Nevi Zuairina Dorong Transformasi Digital BUMN Berdampak Nyata bagi Ekonomi Daerah

Nevi Zuairina Dorong Transformasi Digital BUMN Berdampak Nyata bagi Ekonomi Daerah

Bernama ID    April 13, 2026    Comment   

Bernama.id - Lampung l Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, memberi catatan bahwa transformasi digital BUMN harus mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah, bukan hanya mencatatkan kinerja korporasi yang kuat di tingkat nasional.

Hal ini disampaikan Nevi dalam rangka pengawasan terhadap peran PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk bersama Badan Pengelola (BP) BUMN dan PT Danantara Asset Management dalam memperkuat ekosistem digital di daerah seperti Lampung.

Nevi mengapresiasi kinerja Telkom yang tetap solid di tengah tekanan industri telekomunikasi. 

Namun, politisi PKS ini mengingatkan bahwa tantangan utama saat ini bukan hanya menjaga kinerja keuangan, melainkan memastikan transformasi menuju digital telco benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Transformasi digital tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan. Yang lebih penting adalah bagaimana digitalisasi ini mampu meningkatkan produktivitas UMKM, memperluas akses pasar, dan menciptakan nilai tambah ekonomi di daerah,” ujar Nevi.

Berdasarkan kajian yang dihimpun Komisi VI, penetrasi internet nasional telah mencapai lebih dari 80 persen, namun masih terdapat kesenjangan kualitas layanan antara wilayah Jawa dan luar Jawa, termasuk di Sumatera . Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan digital bukan hanya soal akses, tetapi juga kualitas dan pemanfaatannya.

Legisaltor asal Sumbar II ini i juga menyoroti pentingnya peran BP BUMN dalam memastikan arah kebijakan investasi BUMN digital, termasuk Telkom, tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memiliki indikator dampak ekonomi daerah yang terukur.

Sementara itu, kepada PT Danantara Asset Management, Nevi menekankan pentingnya pengelolaan investasi yang disiplin dan terarah, terutama dalam mendukung pengembangan infrastruktur strategis seperti data center dan ekosistem digital di luar Pulau Jawa.

“Investasi digital harus diarahkan untuk menciptakan multiplier effect, seperti penguatan sektor pertanian, logistik, dan UMKM di daerah. Lampung memiliki potensi besar yang harus didorong melalui integrasi teknologi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Nevi meminta Telkom untuk meningkatkan kualitas layanan dan pemerataan jaringan, serta memastikan digitalisasi UMKM tidak hanya sebatas onboarding, tetapi mampu meningkatkan omzet dan efisiensi usaha.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan keamanan siber dan pengembangan talenta digital daerah sebagai fondasi utama keberhasilan transformasi digital nasional.

“Tanpa SDM yang siap dan sistem yang aman, transformasi digital tidak akan optimal. Kita butuh ekosistem yang utuh, dari infrastruktur hingga manusia yang mengelolanya,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Nevi Zuairina : Transparansi dan Partisipasi Publik Jadi Kunci Hadapi Ancaman Krisis Energi Global

Nevi Zuairina : Transparansi dan Partisipasi Publik Jadi Kunci Hadapi Ancaman Krisis Energi Global

Bernama ID    April 10, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Krisis energi global yang dipicu konflik geopolitik berkepanjangan kini menjadi tantangan serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. 

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan  kesadaran publik mesti kuat, karena menjadi langkah penting agar masyarakat dapat memahami situasi tanpa terjebak kepanikan.

Politisi PKS ini mengapresiasi komitmen pemerintah yang memastikan tidak akan menaikkan harga BBM hingga akhir tahun 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global yang belum menunjukkan tanda mereda.

“Komitmen ini patut diapresiasi, namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah mampu menghadirkan komunikasi publik yang transparan, sederhana, dan mudah dipahami masyarakat,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumbar II ini menjelaskan bahwa strategi komunikasi menjadi kunci utama dalam mitigasi krisis energi. Pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka mengenai penyebab krisis, seperti gangguan pasokan global akibat konflik, dampaknya terhadap Indonesia, serta langkah-langkah yang telah dan akan diambil.

Selain itu, Nevi menilai pentingnya pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam membangun kesadaran energi. Tokoh masyarakat, generasi muda, hingga influencer dinilai memiliki peran strategis dalam mengampanyekan gaya hidup hemat energi secara luas dan masif.

Lebih lanjut, Kapoksi VI FPKS ini mengingatkan bahwa dampak konflik global terhadap sektor energi sangat serius dan bersifat sistemik. Gangguan jalur distribusi minyak dan gas, terbatasnya ekspor dari negara produsen, hingga fluktuasi harga energi berpotensi memicu kenaikan harga BBM, tarif listrik, serta biaya logistik. Kondisi ini pada akhirnya dapat mendorong inflasi dan menambah beban subsidi dalam APBN.

