiasaan konsumsi pangan harian masyarakat.

Hal tersebut menjadi sorotan Anggota DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh dalam Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang digelar di Kelurahan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Ahad (31/5/2026). 

Rahmat pun mengajak masyarakat untuk mengubah paradigma pola makan dan lebih mengutamakan ikan sebagai menu wajib di meja makan keluarga.

"Potensi laut kita luar biasa. Karena itu, masyarakat Sumatera Barat seharusnya tidak kekurangan ikan. Jangan sampai kita hidup di daerah yang kaya ikan, tetapi konsumsi ikannya justru rendah," ujar Rahmat di hadapan warga dan tokoh masyarakat yang hadir.

Rahmat juga membagikan pandangannya mengenai efisiensi pengeluaran rumah tangga. 

Menurutnya, di tengah maraknya tren kuliner modern saat ini, masyarakat perlu lebih bijak dalam mengatur anggaran dapur. 

Ikan segar, lanjutnya, adalah solusi protein premium yang jauh lebih ramah kantong dibanding jajanan modern saat ini.

"Kadang kita mengeluarkan Rp20 ribu hingga Rp30 ribu untuk satu porsi makanan modern yang belum tentu memberikan manfaat gizi yang optimal. Padahal dengan nilai yang sama, kita bisa membeli ikan segar dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan seluruh keluarga," jelasnya.

Melalui edukasi yang persuasif, Rahmat berharap masyarakat Sumbar bisa meniru kebiasaan baik negara maju seperti Jepang. 

Berdasarkan pengamatan langsungnya di Negeri Sakura, kedekatan masyarakat setempat dengan konsumsi ikan yang diolah secara sehat terbukti berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia dan kecerdasan bangsa tersebut.

"Ini menjadi salah satu kebiasaan baik yang patut kita pelajari. Memanfaatkan pangan lokal bukan hanya soal menghemat pengeluaran, tetapi juga tentang membangun pola hidup sehat dan produktif sebagaimana yang dijalani generasi terdahulu," pungkasnya. (red/TPHRS/ABE)

Rahmat Saleh Dorong BUMN Jadi Penyangga Saat Harga Sawit Anjlok

Rahmat Saleh Dorong BUMN Jadi Penyangga Saat Harga Sawit Anjlok

Bernama ID    Mei 31, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit rakyat di Sumatera Barat hingga dilaporkan menyentuh Rp600 per kilogram mendapat perhatian dari Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh. 

Rahmat meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret agar petani tidak semakin terbebani akibat penurunan harga komoditas tersebut.

Rahmat menilai kondisi yang terjadi saat ini perlu menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap pendapatan petani sawit yang selama ini menggantungkan penghasilan dari hasil panen. 

Menurutnya, penurunan harga yang jauh di bawah kondisi normal juga tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

“Turunnya harga sawit yang hampir Rp600 dari harga normal ini merupakan hal yang harus segera direspons pemerintah, terutama sektor-sektor terkait,” kata Rahmat di Padang, Ahad (31/5/2026).

Ia mendorong perusahaan milik negara yang bergerak di sektor perkebunan, termasuk PTPN, untuk ikut menjaga harga sawit di tingkat petani. 

Menurut Rahmat, BUMN harus dapat berperan sebagai penyangga ketika harga pasar mengalami tekanan yang berpotensi merugikan masyarakat.

“PTPN yang selama ini menampung sawit harus melakukan intervensi terkait harga pasar minimal yang diterima petani sehingga tidak menyebabkan petani merugi,” ujarnya.

Kekhawatiran terhadap kondisi petani menguat setelah harga sawit rakyat di sejumlah daerah di Sumatera Barat dilaporkan mengalami penurunan signifikan. 

Bahkan di beberapa wilayah, harga TBS disebut berada pada kisaran Rp600 hingga Rp1.200 per kilogram.

Rahmat menilai gejolak harga tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika kebijakan ekspor sawit yang saat ini menjadi perhatian pemerintah, termasuk rencana penataan ekspor crude palm oil (CPO) melalui BUMN. 

Dia menyebut setiap perubahan kebijakan besar berpotensi memunculkan respons dari pelaku pasar yang selama ini memiliki kepentingan dalam rantai perdagangan sawit.

“Tentu hal ini tidak lepas dari arahan Presiden terkait ekspor, termasuk CPO dan sawit yang nantinya melalui BUMN. Pasti akan ada reaksi pasar, termasuk dari pihak yang selama ini memiliki kepentingan di sektor tersebut,” katanya.

Selain menyoroti harga sawit, Rahmat juga menyinggung kondisi minyak goreng yang menurutnya masih sulit ditemukan di sejumlah daerah. 

Situasi tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan karena kebutuhan pasar tetap tinggi, sementara harga bahan baku di tingkat petani justru mengalami penurunan tajam.

Karena itu, pemerintah diminta memastikan tidak ada praktik yang merugikan petani maupun masyarakat dalam rantai distribusi komoditas sawit dan produk turunannya.

“Ketika kebutuhan meningkat, pasti ada pihak yang bermain. Oleh karena itu pemerintah harus hadir memastikan pihak-pihak yang bermain dan menyebabkan harga turun ini ditindak secara tegas,” ujarnya.

Rahmat berharap langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar dapat segera memberikan hasil positif. 

Dia mengaku memperoleh informasi bahwa sejumlah BUMN terkait telah dipanggil untuk memastikan harga beli sawit di tingkat petani tetap terjaga.

“Kami berharap kebijakan ini berjalan baik. Saya dengar beberapa BUMN terkait juga sudah dipanggil untuk memastikan harga beli sawit di masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya. (red/TPHRS/ABE)

‎Rahmat Saleh Dukung Laporan IKM terhadap Abu Janda, Tegaskan Tak Ada yang Kebal Hukum

‎Rahmat Saleh Dukung Laporan IKM terhadap Abu Janda, Tegaskan Tak Ada yang Kebal Hukum

Bernama ID    Mei 30, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Rahmat Saleh, meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan yang telah diajukan sejumlah pihak terhadap Abu Janda terkait pernyataannya yang mengaitkan istilah "barbar" dengan masyarakat Sumatera Barat.

Rahmat yang juga menjabat sebagai pengurus DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) menilai persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Menurutnya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

"Harus ada langkah hukum. Di negara ini tidak ada yang kebal hukum. Laporan yang sudah masuk dari berbagai pihak harus diproses oleh aparat penegak hukum," kata Rahmat di sela kegiatannya di Padang, Sabtu (30/5/2026).

Ia menyebut sejumlah elemen masyarakat telah menempuh jalur hukum terkait polemik tersebut. Setelah sebelumnya DPP IKM melaporkan Abu Janda, terbaru IKM Aceh juga mengambil langkah serupa dengan melaporkan yang bersangkutan ke pihak kepolisian.

Selain itu, sejumlah kelompok masyarakat Minang disebut memiliki pandangan yang sama dan mendukung upaya hukum yang telah ditempuh.

Rahmat menilai proses hukum penting dilakukan agar setiap laporan yang telah diajukan memperoleh kepastian. Menurutnya, langkah tersebut juga dapat mencegah munculnya pernyataan-pernyataan serupa di kemudian hari.

"Kalau tidak (diproses), orang-orang yang seperti itu bisa terus memberikan pernyataan serupa tanpa efek jera. Bahkan jika dibiarkan, hal tersebut bisa dicontoh pihak lain dan berpotensi menimbulkan disintegrasi," ujarnya.

Terkait substansi pernyataan yang menjadi polemik, Rahmat menilai Abu Janda telah mengaitkan istilah "barbar" dengan masyarakat Sumatera Barat. Ia mengatakan masyarakat Minang memiliki identitas dan karakter yang tidak dapat disederhanakan melalui pelabelan semacam itu.

"Pernyataan Abu Janda itu menunjukkan kualitas dirinya. Dia menafsirkan kata 'barbar' dan mengaitkannya dengan masyarakat Sumatera Barat. Padahal kita memiliki ciri khas dan identitas sendiri," katanya.

Di tengah polemik yang berkembang, Rahmat mengajak masyarakat Sumatera Barat untuk tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Ia meyakini masyarakat Minang mampu menyikapi persoalan tersebut secara dewasa dan rasional.

Menurutnya, masyarakat dapat menilai sendiri sebuah pernyataan, terutama ketika argumentasi yang disampaikan lebih banyak menyerang identitas atau kelompok tertentu dibandingkan mengedepankan gagasan.

"Orang yang memiliki gagasan akan berbicara dengan gagasan, bukan menyerang simbol, identitas, atau suku tertentu," ujarnya.

Rahmat juga menegaskan bahwa masyarakat Minang akan memilih jalur hukum dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia optimistis masyarakat tidak akan bertindak di luar koridor hukum yang berlaku.

