Rahmat Saleh Ingatkan Pentingnya Validitas Data DTKS untuk Akses Bantuan Pendidikan

Rahmat Saleh Ingatkan Pentingnya Validitas Data DTKS untuk Akses Bantuan Pendidikan

Bernama ID    Mei 01, 2026    Comment   

Bernama.id - ‎Padang l Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat ekonomi kurang mampu saat menggelar pertemuan dengan warga di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Jumat (1/5/2026). 

‎

‎"Dari tahun kemarin, kita sudah menyalurkan ke berbagai penerima. Dan, akan terus kita lanjutkan," kata Rahmat.

‎

‎Salah satu yang dilakukan Rahmat adalah menyiapkan kuota khusus bagi warga kawasan Tarandam untuk mendapatkan akses perkuliahan melalui program bantuan pendidikan. 

‎

‎Langkah ini diambil sebagai upaya konkret dalam memastikan keterbatasan finansial tidak lagi menjadi penghalang bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk meraih gelar sarjana.

‎

‎Rahmat menekankan kunci utama untuk mengakses berbagai program bantuan pemerintah, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, terletak pada validitas data. 

‎

‎Dia pun mengimbau masyarakat untuk lebih proaktif dalam memastikan nama mereka tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui pembaruan di tingkat kelurahan. 

‎

‎"Kalau ingin kuliah tapi terkendala biaya, sekarang ada kesempatan. Namun yang paling penting adalah terdaftar di DTKS. Tanpa itu, secara sistem warga dianggap mampu meskipun faktanya tidak. Ini yang harus kita perbaiki," ujarnya.

‎

‎Menurutnya, akurasi data adalah fondasi utama dari efektivitas kebijakan sosial karena data yang keliru akan melahirkan kebijakan yang salah sasaran. 

‎

‎Dia memandang persoalan administratif ini sering kali menjadi penghambat utama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan namun tidak tercatat dalam sistem. 

‎

‎"Sinkronisasi antara fakta di lapangan dengan sistem digital pemerintah harus terus dikawal ketat agar tidak ada lagi masyarakat yang terpinggirkan dari hak-hak pendidikan mereka hanya karena urusan birokrasi," katanya.

‎

‎Selain menyinggung soal akses bantuan, Rahmat juga memberikan pandangan mengenai pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang di era disrupsi. 

‎

‎Dia mengingatkan, perguruan tinggi bukan sekadar tempat untuk mengejar nama besar kampus atau gelar akademik, melainkan kawah candradimuka untuk membangun jejaring. 

‎

‎"Pendidikan itu bukan hanya soal keahlian teknis, tetapi juga soal jaringan. Relasi itulah yang nantinya akan ikut menentukan jalan hidup dan masa depan seseorang di tengah persaingan global," tambahnya.

‎

‎Sebagai gambaran nyata, ia mencontohkan bagaimana pergeseran teknologi telah mengubah lanskap ekonomi lokal, seperti sektor transportasi konvensional yang kian terdesak oleh layanan berbasis aplikasi. 

‎

‎Melalui fasilitasi bantuan kuliah dan dorongan perbaikan data ini, muncul harapan baru bagi warga Padang Timur bahwa keterbatasan ekonomi tidak semestinya memutus cita-cita anak-anak mereka. 

‎

‎"Kita meyakini dengan data yang akurat dan kemauan untuk terus belajar, rantai kemiskinan dapat diputus melalui jalur pendidikan yang lebih inklusif dan merata," harapnya. (Gilang/TPHRS/ABE)

Rahmat Saleh Soroti Dampak Banjir, Pemulihan Pertanian Sumbar Terus Dikawal

Rahmat Saleh Soroti Dampak Banjir, Pemulihan Pertanian Sumbar Terus Dikawal

Bernama ID    Mei 01, 2026    Comment   

Bernama.id - ‎Padang l Anggota Komisi IV DPR RI H. Rahmat Saleh kembali menegaskan komitmennya mengawal pemulihan sektor pertanian pascabanjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat. 

