Nevi Zuairina Soroti Kinerja SIG: Transformasi Bisnis dan Intervensi Kebijakan Jadi Kunci Keluar dari Tekanan Industri

Nevi Zuairina Soroti Kinerja SIG: Transformasi Bisnis dan Intervensi Kebijakan Jadi Kunci Keluar dari Tekanan Industri

Bernama ID    April 08, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, memberi perhatian kondisi kinerja PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) yang masih menghadapi tekanan serius di tengah struktur industri semen nasional yang mengalami overcapacity dan perang harga.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama SIG yang membahas evaluasi kinerja tahun 2025 dan roadmap pengembangan usaha tahun 2026. 

Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa kinerja SIG sepanjang 2025 menunjukkan tekanan signifikan pada profitabilitas. Pendapatan tercatat sekitar Rp37,8 triliun atau turun 2,6% secara tahunan, sementara laba bersih anjlok tajam hingga hanya Rp191 miliar. 

Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan harga jual dan tingginya beban biaya, terutama energi, yang mencapai sekitar 54% dari struktur biaya produksi. 

“Masalah utama SIG saat ini bukan semata pada penjualan, tetapi pada struktur industri yang mengalami oversupply dengan tingkat utilisasi hanya sekitar 54%. Ini menciptakan perang harga yang terus menekan margin perusahaan,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumbar II ini menekankan bahwa model bisnis lama berbasis penjualan semen sebagai komoditas tidak lagi relevan. Transformasi menuju perusahaan solusi bahan bangunan (building material ecosystem) menjadi kebutuhan mendesak, bukan pilihan. Transformasi ini harus mencakup penguatan produk turunan seperti mortar, readymix, dan solusi konstruksi terintegrasi.

Selain itu, Nevi melihat peluang besar dari program pembangunan 3 juta rumah yang berpotensi meningkatkan permintaan hingga 9 juta ton semen. Ia mendorong SIG tidak hanya menjadi pemasok, tetapi menjadi pemain utama melalui skema bundling produk dan integrasi ekosistem konstruksi nasional. 

Dalam konteks global, ia juga mengingatkan risiko geopolitik yang berdampak pada volatilitas energi dan logistik. Oleh karena itu, percepatan penggunaan energi alternatif seperti biomassa dan RDF, serta strategi hedging energi menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas biaya produksi.

Komisi VI DPR RI juga mendorong SIG memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan peran sebagai market stabilizer industri, serta mempercepat roadmap transformasi bisnis agar tidak terjebak dalam industri dengan margin rendah secara permanen. 

“Tanpa transformasi yang cepat dan intervensi kebijakan yang tepat, SIG berisiko menjadi perusahaan besar namun tidak memberikan nilai tambah optimal bagi negara,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Rahmat Saleh Tegaskan Nelayan Sejahtera Kunci Kedaulatan Indonesia

Rahmat Saleh Tegaskan Nelayan Sejahtera Kunci Kedaulatan Indonesia

Bernama ID    April 06, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Peringatan Hari Nelayan Nasional setaip 6 April dimaknai sebagai momentum refleksi terhadap nasib jutaan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup di laut. 

Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan peringatan ini harus diikuti dengan langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Menurutnya, nelayan bukan hanya pelaku ekonomi, tetapi juga bagian penting dalam menjaga kedaulatan pangan dan maritim Indonesia.

“Hari Nelayan Nasional bukan sekadar peringatan. Ini adalah pengingat bahwa ada jutaan saudara kita yang menggantungkan hidup pada laut, dengan segala risiko yang tak pernah kecil,” ujarnya di Padang, Senin (6/4/2026).

Dia menegaskan, perannya di Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, kelautan, dan perikanan menjadi jalur strategis untuk memperjuangkan kebutuhan nelayan, baik melalui kebijakan maupun program bantuan langsung.

Rahmat menyebut, sejak berada di Komisi IV sudah berbagai aspirasi masyarakat pesisir diperjuangkan, seperti bantuan alat tangkap dan mesin tempel bagi nelayan. 

Bantuan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi saat melaut.

“Bantuan seperti mesin tempel ini bukan sekadar simbolis. Ini bagian dari upaya meningkatkan kapasitas produksi nelayan agar mereka lebih mandiri dan sejahtera,” kata Rahmat.

Dia menegaskan bantuan tersebut merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang diperjuangkan di tingkat pusat, sehingga harus tepat sasaran dan berdampak nyata. 

Rahmat juga mengingatkan program bantuan harus disertai pengawasan agar tidak berhenti pada distribusi semata, tetapi benar-benar meningkatkan kesejahteraan.

Selain itu, Rahmat menekankan kesejahteraan nelayan memiliki kaitan langsung dengan kedaulatan negara. 

Dia menyebut, jika nelayan kuat, maka pengelolaan sumber daya laut akan lebih optimal.