"Masyarakat Minang, insyaallah, cerdas. Tidak akan emosional dan tidak akan terpancing. Kita menempuh jalur hukum sesuai aturan yang berlaku di negara ini. Saya yakin masyarakat Minang akan mengikuti mekanisme hukum dan tidak bertindak di luar ketentuan yang ada," tutupnya. (Red/TPHRS/ABE)

Apresiasi Presiden, Rahmat Saleh : Kekayaan Alam Harus Dinikmati Seluruh Rakyat

Apresiasi Presiden, Rahmat Saleh : Kekayaan Alam Harus Dinikmati Seluruh Rakyat

Bernama ID    Mei 30, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Anggota DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengambil kembali kawasan hutan yang selama ini dikuasai pihak tertentu.

Menurut Rahmat, selama bertahun-tahun terdapat kawasan hutan negara yang beralih fungsi dan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi.

Ada hampir 2,8 juta hektare kawasan hutan yang telah ditanami kelapa sawit dan kini mulai diambil kembali oleh negara.

"Saya sangat senang dengan Presiden Prabowo Subianto karena berani mengambil langkah yang selama ini tidak dilakukan. Ini langkah yang berani dengan mengambil kembali aset-aset negara yang dikuasai oleh sekelompok kecil orang," kata Rahmat disela-sela kegiatannya di Padang, Sabtu (30/5/2026).

Rahmat mengungkapkan usulan pengambilalihan kembali kawasan hutan tersebut pernah disampaikannya dalam pembahasan di Komisi IV DPR RI.

Dia menilai kekayaan alam Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan hanya dinikmati oleh segelintir pihak.

Hingga saat ini hampir tiga juta hektare lahan telah berhasil dikembalikan kepada negara.

"Salah satu manfaatnya adalah mendukung program-program pemerintah yang bertujuan memberikan kehidupan lebih layak kepada masyarakat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis," katanya.

Rahmat berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan.

”Negara harus hadir untuk memastikan seluruh kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” pungkasnya. (red/TPHRS/ABE)

Tingkatkan Kecerdasan Anak, Rahmat Saleh Ajak Warga Padang Gemar Makan Ikan

Tingkatkan Kecerdasan Anak, Rahmat Saleh Ajak Warga Padang Gemar Makan Ikan

Bernama ID    Mei 30, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Anggota DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh mengajak masyarakat membiasakan mengonsumsi ikan guna meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi muda.

Ajakan tersebut disampaikan saat kegiatan Safari Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI bekerja sama dengan Komisi IV DPR RI di Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sabtu (30/5/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan konsumsi ikan masyarakat sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting dan perbaikan gizi keluarga.

Rahmat Saleh mengatakan ikan merupakan sumber protein yang sangat baik bagi pertumbuhan anak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Ikan itu luar biasa. Salah satu alasan mengapa masyarakat Jepang maju dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik karena ikan menjadi makanan utama mereka," kata Rahmat Saleh.

Dia mengaku telah dua kali mengunjungi Jepang dan melihat langsung tingginya konsumsi ikan segar di negara tersebut.

Menurutnya, pola makan sehat tidak hanya ditentukan oleh jumlah makanan yang dikonsumsi, tetapi juga kualitas dan kandungan gizinya.

"Saya pikir, kalau kita disiplin mengatur pola makan, tidak terlalu sulit membiasakan diri dan keluarga untuk lebih banyak mengonsumsi ikan," ujarnya.

Dalam kegiatan itu, peserta mendapatkan edukasi mengenai manfaat ikan bagi kesehatan serta pembagian makanan olahan berbahan dasar ikan.

Rahmat berharap gerakan makan ikan dapat diperluas hingga ke lingkungan masjid, kelompok masyarakat, serta lembaga pendidikan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Dia juga mengingatkan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap makanan instan.

"Mi instan memang enak, tetapi tidak baik untuk jangka panjang. Kalau ingin sehat dan kuat, makanlah makanan yang bergizi," katanya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabid P2P Perikanan Kota Padang, Malizar, bersama tokoh masyarakat, garin masjid, guru mengaji, dan pengajar TPA. (Red/TPHRS/ABE)

Rahmat Saleh dan Bupati Padang Pariaman Kolaborasi Kawal Program Kampung Merah Putih

Rahmat Saleh dan Bupati Padang Pariaman Kolaborasi Kawal Program Kampung Merah Putih

Bernama ID    Mei 22, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh menyatakan siap mengawal usulan empat Kampung Merah Putih yang diajukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan pascabencana.

Komitmen tersebut disampaikan Rahmat Saleh saat menerima kunjungan Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis di Jakarta, Jumat (22/5/2026). 

Pertemuan itu membahas sejumlah program sektor kelautan, perikanan, pertanian, hingga penguatan ekonomi masyarakat melalui koperasi tematik.

“Hari ini Alhamdulillah saya berjumpa dengan Bupati Padang Pariaman. Kita insya Allah berkolaborasi, terutama dalam penanganan pasca banjir, banjir rob, bandang, dan longsor yang terjadi beberapa bulan kemarin,” kata Rahmat Saleh.

Rahmat mengatakan pihaknya akan terus mendorong berbagai program pusat agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah, terutama wilayah yang terdampak bencana.

Menurut dia, sektor perikanan dan pertanian menjadi bagian penting dalam pemulihan ekonomi masyarakat Sumbar, karena banyak warga menggantungkan hidup pada dua sektor tersebut.

Rahmat menilai kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar proses pemulihan berjalan lebih cepat, termasuk dalam penguatan kawasan pesisir dan kelompok usaha masyarakat.

“Tentu kita di DPR akan mengawal seluruh program yang terkait terutama pertanian, perkebunan, dan perikanan yang berada di Sumatera Barat. Kita siap bersinergi dari pusat untuk masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis menyampaikan usulan empat Kampung Merah Putih yang saat ini telah memasuki tahapan survei dan proses administrasi di KKP.

“Alhamdulillah sudah masuk dalam RADISAS, segala siklusnya sudah disurvei. Insya Allah sebentar lagi akan kembali disurvei menurut Pak Ahmad,” kata John Kennedy Azis.

Dia berharap program tersebut dapat menjadi harapan baru bagi masyarakat pesisir dan nelayan di Padang Pariaman untuk kembali bangkit setelah terdampak bencana dalam beberapa bulan terakhir.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga mengupayakan koperasi Merah Putih tematik untuk memperkuat ekonomi masyarakat berbasis kelompok usaha. 

Menurutnya, satu kelompok koperasi berpotensi memperoleh dukungan program hingga Rp700 juta.

Dia pun mengapresiasi dukungan Rahmat Saleh yang terus membantu mengawal berbagai program pusat untuk masyarakat Padang Pariaman meski daerah tersebut bukan merupakan daerah pemilihannya.

“Banyak hal lain yang berkaitan dengan program-program di Komisi IV, antara lain alsintan dan lain-lain. Tentu saja masyarakat Kabupaten Padang Pariaman mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Rahmat Saleh,” ujarnya.

Bagi masyarakat pesisir Padang Pariaman, usulan Kampung Merah Putih kini menjadi salah satu harapan agar aktivitas ekonomi nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil dapat kembali tumbuh secara perlahan setelah bencana melanda wilayah mereka. (rel/ikh/TPHRS/ABE)

Harkitnas 2026, Rahmat Saleh Tekankan Pentingnya Adaptasi Teknologi dan Empati Sosial

Harkitnas 2026, Rahmat Saleh Tekankan Pentingnya Adaptasi Teknologi dan Empati Sosial

Bernama ID    Mei 20, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2026 dinilai menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang terus berkembang pesat.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh mengatakan setiap generasi memiliki tantangan berbeda yang harus dihadapi sesuai perkembangan zaman. 

Menurut dia, Harkitnas yang diperingati setiap 20 Mei tidak hanya berkaitan dengan sejarah lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi refleksi atas tantangan baru yang muncul pada masa sekarang.

Pada masa awal kebangkitan nasional, perjuangan lebih diarahkan untuk membangun persatuan dan kesadaran melawan penjajahan. 

Namun kini, kata Rahmat, tantangan utama generasi muda terletak pada kemampuan beradaptasi dan bersaing di tengah transformasi digital yang berlangsung sangat cepat.

“Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi momentum untuk membangkitkan kualitas manusia Indonesia agar siap menghadapi era digital dan AI tanpa kehilangan nilai kemanusiaan,” kata Rahmat di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Ia menilai perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari sektor pendidikan, dunia kerja, hingga hubungan sosial di tengah masyarakat. 

Kondisi tersebut membuat banyak jenis pekerjaan mengalami perubahan dan membutuhkan kemampuan baru yang lebih sesuai dengan perkembangan teknologi.

Karena itu, menurut Rahmat, pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada kemampuan akademik semata. Dia menilai generasi muda juga perlu dibekali kemampuan berpikir kritis, kreativitas, literasi digital, serta etika dalam menggunakan teknologi.

