Reses di Marunggi, Muhammad Yasin Awali dengan Jalan Santai Berhadiah untuk Warga

Reses di Marunggi, Muhammad Yasin Awali dengan Jalan Santai Berhadiah untuk Warga

Bernama ID    Agustus 21, 2026    Comment   

Pariaman l  Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhammad Yasin, STP mengunjungi Kantor Kepala Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman pada Sabtu pagi (21/8/2026). Kunjungan tersebut dalam rangka mengisi agenda Reses Jemput Aspirasi.

Kegiatan reses tersebut diawali dengan Jalan Santai Berhadiah untuk Warga dihadiri Anggota DPRD Kota Pariaman Yuliasni, SH, Camat Pariaman Selatan Heri Febrian, Kepala Desa Marunggi Syaiful Bahri bersama tokoh masyarakat yang lainnya dan diikuti ratusan warga Desa Marunggi. Rute kegiatan Jalan Santai Berhadiah untuk Warga itu dimulai dari Kantor Kepala Desa Marunggi di Dusun Padang Tempat, Dusun Tabing Runtuh, Dusun Duku Gadang dan kembali ke Kantor Kepala Desa Marunggi di Dusun Padang Tempat.

Kepala Desa Marunggi Syaiful Bahri dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Anggota DPRD Sumbar Muhammad Yasin, STP dalam rangka Reses Jemput Aspirasi di Desa Marunggi. "Terima kasih kepada Anggota DPRD Sumbar Muhammad Yasin yang memfasilitasi kegiatan Reses Jemput Aspirasi di Desa Marunggi ini", kata Syaiful Bahri.

Dalam sambutan pengantarnya Anggota DPRD Provinsi Sumbar Muhammad Yasin yang juga merupakan Ketua Bapemperda DPRD Provinsi  meyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan hangat dari warga Desa Marunggi yang menghadiri Reses dalam rangka Jemput Aspirasi tersebut.  Muhammad Yasin mengatakan, "Silahkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu menyampaikan aspirasinya dalam kesempatan kegiatan reses ini." 

Dalam kegiatan Reses tersebut Kepala Dusun Padang Tempat Roma Yuliadi menyampaikan aspirasi untuk pembangunan jalan lingkungan di wilayahnya. Roma Yuliadi mengatakan bahwa pihaknya sudah sejak tahun 2023  mengusulkan pembangunan jalan lingkungan ini, tapi belum bisa diakomodir karena kondisi keuangan Pemerintah Desa Marunggi yang defisit. "Kami berharap aspirasi pembangunan jalan lingkungan di wilayah kami bisa diakomodir melalui Program Pokir Anggota DPRD Sumbar Muhammad Yasin", harap Roma Yuliadi. (Rel)

Reses di Halaman Mushalla Riak Laut, Warga Pasir dan Lohong Sampaikan Apresiasi dan Aspirasi kepada Muhammad Yasin

Reses di Halaman Mushalla Riak Laut, Warga Pasir dan Lohong Sampaikan Apresiasi dan Aspirasi kepada Muhammad Yasin

Bernama ID    Agustus 20, 2026    Comment   

Pariaman l  Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhammad Yasin, STP mengunjungi Mushalla Riak Laut, Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman pada Jum'at sore (20/8/2026). Kunjungan tersebut dalam rangka mengisi agenda Reses Jemput Aspirasi.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua KAN Pasar Yusran Yatim, Lurah Pasir, Sekretaris Lurah Lohong bersama tokoh masyarakat yang lainnya.

Ketua KAN Pasar Yusran Yatim dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Anggota DPRD Sumbar Muhammad Yasin, STP dalam rangka Reses Jemput Aspirasi. Uncu Yusran mengatakan, "Kami berharap warga yang hadir pada kesempatan ini tidak sungkan untuk menyampaikan aspirasi untuk disampaikan kepada Anggota Komisi II DPRD Sumbar dengan harapan aspirasi tersebut bisa diakomodir untuk  menjadi Program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat."

Dalam sambutan pengantarnya Anggota DPRD Provinsi Sumbar Muhammad Yasin yang juga merupakan Ketua Bapemperda DPRD Provinsi  meyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran dan sambutan hangat dari warga Kelurahan Pasir dan Kelurahan Lohong yang hadir dalam kegiatan Reses dalam rangka Jemput Aspirasi tersebut. Muhammad Yasin mengatakan, "Ada tiga fungsi DPRD yaitu sebagai fungsi sebagai pengawasan program pemerintah Sumbar, fungsi penyusunan peraturan daerah dan fungsi penyusunan anggaran keuangan." Muhammad Yasin yang juga merupakan Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melanjutkan, "Dalam menjalankan 3 (tiga) fungsi tersebut kami membutuhkan masukan, saran dan usulan aspirasi dari warga masyarakat melalui kegiatan Reses dalam rangka Jemput Aspirasi sore ini."

Dalam kegiatan Reses tersebut warga Kelurahan Pasir dan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah hadir menyampaikan apresiasi dan aspirasi antara lain apresiasi terhadap bantuan mesin tempel untuk kelompok nelayan di Kelurahan Pasir dan rencana pembangunan MCK di Mushalla Riak Laut atas usulan Program Pokir Anggota DPRD Sumbar Muhammad Yasin pada tahun 2027 serta aspirasi permohonan perbaikan lampu / penerangan jalan di sekitar Mushalla Riak Laut - Pasir. (Rel)

Rahmat Saleh Nilai Penataan BUMN Perlu, Asalkan Layanan Publik Tetap Terjaga

Rahmat Saleh Nilai Penataan BUMN Perlu, Asalkan Layanan Publik Tetap Terjaga

Bernama ID    Agustus 02, 2026    Comment   

Beenama.id - Padang l Langkah besar pemerintah dalam menata dan merampingkan struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendapat perhatian serius dari parlemen. 

‎

‎Kebijakan efisiensi yang membidik integrasi dari seribuan entitas menjadi sekitar 250 perusahaan saja lewat strategi holding dan merger diharapkan berjalan secara profesional dan terarah.

‎

‎Dukungan terhadap arah transformasi tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh. 

‎

‎Namun, ia memberi catatan bahwa proses restrukturisasi skala besar yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ini salah satunya tidak boleh memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

‎

‎"Langkah strategis ini wajib mempertahankan kepentingan masyarakat yang utamanya. Kemudian juga bagaimana jangan sampai menghilangkan hak para pegawai, bahkan berujung PHK," kata Rahmat saat bersilaturahmi dengan awak media di Damar Shaker, kawasan Pantai Padang, Kota Padang, Ahad (2/8/2026).

‎

‎Rahmat menilai, pemangkasan ribuan perusahaan pelat merah bertujuan menciptakan korporasi negara yang lebih lincah, sehat, dan transparan. 

‎

‎Kendati demikian, dia mengingatkan efisiensi BUMN bukan sekadar pemotongan anggaran semata, melainkan pekerjaan berat yang membutuhkan pengelolaan profesional.

‎

‎Rahmat secara khusus menyoroti transformasi di Holding Pertamina sebagai indikator utama keberhasilan penataan BUMN secara nasional.

‎

‎"Efisiensi itu bukan kerja mudah. Itu kerja berat. Kerja Danantara akan berhasil memenuhi harapan Presiden jika berhasil melakukan penataan dan penyederhanaan BUMN salah satunya di Holding Pertamina," ujarnya.

‎

‎Rahmat pun memastikan DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal berdasarkan prinsip good corporate governance (GCG). 

‎

‎Dia menegaskan perampingan struktur harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan masyarakat, bukan sebaliknya.

‎

‎Pihaknya berharap transformasi yang berjalan mampu melahirkan BUMN yang profesional, efisien, dan berdaya saing tinggi. 

‎

‎"Dengan begitu, perusahaan-perusahaan plat merah tersebut dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional tanpa sedikit pun mengabaikan kesejahteraan para pekerjanya," harapnya. (TPHRS/ABE)

Tak Terbatas Dapil, Rahmat Saleh Dorong Penguatan Pertanian di Kabupaten Agam

Tak Terbatas Dapil, Rahmat Saleh Dorong Penguatan Pertanian di Kabupaten Agam

Bernama ID    Juli 30, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Anggota DPR RI Rahmat Saleh menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumatera Barat tanpa membatasi diri pada wilayah daerah pemilihannya. 

Hal itu terlihat dari penyaluran 5.000 bibit tanaman produktif bersertifikat kepada masyarakat Kanagarian Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, meskipun wilayah tersebut bukan merupakan dapil yang diwakilinya.