“Nelayan sejahtera, Indonesia berdaulat. Itu prinsip yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak dan berkelanjutan,” tegasnya.

Rahmat mendorong agar ke depan, program pemberdayaan nelayan tidak hanya berhenti pada bantuan alat, tetapi juga mencakup pelatihan, akses permodalan, serta perlindungan terhadap wilayah tangkap dari praktik ilegal.

Peringatan Hari Nelayan Nasional, menurutnya, harus menjadi titik evaluasi bersama agar negara benar-benar hadir bagi nelayan sebagai garda terdepan sektor maritim Indonesia. (TPHRS/ABE)

Nevi Zuairina: Dampak Konflik Global Tekan Industri Plastik Nasional, Pemerintah Perlu Segera Cari Solusi Alternatif

Nevi Zuairina: Dampak Konflik Global Tekan Industri Plastik Nasional, Pemerintah Perlu Segera Cari Solusi Alternatif

Bernama ID    April 06, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyoroti dampak serius konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terhadap industri plastik nasional. 

Menurutnya, ketergantungan tinggi Indonesia terhadap impor bahan baku plastik menjadikan sektor ini sangat rentan terhadap gejolak global.

Nevi menjelaskan bahwa hingga saat ini Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan bahan baku plastik secara mandiri, terutama untuk komponen penting seperti resin dan nafta. Keterbatasan kapasitas industri petrokimia dalam negeri menyebabkan sebagian besar kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui impor, khususnya dari kawasan Timur Tengah.

“Ketika kawasan Timur Tengah mengalami konflik, pasokan nafta langsung terganggu. Padahal sekitar 60 hingga 70 persen bahan baku plastik Indonesia berasal dari wilayah tersebut. Akibatnya, harga resin dan produk plastik melonjak tajam, bahkan mencapai kenaikan hingga 30 sampai 50 persen, dan untuk jenis tertentu bisa menyentuh 70 persen,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumber ini juga menambahkan, lonjakan harga bahan baku ini mulai menekan berbagai sektor industri hilir seperti kemasan, makanan dan minuman, serta otomotif. Kenaikan biaya produksi tidak hanya menggerus margin pelaku usaha, tetapi juga berpotensi berdampak pada harga barang konsumsi masyarakat.

Menurut Nevi, kondisi ini juga harus dilihat sebagai momentum untuk melakukan transformasi industri. Ia mendorong pemerintah untuk mulai mengurangi ketergantungan terhadap plastik berbasis fosil dan beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan, termasuk optimalisasi penggunaan bahan daur ulang.

“Dalam jangka pendek, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan perlu segera mencari alternatif sumber bahan baku dari negara lain seperti kawasan Afrika dan India, agar rantai pasok tetap terjaga,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nevi menekankan pentingnya langkah strategis jangka panjang melalui penguatan industri petrokimia nasional. Pembangunan kilang dan pabrik resin dalam negeri dinilai menjadi kunci untuk menciptakan kemandirian industri.

Selain itu, Politisi PKS ini  juga mendorong pemerintah untuk menghadirkan kebijakan stabilisasi harga melalui insentif fiskal, subsidi terbatas, serta penyesuaian bea impor bahan baku.

“Jangan sampai kita mengulang kesalahan seperti yang terjadi pada industri tekstil. Negara harus hadir menyelamatkan industri plastik nasional sebelum dampaknya semakin luas,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Nevi Zuairina Dorong Penguatan Hilirisasi dan Ketahanan Industri Tambang Nasional di Tengah Tekanan Global

Nevi Zuairina Dorong Penguatan Hilirisasi dan Ketahanan Industri Tambang Nasional di Tengah Tekanan Global

Bernama ID    April 05, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan pentingnya penguatan hilirisasi industri pertambangan nasional sebagai kunci menjaga ketahanan ekonomi di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu.

Hal tersebut disampaikan Nevi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk, yang membahas evaluasi kinerja korporasi serta roadmap pengembangan usaha ke depan .

Menurut Nevi, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok global industri logam, khususnya aluminium dan mineral strategis lainnya. Namun, peluang tersebut harus diiringi dengan strategi yang matang, terutama dalam mengurangi ketergantungan impor bahan baku seperti alumina serta memperkuat integrasi industri dari hulu hingga hilir.

“Penguatan hilirisasi tidak cukup hanya dengan ekspansi produksi, tetapi harus didukung oleh ketahanan energi, efisiensi biaya, serta mitigasi risiko geopolitik yang komprehensif,” ujarnya.

Politisi PKS ini juga menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sebagai fondasi dalam menjaga keberlanjutan kinerja BUMN tambang. Transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko menjadi faktor kunci agar investasi besar di sektor ini tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi negara dan masyarakat.