“Teknologi tidak boleh membuat manusia kehilangan empati, rasa peduli, dan semangat gotong royong yang menjadi karakter bangsa,” ujarnya.

Rahmat juga mengingatkan pentingnya pemerataan akses pendidikan dan literasi digital agar transformasi teknologi tidak memunculkan kesenjangan baru di tengah masyarakat.

Dalam momentum Harkitnas 2026, Rahmat mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat belajar dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan zaman. 

Menurutnya, kebangkitan bangsa di era modern tidak hanya sekadar perjuangan fisik, tetapi juga kemampuan menciptakan manusia unggul yang tetap memegang nilai kebangsaan.

“Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang maju teknologinya, tetapi juga bangsa yang manusianya mampu menjaga persatuan, kepedulian sosial, dan jati dirinya,” katanya.

Rahmat berharap semangat kebangkitan nasional dapat menjadi pengingat bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas generasi yang dipersiapkan sejak sekarang. (TPHRS/ABE)

‎Estafet Kepemimpinan, Brigjen TNI Aji Mimbarno Resmi Jabat Danrem 032/Wirabraja‎

‎Estafet Kepemimpinan, Brigjen TNI Aji Mimbarno Resmi Jabat Danrem 032/Wirabraja‎

Bernama ID    Mei 17, 2026    Comment   

Bernama.id - ‎PADANG l Gerbong mutasi dan penyegaran organisasi di lingkungan TNI Angkatan Darat kembali bergulir. Brigjen TNI Aji Mimbarno, S.A.P., M.A., secara resmi mengemban amanah baru sebagai Komandan Korem (Danrem) 032/Wira Braja, menggantikan Brigjen TNI Mahfud, S.E., M.Si.

‎

‎Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Tradisi Korps ini dipimpin langsung oleh Panglima Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (Pangdam XX/TIB), Mayjen TNI Arief Gajah Mada, S.E., M.M., bertempat di Gedung Sapta Marga, Makodam XX/TIB, pada Ahad (17/5/2026).

‎

‎Momentum Penyegaran dan Inovasi Satuan

‎

‎Dalam amanatnya, Pangdam XX/TIB Mayjen TNI Arief Gajah Mada menegaskan bahwa serah terima jabatan di lingkungan TNI AD merupakan bagian krusial dari dinamika organisasi dan pembinaan personel. Langkah ini diambil guna mendongkrak kinerja satuan serta mendukung pengembangan karier prajurit secara berkesinambungan.

‎

‎“Pergantian jabatan hendaknya dimaknai sebagai momentum untuk menghadirkan semangat baru, inovasi, dan pengabdian terbaik dalam menjalankan tugas pokok demi kepentingan bangsa dan negara,” tegas Jenderal Bintang Dua tersebut.

‎

‎Sebelum dipercaya memimpin Korem 032/Wbr, Brigjen TNI Aji Mimbarno menduduki jabatan sebagai Waaspers Kasad Bidang Watpers. Sementara itu, pejabat lama Brigjen TNI Mahfud, Saat ini melaksanakan tugas belajar untuk mengikuti pendidikan di Lemhannas RI.

‎

‎Pergantian Pejabat Utama di Internal Korem 032/Wbr

‎

‎Satu hari sebelum pucuk pimpinan Korem berganti, bertempat di Youth Center Bagindo Azis Chan pada Sabtu (16/5/2026), Brigjen TNI Mahfud telah lebih dulu memimpin rangkaian upacara Sertijab dan tradisi korps di internal jajaran Korem 032/Wbr.

‎

‎Langkah ini merupakan bagian dari rangkaian transisi kepemimpinan agar roda organisasi di jajaran Korem 032/Wbr tetap berjalan optimal. Beberapa pejabat penting yang resmi dilantik antara lain:

‎

‎Kolonel Inf Irvan Yusri, S.I.P., M.Han., menjabat  sebagai Kepala Staf Korem (Kasrem) 032/Wbr.

‎

‎Dandim 0306/Lima puluh Kota kini diemban oleh Letkol Inf Adi Nofriadi Nata, menggantikan Letkol Inf Ucok Namara.

‎

‎Dandim 0307/Tanah Datar Resmi dijabat oleh Letkol Arm Hendriyana, menggantikan Letkol Inf Agus Priyo Pujo Sumedi.

‎

‎Seluruh rangkaian acara pelantikan, baik di tingkat Kodam maupun Korem, berlangsung dengan tertib dan khidmat.

‎

‎Agenda ini turut dihadiri oleh para Pejabat Utama (PJU) Kodam XX/TIB, PJU Korem 032/Wbr, para Komandan Satuan (Dansat) jajaran, serta Ketua beserta pengurus Persit Kartika Chandra Kirana Daerah XX/Tuanku Imam Bonjol dan Koorcab Rem 032 PD XX/TIB. (Penrem 032)

Rahmat Saleh Tekankan Pentingnya Percepatan Pemulihan Pertanian di Sumatera Barat

Rahmat Saleh Tekankan Pentingnya Percepatan Pemulihan Pertanian di Sumatera Barat

Bernama ID    Mei 13, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, mendorong percepatan pemulihan sektor pertanian di Sumatera Barat pascabencana yang melanda sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir. 

Menurutnya, langkah cepat diperlukan agar petani dapat segera kembali mengolah sawah dan melanjutkan masa tanam yang sempat terhenti akibat bencana.

Rahmat mengatakan ribuan hektare lahan pertanian di Sumbar terdampak banjir bandang. 

Kondisi tersebut menyebabkan banyak petani kehilangan masa tanam, bahkan sebagian mengalami kerusakan lahan dan saluran irigasi yang cukup parah.

“Pascabanjir bandang, ribuan hektare lahan pertanian di Sumatera Barat terdampak dan banyak petani kehilangan masa tanamnya. Karena itu, saya terus mendorong percepatan normalisasi lahan pertanian agar masyarakat bisa segera kembali berproduksi,” kata Rahmat di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, percepatan pemulihan tidak bisa ditunda karena sektor pertanian menjadi penopang utama ekonomi masyarakat di banyak wilayah Sumatera Barat. 

Semakin lama lahan tidak dapat digunakan, semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan petani dan keluarga mereka.

Dia menilai normalisasi lahan, perbaikan irigasi, serta distribusi bantuan pertanian harus berjalan serentak agar proses pemulihan lebih efektif. 

Selain mengembalikan aktivitas pertanian, langkah tersebut juga penting untuk menjaga ketahanan pangan daerah.

Rahmat mengungkapkan pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp320 miliar untuk mendukung penanganan dan pemulihan sektor pertanian di Sumbar. 

Anggaran itu diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi lahan dan membantu petani kembali menanam dalam waktu dekat.

“Alhamdulillah, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp320 miliar untuk mendukung penanganan dan pemulihan sektor pertanian di Sumbar. Bantuan ini harus benar-benar dirasakan petani dan tepat sasaran di lapangan,” ujarnya.

Rahmat juga mengingatkan agar seluruh pihak terkait memastikan bantuan tidak tersendat di tingkat administrasi. 

Menurutnya, kebutuhan petani saat ini bukan hanya bantuan jangka pendek, tetapi kepastian bahwa lahan mereka bisa kembali produktif.

Memasuki masa sidang baru, ia menegaskan komitmen untuk terus mengawal isu pertanian dan keberpihakan terhadap masyarakat terdampak bencana. 

Baginya, pemulihan sawah dan aktivitas tanam menjadi langkah penting untuk menghidupkan kembali denyut ekonomi warga.

“Ketahanan pangan dimulai dari pertanian yang kembali hidup dan petani yang kembali bisa menanam,” tuturnya. (TPHRS/ABE)

Audiensi ke KI Sumbar, Ini Informasi Penting yang diterima Kolaborasi Wartawan Sumbar

Audiensi ke KI Sumbar, Ini Informasi Penting yang diterima Kolaborasi Wartawan Sumbar

Bernama ID    Mei 06, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat Idham Fadhli didampingi Komisioner KI Sumbar Riswandy menerima kunjungan audiensi Kolaborasi Wartawan Sumatera Barat (KWSB) pada Rabu (6/5/2026) di Kantor KI Sumbar dalam rangka mendorong pembentukan Komisi Informasi (KI) Kota Padang sebagai model untuk menghadirkan ekosistem keterbukaan informasi di Sumatera Barat.

Audiensi tersebut dipimpin oleh Ketua Kolaborasi Wartawan Sumbar, Arif Budiman Effendi. Arif  menyampaikan bahwa tujuan utama organisasi ini adalah untuk berkolaborasi dengan seluruh pemangku kebijakan pemerintahan di Sumbar sehingga menghadirkan produk kebijakan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan warga Sumatera Barat. Berkaitan dengan kebijakan keterbukaan informasi publik, KWSB mendorong terbentuknya Komisi Informasi pada setiap Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat untuk menghadirkan ekosistem keterbukaan informasi yang bermanfaat bagi kesejahteraan warga Sumbar pada umumnya.

