Nevi Zuairina Soroti Ketersediaan Air Baku dan Infrastruktur SPAM Jatiluhur untuk Dukung Industri dan Permukiman Bekasi

Nevi Zuairina Soroti Ketersediaan Air Baku dan Infrastruktur SPAM Jatiluhur untuk Dukung Industri dan Permukiman Bekasi

Bernama ID    Maret 13, 2026    Comment   

Bernama.id - Bekasi l Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur penyediaan air minum serta jaminan ketersediaan air baku yang berkelanjutan bagi kawasan industri dan permukiman di wilayah Bekasi dan sekitarnya. 

Hal tersebut disampaikan Nevi dalam rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur yang berlokasi di PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (13/3/2026).

Menurut Politisi PKS ini,  keberadaan SPAM Regional Jatiluhur merupakan proyek strategis yang memiliki kapasitas produksi hingga sekitar 4.750 liter per detik. Kapasitas tersebut diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi kawasan metropolitan yang terus berkembang, khususnya wilayah Bekasi, Karawang, dan sekitarnya.

“Bekasi merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan konsentrasi kawasan industri dan permukiman yang sangat besar. Karena itu, ketersediaan air bersih yang cukup, stabil, dan terjangkau menjadi faktor fundamental bagi keberlanjutan pembangunan kawasan ini,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumbar II ini menjelaskan bahwa salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah optimalisasi distribusi air curah dari SPAM Jatiluhur agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah dan perusahaan daerah air minum (PDAM) sebagai offtaker. 

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan koordinasi yang kuat antara BUMN, pemerintah daerah, serta pengelola infrastruktur agar kapasitas produksi yang tersedia dapat terserap secara optimal.

Anggota FPKS ini  juga menekankan pentingnya mendorong industri di kawasan Bekasi untuk secara bertahap beralih dari penggunaan air tanah menuju air perpipaan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penurunan muka tanah yang selama ini menjadi salah satu risiko lingkungan di kawasan metropolitan.

“Penggunaan air tanah secara berlebihan dalam jangka panjang dapat menimbulkan dampak serius seperti penurunan muka tanah dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur air perpipaan harus menjadi prioritas bersama,” jelasnya.

Selain itu, Nevi menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kelayakan finansial proyek dengan keterjangkauan tarif air bagi masyarakat. Ia berharap struktur tarif air curah yang diterapkan dapat mendukung keberlanjutan investasi tanpa membebani masyarakat maupun pelaku usaha.

"Melalui kunjungan kerja ini, Sayai di Komisi VI DPR RI mendorong sinergi antara Badan Pengelola BUMN, Danantara Asset Management, PT Wijaya Karya, PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur, serta Perum Jasa Tirta dalam memastikan proyek SPAM Jatiluhur mampu menjadi fondasi penting bagi ketahanan air bersih nasional, khususnya di kawasan industri strategis Jawa Barat," tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif))

Nevi Zuairina : Panic Buying BBM Harus Dicegah dengan Komunikasi Publik yang Transparan dan Penguatan Cadangan Energi

Nevi Zuairina : Panic Buying BBM Harus Dicegah dengan Komunikasi Publik yang Transparan dan Penguatan Cadangan Energi

Bernama ID    Maret 10, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas distribusi dan kepercayaan publik terkait ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional. 

Hal ini menyusul munculnya kekhawatiran di tengah masyarakat setelah pernyataan pemerintah mengenai ketahanan stok BBM nasional yang berada pada kisaran 21–25 hari.

Menurut Nevi, informasi mengenai kapasitas cadangan operasional BBM tersebut perlu dijelaskan secara komprehensif kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada panic buying di sejumlah daerah. 

Anggta FPKS ini menegaskan bahwa komunikasi publik yang tidak utuh dapat memicu kekhawatiran yang berlebihan.

“Ketika masyarakat mendengar bahwa stok BBM hanya tersedia untuk sekitar tiga minggu, sebagian orang langsung menganggap akan terjadi kelangkaan. Padahal yang dimaksud adalah kapasitas cadangan operasional di tangki penyimpanan nasional, bukan berarti pasokan BBM akan habis dalam waktu tersebut,” ujar Nevi dalam keterangannya di Jakarta.

