Nevi Zuairina Dorong Penguatan Koperasi Perempuan melalui INKOSSUMA: Pilar Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh

Nevi Zuairina Dorong Penguatan Koperasi Perempuan melalui INKOSSUMA: Pilar Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh

Bernama ID    April 27, 2026    Comment   

Bernama.id - Semarang l Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan dukungan penguatan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan, khususnya yang digerakkan oleh perempuan. 

Hal ini disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi Koperasi Salimah Nasional (SILATKOS) sekaligus Rapat Anggota Tahunan (RAT) INKOSSUMA Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan secara offline di Semarang,  namun Nevi hadir secara online dalam penyampaian sambutannya.

Polotisi PKS ini  menyampaikan apresiasi atas konsistensi INKOSSUMA dalam menyelenggarakan RAT tepat waktu sebagai wujud tata kelola koperasi yang sehat, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, RAT merupakan forum tertinggi dalam koperasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

“Penyelenggaraan RAT ini menjadi bukti bahwa INKOSSUMA dikelola secara profesional dan memiliki komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip koperasi. Ini penting untuk menjaga kepercayaan anggota sekaligus memperkuat peran koperasi di tengah tantangan ekonomi global,” ujar Nevi.

Sebagai mitra kerja Kementerian Koperasi dan UKM, Nevi menegaskan bahwa DPR RI terus mendorong peningkatan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang ditargetkan mencapai 5,5 persen pada tahun 2026. Ia menilai INKOSSUMA memiliki posisi strategis sebagai koperasi sekunder yang tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dalam pemberdayaan perempuan.

“Koperasi perempuan terbukti lebih tangguh dan memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Maka memperkuat INKOSSUMA berarti memperkuat ekonomi keluarga sekaligus fondasi ekonomi nasional,” tegas Legislator Sumbar II ini.

Dalam kesempatan tersebut, Nevi juga menyoroti pentingnya transformasi digital bagi koperasi di era modern. Ia mendorong INKOSSUMA untuk mengadopsi sistem digital dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan anggota agar lebih efisien dan terintegrasi secara nasional.

“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Dengan sistem yang terintegrasi, koperasi akan lebih mudah berkembang dan mampu menjawab kebutuhan zaman,” jelas Nevi.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Komisi VI DPR RI tengah mengawal pembahasan RUU Perkoperasian yang diarahkan pada modernisasi koperasi, termasuk penguatan pengawasan, perluasan akses pembiayaan, serta dukungan terhadap digitalisasi.

Menutup pernyataannya, Nevi berharap forum RAT INKOSSUMA tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga momentum merumuskan strategi ke depan yang adaptif dan inovatif.

“Koperasi harus terus bertransformasi agar mampu menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis. Saya yakin INKOSSUMA dapat menjadi contoh koperasi perempuan yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” pungkas Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Nevi Zuairina Ajak Pemerintah Perkuat RUU Perkoperasian demi Ekonomi Rakyat yang Berdaya Saing

Nevi Zuairina Ajak Pemerintah Perkuat RUU Perkoperasian demi Ekonomi Rakyat yang Berdaya Saing

Bernama ID    April 27, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat kerangka regulasi melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sebagai upaya mendorong transformasi koperasi di Indonesia.

Menurut Nevi, inisiatif pemerintah untuk memperbarui regulasi koperasi merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, sekaligus memperkuat posisi koperasi sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional. 

Politisi PKS ini  menilai, pembaruan regulasi ini penting agar koperasi mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai gerakan ekonomi berbasis anggota.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang terus mendorong pembaruan regulasi koperasi agar lebih adaptif, modern, dan mampu menjawab tantangan global. Ini adalah momentum penting untuk memperkuat koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat,” ujar Nevi dalam keterangannya di Jakarta.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menegaskan bahwa penguatan koperasi harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga melalui peningkatan akses pembiayaan, digitalisasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, koperasi dapat tumbuh lebih profesional dan berdaya saing tinggi.

Nevi juga menilai bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmen dalam menjaga keseimbangan antara modernisasi koperasi dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. 

Menurut aleg perempuan PKS ini, perlindungan pelaku usaha kecil  ini penting agar transformasi yang dilakukan tetap inklusif dan tidak meninggalkan koperasi skala kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi di daerah.