Dalam pertemuan audiensi itu, KWSB  mengusulkan program kolaborasi bersama Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yaitu program Dialog atau Podcast Bincang Akrab KWSB Bersama Ketua Komisi Informasi Sumbar di TVRI Sumbar.

Dalam kesempatan itu, KWSB juga menyampaikan permohonan dukungan, saran dan masukan dari KI Sumbar sehubungan dengan rencana kegiata Studi Tiru KWSB ke Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon sebagai referensi pembentukan KI Kota Padang. 

Idham Fadhli menyampaikan bahwa saat ini baru terdapat 6 (enam) KI Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah berdiri, dan seluruhnya dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Idham Fadhli mengatakan, "Untuk regulasi tentang Peraturan Daerah (Perda) tentang Keterbukaan Informasi Publik, di Kota Padang hal itu sudah ada." Idham Fadhli menekankan bahwa pembentukan KI untuk tingkat Kabupaten dan Kota membutuhkan komitmen besar dari Pemerintah Kota dan Kabupaten karena memiliki konsekuensi anggaran yang harus dipersiapkan secara matang.

Terbentuknya Komisi Informasi (KI) Kota Padang diharapkan dapat menjadi penguatan terhadap hadirnya ekosistem keterbukaan informasi publik di  Kota Padang.

Komisioner KI Sumbar Riswandy menambahkan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pembentukan KI untuk tingkat Kota dan  Kabupaten dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah.

Sehubungan dengan itu, hal penting yang harus dibutuhkan untuk terbentuknya KI Kota Padang adalah komitmen yang kuat dan serius dari Pemerintah Kota Padang bersama DPRD Kota Padang.

Menanggapi informasi, saran dan masukan oleh Ketua KI Sumbar Idham Fadhli dan Komisioner KI Sumbar Riswandy tersebut, Ketua KWSB Arif mengatakan, "In sya Allah hal-hal penting yang disampaikan oleh Bang Idham Fadhli dan Pak Riswandy akan kami komunikasikan langsung kepada Wali Kota Padang, Pimpinan DPRD Kota Padang, Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar yang berasal dari Dapil Kota Padang dalam waktu dekat ini."

"Terbentuknya Komisi Informasi (KI) Kota Padang diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, dan jika nanti Komisi Informasi  (KI) Kota Padang sudah terbentuk, kita juga mendorong hal serupa juga dibentuk pada Kota dan Kabupaten lainnya di seluruh Sumatera Barat", pungkas Arif. (TIM)

Di Tengah Gempuran AI, Rahmat Saleh Tegaskan Peran Guru Tak Tergantikan

Di Tengah Gempuran AI, Rahmat Saleh Tegaskan Peran Guru Tak Tergantikan

Bernama ID    Mei 04, 2026    Comment   

Bernama.id - Pessel l Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menegaskan peran guru tetap menjadi fondasi utama dalam pendidikan, terutama dalam membentuk karakter, integritas, dan nilai kehidupan siswa di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI).

‎

‎Menurutnya, meskipun teknologi terus berkembang dan berpotensi menggantikan berbagai profesi, ada aspek mendasar yang tidak dapat digantikan, yakni peran manusia dalam membentuk moral dan etika.

‎

‎“Ada aspek yang tidak bisa digantikan oleh AI, yaitu nilai moral dan etika. Peran guru dalam membentuk karakter, membangun integritas, serta menanamkan nilai-nilai kehidupan tetap menjadi fondasi utama dalam pendidikan,” kata Rahmat Saleh saat menjadi Irup Upacara di SMA N 3 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Senin (4/5/2026) pagi.

‎

‎Rahmat menekankan selain kecerdasan intelektual, generasi muda perlu memiliki kecerdasan emosional dan kepemimpinan (leadership) sebagai kekuatan utama yang tidak akan tergantikan oleh teknologi.

‎

‎“Emosional dan leadership adalah kekuatan manusia yang autentik. Ini yang akan membentuk siswa menjadi pemimpin masa depan dan mampu menduduki posisi strategis dalam memimpin bangsa,” tegasnya.

‎

‎Rahmat menilai, tantangan generasi muda saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi yang pesat. 

‎

‎Dituntut kapasitas berpikir yang kuat, adaptif, dan inovatif yang menjadi kebutuhan utama untuk menghadapi masa depan.

‎

‎“Untuk menaklukkan visi Indonesia Emas 2045, kekuatan intelegensia menjadi catatan utama. Generasi muda harus memiliki kapasitas berpikir yang kuat, adaptif, dan inovatif,” jelasnya.

‎

‎Di sisi lain, Rahmat turut mengapresiasi capaian siswa SMAN 3 Painan, di mana 58% dari total siswa eligible berhasil lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) ke berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia.

‎

‎Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan kualitas intelektual generasi muda yang mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus menjadi hasil dari kerja keras siswa, peran guru, dan dukungan lingkungan pendidikan.

‎

‎“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa anak-anak kita mampu bersaing secara nasional. Ini adalah hasil dari kerja keras siswa, peran guru, serta dukungan lingkungan pendidikan yang baik,” katanya.

‎

‎Rahmat berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berprestasi.

‎

‎"Sekaligus menjadi momentum bagi dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter," harapnya. (Fardianto)

Dorong Swasembada Pangan, Rahmat Saleh Tinjau Program Jagung Nasional di Pessel

Dorong Swasembada Pangan, Rahmat Saleh Tinjau Program Jagung Nasional di Pessel

Bernama ID    Mei 03, 2026    Comment   

Bernama.id - ‎‎Pessel l Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menyebut pengembangan jagung di Sumatera Barat ditargetkan meningkat menjadi 4.000 hektare pada 2026. 

‎

‎Target tersebut naik dibanding realisasi tahun 2025 yang telah mencapai 3.000 hektare.

‎

‎Hal itu disampaikannya saat meninjau langsung pelaksanaan program swasembada jagung di Kabupaten Pesisir Selatan, Ahad (3/5/2026). 

‎

‎Menurutnya, peningkatan luas tanam menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program nasional.

‎

‎Rahmat mengatakan, Kabupaten Pesisir Selatan menjadi salah satu wilayah strategis dalam pengembangan jagung di Sumbar. 

‎

‎Pada 2025, sekitar 800 hektare dari total 3.000 hektare lahan jagung provinsi berada di daerah tersebut.

‎

‎“Hari ini kita meninjau langsung realisasi penanaman jagung di Ranah Pesisir. Potensinya luar biasa, sepanjang mata memandang lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan jagung,” ujarnya.

‎

‎Rahmat menilai masih banyak lahan yang berpotensi digarap untuk mendukung kenaikan target pada tahun depan. 

‎

‎Karena itu, koordinasi dengan pemerintah daerah akan diperkuat agar pelaksanaan program berjalan lebih optimal.

‎

‎Untuk mendukung peningkatan luas tanam, kata Rahmat, bantuan kepada petani tidak hanya berupa pendampingan, namun juga penyaluran benih jagung agar produktivitas lahan ikut meningkat.

‎

‎“Bantuan bibit sudah kita dorong, tapi yang lebih penting adalah memastikan penanaman benar-benar terjadi dan berkelanjutan,” katanya.

‎

‎Rahmat menegaskan, target 4.000 hektare pada 2026 merupakan bagian dari upaya mensukseskan program swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

‎

‎“Ini bagian dari upaya kita menyukseskan program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya.

‎

‎Keberhasilan target tersebut bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petani agar perluasan lahan tanam dapat diikuti peningkatan produksi jagung di Sumbar.

‎

‎"Semua harus berjalan beriringan, tidak bisa sendiri-sendiri, jika kita ingin mencapai target yang telah ditetapkan," harapnya (Fardianto/TPHRS/ABE)

‎Kampung Nelayan Merah Putih Berpeluang Hadir di Pessel, Rahmat Saleh Siap Perjuangkan

‎Kampung Nelayan Merah Putih Berpeluang Hadir di Pessel, Rahmat Saleh Siap Perjuangkan

Bernama ID    Mei 03, 2026    Comment   

Bernama.id - Pessel l Wacana pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih mencuat dalam kegiatan reses Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, bersama warga Kampung Sei Nipah, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Ahad (3/5/2026).

‎

‎Dalam pertemuan tersebut, tokoh masyarakat Kampung Sei Nipah mengungkapkan proses penjajakan tengah dilakukan untuk memenuhi berbagai persyaratan program, salah satunya penyediaan lahan.

‎

‎Rahmat Saleh menjelaskan, program Kampung Nelayan Merah Putih mensyaratkan ketersediaan lahan sekitar 6.000 meter persegi yang nantinya akan diserahkan kepada negara sebagai bagian dari pengembangan kawasan.

‎

‎“Saat ini warga sedang mencari lokasi Kampung Nelayan Merah Putih. Syaratnya harus tersedia lahan sekitar 6.000 meter persegi yang akan diserahkan ke negara,” ujarnya.