Bantuan yang terdiri atas bibit durian, jambu madu, kelengkeng, dan alpukat Miki itu diserahkan di halaman Balai Adat Nagari Pakan Sinayan sebagai bagian dari upaya mendorong pemanfaatan lahan kosong, mitigasi bencana, serta peningkatan ekonomi masyarakat.

Rahmat menegaskan sebagai wakil rakyat, dirinya memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumatera Barat secara luas, termasuk daerah yang berada di luar wilayah pemilihannya.

"Pertanian adalah salah satu kekuatan utama Sumatera Barat. Dukungan terhadap petani, kelompok tani, dan pengembangan tanaman produktif harus terus diperkuat agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat," ujar Rahmat di Padang, Kamis (30/7/2026).

Rahmat mengatakan bantuan bibit produktif bukan sekadar program sesaat, melainkan investasi jangka panjang yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan daerah. 

Menurutnya, pemanfaatan lahan yang belum optimal dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat nagari.

Penyaluran bantuan tersebut berawal dari aspirasi warga perantau asal Pakan Sinayan yang disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Agam Ilham Tasmi. 

Aspirasi itu kemudian diteruskan kepada Rahmat dan ditindaklanjuti melalui pengiriman bibit unggul bersertifikat.

Meskipun bukan bagian dari Dapilnya, Rahmat menegaskan pengabdian kepada masyarakat tidak boleh dibatasi oleh batas administrasi politik.

"Selama itu menyangkut kepentingan masyarakat dan dapat memberikan manfaat yang nyata, tentu akan kami dorong semaksimal mungkin," katanya.

Sementara itu, saat penyerahan bantuan pada Rabu (22/7/2026) lalu, Wali Nagari Pakan Sinayan HS Dt. Kayo Nan Kuniang menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat. 

Dia mengatakan bibit tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung mitigasi bencana, mengoptimalkan lahan kosong, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Rahmat Saleh dan PKS atas bantuan yang diberikan. Insya Allah bibit ini akan kami manfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan penguatan ekonomi nagari," ujarnya.

Selain itu, Sekretaris DPD PKS Kabupaten Agam Safrul yang mewakili Rahmat berharap bibit yang telah disalurkan dapat dipelihara dengan baik sehingga memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat.

Menurutnya, tanaman yang berasal dari bibit unggul hasil sambung pucuk tersebut memiliki potensi untuk segera berbuah dan menjadi sumber pendapatan baru bagi warga.

Kegiatan penyerahan bibit turut dihadiri unsur pemerintah nagari, Babinsa, Bhabinkamtibmas, penyuluh pertanian lapangan, serta para ketua kelompok tani di Kecamatan Banuhampu. 

Penyerahan dilakukan secara simbolis dari Rahmat Saleh kepada Wali Nagari Pakan Sinayan, kemudian diteruskan kepada kelompok tani sebagai bentuk penyerahan kepada masyarakat.

Dalam berbagai kesempatan lain, Rahmat juga menegaskan bahwa penguatan sektor pertanian harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas petani, akses terhadap bibit unggul, serta dukungan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. 

Baginya, memperjuangkan sektor pertanian Sumatera Barat tidak boleh berhenti hanya karena perbedaan wilayah politik, tetapi harus menjadi bagian dari tanggung jawab bersama untuk membangun daerah yang lebih produktif, tangguh, dan berkelanjutan. (TPHRS/ABE)

Rahmat Saleh Komitmen Penguatan Kapasitas Dai dan Akademisi

Rahmat Saleh Komitmen Penguatan Kapasitas Dai dan Akademisi

Bernama ID    Juli 29, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Anggota DPR RI Rahmat Saleh menyatakan komitmennya untuk mendorong keberlanjutan program penguatan kajian keislaman melalui agenda resesnya agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat. Salah satunya memfasilitasi kegiatan Nadwah Fiqhiyyah Internasional di Sumbar.

Dukungan tersebut disampaikannya saat menghadiri Nadwah Fiqhiyyah Internasional bersama ulama dan pakar syariah asal Suriah, Syekh Abdul Al-Razzaq An-Najm, yang diselenggarakan Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Sumbar di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (29/7/2026).

Forum ilmiah bertema “Prinsip-prinsip Metodologis dalam Pemanfaatan Pendapat Fuqaha pada Isu-Isu Fikih Kontemporer” itu diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas para dai, dosen, guru pondok pesantren, dan praktisi keislaman dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Rahmat menilai forum seperti Nadwah Fiqhiyyah memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas para dai, akademisi, dan pendidik dalam memahami persoalan fikih kontemporer. 

Menurutnya, penguatan kajian keislaman yang moderat dan argumentatif menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan berbagai persoalan keagamaan di masyarakat.

“Kajian seperti ini perlu terus diperluas jangkauannya agar para dai, guru, dan akademisi memiliki bekal metodologi yang kuat dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat. Saya akan berupaya mendorong keberlanjutannya melalui agenda-agenda yang saya jalankan di daerah,” ujar Rahmat.

Rahmat menilai kolaborasi antara ulama, akademisi, organisasi dakwah, dan pemerintah merupakan modal penting dalam membangun masyarakat yang religius, berkarakter, dan tetap menjaga persatuan umat.

Menurutnya, penguatan fikih wasathiyah tidak hanya penting dalam konteks dakwah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang mampu menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan pijakan pada nilai-nilai syariat. 

Karena itu, forum ilmiah seperti Nadwah Fiqhiyyah dinilai perlu mendapat dukungan yang berkelanjutan.

Rahmat menambahkan, kehadiran ulama dan pakar syariah dari luar negeri menjadi kesempatan berharga bagi para peserta untuk memperkaya wawasan keislaman sekaligus memperkuat tradisi dialog ilmiah yang selama ini menjadi bagian dari perkembangan keilmuan Islam.

“Kita berharap hasil pembahasan dalam forum tidak berhenti pada tataran akademik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi panduan yang aplikatif bagi para dai, pendidik, dan tokoh masyarakat dalam menjawab berbagai persoalan keagamaan yang muncul di tengah masyarakat,” jelasnya. (TPHRS/ABE)

Rahmat Saleh Resmikan Hunian Tetap KARTA untuk Korban Banjir Bandang di Sumbar

Rahmat Saleh Resmikan Hunian Tetap KARTA untuk Korban Banjir Bandang di Sumbar

Bernama ID    Juli 28, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Anggota DPR RI Fraksi PKS, H. Rahmat Saleh, meresmikan Hunian Tetap KARTA (Keluarga Aman di Rumah Tangguh Andalan) bagi warga terdampak banjir bandang di Sumatera Barat. Peresmian berlangsung bersama Anggota DPRD Kota Padang Rafdi, Ketua Karang Taruna Kecamatan Pauh, serta tokoh masyarakat setempat pada Selasa, (28/7/2026).

Rahmat Saleh mengatakan, pembangunan hunian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari para donatur, relawan, masyarakat, hingga dukungan yang diperjuangkan melalui programnya sebagai anggota DPR RI.

Menurutnya, rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi simbol dimulainya kembali kehidupan bagi keluarga yang terdampak bencana.

"Rumah bukan sekadar tempat berteduh. Rumah adalah tempat harapan kembali tumbuh," kata Rahmat Saleh saat peresmian.

Ia berharap Hunian Tetap KARTA dapat memberikan rasa aman sekaligus menjadi titik awal bagi para penerima manfaat untuk membangun kehidupan yang lebih baik setelah kehilangan tempat tinggal akibat bencana.

Rahmat juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bergotong royong mewujudkan pembangunan hunian tersebut. Ia menilai semangat kebersamaan menjadi kekuatan utama dalam membantu masyarakat bangkit pascabencana.

"Hunian ini terwujud berkat kolaborasi para donatur, relawan, masyarakat, serta ikhtiar yang kami perjuangkan melalui program kami sebagai Anggota Dewan," ujarnya.

Ia menambahkan, penanganan pascabencana tidak hanya berhenti pada penyaluran bantuan darurat. Menurutnya, masyarakat juga membutuhkan kepastian bahwa mereka memiliki tempat tinggal yang layak untuk melanjutkan kehidupan.