Selain itu, ia menekankan perlunya strategi mitigasi terhadap volatilitas harga energi dan logistik global yang berdampak langsung pada biaya produksi industri aluminium dan mineral. Dalam konteks ini, sinergi antar BUMN, khususnya dalam penyediaan energi yang stabil dan kompetitif, menjadi sangat krusial.

Nevi juga mendorong optimalisasi cadangan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa eksploitasi yang tidak terencana dapat mengancam ketahanan sumber daya nasional dalam jangka panjang, sehingga diperlukan keseimbangan antara ekspansi industri dan konservasi.

Di sisi lain, Legislator asal Sumatera Barat II ini menyoroti pentingnya pemberantasan aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini merugikan negara dan mengganggu stabilitas pasar. Penguatan pengawasan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) serta kemitraan dengan masyarakat menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekosistem pertambangan yang sehat.

“Momentum harga komoditas global harus dimanfaatkan secara bijak, bukan untuk ekspansi jangka pendek semata, tetapi untuk memperkuat fondasi industri nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Nevi Zuairina Dorong Transformasi ID FOOD : Perkuat Produksi Dalam Negeri, Distribusi Nasional, dan Dukungan ke Koperasi Desa

Nevi Zuairina Dorong Transformasi ID FOOD : Perkuat Produksi Dalam Negeri, Distribusi Nasional, dan Dukungan ke Koperasi Desa

Bernama ID    April 03, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya transformasi menyeluruh pada Holding BUMN Pangan, ID FOOD (PT Rajawali Nusantara Indonesia/Persero), agar mampu menjalankan mandat sebagai penguat ketahanan pangan nasional secara efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada ekonomi rakyat.

Hal tersebut disampaikan Nevi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT RNI/ID FOOD beserta seluruh subholding pada Senin, 30 Maret 2026 di Gedung Nusantara I. Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja korporasi tahun 2025 serta roadmap pengembangan usaha tahun 2026 .

Menurut Nevi, Komisi VI DPR RI pada prinsipnya mengapresiasi capaian kinerja ID FOOD, namun menekankan perlunya langkah konkret untuk memperkuat peran strategis perusahaan dalam ekosistem pangan nasional.

“Transformasi bisnis ID FOOD harus diarahkan untuk memperkuat produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan, dengan tetap menjaga keberlanjutan usaha,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini juga menyoroti pentingnya penguatan dukungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari distribusi pangan nasional.

“ID FOOD perlu memberikan dukungan operasional yang terstruktur dan berkelanjutan kepada koperasi desa, mulai dari rantai pasok, logistik, hingga peningkatan kapasitas usaha masyarakat,” tambahnya.

Nevi menegaskan bahwa penguatan sistem distribusi dan logistik menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga pangan. Ia mendorong optimalisasi infrastruktur seperti pergudangan, armada distribusi, serta pengembangan sistem cold chain guna menekan food loss dan disparitas harga antarwilayah.

“Distribusi pangan harus merata hingga ke pelosok, dengan sistem logistik yang modern dan efisien agar ketersediaan pangan terjamin di seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.

Selain itu, Nevi juga menekankan pentingnya kemitraan yang lebih kuat antara ID FOOD dengan petani dan pelaku usaha lokal, sehingga ekosistem pangan nasional tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.

Dalam aspek tata kelola, ia mengingatkan perlunya penyusunan roadmap hilirisasi pangan yang realistis, berbasis kelayakan ekonomi, serta didukung oleh transparansi perhitungan finansial.

Lebih lanjut, Nevi menyampaikan bahwa Komisi VI DPR RI juga mendukung adanya skema pendanaan yang lebih kuat bagi ID FOOD, termasuk melalui subsidi bunga maupun penguatan permodalan, agar perusahaan mampu menjalankan mandat penugasan pemerintah secara optimal.

“ID FOOD harus menjadi stabilisator harga pangan yang efektif, dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur, khususnya dalam pengendalian inflasi dan stabilitas harga komoditas strategis,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Pelantikan JPS 2025 – 2028, Ini Susunan Lengkap Pengurusnya

Pelantikan JPS 2025 – 2028, Ini Susunan Lengkap Pengurusnya

Bernama ID    April 02, 2026    Comment   

Bernama.id - PADANG l Jaringan Pemred Sumbar (JPS) resmi melantik susunan pengurus baru untuk masa bakti 2025-2028 dalam sebuah acara yang digelar di Suasso Restorant di Kawasan Gor H. Agus Salim Padang, Kamis (2/4/2026). Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan Medal of Honor bertajuk Bakti untuk Negeri. 

Dalam pelantikan tersebut, Adrian Tuswandi kembali dipercaya memimpin organisasi sebagai Ketua Umum JPS. Terpilihnya Adrian menandai kelanjutan kepemimpinannya setelah sebelumnya menjabat pada periode 2023–2025.