“Kita ingin koperasi naik kelas, tetapi tetap berakar pada nilai gotong royong dan keadilan. Pemerintah sudah berada di jalur yang tepat dengan mendorong transformasi yang inklusif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nevi mendorong agar proses pembahasan RUU Perkoperasian terus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku koperasi di daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar implementatif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Ia berharap sinergi antara pemerintah dan DPR RI dalam pembahasan RUU ini dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya memperkuat struktur koperasi, tetapi juga mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan, kita optimistis koperasi Indonesia akan semakin maju, tangguh, dan menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Insiden KRL Bekasi, Rahmat Saleh Minta Evaluasi Menyeluruh Bukan Saling Menyalahkan

Insiden KRL Bekasi, Rahmat Saleh Minta Evaluasi Menyeluruh Bukan Saling Menyalahkan

Bernama ID    April 27, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh pasca kecelakaan kereta yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di kawasan Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4/2026) malam.

Ia menilai langkah utama saat ini adalah memastikan proses investigasi berjalan objektif serta memperbaiki sistem keselamatan transportasi berbasis rel.

Menurut Rahmat, fokus utama pascakejadian tidak seharusnya diarahkan pada saling menyalahkan antar-pihak, melainkan mencari akar persoalan agar insiden serupa tidak kembali terulang.

“Jangan saling menyalahkan. Saat ini yang paling penting bagaimana langkah-langkah evaluasi dilakukan secara menyeluruh, sehingga keselamatan masyarakat benar-benar menjadi prioritas,” kata Rahmat Saleh di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Ia menilai kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka tersebut menjadi pengingat bahwa sistem transportasi massal harus terus diawasi dan diperbarui, terutama pada aspek teknologi pengamanan perjalanan kereta.

Berdasarkan laporan awal, insiden di Bekasi Timur masih dalam proses penyelidikan oleh aparat serta otoritas terkait.

Rahmat juga menyoroti pentingnya pemeriksaan terhadap sistem sensor dan perangkat keselamatan milik operator kereta api. Ia meminta seluruh perangkat pendukung operasional diperiksa secara detail, mulai dari sistem deteksi, sinyal, komunikasi, hingga prosedur tanggap darurat.

“Evaluasi terhadap sensor KAI dan seluruh sistem pengamanan harus dilakukan serius. Teknologi keselamatan tidak boleh dianggap sekadar pelengkap, karena menyangkut nyawa penumpang,” ujar legislator asal Sumatera Barat tersebut.

Selain itu, Rahmat menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dunia dan berharap para penumpang yang mengalami luka dapat segera pulih. 

Menurut dia, pendampingan terhadap korban harus menjadi bagian penting dalam penanganan pascakejadian.

Rahmat menambahkan, kebutuhan masyarakat terhadap moda transportasi kereta terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Karena itu, peningkatan layanan harus dibarengi dengan standar keamanan yang lebih ketat, terutama di jalur padat penumpang seperti kawasan penyangga Jakarta.

“Transportasi publik adalah urat nadi aktivitas masyarakat. Kepercayaan publik hanya bisa dijaga jika keselamatan menjadi prioritas utama,” katanya.

Ia berharap hasil investigasi nantinya dibuka secara transparan kepada publik sekaligus menjadi dasar pembenahan nyata. 

“Kita berharap hasil investigasi dibuka secara transparan, agar kita tahu bersama langkah-langkah yang harus disiapkan segera,” pungkasnya. (TPHRS/ABE)

Nevi Zuairina Dukung Kebijakan Pemerintah Terkait BBM Untuk Jaga Stabilitas Harga dan Daya Beli Masyarakat

Nevi Zuairina Dukung Kebijakan Pemerintah Terkait BBM Untuk Jaga Stabilitas Harga dan Daya Beli Masyarakat

Bernama ID    April 24, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menyampaikan pendapatnya terhadap langkah pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan elpiji 12 kg, sebagai bagian dari kebijakan menjaga keberlanjutan fiskal dan ketahanan energi nasional di tengah tekanan global.

Nevi menilai, kebijakan ini merupakan langkah berat yang  diambil pemerintah, mengingat kondisi geopolitik dunia yang berdampak langsung pada harga energi internasional. 

Politisi PKS ini  menjelaskan bahwa Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor LPG, sehingga sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global.