"Semoga Rumah KARTA menjadi awal kehidupan yang lebih baik bagi setiap keluarga yang menempatinya. Karena setelah bencana, yang paling dibutuhkan bukan hanya bantuan, tetapi juga kepastian bahwa mereka tidak berjuang sendirian," tutup Rahmat Saleh. (***)

Gelar Musdalub, Ini Tujuan Partai Demokrat Sumbar

Gelar Musdalub, Ini Tujuan Partai Demokrat Sumbar

Bernama ID    Juli 24, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumatera Barat resmi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) V melalui Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Jumat (24/7/2026), di Hotel Mercure Padang. Agenda ini menjadi langkah awal memperkuat konsolidasi organisasi menuju Pemilu 2029.

Musdalub mengusung tema “Konsolidasi Demokrat: Rapatkan Barisan, Bangun Kekuatan, Rebut Kemenangan.” Tema tersebut menjadi arah perjuangan seluruh kader Demokrat di Sumatera Barat.

Kegiatan itu dihadiri Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, Wakil Sekretaris Jenderal Afriansyah Noor, Imelda Sari, Ketua DPD Demokrat Sumbar Mulyadi, Doni Harsiva Yandra, Ramlan Nurmantias, Yulian Efi, serta anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumbar dan DPRD kabupaten/kota.

Ari Prima Ajak Kader Semakin Solid

Ketua Pelaksana Musdalub, Ari Prima, mengajak seluruh kader memperkuat persatuan menghadapi dinamika politik yang semakin kompetitif.

Menurutnya, Partai Demokrat harus menjadi wadah perjuangan yang membawa manfaat bagi masyarakat.

“Hari ini kita hadir di sini dalam rangka sebuah pilihan, yaitu pilihan untuk berbuat baik melalui Partai Demokrat,” ujar Ari.

Ia berharap Musdalub menghasilkan keputusan strategis bagi penguatan organisasi.

“Habis gelap terbitlah terang. Insya Allah 2029 langit Sumatera Barat akan terus membiru,” katanya.

Mulyadi: Konsolidasi Harus Dimulai Lebih Awal

Ketua DPD Demokrat Sumbar Mulyadi mengatakan Musda sengaja digelar lebih cepat sebagai bagian dari percepatan konsolidasi internal.

Menurutnya, Demokrat tidak boleh tertinggal dari partai politik lain dalam menyiapkan organisasi menghadapi Pemilu 2029.

Ia menegaskan Musda bukan sekadar agenda lima tahunan. Musda menjadi ruang evaluasi sekaligus penyusunan strategi baru.

“Rapatkan barisan berarti tidak ada lagi sekat di antara kita. Yang ada hanya satu identitas, satu tujuan, dan satu perjuangan, yaitu Partai Demokrat,” kata Mulyadi.

Selain itu, ia meminta seluruh kader memperkuat struktur organisasi hingga tingkat bawah.

Ia juga mendorong kader membangun komunikasi yang lebih intensif dengan masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik.

Mulyadi menilai perubahan teknologi, media sosial, serta dinamika regulasi pemilu menuntut kesiapan organisasi yang lebih matang.

“Pemilu tidak dimenangkan pada hari pencoblosan. Pemilu dimenangkan oleh kerja yang dilakukan bertahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Ia menambahkan Demokrat berhasil mengantarkan lima kader menjadi kepala daerah dan satu kader menjadi wakil kepala daerah di Sumatera Barat. Capaian tersebut menjadi modal penting menghadapi kontestasi politik 2029.

AHY dan Herman Khaeron Tekankan Kerja Nyata

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan arahan secara virtual melalui Zoom.

AHY menilai Musdalub menjadi momentum penting memperkuat konsolidasi melalui tiga agenda utama, yakni merapatkan barisan, membangun kekuatan, dan merebut kemenangan.

“Kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika kehadiran Partai Demokrat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata AHY.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan persiapan Pemilu 2029 harus dimulai sejak sekarang.

“Kemenangan Pemilu 2029 tidak dipersiapkan nanti, tetapi harus dimulai hari ini. Rapatkan barisan bukan sekadar slogan. Kita harus membangun struktur, jaringan, serta mampu meraih hati rakyat,” ujar Herman saat membuka Musdalub.

Melalui Musdalub ini, Partai Demokrat Sumatera Barat berharap seluruh kader semakin solid dan siap menghadapi tahapan politik menuju Pemilu 2029. (***)

Wakili Gubernur Sumbar, Kabiro Kesra Hadiri dan Berikan Arahan pada MTQ Nasional ke-50 Tingkat Kec. Sungai Limau

Wakili Gubernur Sumbar, Kabiro Kesra Hadiri dan Berikan Arahan pada MTQ Nasional ke-50 Tingkat Kec. Sungai Limau

Bernama ID    Juli 24, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang Pariaman l Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dalam mendukung syiar Islam dan pembinaan generasi Qurani kembali ditunjukkan melalui kehadiran Gubernur Sumbar yang diwakili Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kabiro Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ir. H. Edi Dharma, M.Si, pada pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional ke-50 Tingkat Kecamatan (Kec.) Sungai Limau. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung ITC Masjid Imamah, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, Jumat–Sabtu (24–25 Juli 2026).

Mengusung tema "Merajut Silaturrahmi, Mengukir Prestasi, dan Mensyiarkan Kalam Ilahi", MTQ menjadi momentum mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus membumikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan bermasyarakat.

Mewakili Gubernur Sumbar, Edi Dharma menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Pemerintah Kec. Sungai Limau, panitia pelaksana, serta seluruh masyarakat yang telah menyukseskan penyelenggaraan MTQ dengan semangat kebersamaan.

Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa MTQ bukan sekadar ajang perlombaan membaca Al-Qur'an, melainkan agenda strategis dalam membina sumber daya manusia yang religius, berakhlak mulia, serta memperkuat kehidupan sosial yang harmonis. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan MTQ sebagai momentum untuk semakin mencintai Al-Qur'an melalui budaya membaca, memahami, menghafal, dan mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Bupati Padang Pariaman yang diwakili Asisten I Setdakab Padang Pariaman, Edi Rahmat, S.E., M.M., secara resmi membuka MTQ Nasional ke-50 Tingkat Kec. Sungai Limau. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, pemerintah nagari, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat yang telah bergotong royong menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, tingginya partisipasi masyarakat, ditambah kehadiran unsur Pemprov Sumbar, menjadi penyemangat tersendiri dalam pelaksanaan MTQ. Turut mendampingi, Kabag Kesra Setdakab Padang Pariaman, Alkhaufa, S.TP.

Dari unsur Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Padang Pariaman, hadir Kepala Kantor Kemenag yang diwakili Kasi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Irsyad, S.Ag, didampingi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sungai Limau, Ahmad Zakiy, S.Th.I., beserta jajaran. Dalam sambutannya, Kasi Bimas Islam menegaskan bahwa MTQ merupakan agenda nasional yang diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional sebagai sarana pembinaan tilawah dan pemahaman Al-Qur'an secara berkesinambungan.

Pembukaan MTQ juga dihadiri Camat Sungai Limau, Dawanis, S.E., beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), di antaranya Kapolsek Sungai Limau AKP Muzakar, S.H., perwakilan Danramil, serta perwakilan Puskesmas. Hadir pula para Wali Nagari, unsur Badan Musyawarah (Bamus), Kerapatan Adat Nagari (KAN), kepala sekolah beserta majelis guru se-Kec. Sungai Limau, alim ulama, niniak mamak, bundo kanduang, tokoh masyarakat, serta warga masyarakat yang memadati arena MTQ.

Melalui penyelenggaraan MTQ Nasional ke-50 Tingkat Kec. Sungai Limau, diharapkan lahir qari dan qariah terbaik yang mampu mengharumkan nama Padang Pariaman di tingkat yang lebih tinggi, sekaligus menumbuhkan semangat menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup menuju masyarakat Sumatera Barat yang religius, berbudaya, dan berkarakter. (Rel)

RELIS KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

RELIS KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

Bernama ID    Juli 22, 2026    Comment   

 

RELIS KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

RELIS KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

Bernama ID    Juli 22, 2026    Comment   

 

RELIS KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

RELIS KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

Bernama ID    Juli 21, 2026    Comment   

 

Peringati Hari Koperasi ke-79, Wagub Sumbar Dorong Koperasi Jadi Motor Penggerak Ekonomi Rakyat

Peringati Hari Koperasi ke-79, Wagub Sumbar Dorong Koperasi Jadi Motor Penggerak Ekonomi Rakyat

Bernama ID    Juli 16, 2026    Comment   

Bernama.id - PADANG l Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy menegaskan koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang mampu menjawab tantangan zaman. Momentum peringatan Hari Koperasi ke-79, menurutnya, harus menjadi titik kebangkitan gerakan koperasi agar semakin modern, profesional, dan berdaya saing.