“Efeknya memang tidak selalu langsung terlihat, tetapi dampaknya bisa sangat luas terhadap perekonomian nasional,” jelasnya.

Dalam menghadapi situasi ini, Nevi menegaskan bahwa peran masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan mitigasi krisis. Ia mengajak masyarakat untuk mulai dari langkah sederhana, seperti menghemat penggunaan energi di rumah dan mengubah pola pikir dari konsumtif menjadi sadar energi.

“Selama ini energi sering dianggap selalu tersedia. Padahal, energi itu terbatas dan memiliki konsekuensi ekonomi yang besar. Karena itu, ketahanan energi harus menjadi gerakan bersama,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Muhidi Dorong Kepala SMK Aktif Gaet APBN, DPRD Sumbar Siapkan Dukungan

Muhidi Dorong Kepala SMK Aktif Gaet APBN, DPRD Sumbar Siapkan Dukungan

Bernama ID    April 09, 2026    Comment   

Bernama.id - PADANG l Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong kepala sekolah SMK agar aktif mengakses anggaran pendidikan dari APBN untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang siap menghadapi kebutuhan industri.

Muhidi menyampaikan hal itu saat menghadiri Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK, Kamis (9/4/2026), di salah satu hotel di Kota Padang.

Ia menegaskan, pemerintah pusat mengarahkan kebijakan pembangunan pendidikan secara top down, sehingga daerah harus menjemput peluang pendanaan melalui proposal yang tepat dan representatif.

“Untuk mengoptimalkan peluang tersebut, kami menyiapkan program kegiatan, salah satunya memfasilitasi kerja sama kepala sekolah dengan Universitas Negeri Padang (UNP) dalam penyusunan proposal APBN,” ujarnya.

Menurut Muhidi, kebijakan nasional di sektor pendidikan berfokus pada penguatan SDM yang selaras dengan kebutuhan industri, khususnya melalui pendidikan vokasi seperti SMK.

Ia mengungkapkan, banyak lulusan SMK belum memiliki sertifikasi kompetensi, padahal industri mensyaratkan bukti keterampilan yang jelas.

“Ke depan, SMK harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri, termasuk dalam hal sertifikasi kompetensi dan penguatan keterampilan, seperti kemampuan bahasa,” katanya.

Muhidi juga menyoroti terbukanya peluang kerja global, seperti permintaan tenaga kerja terampil ke Jepang dan Turki yang membutuhkan tenaga kerja bersertifikasi dan siap pakai.

Untuk meningkatkan kualitas lulusan, DPRD Sumbar mendorong sejumlah langkah strategis, di antaranya mengembangkan teaching factory dengan mengintegrasikan proses bisnis, fasilitas praktik, dan kurikulum pembelajaran agar lebih relevan dengan kebutuhan industri.

DPRD Sumbar juga memperkuat kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), termasuk mendorong pemberian insentif bagi pihak industri yang aktif membina pendidikan vokasi.

Selain itu, DPRD Sumbar mengarahkan anggaran pada peningkatan kompetensi melalui program sertifikasi bagi siswa serta upskilling bagi guru kejuruan agar tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Muhidi menambahkan, angka pengangguran lulusan SMK yang masih sekitar 9 persen harus ditekan melalui inovasi dan kemampuan menangkap peluang, termasuk di pasar kerja global.

“Sekolah harus menyusun proposal sesuai kebutuhan dan membuka akses yang lebih luas. Lulusan tidak boleh hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga harus mampu menciptakan peluang,” tegasnya.

Jaga Stabilitas Harga, Rahmat Saleh Tekankan Peran Lumbung Pangan Daerah

Jaga Stabilitas Harga, Rahmat Saleh Tekankan Peran Lumbung Pangan Daerah

Bernama ID    April 09, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh mendorong penguatan lumbung pangan nasional di Sumatera Barat (Sumbar). 

‎

‎Hal ini dilakukan guna menjaga inflasi daerah, karena pengendalian sangat bergantung pada ketersediaan pangan.

‎

‎Rahmat mengatakan, pemerintah daerah harus melakukan fokus kebijakan sebesar 58 persen pada penguatan lumbung pangan. 

‎

‎"Upaya itu harus difokuskan terhadap komoditas hortikultura. Karena ini menjadi salah satu penentu paling besar dalam angka inflasi di daerah," kata Rahmat di Padang, Kamis (9/4/2026).

‎

‎Adapun komoditas yang harus dijaga ketat seperti cabai, dan bawang yang masuk dalam lima besar penyumbang inflasi di daerah.