“Pemerintah sudah mengambil langkah yang penuh perhitungan  dengan tetap menjaga subsidi untuk masyarakat kecil, sementara penyesuaian dilakukan pada kelompok yang mampu. Ini bentuk kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Nevi.

Meski demikian, Legislator asal Sumatera Barat II ini mengingatkan pentingnya langkah lanjutan agar kebijakan ini tidak berdampak pada daya beli masyarakat. 

Ia mendorong pemerintah untuk terus memantau harga kebutuhan pokok melalui operasi pasar, memastikan distribusi berjalan lancar, serta menjaga ketersediaan stok pangan, khususnya melalui peran Bulog.

Menurut Nevi, pemerintah juga perlu mengantisipasi dampak tidak langsung, terutama pada sektor transportasi dan logistik yang berpotensi memicu kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini penting untuk melindungi pelaku UMKM agar tidak terbebani secara berlebihan.

“Pemerintah perlu memastikan tidak terjadi efek berantai yang membebani masyarakat, termasuk potensi penurunan kualitas dan kuantitas produk atau shrinkflation,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anggota FPKS ini menekankan pentingnya menjaga stabilitas psikologis pasar. Ia mengingatkan agar tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat yang dapat memicu panic buying dan inflasi semu.

“Komunikasi publik yang baik menjadi kunci. Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas dan menenangkan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.

Nevi menegaskan, keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh tiga hal utama, yaitu pengawasan yang kuat, stabilitas harga pangan, dan komunikasi publik yang efektif. 

"Saya sangat berharap pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara kebijakan energi dan perlindungan daya beli masyarakat," tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol Peringati HUT ke-80 Persit Kartika Chandra Kirana

Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol Peringati HUT ke-80 Persit Kartika Chandra Kirana

Bernama ID    April 23, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang, 23 April 2026 l Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Persit Kartika Chandra Kirana dengan menggelar rangkaian kegiatan yang berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan di Gedung Sapta Marga Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol.

Peringatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran Persit sebagai organisasi istri prajurit TNI AD dalam mendukung tugas suami serta berkontribusi bagi masyarakat.

Acara peringatan tersebut dihadiri oleh Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arief Gajah Mada, S.E., M.M., beserta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah XX/Tuanku Imam Bonjol, Ibu Anggi Arief Gajah Mada, serta para pejabat utama Kodam, serta anggota Persit dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Persit selama ini dalam mendukung tugas-tugas TNI AD. Ia menekankan bahwa Persit tidak hanya berperan sebagai pendamping prajurit, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan keluarga dan masyarakat.

“Di usia ke-80 ini, Persit Kartika Chandra Kirana diharapkan semakin solid, modern, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati diri sebagai organisasi yang berlandaskan nilai-nilai kebersamaan dan pengabdian,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah XX/Tuanku Imam Bonjol, Ibu Anggi Arief Gajah Mada, menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-80 ini menjadi refleksi untuk terus meningkatkan kualitas diri, mempererat solidaritas, serta memperluas kontribusi sosial di tengah masyarakat.

Rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-80 Persit Kartika Chandra Kirana di Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol meliputi bakti sosial, anjangsana, lomba-lomba, serta kegiatan kesehatan yang melibatkan anggota Persit dan masyarakat sekitar.

Dengan semangat kebersamaan dan pengabdian, Persit Kartika Chandra Kirana diharapkan terus menjadi pilar penting dalam mendukung tugas TNI AD serta memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan negara. (Rel)

Nevi Zuairina Dukung Rekrutmen 30 Ribu Tenaga Kopdes Merah Putih, Dorong Jadi Motor Ekonomi Desa Berkelanjutan

Nevi Zuairina Dukung Rekrutmen 30 Ribu Tenaga Kopdes Merah Putih, Dorong Jadi Motor Ekonomi Desa Berkelanjutan

Bernama ID    April 22, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyampaikan dukungannya terhadap program pemerintah dalam pembukaan 30.000 lowongan kerja melalui rekrutmen manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang saat ini tengah berlangsung di seluruh Indonesia.

Program ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekonomi desa sekaligus membuka peluang kerja bagi generasi muda terdidik. Berdasarkan informasi resmi, rekrutmen tahap awal telah dibuka sejak pertengahan April 2026 dan ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi untuk mengisi posisi manajerial di Kopdes Merah Putih di berbagai wilayah. 