Hal itu disampaikannya saat memimpin upacara peringatan Hari Koperasi ke-79 tingkat Provinsi Sumbar di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (16/7/2026).

Menurut Vasko, koperasi yang tumbuh sehat dan kuat memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan kesejahteraan, mempersempit kesenjangan ekonomi, serta memperkuat ekonomi kerakyatan sebagaimana dicita-citakan Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menghidupkan semangat berkoperasi dan menjadikan koperasi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah.

“Saya mengucapkan selamat Hari Koperasi ke-79 kepada seluruh insan perkoperasian di Sumatera Barat. Semoga peringatan ini membangkitkan kembali semangat berkoperasi dan menjadikan koperasi sebagai wadah ekonomi utama masyarakat,” ujar Vasko.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Vasko juga membacakan amanat Menteri Koperasi Republik Indonesia yang mengusung tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya.” Amanat tersebut menegaskan bahwa Hari Koperasi bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum memperkuat kembali peran koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.

Pemerintah, lanjutnya, terus mendorong penguatan koperasi sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi rakyat. Salah satu langkah konkret yang tengah dijalankan adalah pembentukan lebih dari 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang diproyeksikan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat melalui penguatan akses pembiayaan, pemasaran produk lokal, serta pemangkasan rantai distribusi.

Selain itu, pemerintah juga mendorong koperasi bertransformasi menjadi organisasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Koperasi tidak lagi dipandang sebagai lembaga ekonomi konvensional, tetapi harus mampu memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing.

“Sudah saatnya kita meninggalkan stigma lama yang menganggap koperasi sebagai organisasi yang lambat dan kuno. Koperasi masa kini adalah koperasi digital yang memanfaatkan teknologi informasi, sistem pembayaran modern, kecerdasan buatan, analisis data, dan platform digital untuk memperluas pasar,” kata Wagub Vasko saat membacakan amanat Menteri Koperasi.

Menutup sambutannya, Vasko mengajak seluruh insan koperasi untuk terus memperkuat tata kelola organisasi, memperluas kolaborasi, serta melibatkan lebih banyak generasi muda dalam membangun koperasi yang modern, inovatif, dan berdaya saing.

“Saya mengajak generasi muda Indonesia untuk tidak ragu bergabung dan berkarya melalui koperasi. Masa depan koperasi berada di tangan generasi yang kreatif, inovatif, adaptif terhadap teknologi, serta memiliki semangat kolaborasi,” tuturnya.

Upacara Hari Koperasi ke-79 tingkat Provinsi Sumbar tahun 2026 ini, turut dihadiri unsur Forkopimda Sumbar, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, para asisten, staf ahli gubernur, kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, Ketua dan jajaran Pengurus Dekopinwil dan Dekopinda kabupaten/kota se-Sumbar, serta para pelaku koperasi dari berbagai daerah. (adpsb/cen/bud)

Dilantik sebagai Ketua Umum Gema Keadilan, Rahmat Saleh Ajak Anak Muda Jadi Pemimpin Bangsa

Dilantik sebagai Ketua Umum Gema Keadilan, Rahmat Saleh Ajak Anak Muda Jadi Pemimpin Bangsa

Bernama ID    Juli 16, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Kepemimpinan Gema Keadilan resmi memasuki babak baru setelah Rahmat Saleh dilantik sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gema Keadilan periode 2026–2031 dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) V Gema Keadilan di Jakarta, Kamis (16/07/2026). 

Pelantikan dilakukan sebagai bagian dari agenda organisasi untuk menyiapkan arah gerakan kepemudaan PKS lima tahun mendatang.

Prosesi pelantikan dipimpin Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina Pusat Gema Keadilan. 

Kholid menyampaikan harapan agar kepengurusan baru mampu menjalankan amanah organisasi dengan baik.

"Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah saudara-saudara yang telah mengucapkan sumpah jabatan secara resmi menjadi pengurus DPP Gema Keadilan. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kelancaran dalam menjalankan tugasnya," ujar Kholid.

Rangkaian pelantikan diawali dengan laporan Steering Committee Munas V Gema Keadilan yang juga Presiden Gema Keadilan periode 2021–2026, Indra Kusuma. 

Indra mengatakan, seluruh agenda persidangan berjalan lancar serta menghasilkan sejumlah keputusan penting bagi organisasi.

"Alhamdulillah pelaksanaan Munas V Gema Keadilan sudah dibuka tadi siang, bahkan sudah dilaksanakan persidangan yang terlaksana secara tenang, adem, rukun, dan guyub. Ada gema, tapi gema ide-ide yang luar biasa dan tetap dalam kondisi yang rukun dan tertib," ungkap Indra mengawali laporannya.

Selain melaporkan kehadiran 31 peserta dari perwakilan provinsi, Indra juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2021–2026 yang memuat berbagai aktivitas dan capaian organisasi. Ia turut menjelaskan adanya penyempurnaan AD ART, termasuk mengembalikan penyebutan jabatan "Presiden" menjadi "Ketua Umum".

Usai dilantik, Rahmat Saleh menyampaikan orasi politik pertamanya sebagai Ketua Umum Gema Keadilan. 

Dirinya mengajak seluruh kader menjadikan organisasi tersebut sebagai tempat lahirnya pemimpin muda yang mampu menjawab tantangan bangsa, mulai dari persoalan kesejahteraan, pendidikan hingga tingginya angka pengangguran.

Rahmat menilai amanah yang diberikan DPP PKS kepada Gema Keadilan adalah membangun ekosistem pembinaan kepemimpinan sehingga semakin banyak anak muda yang siap memikul tanggung jawab di masa depan.

"Semua yang hadir pada hari ini, yang dilantik dan jadi pengurus Gema Keadilan tingkat DPP maupun wilayah, di 2029 jadi dilantik di forum yang lain. Bagaimana caranya nanti itu yang insya Allah kita coba bahas di Munas ini," ujarnya.

Rahmat menegaskan, agenda utama Gema Keadilan selama lima tahun ke depan adalah memperkuat konsolidasi organisasi, menyusun desain gerakan yang lebih efektif, serta mengorganisasi anak muda di seluruh Indonesia sebagai bagian dari kontribusi menuju kemenangan Pemilu 2029.

Rahmat menambahkan, kepengurusan baru akan berupaya menghadirkan gerakan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan generasi muda tanpa meninggalkan nilai-nilai perjuangan organisasi. 

Menurutnya, kolaborasi antarpengurus di tingkat pusat dan wilayah menjadi modal penting untuk memperluas pengabdian serta melahirkan lebih banyak kader yang siap mengemban amanah di berbagai bidang.

Selain itu, Rahmat juga mengapresiasi kepada kepengurusan sebelumnya yang dipimpin Indra Kusuma atas fondasi organisasi yang telah dibangun. 

Dia berharap seluruh pengurus, baik yang lama maupun yang baru, dapat terus bersinergi agar Gema Keadilan semakin kokoh sebagai organisasi kepemudaan PKS yang melahirkan pemimpin, memperluas pengabdian, dan berkontribusi bagi kemenangan dakwah serta kemajuan Indonesia. (TPHRS/ABE)

Bangunan Liar di Atas Aset PT KAI Diduga Dibiarkan, Publik Pertanyakan Ketegasan Penegakan Hukum

Bangunan Liar di Atas Aset PT KAI Diduga Dibiarkan, Publik Pertanyakan Ketegasan Penegakan Hukum

Bernama ID    Juli 14, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Masyarakat Kelurahan Pampangan Nan XX dan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, mempertanyakan komitmen penegakan hukum terhadap keberadaan tiga bangunan yang berdiri di atas lahan yang dikuasai PT KAI.

Ironisnya, di lokasi tersebut telah terpasang papan larangan mendirikan bangunan yang secara tegas mencantumkan ancaman sanksi pidana bagi setiap pihak yang melakukan pembangunan tanpa hak. Namun hingga kini, ketiga bangunan tersebut masih berdiri dan belum terlihat adanya tindakan penertiban.

Menurut keterangan warga dan tokoh masyarakat setempat yang diterima bernama.id pada Selasa, 14/7/2026 persoalan ini telah beberapa kali disampaikan kepada pihak PT KAI maupun pihak Balai yang berwenang. Akan tetapi, masyarakat menilai belum ada langkah konkret yang menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah larangan tersebut hanya berlaku bagi sebagian orang, sementara pelanggaran yang terjadi di depan mata justru tidak segera ditindak?