‎

‎Program tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat pesisir melalui pengembangan kawasan nelayan yang terintegrasi, mulai dari aktivitas penangkapan, pengolahan hasil laut, hingga sektor pendukung lainnya.

‎

‎Rahmat menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pengusulan program tersebut hingga terealisasi. 

‎

‎Menurutnya, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

‎

‎“Kalau persyaratan terpenuhi, tentu ini akan kita dorong. Program seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” katanya.

‎

‎Rahmat menilai, keberadaan kawasan tersebut nantinya dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan, termasuk meningkatkan produktivitas nelayan serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat.

‎

‎"Kita akan memastikan aspirasi warga akan menjadi perhatian serius untuk diperjuangkan di tingkat pusat, agar program Kampung Nelayan Merah Putih dapat segera diwujudkan di Pesisir Selatan," pungkasnya. (Fardianto/TPHRS/ABE)

Rahmat Saleh Kawal Aspirasi Petani Gambir, Program Hulu-Hilir Disiapkan

Rahmat Saleh Kawal Aspirasi Petani Gambir, Program Hulu-Hilir Disiapkan

Bernama ID    Mei 03, 2026    Comment   

Bernama.id - ‎Pessel l Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan bantuan bibit dan penguatan sistem pengelolaan gambir di Sumatera Barat (Sumbar).

‎

‎Menurutnya, gambir merupakan komoditas strategis yang harus didorong tidak hanya dari sisi budidaya, tetapi juga pengelolaan hingga pemasaran.

‎

‎“Kita ingin menyukseskan hilirisasi gambir. Kita perjuangkan bantuan bibit gambir, pendataan kelompok tani, serta pemanfaatan lahan yang masih siap tanam,” katanya saat menyerap aspirasi masyarakat dan kelompok tani di Kampung Sei Nipah, Kecamatan IV Jurai, Ahad (3/5/2026).

‎

‎Rahmat mengatakan, saat ini masih banyak potensi lahan gambir di Pesisir Selatan yang belum dimaksimalkan. 

‎

‎Hal itu membutuhkan dukungan bibit dan pendampingan sebagai langkah awal untuk meningkatkan produktivitas petani.

‎

‎Selain itu, Rahmat juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem pengelolaan gambir agar memiliki nilai tambah.

‎

‎Pihaknya sendiri telah membawa kementerian terkait untuk membahas skema pengelolaan yang lebih terintegrasi.

‎

‎“Terkait pengelolaan gambir, kita sudah membawa menteri. Sekarang prosesnya sedang dibahas, termasuk sistemnya bersama BTPN,” katanya.

‎

‎Menurutnya, hilirisasi gambir menjadi kunci agar petani tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga memperoleh keuntungan lebih dari produk olahan.

‎

‎"Kita akan selalu memastikan aspirasi petani akan terus diperjuangkan di tingkat pusat agar program bantuan dan pengembangan gambir dapat segera direalisasikan," katanya.

‎

‎Komitmen tersebut sejalan dengan langkah Rahmat Saleh yang sebelumnya mendorong percepatan hilirisasi gambir di Sumbar.

‎

‎Dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Forkopimda Sumbar bersama Menteri Pertanian pada September 2025, Rahmat menilai Sumbar memiliki posisi penting karena menyumbang sekitar 80 persen ekspor gambir dunia, namun sebagian besar masih dijual dalam bentuk bahan mentah.

‎

‎“Kalau ada pabrik pengolahan, petani bisa memperoleh harga yang lebih baik,” ujarnya saat rapat koordinasi tersebut.

‎

‎Menurutnya, pembangunan industri pengolahan menjadi jalan agar nilai tambah komoditas gambir tidak keluar dari daerah, melainkan dirasakan langsung oleh petani dan masyarakat Sumbar.

‎

‎Rahmat juga menekankan hilirisasi membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. 

‎

‎“Ini tidak bisa jalan sendiri. Semua pihak harus bergerak bersama supaya rencana ini cepat terealisasi,” katanya. (Fardianto/TPHRS/ABE)

Kemandirian Yayasan, Rahmat Saleh Tawarkan Unit Usaha Budidaya Ikan Teknologi Tinggi

Kemandirian Yayasan, Rahmat Saleh Tawarkan Unit Usaha Budidaya Ikan Teknologi Tinggi

Bernama ID    Mei 03, 2026    Comment   

Bernama.id - Pessel l Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, mendorong transformasi lembaga pendidikan menjadi unit produktif melalui pengembangan budidaya ikan berbasis teknologi, terutama bagi yang berbentuk Yayasan.

‎

‎Hal itu disampaikannya saat berkunjung di Yayasan Cahaya Linggo Madani, SDIT Mardhatilah, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Ahad (3/5/2026).

‎

‎Menurut Rahmat hal itu tidak sekadar program edukasi, tetapi diarahkan menjadi sumber ekonomi berkelanjutan bagi yayasan. 

‎

‎Rahmat menawarkan pembangunan kolam budidaya ikan dengan sistem bioflok maupun Recirculating Aquaculture System (RAS), yang dinilai mampu menghasilkan produksi tinggi meski dengan keterbatasan lahan.

‎

‎“Ini bukan hanya soal pembelajaran, tapi bagaimana sekolah bisa punya unit usaha sendiri yang hidup. Budidaya ikan ini bisa jadi sumber pemasukan jika dikelola serius,” kata Rahmat.

‎

‎Rahmat menekankan pentingnya perhitungan matang sebelum memilih sistem yang akan digunakan. 

‎

‎Menurutnya, aspek biaya awal, operasional, hingga tingkat keberhasilan produksi harus menjadi pertimbangan utama agar program tidak berhenti di tengah jalan.

‎

‎“Kita tidak ingin program ini hanya bagus di awal. Harus dihitung betul mana yang paling efisien dan berkelanjutan, apakah bioflok atau RAS,” ujarnya.

‎

‎Rahmat menilai sektor perikanan budidaya memiliki peluang besar untuk dikembangkan di lingkungan sekolah, terutama karena dapat menggabungkan aspek pendidikan vokasi dengan praktik kewirausahaan. 

‎

‎Model ini dinilai relevan untuk mendorong kemandirian lembaga pendidikan di tengah keterbatasan sumber pendanaan.

‎

‎Selain mendorong program ekonomi produktif, Rahmat juga menyerahkan bantuan sebesar Rp5 juta untuk pembangunan musholla sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap fasilitas pendidikan.

‎

‎Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua Yayasan Cahaya Linggo Madani, Ana mengatakan inisiatif tersebut sejalan dengan visi yayasan dalam membangun kemandirian lembaga sejak berdiri pada 2020.

‎

‎Dengan 57 tenaga pendidik dan staf serta lebih dari 240 siswa, pihak yayasan melihat budidaya ikan sebagai peluang strategis untuk mengintegrasikan pembelajaran praktik dengan penguatan ekonomi internal.

‎

‎“Kalau ini berjalan, bukan hanya siswa yang belajar, tapi yayasan juga punya sumber pendapatan tambahan,” ucapnya. (Fardianto/TPHRS/ABE)

Hardiknas Jadi Momentum, Rahmat Saleh Ajak Warga Bangun Generasi Hebat dari Rumah

Hardiknas Jadi Momentum, Rahmat Saleh Ajak Warga Bangun Generasi Hebat dari Rumah

Bernama ID    Mei 02, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh mengajak masyarakat memaknai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tidak hanya melalui kegiatan di ruang kelas, tetapi juga lewat upaya membangun keluarga sehat sebagai fondasi lahirnya generasi unggul.

Pesan itu disampaikan Rahmat saat menghadiri kegiatan senam bersama ratusan ibu di Nagari/Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sabtu pagi (2/5/2026).

“Selamat Hari Pendidikan Nasional. Anak-anak yang hebat lahir dari ibu-ibu yang sehat,” kata Rahmat di hadapan peserta.

Kegiatan yang digelar di halaman SMAN 15 Padang itu diikuti 340 peserta yang tergabung dalam 12 kelompok senam. 

Sejak pagi, warga tampak memadati lokasi dan mengikuti rangkaian acara dengan antusias.

Rahmat menilai peringatan Hardiknas menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan berawal dari keluarga. 

Menurutnya, peran ibu sangat besar dalam membentuk karakter, kedisiplinan, serta kebiasaan positif anak sejak usia dini.

Dia menyebut, ibu yang sehat secara fisik dan mental akan lebih optimal mendampingi tumbuh kembang anak, termasuk dalam proses belajar di rumah. 

Karena itu, perhatian terhadap kesehatan perempuan juga menjadi bagian dari investasi pendidikan jangka panjang.

“Kalau ibunya sehat, kuat, dan bahagia, maka anak-anak juga akan tumbuh dengan baik. Dari rumah itulah pendidikan pertama dimulai,” ujarnya.

Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan senam bersama juga dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi dan mempererat kebersamaan warga. 