Nevi menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang lebih modern, produktif, dan berdaya saing.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang menghadirkan 30.000 peluang kerja ini. Ini bukan sekadar rekrutmen tenaga kerja, tetapi investasi besar dalam membangun kepemimpinan ekonomi di desa-desa Indonesia,” ujar Nevi.

Namun demikian, Nevi mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola dan kesiapan sumber daya manusia yang direkrut. 

Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa para manajer Kopdes memiliki kapasitas kewirausahaan, kemampuan manajerial, serta integritas yang kuat dalam mengelola koperasi sebagai entitas bisnis rakyat.

“Manajer Kopdes harus mampu menjadi penggerak ekonomi lokal. Mereka tidak hanya mengelola administrasi, tetapi harus punya visi bisnis, mampu membangun jaringan, dan menghidupkan potensi desa,” tegasnya.

Lebih lanjut, legislator asal Sumatera Barat II ini juga mendorong pemerintah untuk memastikan adanya sistem pelatihan, pendampingan, serta pengawasan yang berkelanjutan. Hal ini penting agar Kopdes Merah Putih tidak hanya menjadi program jangka pendek, tetapi benar-benar berkembang menjadi pusat distribusi, produksi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Nevi juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi serta operasional Kopdes, agar kepercayaan publik terhadap program ini dapat terjaga.

“Kita ingin Kopdes Merah Putih menjadi simbol kebangkitan ekonomi desa yang inklusif dan berkeadilan. Karena itu, tata kelola yang baik adalah kunci utama keberhasilan,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Strategi Rahmat Saleh Hapus Ketergantungan Impor Bawang Putih

Strategi Rahmat Saleh Hapus Ketergantungan Impor Bawang Putih

Bernama ID    April 21, 2026    Comment   

Bernama.id - Malang l Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menekankan pentingnya penguatan sektor hulu sebagai kunci utama mencapai target swasembada bawang putih nasional pada tahun 2029. 

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (21/4/2026).

Berdasarkan data tahun 2025, produksi bawang putih nasional tercatat sebanyak 356.442,92 kuintal atau setara 356.000 ton. 

Angka ini dinilai masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan besarnya volume impor. 

Rahmat Saleh mengungkapkan ketergantungan Indonesia terhadap bawang putih luar negeri masih berada di level yang sangat tinggi.

"Sekarang kita masih impor 90%, baru 10% kita mandiri. Kita berharap tahun 2029, sesuai arahan Presiden Prabowo, kita bisa swasembada bawang putih. Salah satu titik pentingnya ada di sektor hulu, yaitu bibit," ujar Rahmat Saleh dalam kunjungan tersebut.

Dia menjelaskan, kemampuan petani dalam negeri saat ini hanya mampu menghasilkan sekitar 4.000 ton bawang putih per tahun, padahal kebutuhan nasional mencapai 700.000 ton per tahun. 

Kondisi ini membuat Kementerian Pertanian didorong untuk segera mempercepat penyediaan serta penyaluran bibit berkualitas agar produksi lokal dapat meningkat secara signifikan.

Dalam pertemuan dengan pemerintah desa dan kelompok tani di Malang, Komisi IV juga menerima berbagai keluhan terkait ketersediaan pupuk, ketiadaan alat pertanian yang memadai, hingga ketidakpastian harga saat masa panen tiba. 

Menanggapi hal itu, Rahmat memberikan catatan kritis mengenai realisasi subsidi yang masih minim.

"Dari target pengembangan lahan seluas 100.000 hektar secara nasional, baru sekitar 2.500 hektar yang bisa kita subsidi bibitnya," ungkapnya.

Rahmat secara khusus meminta Kabupaten Malang untuk menjadi salah satu daerah penyokong utama dalam menyuplai kebutuhan bibit nasional. 

Dia menegaskan, Komisi IV bersama Kementerian Pertanian berkomitmen melakukan langkah nyata melalui strategi ekstensifikasi dan intensifikasi lahan.

"Kami berkomitmen untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan serta pemberian stimulan bibit untuk memastikan target swasembada 2029 tercapai," pungkasnya. (TPHRS/ABE)