Setidaknya terdapat dua persoalan yang menjadi sorotan publik.

Pertama, mengapa bangunan yang diduga berdiri tanpa hak di atas aset negara yang dikuasai PT KAI hingga kini belum dilakukan penertiban? Jika memang terdapat pelanggaran, masyarakat berharap PT KAI sebagai pihak yang menguasai aset segera mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila bangunan tersebut telah memiliki dasar hukum atau izin tertentu, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi.

Kedua, masyarakat mempertanyakan peran Pemerintah Kota Padang, khususnya pemerintah kelurahan, kecamatan, serta instansi yang berwenang di bidang perizinan dan penegakan peraturan daerah. Sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah, masyarakat berharap adanya koordinasi dan tindakan yang jelas ketika ditemukan bangunan yang diduga melanggar ketentuan.

Situasi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan persepsi adanya pembiaran atau ketidakkonsistenan dalam penegakan aturan. Apabila kondisi seperti ini terus berlangsung tanpa kejelasan, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dapat tergerus.

Masyarakat tidak meminta perlakuan istimewa. Yang mereka harapkan hanyalah kepastian hukum dan penerapan aturan yang sama kepada setiap orang, tanpa memandang siapa yang membangun ataupun siapa yang berkepentingan.

Oleh karena itu, masyarakat mendesak PT KAI, Pemerintah Kota Padang, serta instansi terkait untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai status bangunan tersebut dan segera mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi dan tindakan nyata diperlukan agar tidak berkembang dugaan maupun persepsi negatif di tengah masyarakat.

Negara hukum hanya akan memperoleh kepercayaan publik apabila setiap aturan ditegakkan secara konsisten, tanpa pengecualian dan tanpa kesan adanya pembiaran. (***)

Gubernur Mahyeldi dan Menteri LH Bahas Penguatan Perhutanan Sosial, Pengelolaan Sampah, dan Perdagangan Karbon

Gubernur Mahyeldi dan Menteri LH Bahas Penguatan Perhutanan Sosial, Pengelolaan Sampah, dan Perdagangan Karbon

Bernama ID    Juli 13, 2026    Comment   

Bernama.id - PADANG PARIAMAN l Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyambut kedatangan Menteri Lingkungan Hidup RI, Moh. Jumhur Hidayat, di Ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Senin (13/7/2026). Kunjungan kerja Menteri ke Sumbar akan berlangsung selama dua hari, dengan fokus agenda penguatan berbagai program strategis di bidang lingkungan hidup, mulai dari pengelolaan sampah terpadu, penanaman pohon, hingga pengembangan perdagangan karbon berbasis perhutanan sosial.

Sebagai bentuk penghormatan kepada tamu kehormatan yang datang ke Ranah Minang, Mahyeldi memasangkan deta kepada Menteri Lingkungan Hidup sesaat setelah tiba di BIM. Pertemuan kemudian dilanjutkan di Ruang VIP bandara dengan membahas sejumlah isu strategis terkait pengelolaan lingkungan hidup di Sumbar.

Selama berada di Sumbar, Menteri Lingkungan Hidup dijadwalkan akan menghadiri sejumlah agenda, di antaranya peninjauan inovasi pengelolaan sampah terpadu berbasis kawasan, penanaman pohon, serta Rapat Koordinasi Permasalahan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah bersama Gubernur dan Bupati/Walikota se-Sumbar.

Dalam pertemuan singkat di VIP BIM tersebut, Mahyeldi memaparkan potensi besar perhutanan sosial yang dimiliki Sumbar kepada Menteri. Menurutnya, program tersebut tidak hanya berperan menjaga kelestarian kawasan hutan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan.

“Melalui kelompok-kelompok perhutanan sosial, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk budidaya, pengembangan ekowisata, maupun berbagai jasa lingkungan lainnya. Karena itu, kami berharap penguatan program ini terus mendapat dukungan dari pemerintah pusat,” ujar Mahyeldi.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat menilai Sumbar memiliki peluang besar untuk mengembangkan perdagangan karbon melalui pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan, termasuk kawasan hutan adat dan hutan yang dikelola masyarakat.

“Ada yang namanya unit-unit karbon. Kawasan hutan, termasuk hutan adat atau kawasan yang dikelola masyarakat, didata untuk mengetahui cadangan karbon yang dimiliki. Selanjutnya didaftarkan ke Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI), itu bisa ditindaklanjuti,” jelas Jumhur.

Menurutnya, unit karbon yang telah terdaftar memiliki nilai ekonomi karena dapat diperdagangkan kepada berbagai pihak yang membutuhkan kompensasi emisi karbon.

“Unit karbon itu bisa dibeli siapa pun dan nilainya cukup baik. Intinya, kita memperoleh manfaat ekonomi dari upaya menjaga lingkungan, seperti mengurangi penebangan hutan atau menghentikan sumber emisi. Upaya itu memiliki nilai dan bisa diperdagangkan,” katanya.

Meski demikian, Jumhur menekankan bahwa keberhasilan pengembangan perdagangan karbon memerlukan kesiapan sumber daya manusia di tingkat pemerintah daerah maupun masyarakat.

“Mungkin kita harus menyiapkan pelatihan-pelatihan agar masyarakat dan daerah memahami mekanisme pengelolaan serta perdagangan karbon ini,” ujarnya.

Melalui kunjungan kerja tersebut, Pemprov Sumbar berharap sinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup semakin kuat, terutama dalam mendorong pengelolaan sampah yang lebih terpadu, pengembangan perhutanan sosial, serta pemanfaatan perdagangan karbon sebagai instrumen pelestarian lingkungan yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. (adpsb/cen/bud)

Soal Isu Kejati Sumatera Barat Jemput Mahasiswa Paska Demo, Ini Bantahan Asintel Kejati Sumbar

Soal Isu Kejati Sumatera Barat Jemput Mahasiswa Paska Demo, Ini Bantahan Asintel Kejati Sumbar

Bernama ID    Juli 13, 2026    Comment   

Oleh : Labai Korok

Demostrasi yang merobohkan pagar Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menjadi alarm bagi penegak hukum. Idealnya para penegak hukum harus termotivasi bekerja keras menegakan kebenaran di Ranah Minang ini paska demo tersebut.

Namun sedihnya situasi itu dikaburkan oleh isu media sosial daerah dengan adanya dugaan penjemputan terhadap seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang berinisial FR oleh aparat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat memantik sorotan publik. 

Peristiwa yang terjadi setelah aksi demonstrasi tersebut dinilai berpotensi menjadi preseden buruk bagi perlindungan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Namun isu itu sudah diklarifikasi secara langsung oleh pihak Kajati, mengutip media daerah bahwa menanggapi isu yang berkembang, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melalui Asisten Intelijen membantah adanya tindakan penjemputan paksa terhadap FR.

Pihak Kejati menyatakan bahwa mahasiswa tersebut hadir ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumbar bukan karena dipaksa ataupun diamankan, melainkan memenuhi undangan untuk berdiskusi mengenai substansi aspirasi yang disampaikan saat aksi demonstrasi.

Meski demikian, perbedaan narasi antara informasi yang beredar di masyarakat dengan penjelasan resmi Kejati akan tetap ada polemik ditengah masyarakat minang ini.

Perlu Penulis sampaikan  pituah orang tuo-tuo dahulu bahwa di minangkabau biasa terjadi basilang kayu ditungku mangko api akan hidup, artinya kedua belah pihak yang hari ini bersentuhan sudah menghidupkan suasana yang mendorong pihak Kajati dan pihak penegak hukum lainnya semangat untuk bekerja menuntaskan kasus yang ada di Sumatera Barat ini.

Polemik yang ada jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak memperlemah gerakan kontrol para aktivis mahasisiswa sebagai perpanjangan publik. Sedangkan pihak Kajati Sumbar juga terganggu dengan polemik di publik yang memperlemah semangat menegakkan keadilan.

Dua belah pihak antara mahasiswa dan Kajati Sumbar harus bergandengan tangan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara ini kedepan. Menurut penulis komandan Kejaksaan Tinggi Sumbar yang baru ini memberi harapan dengan diselesaikannya kasus lebih tahun tidak diselesaikan.

Secara teori semua warga negara indonesia perlu pahami bahwa Demonstrasi dibolehkan dan dijamin oleh konstitusi serta diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, semoga polemik kejaksaan tinggi dengan aktifis mahasiswa diakhiri, tetap fokus dengan Misi Presiden Prabowo dalam menjaga supremasi hukum.