Politisi PKS ini menjelaskan bahwa panic buying biasanya dipicu oleh beberapa faktor, antara lain ketidakpastian informasi, psikologi massa, serta kekhawatiran terhadap situasi geopolitik global. Ia menilai bahwa eskalasi konflik internasional juga sering memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap stabilitas pasokan energi dunia.

“Sering kali rasa takut masyarakat lebih besar daripada kondisi sebenarnya. Ketika sebagian orang mulai menimbun BBM, masyarakat lain ikut melakukan hal yang sama. Inilah yang kemudian memicu antrean panjang di SPBU dan mengganggu distribusi,” jelasnya.

Nevi menambahkan bahwa panic buying justru dapat menciptakan kelangkaan buatan atau artificial scarcity. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu sistem distribusi energi nasional dan bahkan mendorong kenaikan harga di tingkat masyarakat.

Karena itu, Legislator asal Sumbar II ini mendorong pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik yang cepat, terbuka, dan berbasis data. Selain itu, stabilitas distribusi dari kilang ke depo hingga ke SPBU harus dijaga agar pasokan tetap lancar di seluruh wilayah.

“Pengawasan terhadap potensi penimbunan dan penyalahgunaan BBM juga harus diperketat, terutama dalam situasi yang rentan memicu spekulasi,” tegasnya.

Lebih jauh, Nevi menilai bahwa momentum ini harus menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk memperkuat cadangan energi nasional. Saat ini cadangan BBM Indonesia masih jauh di bawah banyak negara lain, seperti Jepang yang memiliki cadangan hingga sekitar 254 hari, Amerika Serikat sekitar 90–120 hari, serta Uni Eropa dan China yang rata-rata memiliki cadangan minimal 90 hari.

“Penguatan cadangan energi strategis harus menjadi agenda jangka panjang. Peningkatan kapasitas tangki penyimpanan serta pembangunan cadangan energi nasional merupakan langkah penting untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia di masa depan,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Nevi Zuairina Soroti Kesiapan BUMN Transportasi Hadapi Arus Mudik Lebaran 2026

Nevi Zuairina Soroti Kesiapan BUMN Transportasi Hadapi Arus Mudik Lebaran 2026

Bernama ID    Maret 06, 2026    Comment   

Bernama.id - Makassar l Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh sektor transportasi nasional dalam menghadapi arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026.

Hal tersebut disampaikan Nevi dalam rangkaian Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Makassar, Sulawesi Selatan, pada awal Maret 2026.

Menurut wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini, pergerakan masyarakat pada musim mudik tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 143,9 juta orang berdasarkan survei Kementerian Perhubungan. Jumlah tersebut menuntut kesiapan yang matang dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya BUMN yang bergerak di sektor transportasi darat, laut, dan udara.

“Momentum mudik adalah peristiwa mobilitas terbesar masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Karena itu, kesiapan armada, keselamatan perjalanan, serta kualitas pelayanan harus benar-benar dipastikan sejak jauh hari,” ujar Nevi.

Politisi perempuan Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Komisi VI DPR RI melakukan dialog dan pendalaman bersama sejumlah mitra kerja strategis, antara lain Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pengelola BUMN, PT DAM, PT PELNI, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Pelita Air, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney), PT IAS, PT Angkasa Pura, PT Pertamina, serta Perum Bulog.

Pertemuan tersebut membahas secara komprehensif kesiapan sektor transportasi, energi, dan pangan dalam menghadapi momentum Idul Fitri 2026 yang diperkirakan akan meningkatkan mobilitas masyarakat serta kebutuhan logistik secara signifikan.

Nevi menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting agar tidak terjadi penumpukan penumpang pada titik-titik tertentu yang berpotensi menjadi bottleneck transportasi nasional.

“Kita tidak hanya bicara jumlah armada, tetapi juga bagaimana sistem koordinasi antar moda berjalan dengan baik. Integrasi informasi jadwal, pengaturan arus penumpang, dan manajemen operasional harus dilakukan secara terpadu,” jelasnya.

Selain aspek operasional transportasi, Nevi juga menyoroti pentingnya menjaga kelancaran distribusi energi dan ketersediaan pangan selama periode Lebaran. Menurutnya, kesiapan pasokan BBM serta stabilitas stok bahan pokok menjadi faktor penting dalam menjaga kenyamanan masyarakat selama masa mudik dan libur Idul Fitri.