Pelantikan pengurus dilakukan langsung oleh Dewan Pembina JPS, H. Leonardy Harmainy. Dalam kesempatan itu, Leonardy menegaskan pentingnya peran strategis para pemimpin redaksi dalam menjaga kualitas informasi dan kontribusi media terhadap pembangunan daerah.

“JPS diharapkan terus menjadi wadah profesional yang mampu memperkuat peran media dalam pembangunan serta menjaga independensi dan integritas jurnalistik,” ujarnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pembina JPS, Susunan Pengurus Periode 2025–2028 terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasihat, serta Dewan Pengurus dan sejumlah bidang strategis.

Di jajaran Dewan Pengurus, selain Adrian Tuswandi sebagai Ketua Umum, terdapat Ikhwan sebagai Ketua Harian, Almudazir sebagai Wakil Ketua I, Zondra Volta sebagai Wakil Ketua II, serta Gilang Guardiola Gusvero sebagai Sekretaris, Wakil Sekretaris diisi Fardianto dan Bendahara dijabat Mona Sisca.

Sementara itu, sejumlah bidang juga dibentuk untuk memperkuat program kerja organisasi, di antaranya Bidang Advokasi dan Kode Etik Wartawan, Bidang Peningkatan Kapasitas Anggota, Bidang Sosial Masyarakat, serta Bidang Kemitraan dan Usaha.

Selain pelantikan, acara juga diisi dengan penyerahan Medal of Honor kepada sejumlah tokoh sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka terhadap pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan kepengurusan baru ini, JPS diharapkan semakin solid dalam menjalankan perannya sebagai organisasi profesi yang menaungi para pemimpin redaksi di Sumbar, sekaligus menjadi mitra strategis dalam pembangunan daerah. (*)

JPS Ungkap Alasan Beri Medal of Honor kepada Rahmat Saleh

JPS Ungkap Alasan Beri Medal of Honor kepada Rahmat Saleh

Bernama ID    April 02, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Rahmat Saleh menerima Medal of Honor dari Jaringan Pemred Sumbar (JPS) pada Kamis malam (2/4/2026), usai pelantikan pengurus JPS periode 2025 –2028 yang telah dikukuhkan pada hari yang sama.

Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di sebuah kedai kopi di kawasan Jalan Pontianak Nomor 1, Padang.

Dalam kesempatan itu, Rahmat mengaku sebenarnya telah berencana hadir saat prosesi pelantikan pada pagi hari. Namun, perubahan jadwal penerbangan membuatnya baru tiba di Padang pada malam hari.

“Sebenarnya saya ingin hadir saat pelantikan dan menerima penghargaan pada pagi hari. Namun qadarullah, ada hal mendesak yang membuat penerbangan berubah ke sore hari, sehingga saya baru sampai di Padang malam ini,” ujar Rahmat.

Ia menyampaikan apresiasi atas program kerja JPS melalui pemberian Medal of Honor, yang dinilainya sebagai bentuk penghargaan terhadap kepedulian dan kontribusi bagi Sumatera Barat.

“Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan teman-teman JPS. Semoga kita terus menyalakan semangat agar Sumbar bangkit pascabencana,” katanya.

Rahmat juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini dirinya masih terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana, meski sedang tidak berada di daerah pemilihannya.

“Malam kemarin kami masih mengerahkan bantuan ke daerah Kuranji, karena di sana kondisi pascabencana masih sangat terasa, mulai dari kesulitan air hingga kebutuhan alat masak yang terus kami bantu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua JPS Adrian Tuswandi menegaskan bahwa penghargaan tersebut diberikan bukan tanpa alasan.

“Pemberian Medal of Honor kepada Ustaz Rahmat tidak ada alasan lain selain karena bantuannya yang tidak pernah terputus untuk Sumatera Barat, mulai dari awal bencana hingga saat ini,” kata Adrian.

Menurutnya, sejak masa tanggap darurat hingga proses pemulihan bencana, Rahmat Saleh konsisten menyuarakan solidaritas kemanusiaan tanpa memandang latar belakang politik.

“Kami bangga, Ustadz Rahmat menjadi salah satu tokoh kepedulian bencana di Sumbar. Beliau selalu mengajak semua pihak membantu tanpa pandang bulu, menghilangkan ego politik, dan fokus pada kebangkitan Sumbar. Ini luar biasa,” ujarnya.

Adrian berharap kepedulian tersebut terus berlanjut demi masyarakat Sumatera Barat.

“Semoga Ustadz Rahmat selalu hadir untuk masyarakat Sumbar dan terus mengusung semangat Sumbar Bangkit,” tambahnya.

Usai ramah tamah, acara dilanjutkan dengan penyerahan medali dan piagam penghargaan, kemudian ditutup dengan sesi foto bersama antara Rahmat Saleh dengan pengurus serta anggota JPS. (***)