‎

‎Rahmat pun mengusulkan sejumlah langkah, pertama peningkatan dari sisi infrastruktur, dimana yang paling dekat adalah gudang pangan.

‎

‎"Gudang pangan ini akan menjaga kestabilan harga, disaat-saat terjadi ketidakpastian pasokan di daerah, mulai kelangkaan stok, maupun faktor bencana. Dengan demikian, inflasi daerah bisa diminimalisir ketika hal yang tidak diinginkan terjadi," sebutnya.

‎

‎Kedua, pemerintah daerah harus aktif dalam melakukan langkah mitigasi pangan. Maksudnya, pemerintah harus menyiapkan langkah solutif yang bisa digunakan jika terjadi penurunan pasokan pangan di daerahnya.

‎

‎"Pemerintah daerah harus punya mitigasinya, jadi kalau terjadi penurunan hingga kelangkaan pangan, sudah ada jalannya, jangan sudah terjadi baru mencari solusi. Hal lain wajib juga adalah soal data, harus aktif mengumpulkan data, jadi pemerintah daerah tahu bagaimana kondisinya, bisa mengetahui trennya, mengetahui prediksi yang terjadi didepan," katanya. (TPHRS/ABE)

Nevi Zuairina Soroti Kinerja SIG: Transformasi Bisnis dan Intervensi Kebijakan Jadi Kunci Keluar dari Tekanan Industri

Nevi Zuairina Soroti Kinerja SIG: Transformasi Bisnis dan Intervensi Kebijakan Jadi Kunci Keluar dari Tekanan Industri

Bernama ID    April 08, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, memberi perhatian kondisi kinerja PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) yang masih menghadapi tekanan serius di tengah struktur industri semen nasional yang mengalami overcapacity dan perang harga.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama SIG yang membahas evaluasi kinerja tahun 2025 dan roadmap pengembangan usaha tahun 2026. 

Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa kinerja SIG sepanjang 2025 menunjukkan tekanan signifikan pada profitabilitas. Pendapatan tercatat sekitar Rp37,8 triliun atau turun 2,6% secara tahunan, sementara laba bersih anjlok tajam hingga hanya Rp191 miliar. 

Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan harga jual dan tingginya beban biaya, terutama energi, yang mencapai sekitar 54% dari struktur biaya produksi. 

“Masalah utama SIG saat ini bukan semata pada penjualan, tetapi pada struktur industri yang mengalami oversupply dengan tingkat utilisasi hanya sekitar 54%. Ini menciptakan perang harga yang terus menekan margin perusahaan,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumbar II ini menekankan bahwa model bisnis lama berbasis penjualan semen sebagai komoditas tidak lagi relevan. Transformasi menuju perusahaan solusi bahan bangunan (building material ecosystem) menjadi kebutuhan mendesak, bukan pilihan. Transformasi ini harus mencakup penguatan produk turunan seperti mortar, readymix, dan solusi konstruksi terintegrasi.

Selain itu, Nevi melihat peluang besar dari program pembangunan 3 juta rumah yang berpotensi meningkatkan permintaan hingga 9 juta ton semen. Ia mendorong SIG tidak hanya menjadi pemasok, tetapi menjadi pemain utama melalui skema bundling produk dan integrasi ekosistem konstruksi nasional. 

Dalam konteks global, ia juga mengingatkan risiko geopolitik yang berdampak pada volatilitas energi dan logistik. Oleh karena itu, percepatan penggunaan energi alternatif seperti biomassa dan RDF, serta strategi hedging energi menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas biaya produksi.

Komisi VI DPR RI juga mendorong SIG memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan peran sebagai market stabilizer industri, serta mempercepat roadmap transformasi bisnis agar tidak terjebak dalam industri dengan margin rendah secara permanen. 

“Tanpa transformasi yang cepat dan intervensi kebijakan yang tepat, SIG berisiko menjadi perusahaan besar namun tidak memberikan nilai tambah optimal bagi negara,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Rahmat Saleh Tegaskan Nelayan Sejahtera Kunci Kedaulatan Indonesia

Rahmat Saleh Tegaskan Nelayan Sejahtera Kunci Kedaulatan Indonesia

Bernama ID    April 06, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Peringatan Hari Nelayan Nasional setaip 6 April dimaknai sebagai momentum refleksi terhadap nasib jutaan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup di laut. 

Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan peringatan ini harus diikuti dengan langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Menurutnya, nelayan bukan hanya pelaku ekonomi, tetapi juga bagian penting dalam menjaga kedaulatan pangan dan maritim Indonesia.

“Hari Nelayan Nasional bukan sekadar peringatan. Ini adalah pengingat bahwa ada jutaan saudara kita yang menggantungkan hidup pada laut, dengan segala risiko yang tak pernah kecil,” ujarnya di Padang, Senin (6/4/2026).