Legislator PKS yang dikenal aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat di sektor ekonomi dan pelayanan publik ini juga menilai pentingnya penguatan sistem pemantauan secara real-time selama periode puncak mudik melalui dashboard monitoring terpadu antar BUMN.

“Dengan sistem monitoring yang terintegrasi, setiap potensi kendala dapat segera diidentifikasi dan ditangani secara cepat. Ini penting untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan masyarakat,” tambahnya.

Nevi juga mengingatkan agar seluruh operator transportasi memastikan standar keselamatan sebelum armada dioperasikan, termasuk melalui pemeriksaan kelaikan operasional secara menyeluruh.

“Saya berharap sinergi antara pemerintah, BUMN, serta seluruh pemangku kepentingan dapat memastikan penyelenggaraan arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026 berjalan aman, tertib, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Rahmat Saleh Galakkan #BerbagiTakjil, Sasar Pedagang Takjil yang Minim Pembeli

Rahmat Saleh Galakkan #BerbagiTakjil, Sasar Pedagang Takjil yang Minim Pembeli

Bernama ID    Maret 05, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menggalakkan program sosial bertajuk #BerbagiTakjil melalui inisiatif Sumbar Cerdas selama bulan Ramadan 2026. 

Program ini telah dimulai sejak hari pertama puasa dan direncanakan berlangsung hingga akhir Ramadan dengan menyasar sejumlah daerah di Sumatera Barat.

Berbeda dengan kegiatan berbagi takjil pada umumnya, program ini dilakukan dengan cara membeli langsung dagangan para penjual takjil di pinggir jalan, terutama pedagang kecil yang terlihat sepi pembeli. 

Takjil yang dibeli kemudian dibagikan kembali kepada masyarakat menjelang waktu berbuka puasa.

Sejumlah daerah telah menjadi lokasi kegiatan tersebut, di antaranya Padang, Solok, Dharmasraya, dan Sijunjung. 

Program ini juga direncanakan akan terus berlanjut ke berbagai wilayah lain di Sumatera Barat selama Ramadan.

Rahmat mengatakan pendekatan tersebut sengaja dipilih agar kegiatan berbagi tidak hanya memberi manfaat kepada penerima takjil, tetapi juga membantu pelaku usaha kecil yang menggantungkan penghasilan dari penjualan makanan berbuka puasa.

“Selama Ramadan kita sering melihat kegiatan berbagi takjil di jalan. Itu tentu baik, tetapi kami mencoba pendekatan lain, yaitu membeli dagangan pedagang kecil, terutama yang terlihat belum banyak terjual,” kata Rahmat Saleh di Padang, Kamis (5/3/2026).

Ia menjelaskan, tim Sumbar Cerdas turun langsung ke lapangan untuk mencari pedagang secara acak di sejumlah titik keramaian. 

Menurutnya, cara ini dilakukan agar bantuan benar-benar menjangkau pedagang kecil yang membutuhkan.

Menurut Rahmat, Ramadan menjadi momen penting bagi banyak pelaku usaha mikro untuk meningkatkan pendapatan. 

Namun, tidak semua pedagang mendapatkan pembeli yang cukup karena tingginya persaingan penjualan takjil.

“Kita ingin kegiatan berbagi ini juga berdampak pada ekonomi masyarakat. Pedagang terbantu karena dagangannya dibeli, sementara masyarakat tetap bisa menikmati takjil untuk berbuka,” ujarnya.

Program #BerbagiTakjil akan terus dilakukan sepanjang Ramadan dengan melibatkan relawan dan jaringan komunitas di berbagai daerah. (TPHRS/ABE)

PJKIP Padang dan Dinas Sosial Kota Padang Kolaborasi Sukseskan Digitalisasi Bansos

PJKIP Padang dan Dinas Sosial Kota Padang Kolaborasi Sukseskan Digitalisasi Bansos

Bernama ID    Maret 03, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kota Padang untuk mendukung dan menyukseskan Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos). Dukungan tersebut difokuskan pada penguatan sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Komitmen itu disampaikan dalam audiensi PJKIP Padang dengan Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya, Selasa (3/3/2026). Dalam pertemuan tersebut ditegaskan bahwa Program Digitalisasi Bansos bertujuan meminimalkan ketidakakuratan data serta memastikan bantuan tepat sasaran.