‎

‎Perbaikan dinilai penting agar lahan pertanian masyarakat yang terdampak bisa segera kembali dimanfaatkan.

‎

‎Hal itu disampaikannya saat bertemu masyarakat dalam kegiatan serap aspirasi di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Jumat (1/5/2026). 

‎

‎Dalam pertemuan itu, ia juga mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi warga pascabencana.

‎

‎Rahmat menjelaskan Komisi IV DPR RI merupakan komisi yang membidangi sektor pertanian, kelautan, perikanan, dan kehutanan. 

‎

‎Karena itu, menurut dia, pihaknya memiliki perhatian khusus terhadap kerusakan sektor pertanian yang dialami masyarakat akibat banjir bandang.

‎

‎Rahmat menyebut telah aktif mengawal berbagai bantuan untuk daerah terdampak banjir, khususnya di Kota Padang. 

‎

‎Upaya tersebut, katanya, dilakukan agar proses pemulihan berjalan lebih cepat dan masyarakat bisa segera bangkit.

‎

‎“Alhamdulillah, Sumatera Barat sudah kita kawal untuk perbaikan akibat banjir bandang, terutama Kota Padang,” ujarnya.

‎

‎Rahmat mengungkapkan pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp320 miliar untuk perbaikan sektor pertanian di Sumatera Barat. 

‎

‎Dana tersebut saat ini telah disalurkan kepada pemerintah provinsi untuk selanjutnya digunakan dalam program pemulihan dan perbaikan infrastruktur pertanian yang terdampak.

‎

‎Dia menilai dukungan anggaran tersebut sangat penting mengingat sektor pertanian menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Sumbar. 

‎

‎"Karena itu, pemulihan lahan dan sarana pertanian harus segera dilakukan agar aktivitas produksi tidak terganggu terlalu lama," katanya.

‎

‎Rahmat juga mencontohkan kerusakan cukup parah terjadi, salah satunya di wilayah Limau Manis, Padang.h 

‎

‎Menurutnya, areal persawahan masyarakat di kawasan itu mengalami kerusakan akibat aliran sungai yang meluap saat banjir bandang menerjang.

‎

‎“Mulai dari Batu Busuk sampai ke Pasar Baru, sawah masyarakat habis. Bahkan ada yang berubah jadi aliran sungai,” katanya.

‎

‎Kondisi tersebut menunjukkan besarnya dampak bencana terhadap para petani. 

‎

‎Sebab, selain merusak lahan, banjir juga mengganggu sumber penghidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada hasil pertanian.

‎

‎Rahmat memastikan pemerintah akan segera melakukan normalisasi serta optimalisasi lahan pertanian yang rusak agar bisa kembali dimanfaatkan masyarakat. 

‎

‎Langkah itu diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi warga pascabanjir.

‎

‎Menurutnya, sektor pertanian harus menjadi prioritas penanganan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat dan ketahanan pangan daerah. 

‎

‎"Kita berharap seluruh proses perbaikan dapat berjalan lancar sehingga petani dapat kembali beraktivitas seperti biasa," pungkasnya. (Gilang)

Audiensi Bersama Iqra Chissa Putra, Kolaborasi Wartawan Sumbar Sampaikan Hal Ini

Audiensi Bersama Iqra Chissa Putra, Kolaborasi Wartawan Sumbar Sampaikan Hal Ini

Bernama ID    April 30, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Setelah sebelumnya berkomunikasi dengan Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman yang juga merupakan Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, pada Kamis, 30/4/2026 Kolaborasi Wartawan Sumatera Barat (KWSB) diterima beraudiensi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang.

Tim KWSB dipimpin oleh Arif Budiman Effendi yang didampingi oleh Ali Warman yang merupakan wartawan senior dari TBNNews.com, Robby dari TVRI Sumbar, Kuga dari Dakoga.tv dan Aniyah dari mediasumbar.net.