Rahmat mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, aktivitas sederhana seperti senam bersama memiliki manfaat besar karena mampu mendorong pola hidup sehat sekaligus memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat.

“Terima kasih kepada para ibu-ibu yang telah mengajak kita untuk senam bersama. Kami sangat mendukung kegiatan ini. Insyaallah ke depan kita akan mencoba menghadirkan event yang bisa memberikan motivasi, misalnya kompetisi sederhana,” katanya.

Rahmat juga membuka peluang menghadirkan lomba dengan hadiah menarik untuk menambah semangat peserta, seperti pemberian kostum senam bagi kelompok terbaik.

Ia berharap kegiatan serupa dapat digelar lebih rutin dengan jumlah peserta yang terus bertambah. Menurutnya, gerakan hidup sehat di tengah masyarakat sejalan dengan cita-cita Hardiknas, yakni menyiapkan generasi Indonesia yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.

“Mudah-mudahan ke depan kegiatan ini semakin berkembang. Kalau sekarang dua kali, ke depan bisa empat kali, dan terus bertambah hingga menular ke seluruh Indonesia,” tutupnya. (Jamaldi/TPHRS/ABE)

Rahmat Saleh Serap Keluhan Nelayan Air Tawar Barat soal Muara Dangkal dan BBM Langka

Rahmat Saleh Serap Keluhan Nelayan Air Tawar Barat soal Muara Dangkal dan BBM Langka

Bernama ID    Mei 02, 2026    Comment   

Bernama.id - ‎Padang l Nelayan di Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, mengeluhkan kondisi muara sungai yang semakin dangkal pascabanjir bandang 27 September 2025

‎

‎Hal itu membuat aktivitas melaut terganggu dan diperparah dengan kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).

‎

‎Kondisi tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Anggota DPR RI Komisi IV, Rahmat Saleh, saat kunjungan pada Sabtu (2/5/2026) siang. 

‎

‎Para nelayan menyebut tumpukan material lumpur dan kayu di muara membuat kapal sulit keluar masuk, sehingga harus menunggu air pasang untuk melaut.

‎

‎“Sekarang kami tidak bisa bebas keluar masuk muara. Kalau pulang malam atau cuaca buruk, risikonya sangat tinggi,” ujar Didit, perwakilan nelayan.

‎

‎Dia menjelaskan, sekitar 25 hingga 35 nelayan terdampak langsung, dengan puluhan kapal tidak bisa beroperasi normal. Kondisi ini membuat pendapatan nelayan menurun drastis karena waktu melaut menjadi terbatas.

‎

‎Selain masalah pendangkalan, nelayan juga mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM untuk melaut. Kondisi ini membuat sebagian kapal bahkan tidak dapat beroperasi sama sekali.

‎

‎“Kalau muara dangkal kami tidak bisa keluar, BBM juga susah. Jadi benar-benar terhimpit,” kata Didit.

‎

‎Menurut nelayan, hasil pengecekan di lapangan menunjukkan adanya sedimentasi tebal serta tumpukan kayu di dasar muara yang memperparah kondisi aliran sungai. 

‎

‎Mereka khawatir, jika tidak segera ditangani, banjir susulan bisa berdampak lebih parah ke permukiman warga.

‎

‎Menanggapi hal itu, Rahmat Saleh menilai persoalan ini harus segera ditangani karena berdampak langsung pada penghidupan masyarakat pesisir. 

‎

‎Rahmat menyebut pendangkalan sungai berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS), namun dampaknya juga menyangkut sektor perikanan yang menjadi lingkup Komisi IV DPR RI.

‎

‎Rahmat menegaskan pentingnya penanganan berbasis data dan kajian teknis yang jelas, termasuk pengelolaan material sedimentasi agar tidak menimbulkan masalah baru.

‎

‎“Ini harus cepat ditangani, tapi juga harus tepat secara kajian. Jangan sampai penanganannya justru menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.

‎

‎Rahmat memastikan seluruh aspirasi nelayan, termasuk persoalan BBM dan akses muara, akan dibawa ke tingkat pusat untuk dicarikan solusi lintas sektor.

‎

‎“Ini akan kita dorong di pusat agar ada solusi nyata untuk nelayan,” tutupnya.

Jawab Kebutuhan Petani, Rahmat Saleh Tunjukkan Rekam Jejak Penyaluran Bibit dan Alsintan

Jawab Kebutuhan Petani, Rahmat Saleh Tunjukkan Rekam Jejak Penyaluran Bibit dan Alsintan

Bernama ID    Mei 02, 2026    Comment   

Bernama.id - ‎Padang l Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan pemulihan ekonomi Sumatera Barat harus bertumpu pada penguatan sektor pertanian yang berkelanjutan. 

‎

‎Hal ini ia sampaikan saat memaparkan capaian kinerjanya di hadapan warga Alai Parak Kopi, Padang, pada Jumat (1/5/2026).

‎

‎​Rahmat memaparkan fakta di lapangan mengenai realisasi program bantuan yang telah ia kawal. 

‎

‎Di Kabupaten Agam, pihaknya berhasil menyalurkan bantuan bibit untuk lahan seluas 700 hektar, sementara di wilayah pesisir Sumatera Barat, bantuan bibit jagung telah menjangkau hingga 1.300 hektar lahan. 

‎

‎Capaian ini menjadi bukti bahwa komitmen yang dijanjikan telah diwujudkan dalam bentuk kerja nyata bagi para petani.

‎

‎​“Ini adalah bukti kinerja kita menuju pemulihan Sumatera Barat. Sektor pertanian memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan melalui bantuan bibit, alat mesin pertanian, hingga pendampingan teknis. Kami ingin memastikan masyarakat benar-benar terbantu untuk bangkit,” tegas Rahmat.

‎

‎​Menurutnya, sinkronisasi antara kebutuhan petani dan kebijakan pemerintah pusat harus terus dikawal ketat. 

‎

‎Dia bertekad untuk memastikan bantuan alat pertanian (alsintan) dan sarana produksi lainnya tersalurkan secara tepat sasaran agar produktivitas lahan di Sumatera Barat dapat meningkat signifikan.

‎

‎​Di sisi lain, menurutnya keberhasilan sektor pertanian tidak lepas dari peran aktif kelompok masyarakat di tingkat bawah. 

‎

‎Untuk itu Rahmat juga mendorong penguatan Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai salah satu pilar penyokong ekonomi pertanian.

‎​

‎Dia menikai partisipasi ibu-ibu dalam KWT merupakan langkah cerdas untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. 

‎

‎“Program bantuan kita tidak hanya untuk petani skala besar, tapi juga menyasar kelompok-kelompok kecil seperti KWT. Melalui wadah ini, ibu-ibu bisa terlibat aktif dalam budidaya tanaman pangan dan pengolahan hasil tani, yang pada akhirnya akan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat secara luas,” tutupnya. (Gilang/TPHRS/ABE)

Rahmat Saleh Kunjungi Keluarga Korban Hilang di Pantai Ulak Karang, Sampaikan Duka Mendalam

Rahmat Saleh Kunjungi Keluarga Korban Hilang di Pantai Ulak Karang, Sampaikan Duka Mendalam

Bernama ID    Mei 02, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Penantian panjang tanpa kepastian masih dirasakan keluarga korban hilang di Pantai Ulak Karang. 

Di tengah situasi itu, Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, mendatangi orang tua korban pada 18 April 2026 lalu untuk menyampaikan dukungan secara langsung.

Kunjungan tersebut dilakukan saat keluarga masih menanggung beban emosional akibat belum ditemukannya dua korban, Rasyid dan Zafran. 

Hingga kini, harapan untuk mendapatkan kabar keduanya masih terus dijaga.

Rahmat menyampaikan duka cita atas musibah yang menimpa keluarga tersebut. 

Menurutnya, kehilangan dalam keadaan belum ditemukan menghadirkan ujian yang tidak ringan karena keluarga harus menjalani hari-hari dengan ketidakpastian.

“Kami turut berduka atas kejadian ini. Semoga keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini,” ujar Rahmat, Sabtu (2/5/2026).

Ia juga menyinggung proses pencarian yang telah memasuki fase penting. 

Meski tidak berada di lokasi saat momen pencarian puncak berlangsung, ia menegaskan perhatian dan harapan tetap diberikan agar korban dapat segera ditemukan.

“Kami memang tidak bisa hadir saat hari pencarian puncak itu. Namun kami terus berharap, semoga Allah memberikan kemudahan untuk dipertemukan,” katanya.

Menurut Rahmat, dalam peristiwa seperti ini, keluarga tidak hanya membutuhkan kerja pencarian di lapangan, tetapi juga kekuatan batin untuk menghadapi kenyataan yang belum terang. 

Karena itu, ia menilai dukungan moral dari berbagai pihak menjadi hal penting.

Rahmat berharap apa pun hasil yang nantinya terjadi, keluarga tetap diberi keteguhan dalam menerima dan menjalani keadaan.