Eri mengakui, selama ini masih terdapat keluhan masyarakat terkait penyaluran bansos yang dinilai belum tepat sasaran. Menurutnya, persoalan tersebut kerap dipicu oleh ketidaksinkronan dan validitas data.

Ia menjelaskan, Kota Padang menjadi satu dari 40 kabupaten/kota yang ditunjuk sebagai proyek percontohan Program Digitalisasi Bansos dari total 514 daerah di Indonesia. Kota Padang juga menjadi satu-satunya perwakilan dari Provinsi Sumatera Barat, dengan mereplikasi sistem yang sebelumnya diterapkan di Kabupaten Banyuwangi.

Dalam sistem baru ini, pemerintah menggunakan KTP elektronik dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai basis utama verifikasi data. Masyarakat didorong segera mengaktifkan IKD untuk mempermudah proses administrasi.

Aplikasi Perlinsos yang digunakan memiliki dua skema layanan, yakni pendaftaran mandiri melalui aplikasi bagi warga yang memiliki perangkat dan literasi digital memadai, serta pendaftaran melalui Perlinsos Agen bagi warga yang memiliki keterbatasan akses teknologi.

Ke depan, proses pengajuan hingga pencairan bansos dilakukan secara digital. Masyarakat dapat mendaftar secara mandiri melalui aplikasi tanpa pembatasan awal. Sistem selanjutnya akan melakukan verifikasi otomatis dengan mengintegrasikan data ke sejumlah instansi, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Samsat, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga LHKPN. Integrasi ini bertujuan mendeteksi kepemilikan aset maupun status pekerjaan sehingga potensi ketidaktepatan sasaran dapat dicegah sejak awal.

Program ini juga menyediakan masa sanggah selama satu bulan. Warga yang pengajuannya ditolak dapat mengetahui alasan penolakan secara transparan berdasarkan hasil verifikasi sistem.

Dalam penataan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), sistem telah menonaktifkan 22.283 penerima pada Desil 6–10 (kelompok mampu) dan mengalihkan kepada warga Desil 1–5 yang lebih membutuhkan.

Sementara itu, Sekretaris PJKIP Padang, Arif Budiman Effendi menegaskan kesiapan pihaknya mendukung sosialisasi program tersebut. Ia menyebut PJKIP Padang memiliki program Bakti untuk Negeri yang menyasar keluarga kurang mampu serta berbagai kegiatan sosial lainnya. 

PJKIP Padang juga berencana menghadirkan Kepala Dinas Sosial sebagai narasumber podcast guna memberikan edukasi langsung kepada masyarakat.

Penasehat PJKIP Padang Rommi Delfiano, menambahkan bahwa kehadiran PJKIP didasari semangat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. PJKIP telah terbentuk hingga tingkat provinsi. Ia menilai kolaborasi lintas institusi penting untuk memperkuat kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Wakil Sekretaris PJKIP Padang, Faiz, mengatakan jurnalis PJKIP kerap mengangkat isu human interest, terutama terkait persoalan kesehatan dan ekonomi masyarakat kurang mampu.

Ia optimistis kolaborasi dengan Dinas Sosial akan memperkuat peran media dalam mendukung implementasi digitalisasi bansos agar berjalan optimal dan tepat sasaran. (Faiz)

Semangat Berbagi Ramadan, Nevi Zuairina Salurkan Paket untuk Warga Pasaman Barat Melalui Ketua DPD PKS

Semangat Berbagi Ramadan, Nevi Zuairina Salurkan Paket untuk Warga Pasaman Barat Melalui Ketua DPD PKS

Bernama ID    Februari 25, 2026    Comment   

Bernama.id - Pasaman Barat l Semangat berbagi di bulan suci Ramadan kembali diwujudkan oleh Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Sumatera Barat II, Hj. Nevi Zuairina. 

Melalui Ketua DPD PKS Kabupaten Pasaman Barat, bantuan paket Ramadan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di sejumlah titik di Pasaman Barat.