Dalam kesempatan itu, Arif menyampaikan apresiasi terhadap perhatian Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa Putra yang berkenan meluangkan waktunya menerima kunjungan audiensi KWSB. "Kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bang Iqra yang ditengah kesibukannya mengabulkan permohonan beraudiensi lebih cepat dari yang kami sampaikan secara tertulis beberapa waktu yang lalu", ujar Arif. 

Arif mengatakan, "Dasar kami berhimpun dan bergabung di KWSB karena saat ini kolaborasi dengan semua kalangan untuk mencapai manfaat bersama adalah harga mati."

"Selain berkomunikasi dengan Bang Iqra saat ini, sebelumnya kami sudah berkomunikasi juga dengan Wakil Ketua DPRD Sumbar Bapak Evi Yandri Rajo Budiman, saat ini kami juga menunggu info jadwal beraudiensi dari Bapak-Bapak Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar yang lainnya", ungkap Arif.

Senada dengan hal itu, Iqra juga menyampaikan hal yang senada. "Sebelumnya saya minta maaf ya, saya adalah tipe orang terbuka untuk berdiskusi dan berdialog dengan lintas partai dan lintas golongan."

 

Arif mengatakan bahwa dalam audiensi tersebut, KWSB menyampaikan 3 (tiga) Usulan Program Kolaborasi kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhammad Iqra Chissa Putra, ST, MM. Arif menjelaskan  "Tiga usulan kami adalah, permohonan menjadi narasumber pada Dialog / Podcast Bincang Akrab KWSB Bersama Wakil Ketua DPRD Sumbar Muhammad Iqra Chissa Putra, ST, MM di TVRI Sumbar, permohonan fasilitasi melalui Program Pokir Pimpinan DPRD Sumbar untuk kegiatan Studi Tiru ke Kabupaten Banyuwangi dalam rangka membantu Pemko Padang untuk mensukseskan Program Digitalisasi Bansos dan Studi Tiru ke Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon untuk mendorong Pemko bersama DPRD Kota Padang membentuk Komisi Informasi Kota Padang." (TIM)

Nevi Zuairina Dorong Penguatan Koperasi Perempuan melalui INKOSSUMA: Pilar Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh

Nevi Zuairina Dorong Penguatan Koperasi Perempuan melalui INKOSSUMA: Pilar Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh

Bernama ID    April 27, 2026    Comment   

Bernama.id - Semarang l Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan dukungan penguatan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan, khususnya yang digerakkan oleh perempuan. 

Hal ini disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi Koperasi Salimah Nasional (SILATKOS) sekaligus Rapat Anggota Tahunan (RAT) INKOSSUMA Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan secara offline di Semarang,  namun Nevi hadir secara online dalam penyampaian sambutannya.

Polotisi PKS ini  menyampaikan apresiasi atas konsistensi INKOSSUMA dalam menyelenggarakan RAT tepat waktu sebagai wujud tata kelola koperasi yang sehat, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, RAT merupakan forum tertinggi dalam koperasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

“Penyelenggaraan RAT ini menjadi bukti bahwa INKOSSUMA dikelola secara profesional dan memiliki komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip koperasi. Ini penting untuk menjaga kepercayaan anggota sekaligus memperkuat peran koperasi di tengah tantangan ekonomi global,” ujar Nevi.

Sebagai mitra kerja Kementerian Koperasi dan UKM, Nevi menegaskan bahwa DPR RI terus mendorong peningkatan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang ditargetkan mencapai 5,5 persen pada tahun 2026. Ia menilai INKOSSUMA memiliki posisi strategis sebagai koperasi sekunder yang tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dalam pemberdayaan perempuan.

“Koperasi perempuan terbukti lebih tangguh dan memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Maka memperkuat INKOSSUMA berarti memperkuat ekonomi keluarga sekaligus fondasi ekonomi nasional,” tegas Legislator Sumbar II ini.

Dalam kesempatan tersebut, Nevi juga menyoroti pentingnya transformasi digital bagi koperasi di era modern. Ia mendorong INKOSSUMA untuk mengadopsi sistem digital dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan anggota agar lebih efisien dan terintegrasi secara nasional.