Danrem 032/Wbr: Jadikan Pengabdian sebagai Ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa

Danrem 032/Wbr: Jadikan Pengabdian sebagai Ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa

Bernama ID    Juli 09, 2026    Comment   

Bernama.id - Solok l Komandan Korem 032/Wira Braja, Brigjen TNI Aji Mimbarno, S.A.P., M.A., menegaskan kepada seluruh prajurit agar menjadikan setiap bentuk pengabdian sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut disampaikan saat memberikan pengarahan kepada prajurit dan Persit di Kodim 0309/Solok, Kamis (9/7/2026).

Kedatangan Danrem 032/Wbr didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 032 PD XX/TIB, Ny. Fasda Aji, beserta para Pejabat Utama Korem 032/Wbr disambut langsung oleh Dandim 0309/Solok, Letkol Inf Sugeng Riyadi, beserta jajaran.

Dalam arahannya, Danrem menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme sebagai prajurit TNI AD. Ia mengingatkan agar seluruh personel bijak dalam menggunakan Medsos serta menghindari segala bentuk pelanggaran, khususnya praktik judi online yang dapat merusak masa depan pribadi maupun institusi.

Selain itu, Danrem juga mengajak seluruh prajurit untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Menurutnya, keluarga yang harmonis akan menjadi sumber semangat dalam melaksanakan tugas. Ia menegaskan bahwa peran istri sangat penting sebagai pendamping dan pendorong keberhasilan suami dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara.

"Jaga kesehatan, pelihara kekompakan, dan laksanakan setiap tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadikan pengabdian sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa," pesan Danrem.

Usai memberikan pengarahan, Danrem bersama Dandim 0309/Solok melaksanakan silaturahmi dengan Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M., didampingi Wakil Wali Kota H. Suryadi Nurdal, S.H., Ketua DPRD Kota Solok, Asisten I Kabupaten Solok, serta unsur Forkopimda Kota dan Kabupaten Solok.

Pertemuan tersebut menjadi wujud nyata sinergitas antara TNI dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur Forkopimda dalam menjaga stabilitas wilayah serta mendukung percepatan pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Rel)

Ini Penjelasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tentang Kasus Jembatan Sikabu Padang Pariaman

Ini Penjelasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tentang Kasus Jembatan Sikabu Padang Pariaman

Bernama ID    Juli 08, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Pada Rabu ( 8 Juli 2026 ) Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah melakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap IF selaku Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi / Rekonstruksi Jembatan Sikabu / Kayu Gadang Tahun 2020 bersama dengan BB dan A selaku pelaksana dan Y selaku PPTK / ASN pada BPBD Kabupaten Padang Pariaman.

Jembatan Sikabu / Kayu Gadang Padang Pariaman dibangun berdasarkan anggaran pada BPBD Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp 25.427.197.000,- yang diduga dalam pelaksanaan pekerjaan tanpa memperhatikan aspek kajian teknis, sehingga berakibat robohnya jembatan dan tidak tahan terhadap kondisi banjir besar, hingga akhirnya 1,5 tahun pasca selesainya pembangunan segmen 3 jembatan mengalami kerusakan dan roboh pada tanggal 7 Mei 2023.

Peran Tersangka IF telah mengambil alih seluruh pekerjaan Supervisi / Pengawasan dengan cara mengganti Tim Personel PT. Triartha Nusa Enginering dengan Tim Personil baru yang berada dibawah kendali Tersangka IF dengan Berita Acara Pergantian Personil sebelum tanda tangan Surat Perjanjian Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Kegiatan  Rehabilitasi / Rekonstruksi Jembatan Sikabu / Kayu Gadang Tahun 2020, padahal pergantian personil hanya dapat dilakukan setelah tanda tangan kontrak melalui adendum kontrak, dan dari awal sejak sebelum memasukkan dokumen memang PT. Triarta diajak ikut lelang dengan kesepakatan nanti yang akan berkerja adalah Tim Tersangka IF.

Selanjutnya Tersangka IF mengelola pembayaran, penggajian dan pengendalian tim personel dan laporan perkembangan pekerjaan dan pengajuan pembayaran. Tanda tangan Direktur PT. Triartha Nusa Enginering dipalsukan oleh staf Tersangka IF atas perintah Tersangka IF sehingga pengendalian mutu pekerjaan Jembatan Sikabu / Kayu Gadang tidak berjalan, yang akibatnya jembatan Sikabu / Kayu Gadang rusak tidak lama setelah selesai dan berbahaya bagi keselamatan orang / barang, sampai akhirnya runtuh dan menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 7.505.864.409,09,-.

Tersangka IF diancam hukuman maksimal seumur hidup sesuai Pasal 603 KUHP baru. Pasal 3 Jo. Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 618 Jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pemeriksaan tersangka pada Rabu (6 Juli 2026) didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum Tersangka dan terhadap Tersangka dilakukan penahanan oleh Penyidik selama 20 hari kerja di Rutan Anak Air Kelas II B Padang 8 Juli sampai dengan 27 Juli 2026, hal ini sudah dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP baru. (Rel)

Rahmat Saleh Ingatkan Agrinas soal Defisit Operasional dan Pendapatan

Rahmat Saleh Ingatkan Agrinas soal Defisit Operasional dan Pendapatan

Bernama ID    Juli 06, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh menyoroti besarnya kesenjangan antara target dan realisasi kinerja PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), baik dari sisi operasional maupun finansial. 

Kondisi tersebut dinilai berpotensi merusak reputasi perusahaan apabila tidak segera dibenahi.

Sorotan itu disampaikan Rahmat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Rahmat menilai terdapat dua persoalan utama yang menjadi perhatian, yakni kesenjangan operasional dan kesenjangan finansial yang dinilai terlalu lebar dibandingkan target perusahaan.

“Ada dua kesenjangan yang bapak sampaikan, pertama adalah kesenjangan operasional dan yang kedua adalah kesenjangan financial. Dan dua kesenjangan ini kalau seandainya tidak kita clearkan ini bisa menjadi reputasi Agrinas di bawah kepemimpinan bapak dan tim menjadi jelek,” kata Rahmat.

Dia menegaskan, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, publik menaruh harapan besar agar BUMN mampu menghadirkan kinerja yang transparan dan realistis, bukan sekadar target ambisius yang tidak tercapai di lapangan.

“Kayaknya negara kita termasuk masyarakat sudah bosan di prank dengan angka-angka. Oleh karena itu di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini kita berharap BUMN-BUMN ini memang memberikan angka yang real dan bukan harapan pepesan kosong kepada masyarakat,” ujarnya.

Rahmat kemudian membeberkan sejumlah capaian perusahaan yang dinilai jauh dari target. Dari sisi operasional, capaian Tandan Buah Segar (TBS) disebut mengalami defisit hingga 40 persen. 

Sementara itu, utilitas pabrik kelapa sawit tercatat mengalami defisit hingga 80 persen.

Kinerja keuangan perusahaan juga menjadi perhatian serius. 

Rahmat mengungkapkan realisasi pendapatan PT Agrinas Palma Nusantara hanya mencapai Rp1,833 miliar dari target Rp5,480 miliar.

“Realisasi pendapatan PT APN itu hanya Rp1.833 miliar dari target Rp5.480 miliar, Pak. Itu jauh sekali. Kalau beda-beda 10 persen mungkin enggak apa-apa ya, ini defisit 57 persen,” tegasnya.

Menurut Rahmat, kesenjangan yang terlalu besar tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola perusahaan. Ia mempertanyakan apakah masalah itu bersumber dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang tidak realistis atau lemahnya eksekusi manajemen dalam menjalankan target yang telah disusun.

“Saya tidak tahu di mana salah kita pak, apakah salah kita di perencanaan RKP atau salah kita dalam mengelola perusahaan sehingga target itu tidak tercapai. Tapi menurut saya dua-dua kesalahan ini adalah salah kita,” ujar Rahmat.

Wasekjen DPP PKS itu juga mengingatkan agar kondisi tersebut tidak terus berlarut-larut karena dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap perusahaan maupun manajemen yang memimpin.

“Saya takut masyarakat menyalahkan bapak. Apakah tidak bisa merencanakan capaian atau tidak bisa mencapai apa yang direncanakan,” tambahnya.

Rahmat menegaskan masyarakat membutuhkan BUMN yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi negara melalui kinerja yang sehat dan keuntungan yang riil.