“Kalaupun belum ditemukan, mudah-mudahan ini tetap menjadi jalan untuk membantu dan menguatkan ayah dan bunda,” tuturnya.

Selain menyampaikan belasungkawa, Rahmat juga memberikan bantuan berupa tali asih kepada keluarga korban sebagai bentuk kepedulian. (Jamaldi)

Rahmat Saleh Ingatkan Pentingnya Validitas Data DTKS untuk Akses Bantuan Pendidikan

Rahmat Saleh Ingatkan Pentingnya Validitas Data DTKS untuk Akses Bantuan Pendidikan

Bernama ID    Mei 01, 2026    Comment   

Bernama.id - ‎Padang l Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat ekonomi kurang mampu saat menggelar pertemuan dengan warga di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Jumat (1/5/2026). 

‎

‎"Dari tahun kemarin, kita sudah menyalurkan ke berbagai penerima. Dan, akan terus kita lanjutkan," kata Rahmat.

‎

‎Salah satu yang dilakukan Rahmat adalah menyiapkan kuota khusus bagi warga kawasan Tarandam untuk mendapatkan akses perkuliahan melalui program bantuan pendidikan. 

‎

‎Langkah ini diambil sebagai upaya konkret dalam memastikan keterbatasan finansial tidak lagi menjadi penghalang bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk meraih gelar sarjana.

‎

‎Rahmat menekankan kunci utama untuk mengakses berbagai program bantuan pemerintah, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, terletak pada validitas data. 

‎

‎Dia pun mengimbau masyarakat untuk lebih proaktif dalam memastikan nama mereka tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui pembaruan di tingkat kelurahan. 

‎

‎"Kalau ingin kuliah tapi terkendala biaya, sekarang ada kesempatan. Namun yang paling penting adalah terdaftar di DTKS. Tanpa itu, secara sistem warga dianggap mampu meskipun faktanya tidak. Ini yang harus kita perbaiki," ujarnya.

‎

‎Menurutnya, akurasi data adalah fondasi utama dari efektivitas kebijakan sosial karena data yang keliru akan melahirkan kebijakan yang salah sasaran. 

‎

‎Dia memandang persoalan administratif ini sering kali menjadi penghambat utama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan namun tidak tercatat dalam sistem. 

‎

‎"Sinkronisasi antara fakta di lapangan dengan sistem digital pemerintah harus terus dikawal ketat agar tidak ada lagi masyarakat yang terpinggirkan dari hak-hak pendidikan mereka hanya karena urusan birokrasi," katanya.

‎

‎Selain menyinggung soal akses bantuan, Rahmat juga memberikan pandangan mengenai pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang di era disrupsi. 

‎

‎Dia mengingatkan, perguruan tinggi bukan sekadar tempat untuk mengejar nama besar kampus atau gelar akademik, melainkan kawah candradimuka untuk membangun jejaring. 

‎

‎"Pendidikan itu bukan hanya soal keahlian teknis, tetapi juga soal jaringan. Relasi itulah yang nantinya akan ikut menentukan jalan hidup dan masa depan seseorang di tengah persaingan global," tambahnya.

‎

‎Sebagai gambaran nyata, ia mencontohkan bagaimana pergeseran teknologi telah mengubah lanskap ekonomi lokal, seperti sektor transportasi konvensional yang kian terdesak oleh layanan berbasis aplikasi. 

‎

‎Melalui fasilitasi bantuan kuliah dan dorongan perbaikan data ini, muncul harapan baru bagi warga Padang Timur bahwa keterbatasan ekonomi tidak semestinya memutus cita-cita anak-anak mereka. 

‎

‎"Kita meyakini dengan data yang akurat dan kemauan untuk terus belajar, rantai kemiskinan dapat diputus melalui jalur pendidikan yang lebih inklusif dan merata," harapnya. (Gilang/TPHRS/ABE)

Rahmat Saleh Soroti Dampak Banjir, Pemulihan Pertanian Sumbar Terus Dikawal

Rahmat Saleh Soroti Dampak Banjir, Pemulihan Pertanian Sumbar Terus Dikawal

Bernama ID    Mei 01, 2026    Comment   

Bernama.id - ‎Padang l Anggota Komisi IV DPR RI H. Rahmat Saleh kembali menegaskan komitmennya mengawal pemulihan sektor pertanian pascabanjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat. 

‎

‎Perbaikan dinilai penting agar lahan pertanian masyarakat yang terdampak bisa segera kembali dimanfaatkan.

‎

‎Hal itu disampaikannya saat bertemu masyarakat dalam kegiatan serap aspirasi di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Jumat (1/5/2026). 

‎

‎Dalam pertemuan itu, ia juga mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi warga pascabencana.

‎

‎Rahmat menjelaskan Komisi IV DPR RI merupakan komisi yang membidangi sektor pertanian, kelautan, perikanan, dan kehutanan. 

‎

‎Karena itu, menurut dia, pihaknya memiliki perhatian khusus terhadap kerusakan sektor pertanian yang dialami masyarakat akibat banjir bandang.

‎

‎Rahmat menyebut telah aktif mengawal berbagai bantuan untuk daerah terdampak banjir, khususnya di Kota Padang. 

‎

‎Upaya tersebut, katanya, dilakukan agar proses pemulihan berjalan lebih cepat dan masyarakat bisa segera bangkit.

‎

‎“Alhamdulillah, Sumatera Barat sudah kita kawal untuk perbaikan akibat banjir bandang, terutama Kota Padang,” ujarnya.

‎

‎Rahmat mengungkapkan pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp320 miliar untuk perbaikan sektor pertanian di Sumatera Barat. 

‎

‎Dana tersebut saat ini telah disalurkan kepada pemerintah provinsi untuk selanjutnya digunakan dalam program pemulihan dan perbaikan infrastruktur pertanian yang terdampak.

‎

‎Dia menilai dukungan anggaran tersebut sangat penting mengingat sektor pertanian menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Sumbar. 

‎

‎"Karena itu, pemulihan lahan dan sarana pertanian harus segera dilakukan agar aktivitas produksi tidak terganggu terlalu lama," katanya.

‎

‎Rahmat juga mencontohkan kerusakan cukup parah terjadi, salah satunya di wilayah Limau Manis, Padang.h 

‎

‎Menurutnya, areal persawahan masyarakat di kawasan itu mengalami kerusakan akibat aliran sungai yang meluap saat banjir bandang menerjang.

‎

‎“Mulai dari Batu Busuk sampai ke Pasar Baru, sawah masyarakat habis. Bahkan ada yang berubah jadi aliran sungai,” katanya.

‎

‎Kondisi tersebut menunjukkan besarnya dampak bencana terhadap para petani. 

‎

‎Sebab, selain merusak lahan, banjir juga mengganggu sumber penghidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada hasil pertanian.

‎

‎Rahmat memastikan pemerintah akan segera melakukan normalisasi serta optimalisasi lahan pertanian yang rusak agar bisa kembali dimanfaatkan masyarakat. 

‎

‎Langkah itu diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi warga pascabanjir.

‎

‎Menurutnya, sektor pertanian harus menjadi prioritas penanganan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat dan ketahanan pangan daerah. 

‎

‎"Kita berharap seluruh proses perbaikan dapat berjalan lancar sehingga petani dapat kembali beraktivitas seperti biasa," pungkasnya. (Gilang)

Rahmat Saleh Ajak Ibu Majelis Taklim Jadi Pelopor Ketahanan Pangan via KWT

Rahmat Saleh Ajak Ibu Majelis Taklim Jadi Pelopor Ketahanan Pangan via KWT

Bernama ID    Mei 01, 2026    Comment   

Bernama.id - ‎Padang l Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, mendorong peran aktif kelompok perempuan dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga. 

‎

‎Hal ini ditegaskannya saat menemui kelompok Majelis Taklim Alai Parak Kopi, Kota Padang, pada Jumat (1/5/2026), untuk mensosialisasikan pembentukan dan penguatan Kelompok Wanita Tani (KWT).

‎

‎Rahmat menilai antusiasme para ibu-ibu di Alai Parak Kopi merupakan modal sosial yang besar.

‎

‎Menurutnya, semangat mereka menjadi energi tambahan bagi Komisi IV untuk terus menghadirkan program pemberdayaan masyarakat yang menyentuh langsung akar rumput.

‎

‎“Bertemu ibu-ibu, wajahnya sangat cerah. Ini menjadi semangat bagi kami untuk terus menghadirkan program yang menyentuh langsung masyarakat,” ujar Rahmat.

‎

‎Rahmat menjelaskan, KWT merupakan ujung tombak dalam menjaga kedaulatan pangan dari unit terkecil, yakni keluarga. 

‎

‎Melalui KWT, para perempuan bisa bergerak produktif di bidang pertanian, mulai dari budidaya tanaman di lahan sekitar rumah hingga pengolahan hasil panen untuk meningkatkan ekonomi.