Dia menegaskan, perannya di Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, kelautan, dan perikanan menjadi jalur strategis untuk memperjuangkan kebutuhan nelayan, baik melalui kebijakan maupun program bantuan langsung.

Rahmat menyebut, sejak berada di Komisi IV sudah berbagai aspirasi masyarakat pesisir diperjuangkan, seperti bantuan alat tangkap dan mesin tempel bagi nelayan. 

Bantuan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi saat melaut.

“Bantuan seperti mesin tempel ini bukan sekadar simbolis. Ini bagian dari upaya meningkatkan kapasitas produksi nelayan agar mereka lebih mandiri dan sejahtera,” kata Rahmat.

Dia menegaskan bantuan tersebut merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang diperjuangkan di tingkat pusat, sehingga harus tepat sasaran dan berdampak nyata. 

Rahmat juga mengingatkan program bantuan harus disertai pengawasan agar tidak berhenti pada distribusi semata, tetapi benar-benar meningkatkan kesejahteraan.

Selain itu, Rahmat menekankan kesejahteraan nelayan memiliki kaitan langsung dengan kedaulatan negara. 

Dia menyebut, jika nelayan kuat, maka pengelolaan sumber daya laut akan lebih optimal.

“Nelayan sejahtera, Indonesia berdaulat. Itu prinsip yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak dan berkelanjutan,” tegasnya.

Rahmat mendorong agar ke depan, program pemberdayaan nelayan tidak hanya berhenti pada bantuan alat, tetapi juga mencakup pelatihan, akses permodalan, serta perlindungan terhadap wilayah tangkap dari praktik ilegal.

Peringatan Hari Nelayan Nasional, menurutnya, harus menjadi titik evaluasi bersama agar negara benar-benar hadir bagi nelayan sebagai garda terdepan sektor maritim Indonesia. (TPHRS/ABE)

Nevi Zuairina: Dampak Konflik Global Tekan Industri Plastik Nasional, Pemerintah Perlu Segera Cari Solusi Alternatif

Nevi Zuairina: Dampak Konflik Global Tekan Industri Plastik Nasional, Pemerintah Perlu Segera Cari Solusi Alternatif

Bernama ID    April 06, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyoroti dampak serius konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terhadap industri plastik nasional. 

Menurutnya, ketergantungan tinggi Indonesia terhadap impor bahan baku plastik menjadikan sektor ini sangat rentan terhadap gejolak global.

Nevi menjelaskan bahwa hingga saat ini Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan bahan baku plastik secara mandiri, terutama untuk komponen penting seperti resin dan nafta. Keterbatasan kapasitas industri petrokimia dalam negeri menyebabkan sebagian besar kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui impor, khususnya dari kawasan Timur Tengah.

“Ketika kawasan Timur Tengah mengalami konflik, pasokan nafta langsung terganggu. Padahal sekitar 60 hingga 70 persen bahan baku plastik Indonesia berasal dari wilayah tersebut. Akibatnya, harga resin dan produk plastik melonjak tajam, bahkan mencapai kenaikan hingga 30 sampai 50 persen, dan untuk jenis tertentu bisa menyentuh 70 persen,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumber ini juga menambahkan, lonjakan harga bahan baku ini mulai menekan berbagai sektor industri hilir seperti kemasan, makanan dan minuman, serta otomotif. Kenaikan biaya produksi tidak hanya menggerus margin pelaku usaha, tetapi juga berpotensi berdampak pada harga barang konsumsi masyarakat.

Menurut Nevi, kondisi ini juga harus dilihat sebagai momentum untuk melakukan transformasi industri. Ia mendorong pemerintah untuk mulai mengurangi ketergantungan terhadap plastik berbasis fosil dan beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan, termasuk optimalisasi penggunaan bahan daur ulang.

“Dalam jangka pendek, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan perlu segera mencari alternatif sumber bahan baku dari negara lain seperti kawasan Afrika dan India, agar rantai pasok tetap terjaga,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nevi menekankan pentingnya langkah strategis jangka panjang melalui penguatan industri petrokimia nasional. Pembangunan kilang dan pabrik resin dalam negeri dinilai menjadi kunci untuk menciptakan kemandirian industri.

Selain itu, Politisi PKS ini  juga mendorong pemerintah untuk menghadirkan kebijakan stabilisasi harga melalui insentif fiskal, subsidi terbatas, serta penyesuaian bea impor bahan baku.

“Jangan sampai kita mengulang kesalahan seperti yang terjadi pada industri tekstil. Negara harus hadir menyelamatkan industri plastik nasional sebelum dampaknya semakin luas,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)