“Ini tentu tidak baik bagi sebuah BUMN yang kita berharap dapat memberikan keuntungan yang real bukan angka-angka yang membuat masyarakat terkena frank dalam hal ini,” pungkas Rahmat. (TPHRS/ABE)

Danrem 032/Wbr Kunjungi Kodim 0311/Pesisir Selatan, Apresiasi Dedikasi Prajurit Dukung Pembangunan Nasional

Danrem 032/Wbr Kunjungi Kodim 0311/Pesisir Selatan, Apresiasi Dedikasi Prajurit Dukung Pembangunan Nasional

Bernama ID    Juli 03, 2026    Comment   

Bernama.id - Pessel l Komandan Korem 032/Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno, S.A.P., M.A., melaksanakan kunjungan kerja ke Kodim 0311/Pesisir Selatan, Jumat (3/7/2026). Kedatangan Danrem disambut oleh Dandim 0311/Pesisir Selatan Letkol Czi Theodorus Sambua, S.T., M.Han., beserta para perwira, prajurit, PNS, dan ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang LXV Kodim 0311/Pessel.

Dalam arahannya kepada seluruh prajurit, Danrem menegaskan bahwa TNI adalah Bhayangkari Negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga kedaulatan serta selalu hadir untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat.

Danrem juga menekankan pentingnya loyalitas setiap prajurit kepada bangsa, negara, pimpinan, dan satuan. Menurutnya, loyalitas yang dilandasi integritas, disiplin, dan profesionalisme merupakan kunci keberhasilan dalam setiap pelaksanaan tugas.

Selain itu, Brigjen TNI Aji Mimbarno mengajak seluruh prajurit untuk terus membangun konektivitas dan sinergi dengan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat guna menyukseskan program unggulan pembangunan nasional, seperti pembangunan jembatan, fasilitas MCK, penyediaan sumber air bersih, dan berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Danrem menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit Kodim 0311/Pesisir Selatan atas dedikasi dan kerja keras dalam menyukseskan berbagai program pembangunan nasional yang hasilnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian seluruh prajurit. Teruslah bekerja dengan tulus dan ikhlas karena setiap pengabdian yang dilakukan akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat," pesan Danrem.

Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh ibu-ibu Persit yang selama ini telah setia mendampingi dan memberikan dukungan kepada suami dalam menjalankan tugas sebagai prajurit TNI AD.

Di akhir arahannya, Danrem berpesan kepada seluruh anggota agar memberikan perhatian penuh terhadap pendidikan putra-putri mereka. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi terbaik untuk masa depan sehingga cita-cita anak-anak dapat tercapai dan menjadi generasi yang membanggakan keluarga, bangsa, dan negara.

Kunjungan kerja tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memberikan motivasi kepada seluruh prajurit dan keluarga besar Kodim 0311/Pesisir Selatan agar terus meningkatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. ( rel )

Sita Uang Tunai Rp 3 M terkait Kasus Dermaga Labuhan Bajau di Mentawai, Ini Penjelasan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumbar

Sita Uang Tunai Rp 3 M terkait Kasus Dermaga Labuhan Bajau di Mentawai, Ini Penjelasan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumbar

Bernama ID    Juli 02, 2026    Comment   

Padang l Pada Kamis ( 2 Juli 2026), Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah melakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp 3.000.000.000,- ( Tiga Milyar Rupiah ) dari saksi KH selaku Komisaris PT. Hari Jadi Sukses yang menjadi kontraktor penyedia pembangunan Dermaga Labuhan Bajau, Siberut, Kabupaten Mentawai. Selanjutnya uang tersebut disimpan rekening penampung ( Rekening Pemerintah Lainnya / RPL ) Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Penyitaan tersebut merupakan bagian.dari upaya pengamanan barang bukti yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang saat ini masih dalam proses penyidikan, sekaligus langkah optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat berkomitmen menangani perkara ini secara profesional, transparan dan akuntabel serta akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap seluruh fakta hukum dan pihak-pihak yang bertanggungjawab, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. (Rel)

Rahmat Saleh Sebut Langkah Dony Oskaria Audit 750 BUMN Momentum Perbaikan Tata Kelola

Rahmat Saleh Sebut Langkah Dony Oskaria Audit 750 BUMN Momentum Perbaikan Tata Kelola

Bernama ID    Juli 01, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Rencana pemerintah melalui Badan Pengelola (BP) BUMN / Danantara untuk melikuidasi 750 perusahaan pelat merah yang tidak produktif mendapat dukungan institusional dari parlemen. 

‎

‎Langkah berani ini diproyeksikan mampu menyelamatkan keuangan negara hingga puluhan triliun rupiah dari inefisiensi struktural.

‎

‎Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, mengapresiasi langkah Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, yang berkomitmen mengaudit total seluruh entitas tersebut sebelum resmi dibubarkan. 

‎

‎Audit komprehensif ini dinilai krusial untuk memetakan kepastian kontribusi BUMN terhadap kas negara.

‎

‎"Menurut saya ini langkah baik yang dilakukan oleh Kepala BP BUMN Pak Dony Oskaria. Tentu kita ingin posisi BUMN yang sekarang itu memberikan dividen dan penghasilan untuk anggaran pendapatan negara," ujar Rahmat di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

‎

‎Rahmat menegaskan, evaluasi total terhadap BUMN yang tidak produktif dan terus merugikan keuangan negara sudah sepatutnya dilakukan.

‎

‎Namun, ia mewanti-wanti agar proses penutupan ini dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas jika ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian yang menguntungkan pihak tertentu.

‎

‎​"Ini tentu harus ditindak hukum, bukan hanya KPK tapi juga oleh penegak hukum lainnya, bisa kejaksaan atau kepolisian dan lain-lain. Intinya semangat memperbaiki tata kelola BUMN yang baik dan juga terkait dengan pembersihan di lingkungan internal BUMN, harus kita dukung," lanjut Rahmat.

‎

‎​Rencana restrukturisasi besar-besaran ini mencuat setelah Danantara mengidentifikasi adanya ratusan anak-cucu usaha BUMN yang membebani APBN.

‎

‎Selain menghentikan operasional perusahaan yang merugi, Danantara menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri indikasi tindak pidana korupsi dalam tata kelola keuangan 750 perusahaan tersebut.

‎

‎​Hubungan kerja sama formal ini pun telah dibahas dalam audiensi antara Danantara dan KPK di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

‎

‎​COO Danantara, Dony Oskaria, memastikan proses likuidasi ini tidak akan menjadi tameng bagi jajaran manajemen yang terbukti melakukan penyelewengan. Seluruh temuan yang memiliki indikasi kuat pelanggaran hukum akan langsung diserahkan kepada lembaga antirasuah.

‎

‎​"KPK juga menyampaikan, selama itu niat kita baik menghindari kerugian yang lebih dalam dan lebih panjang lagi, dan itu boleh dilakukan. Tetapi tadi tidak menghilangkan seluruh tindakan jahat yang jika ada mens rea-nya," kata Dony usai audiensi tersebut.

‎

‎​Dony menegaskan, kebijakan menutup ratusan perusahaan ini murni diambil atas dasar penyelamatan aset negara dan efisiensi birokrasi korporasi, sehingga tidak akan menghapus tuntutan pidana bagi para pejabat yang melanggar.

‎

‎​"Jadi nanti dibilang lagi, 'ini tutup, terus dulu mereka nyolong gimana?' Ya enggak ada bos. Tidak akan menutupi masalah kriminalnya," tegas Kepala BP BUMN tersebut.

‎

‎​Dari sisi fiskal, kebijakan strategis ini diperkirakan akan memberikan dampak instan yang signifikan bagi kesehatan anggaran negara. Danantara menaksir pemangkasan layering korporasi dan penutupan entitas non-produktif ini mampu menghemat anggaran hingga puluhan triliun rupiah.

‎

‎​"Itu kan Rp20 triliun ditambah dengan transaksi layering inter-company transaction inefisiensi itu Rp30 triliun. Jadi, kurang lebih Rp50 triliun yang akan kita lakukan," pungkas Dony. (TPHRS/ABE)

Rahmat Saleh Puji Kinerja Dony Oskaria, Laba BUMN Meningkat dan Transformasi Berjalan Tanpa PHK Massal

Rahmat Saleh Puji Kinerja Dony Oskaria, Laba BUMN Meningkat dan Transformasi Berjalan Tanpa PHK Massal

Bernama ID    Juni 30, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, memberikan apresiasi terhadap kinerja Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria. Menurutnya, Dony merupakan sosok profesional yang mampu menjalankan transformasi BUMN dengan pendekatan bisnis yang kuat dan tetap mengedepankan kepentingan negara.