“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Dengan sistem yang terintegrasi, koperasi akan lebih mudah berkembang dan mampu menjawab kebutuhan zaman,” jelas Nevi.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Komisi VI DPR RI tengah mengawal pembahasan RUU Perkoperasian yang diarahkan pada modernisasi koperasi, termasuk penguatan pengawasan, perluasan akses pembiayaan, serta dukungan terhadap digitalisasi.

Menutup pernyataannya, Nevi berharap forum RAT INKOSSUMA tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga momentum merumuskan strategi ke depan yang adaptif dan inovatif.

“Koperasi harus terus bertransformasi agar mampu menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis. Saya yakin INKOSSUMA dapat menjadi contoh koperasi perempuan yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” pungkas Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Nevi Zuairina Ajak Pemerintah Perkuat RUU Perkoperasian demi Ekonomi Rakyat yang Berdaya Saing

Nevi Zuairina Ajak Pemerintah Perkuat RUU Perkoperasian demi Ekonomi Rakyat yang Berdaya Saing

Bernama ID    April 27, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat kerangka regulasi melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sebagai upaya mendorong transformasi koperasi di Indonesia.

Menurut Nevi, inisiatif pemerintah untuk memperbarui regulasi koperasi merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, sekaligus memperkuat posisi koperasi sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional. 

Politisi PKS ini  menilai, pembaruan regulasi ini penting agar koperasi mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai gerakan ekonomi berbasis anggota.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang terus mendorong pembaruan regulasi koperasi agar lebih adaptif, modern, dan mampu menjawab tantangan global. Ini adalah momentum penting untuk memperkuat koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat,” ujar Nevi dalam keterangannya di Jakarta.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menegaskan bahwa penguatan koperasi harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga melalui peningkatan akses pembiayaan, digitalisasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, koperasi dapat tumbuh lebih profesional dan berdaya saing tinggi.

Nevi juga menilai bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmen dalam menjaga keseimbangan antara modernisasi koperasi dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. 

Menurut aleg perempuan PKS ini, perlindungan pelaku usaha kecil  ini penting agar transformasi yang dilakukan tetap inklusif dan tidak meninggalkan koperasi skala kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi di daerah.

“Kita ingin koperasi naik kelas, tetapi tetap berakar pada nilai gotong royong dan keadilan. Pemerintah sudah berada di jalur yang tepat dengan mendorong transformasi yang inklusif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nevi mendorong agar proses pembahasan RUU Perkoperasian terus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku koperasi di daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar implementatif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Ia berharap sinergi antara pemerintah dan DPR RI dalam pembahasan RUU ini dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya memperkuat struktur koperasi, tetapi juga mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan, kita optimistis koperasi Indonesia akan semakin maju, tangguh, dan menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Insiden KRL Bekasi, Rahmat Saleh Minta Evaluasi Menyeluruh Bukan Saling Menyalahkan

Insiden KRL Bekasi, Rahmat Saleh Minta Evaluasi Menyeluruh Bukan Saling Menyalahkan

Bernama ID    April 27, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh pasca kecelakaan kereta yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di kawasan Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4/2026) malam.

Ia menilai langkah utama saat ini adalah memastikan proses investigasi berjalan objektif serta memperbaiki sistem keselamatan transportasi berbasis rel.

Menurut Rahmat, fokus utama pascakejadian tidak seharusnya diarahkan pada saling menyalahkan antar-pihak, melainkan mencari akar persoalan agar insiden serupa tidak kembali terulang.

“Jangan saling menyalahkan. Saat ini yang paling penting bagaimana langkah-langkah evaluasi dilakukan secara menyeluruh, sehingga keselamatan masyarakat benar-benar menjadi prioritas,” kata Rahmat Saleh di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Ia menilai kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka tersebut menjadi pengingat bahwa sistem transportasi massal harus terus diawasi dan diperbarui, terutama pada aspek teknologi pengamanan perjalanan kereta.

Berdasarkan laporan awal, insiden di Bekasi Timur masih dalam proses penyelidikan oleh aparat serta otoritas terkait.