‎

‎“Kalau ada Kelompok Wanita Tani atau kelompok nelayan, insyaallah bisa kita bantu. Banyak program yang bisa dijalankan untuk mendukung ketahanan pangan,” tambahnya.

‎

‎Rahmat memaparkan, sektor pertanian memiliki potensi pengembangan yang luas, baik melalui bantuan bibit, penyediaan alat pertanian, maupun pendampingan teknis.

‎

‎Sebagai bukti komitmennya di Sumatera Barat, ia menyebutkan bantuan serupa telah menjangkau 700 hektare lahan di Kabupaten Agam dan 1.300 hektare lahan di wilayah pesisir melalui distribusi bibit jagung.

‎

‎Langkah ini, tegas Rahmat, adalah bagian dari upaya konkret pemulihan sektor pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat pasca-pandemi atau di tengah tantangan ekonomi.

‎

‎“Ini membuktikan kinerja nyata kita menuju pemulihan Sumatera Barat. Ini langkah konkret kita untuk membantu masyarakat bangkit, terutama dari sektor pertanian,” tegasnya.

‎

‎Rahmat memastikan akan terus mengawal program-program strategis di bidang pangan agar manfaatnya semakin luas dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok perempuan di Sumatera Barat. (Gilang/TPHRS/ABE)

Audiensi Bersama Iqra Chissa Putra, Kolaborasi Wartawan Sumbar Sampaikan Hal Ini

Audiensi Bersama Iqra Chissa Putra, Kolaborasi Wartawan Sumbar Sampaikan Hal Ini

Bernama ID    April 30, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Setelah sebelumnya berkomunikasi dengan Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman yang juga merupakan Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, pada Kamis, 30/4/2026 Kolaborasi Wartawan Sumatera Barat (KWSB) diterima beraudiensi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang.

Tim KWSB dipimpin oleh Arif Budiman Effendi yang didampingi oleh Ali Warman yang merupakan wartawan senior dari TBNNews.com, Robby dari TVRI Sumbar, Kuga dari Dakoga.tv dan Aniyah dari mediasumbar.net.

Dalam kesempatan itu, Arif menyampaikan apresiasi terhadap perhatian Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa Putra yang berkenan meluangkan waktunya menerima kunjungan audiensi KWSB. "Kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bang Iqra yang ditengah kesibukannya mengabulkan permohonan beraudiensi lebih cepat dari yang kami sampaikan secara tertulis beberapa waktu yang lalu", ujar Arif. 

Arif mengatakan, "Dasar kami berhimpun dan bergabung di KWSB karena saat ini kolaborasi dengan semua kalangan untuk mencapai manfaat bersama adalah harga mati."

"Selain berkomunikasi dengan Bang Iqra saat ini, sebelumnya kami sudah berkomunikasi juga dengan Wakil Ketua DPRD Sumbar Bapak Evi Yandri Rajo Budiman, saat ini kami juga menunggu info jadwal beraudiensi dari Bapak-Bapak Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar yang lainnya", ungkap Arif.

Senada dengan hal itu, Iqra juga menyampaikan hal yang senada. "Sebelumnya saya minta maaf ya, saya adalah tipe orang terbuka untuk berdiskusi dan berdialog dengan lintas partai dan lintas golongan."

 

Arif mengatakan bahwa dalam audiensi tersebut, KWSB menyampaikan 3 (tiga) Usulan Program Kolaborasi kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhammad Iqra Chissa Putra, ST, MM. Arif menjelaskan  "Tiga usulan kami adalah, permohonan menjadi narasumber pada Dialog / Podcast Bincang Akrab KWSB Bersama Wakil Ketua DPRD Sumbar Muhammad Iqra Chissa Putra, ST, MM di TVRI Sumbar, permohonan fasilitasi melalui Program Pokir Pimpinan DPRD Sumbar untuk kegiatan Studi Tiru ke Kabupaten Banyuwangi dalam rangka membantu Pemko Padang untuk mensukseskan Program Digitalisasi Bansos dan Studi Tiru ke Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon untuk mendorong Pemko bersama DPRD Kota Padang membentuk Komisi Informasi Kota Padang." (TIM)

Nevi Zuairina Dorong Penguatan Koperasi Perempuan melalui INKOSSUMA: Pilar Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh

Nevi Zuairina Dorong Penguatan Koperasi Perempuan melalui INKOSSUMA: Pilar Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh

Bernama ID    April 27, 2026    Comment   

Bernama.id - Semarang l Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan dukungan penguatan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan, khususnya yang digerakkan oleh perempuan. 

Hal ini disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi Koperasi Salimah Nasional (SILATKOS) sekaligus Rapat Anggota Tahunan (RAT) INKOSSUMA Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan secara offline di Semarang,  namun Nevi hadir secara online dalam penyampaian sambutannya.

Polotisi PKS ini  menyampaikan apresiasi atas konsistensi INKOSSUMA dalam menyelenggarakan RAT tepat waktu sebagai wujud tata kelola koperasi yang sehat, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, RAT merupakan forum tertinggi dalam koperasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

“Penyelenggaraan RAT ini menjadi bukti bahwa INKOSSUMA dikelola secara profesional dan memiliki komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip koperasi. Ini penting untuk menjaga kepercayaan anggota sekaligus memperkuat peran koperasi di tengah tantangan ekonomi global,” ujar Nevi.

Sebagai mitra kerja Kementerian Koperasi dan UKM, Nevi menegaskan bahwa DPR RI terus mendorong peningkatan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang ditargetkan mencapai 5,5 persen pada tahun 2026. Ia menilai INKOSSUMA memiliki posisi strategis sebagai koperasi sekunder yang tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dalam pemberdayaan perempuan.

“Koperasi perempuan terbukti lebih tangguh dan memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Maka memperkuat INKOSSUMA berarti memperkuat ekonomi keluarga sekaligus fondasi ekonomi nasional,” tegas Legislator Sumbar II ini.

Dalam kesempatan tersebut, Nevi juga menyoroti pentingnya transformasi digital bagi koperasi di era modern. Ia mendorong INKOSSUMA untuk mengadopsi sistem digital dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan anggota agar lebih efisien dan terintegrasi secara nasional.

“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Dengan sistem yang terintegrasi, koperasi akan lebih mudah berkembang dan mampu menjawab kebutuhan zaman,” jelas Nevi.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Komisi VI DPR RI tengah mengawal pembahasan RUU Perkoperasian yang diarahkan pada modernisasi koperasi, termasuk penguatan pengawasan, perluasan akses pembiayaan, serta dukungan terhadap digitalisasi.

Menutup pernyataannya, Nevi berharap forum RAT INKOSSUMA tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga momentum merumuskan strategi ke depan yang adaptif dan inovatif.

“Koperasi harus terus bertransformasi agar mampu menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis. Saya yakin INKOSSUMA dapat menjadi contoh koperasi perempuan yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” pungkas Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Nevi Zuairina Ajak Pemerintah Perkuat RUU Perkoperasian demi Ekonomi Rakyat yang Berdaya Saing

Nevi Zuairina Ajak Pemerintah Perkuat RUU Perkoperasian demi Ekonomi Rakyat yang Berdaya Saing

Bernama ID    April 27, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat kerangka regulasi melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sebagai upaya mendorong transformasi koperasi di Indonesia.

Menurut Nevi, inisiatif pemerintah untuk memperbarui regulasi koperasi merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, sekaligus memperkuat posisi koperasi sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional. 

Politisi PKS ini  menilai, pembaruan regulasi ini penting agar koperasi mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai gerakan ekonomi berbasis anggota.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang terus mendorong pembaruan regulasi koperasi agar lebih adaptif, modern, dan mampu menjawab tantangan global. Ini adalah momentum penting untuk memperkuat koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat,” ujar Nevi dalam keterangannya di Jakarta.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menegaskan bahwa penguatan koperasi harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga melalui peningkatan akses pembiayaan, digitalisasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, koperasi dapat tumbuh lebih profesional dan berdaya saing tinggi.

Nevi juga menilai bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmen dalam menjaga keseimbangan antara modernisasi koperasi dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. 

Menurut aleg perempuan PKS ini, perlindungan pelaku usaha kecil  ini penting agar transformasi yang dilakukan tetap inklusif dan tidak meninggalkan koperasi skala kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi di daerah.

“Kita ingin koperasi naik kelas, tetapi tetap berakar pada nilai gotong royong dan keadilan. Pemerintah sudah berada di jalur yang tepat dengan mendorong transformasi yang inklusif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nevi mendorong agar proses pembahasan RUU Perkoperasian terus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku koperasi di daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar implementatif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Ia berharap sinergi antara pemerintah dan DPR RI dalam pembahasan RUU ini dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya memperkuat struktur koperasi, tetapi juga mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan, kita optimistis koperasi Indonesia akan semakin maju, tangguh, dan menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)