Penyaluran dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah-rumah warga, menghadirkan suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Paket yang dibagikan berisi kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan bahan pangan lainnya yang diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan selama Ramadan.

Dalam keterangannya, Nevi Zuairina menyampaikan bahwa Ramadan adalah momentum untuk memperkuat kepedulian sosial dan menghadirkan kebahagiaan bagi sesama. 

Politisi PKS itu menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bagian dari komitmen untuk terus membersamai masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan perhatian lebih.

“Ramadan adalah bulan berbagi dan bulan menguatkan solidaritas. Kami ingin memastikan bahwa kehadiran kami benar-benar dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya dalam bentuk kebijakan di pusat, tetapi juga dalam aksi nyata di tengah-tengah warga,” ujar Nevi.

Ketua DPD PKS Pasaman Barat yang mewakili penyaluran bantuan tersebut menyampaikan bahwa amanah dari Hj. Nevi Zuairina adalah agar bantuan diberikan secara tepat sasaran dan penuh empati. Ia juga menyebutkan bahwa interaksi langsung dengan warga menjadi momen berharga untuk mendengar kondisi dan harapan mereka.

Salah seorang penerima manfaat mengungkapkan rasa syukur atas perhatian yang diberikan. Baginya, bantuan tersebut sangat berarti dalam membantu kebutuhan keluarga menjelang dan selama Ramadan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program sosial Ramadan yang rutin dilakukan setiap tahun oleh Nevi Zuairina di wilayah Sumatera Barat II. 

"Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, diharapkan Ramadan tahun ini menjadi bulan yang membawa keberkahan, mempererat silaturahmi, dan menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat Pasaman Barat," tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Nevi Zuairina: Rencana Impor Mobil Operasional Koperasi Merah Putih Harus Lindungi Industri Nasional

Nevi Zuairina: Rencana Impor Mobil Operasional Koperasi Merah Putih Harus Lindungi Industri Nasional

Bernama ID    Februari 23, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan bahwa rencana pemerintah melalui PT Agrinas untuk mengimpor mobil operasional bagi Koperasi Merah Putih perlu ditelaah secara cermat dan hati-hati. 

Menurutnya, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kondisi industri otomotif nasional yang saat ini memiliki kapasitas produksi signifikan, baik untuk kendaraan penumpang maupun kendaraan niaga ringan.

Nevi menyampaikan bahwa sepanjang kebutuhan dan spesifikasi teknis kendaraan yang dimaksud tersedia di dalam negeri, maka industri nasional harus menjadi pilihan utama. 

Politisi PKS ini menilai, berbagai pabrikan otomotif yang beroperasi di Indonesia telah memiliki fasilitas manufaktur dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan produksi nasional semakin kompetitif dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.

“Prinsip dasarnya adalah kebutuhan nasional harus diutamakan dipenuhi oleh industri dalam negeri sepanjang kapasitas dan spesifikasinya tersedia,” ujar Nevi. 

Legislator Sumbar II ini  menambahkan bahwa sebelum kebijakan impor diputuskan, pemerintah perlu memastikan secara objektif apakah jenis kendaraan yang dibutuhkan benar-benar belum tersedia di dalam negeri, apakah volume produksi nasional tidak mencukupi, serta apakah harga dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan koperasi memang tidak dapat dipenuhi oleh produsen lokal.

Ketua Poksi VI FPKS tersebut juga mengingatkan bahwa kebijakan impor kendaraan memiliki implikasi luas terhadap industri otomotif nasional, tenaga kerja, serta rantai pasok dalam negeri. 

Menurutnya, dengan mengutamakan produk dalam negeri, pemerintah tidak hanya mendukung industri manufaktur, tetapi juga memperkuat multiplier effect terhadap UMKM, industri komponen, dan penciptaan lapangan kerja.

Nevi menekankan bahwa kebijakan ekonomi yang berpihak pada koperasi harus berjalan seiring dengan perlindungan dan penguatan industri nasional. Sinergi antara koperasi dan industri dalam negeri justru akan menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan berdaulat.

Ia pun menegaskan bahwa setiap rencana impor wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang menegaskan bahwa kegiatan impor harus melindungi kepentingan nasional. 

“Rencana ini harus dikaji secara komprehensif agar sejalan dengan prinsip perlindungan industri nasional,” pungkas Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)