Rahmat juga menyoroti pentingnya pemeriksaan terhadap sistem sensor dan perangkat keselamatan milik operator kereta api. Ia meminta seluruh perangkat pendukung operasional diperiksa secara detail, mulai dari sistem deteksi, sinyal, komunikasi, hingga prosedur tanggap darurat.

“Evaluasi terhadap sensor KAI dan seluruh sistem pengamanan harus dilakukan serius. Teknologi keselamatan tidak boleh dianggap sekadar pelengkap, karena menyangkut nyawa penumpang,” ujar legislator asal Sumatera Barat tersebut.

Selain itu, Rahmat menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dunia dan berharap para penumpang yang mengalami luka dapat segera pulih. 

Menurut dia, pendampingan terhadap korban harus menjadi bagian penting dalam penanganan pascakejadian.

Rahmat menambahkan, kebutuhan masyarakat terhadap moda transportasi kereta terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Karena itu, peningkatan layanan harus dibarengi dengan standar keamanan yang lebih ketat, terutama di jalur padat penumpang seperti kawasan penyangga Jakarta.

“Transportasi publik adalah urat nadi aktivitas masyarakat. Kepercayaan publik hanya bisa dijaga jika keselamatan menjadi prioritas utama,” katanya.

Ia berharap hasil investigasi nantinya dibuka secara transparan kepada publik sekaligus menjadi dasar pembenahan nyata. 

“Kita berharap hasil investigasi dibuka secara transparan, agar kita tahu bersama langkah-langkah yang harus disiapkan segera,” pungkasnya. (TPHRS/ABE)

Nevi Zuairina Dukung Kebijakan Pemerintah Terkait BBM Untuk Jaga Stabilitas Harga dan Daya Beli Masyarakat

Nevi Zuairina Dukung Kebijakan Pemerintah Terkait BBM Untuk Jaga Stabilitas Harga dan Daya Beli Masyarakat

Bernama ID    April 24, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menyampaikan pendapatnya terhadap langkah pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan elpiji 12 kg, sebagai bagian dari kebijakan menjaga keberlanjutan fiskal dan ketahanan energi nasional di tengah tekanan global.

Nevi menilai, kebijakan ini merupakan langkah berat yang  diambil pemerintah, mengingat kondisi geopolitik dunia yang berdampak langsung pada harga energi internasional. 

Politisi PKS ini  menjelaskan bahwa Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor LPG, sehingga sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global.

“Pemerintah sudah mengambil langkah yang penuh perhitungan  dengan tetap menjaga subsidi untuk masyarakat kecil, sementara penyesuaian dilakukan pada kelompok yang mampu. Ini bentuk kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Nevi.

Meski demikian, Legislator asal Sumatera Barat II ini mengingatkan pentingnya langkah lanjutan agar kebijakan ini tidak berdampak pada daya beli masyarakat. 

Ia mendorong pemerintah untuk terus memantau harga kebutuhan pokok melalui operasi pasar, memastikan distribusi berjalan lancar, serta menjaga ketersediaan stok pangan, khususnya melalui peran Bulog.

Menurut Nevi, pemerintah juga perlu mengantisipasi dampak tidak langsung, terutama pada sektor transportasi dan logistik yang berpotensi memicu kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini penting untuk melindungi pelaku UMKM agar tidak terbebani secara berlebihan.

“Pemerintah perlu memastikan tidak terjadi efek berantai yang membebani masyarakat, termasuk potensi penurunan kualitas dan kuantitas produk atau shrinkflation,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anggota FPKS ini menekankan pentingnya menjaga stabilitas psikologis pasar. Ia mengingatkan agar tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat yang dapat memicu panic buying dan inflasi semu.

“Komunikasi publik yang baik menjadi kunci. Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas dan menenangkan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.

Nevi menegaskan, keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh tiga hal utama, yaitu pengawasan yang kuat, stabilitas harga pangan, dan komunikasi publik yang efektif. 

"Saya sangat berharap pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara kebijakan energi dan perlindungan daya beli masyarakat," tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)