Rahmat menilai berbagai kebijakan yang dijalankan Dony menunjukkan arah transformasi BUMN yang semakin sehat, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"COO Danantara itu profesional murni yang hebat. Beliau bekerja dengan hitungan bisnis negara, bukan kepentingan kelompok. BUMN harus benar-benar kembali untuk rakyat," kata Rahmat Saleh pada Selasa, (30/6/2026) kepada wartawan.

Menurut legislator asal Sumatera Barat tersebut, transformasi yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil positif. Salah satunya terlihat dari peningkatan kinerja sejumlah BUMN yang mencatatkan pertumbuhan laba.

Rahmat juga menilai langkah penyederhanaan atau perampingan jumlah BUMN dilakukan secara terukur. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi perusahaan negara tanpa mengorbankan kepentingan pekerja.

"Yang patut diapresiasi, penyusutan jumlah BUMN dilakukan tanpa mengandalkan pemutusan hubungan kerja secara massal. Ini menunjukkan transformasi dilakukan dengan perencanaan yang matang," ujarnya.

Ia menilai keberanian melakukan pembenahan terhadap perusahaan yang terus merugi merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan keuangan negara sekaligus meningkatkan daya saing BUMN.

Di sisi lain, Rahmat mendukung langkah Dony Oskaria yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawal proyek-proyek strategis nasional, termasuk program hilirisasi dan penguatan tata kelola perusahaan.

Menurutnya, sinergi tersebut memperlihatkan komitmen pemerintah untuk membangun BUMN yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

"Pak Dony sebagai pembantu Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Beliau berani mengambil keputusan bisnis yang tepat, tetapi tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik. BUMN memang harus dikelola secara profesional agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat," tutup Rahmat. (***)

DANREM 032/WIRABRAJA RESMIKAN JEMBATAN BAILEY DI NAGARI SALAREH AIA TIMUR, WUJUD NYATA KEPEDULIAN TNI UNTUK MASYARAKAT

DANREM 032/WIRABRAJA RESMIKAN JEMBATAN BAILEY DI NAGARI SALAREH AIA TIMUR, WUJUD NYATA KEPEDULIAN TNI UNTUK MASYARAKAT

Bernama ID    Juni 30, 2026    Comment   

Bernama.id - Agam l Komandan Korem 032/Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno, S.A.P., M.A., meresmikan jembatan Bailey  di Nagari Salareh Aia Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam 30 Juni 2026.

Peresmian tersebut merupakan momentum penting dalam upaya memulihkan akses transportasi masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah.

Dalam sambutannya, Danrem 032/Wirabraja menyampaikan bahwa pembangunan jembatan Bailey merupakan wujud nyata kepedulian TNI bersama pemerintah daerah dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat, khususnya dalam membangun infrastruktur yang aman dan layak digunakan.

"Keberadaan jembatan ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, mempercepat aktivitas ekonomi, memudahkan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan warga," ujar Danrem.

Danrem juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam proses pembangunan, mulai dari pemerintah daerah, unsur TNI dan masyarakat yang turut bergotong royong sehingga pembangunan jembatan dapat diselesaikan dengan baik.

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita, serta peninjauan langsung kondisi Jembatan Bailey oleh Danrem bersama unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat setempat.

Masyarakat Nagari Salareh Aia Timur menyambut antusias peresmian jembatan tersebut. Kehadiran jembatan Bailey diharapkan menjadi solusi atas kebutuhan akses transportasi yang selama ini menjadi kendala, sekaligus memperkuat ketahanan wilayah melalui sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Korem 032/Wirabraja kembali menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, tetapi juga mendukung percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasiren Korem 032, Kasilog Kasrem 032, Dandim 0304/agam, Sekda Kab. Agam, Ibu Ketua Persit KCK Koorcab Rem 032 PD XX/TIB, beserta pengurus. (Penrem032).

Dialog Inspiratif di Agam, Legislator Nevi Zuairina Sampaikan Hal Ini

Dialog Inspiratif di Agam, Legislator Nevi Zuairina Sampaikan Hal Ini

Bernama ID    Juni 25, 2026    Comment   

Bernama.id - Agam l Demokrasi sejati bukan hanya soal pengumpulan aspirasi masyarakat, melainkan bagaimana aspirasi itu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program yang nyata demi kesejahteraan bersama. itulah inti pesan yang disampaikan Nevi Zuairina, Anggota DPR RI Fraksi PKS dalam dialog inspiratif bersama Kelompok Tani Kabupaten Agam di kantor DPD PKS Agam, Sumatera Barat.

Sebagai istri dari Irwan Prayitno, dua periode Gubernur Sumbar, Nevi mengajak masyarakat agar pembangunan daerah berakar pada Empat Pilar Kebangsaan—Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. “Empat Pilar bukan hanya materi yang dipelajari, melainkan pedoman hidup yang harus diwujudkan dalam tindakan dan kebijakan,” tegas Nevi yang mendapat sambutan antusias peserta dialog.

Dialog tersebut menampilkan beragam aspirasi warga mulai dari kebutuhan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan UMKM, hingga pengembangan ruang kreativitas bagi generasi muda. Kelompok Tani secara khusus menyoroti perbaikan pelayanan publik dan peningkatan akses pendidikan sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat desa.

Nevi memandang Kabupaten Agam sebagai wilayah dengan tantangan kompleks namun potensi besar. “Partisipasi seluruh masyarakat adalah kekuatan utama agar pembangunan inklusif dan berkeadilan dapat diwujudkan,” katanya. Dengan fungsi legislasinya di DPR RI dan MPR RI, Nevi berkomitmen memperjuangkan kebutuhan rakyat melalui pengawasan dan penganggaran yang tepat sasaran.

Dalam momentum penyerapan aspirasi masyarakat bertema Dari Aspirasi Menjadi Aksi, Nevi menekankan pentingnya membangun kebijakan yang kuat berdasarkan suara rakyat yang didengar dan dipenuhi. Kehadirannya di forum tersebut adalah cermin nyata legislatif yang mengedepankan inklusivitas dan keberpihakan kepada masyarakat luas.

Selain aspek sosial, Nevi juga menyampaikan sambutan sebagai anggota DPR RI yang peduli pada pembangunan berwawasan lingkungan. Ia mengingatkan bahwa pembangunan nasional harus berbasis pada prinsip keberlanjutan agar kemajuan ekonomi tidak merusak ekologi dan membawa kerugian jangka panjang.

Dalam sambutannya, Nevi menyebutkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menunjukkan lebih dari 90% bencana di Indonesia adalah hidrometeorologi, berhubungan erat dengan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. “Jika kita tidak mengubah arah pembangunan menjadi lebih hijau, kerugian ekonomi bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahun,” ujarnya.

Nevi menegaskan, pembangunan berkelanjutan adalah kewajiban moral dan konstitusional. Eksploitasi sumber daya alam dan kebijakan investasi harus mematuhi standar amdal yang ketat dan berpihak pada kelestarian alam. Fraksi PKS yang diwakilinya terus mengawal penguatan anggaran untuk energi terbarukan, pengelolaan limbah terpadu, dan pemulihan lahan kritis, agar target Net Zero Emission dapat tercapai secara adil tanpa membebani rakyat kecil.

Lebih jauh, Nevi mengajak masyarakat dan kelompok-kelompok lokal sebagai mitra utama pelestarian lingkungan, karena peran serta mereka dalam menjaga sumber air, mengelola sampah, dan menolak pembalakan liar adalah fondasi ketahanan ekologi bangsa.

Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Agam, diharapkan menjadi daerah yang “tidak meninggalkan siapa pun.” Dialog dan partisipasi warga menjadi nafas utama pembangunan berkeadilan yang tidak sekadar jargon, tetapi aksi nyata menjawab kebutuhan semua lapisan masyarakat.

“Kita ingin pembangunan yang menumbuhkan ekonomi, menyejahterakan rakyat, dan menjaga bumi tempat kita berpijak,” tutup Nevi dengan penuh semangat.

Dalam perjalanan membangun daerah, figur seperti Nevi Zuairina hadir sebagai penghubung antara aspirasi rakyat dan kebijakan negara, mewujudkan mimpi masyarakat Agam yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. (Rel)