Nevi Zuairina Dorong Penguatan Koperasi Perempuan melalui INKOSSUMA: Pilar Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh

Nevi Zuairina Dorong Penguatan Koperasi Perempuan melalui INKOSSUMA: Pilar Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh

Bernama ID    April 27, 2026    Comment   

Bernama.id - Semarang l Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan dukungan penguatan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan, khususnya yang digerakkan oleh perempuan. 

Hal ini disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi Koperasi Salimah Nasional (SILATKOS) sekaligus Rapat Anggota Tahunan (RAT) INKOSSUMA Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan secara offline di Semarang,  namun Nevi hadir secara online dalam penyampaian sambutannya.

Polotisi PKS ini  menyampaikan apresiasi atas konsistensi INKOSSUMA dalam menyelenggarakan RAT tepat waktu sebagai wujud tata kelola koperasi yang sehat, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, RAT merupakan forum tertinggi dalam koperasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

“Penyelenggaraan RAT ini menjadi bukti bahwa INKOSSUMA dikelola secara profesional dan memiliki komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip koperasi. Ini penting untuk menjaga kepercayaan anggota sekaligus memperkuat peran koperasi di tengah tantangan ekonomi global,” ujar Nevi.

Sebagai mitra kerja Kementerian Koperasi dan UKM, Nevi menegaskan bahwa DPR RI terus mendorong peningkatan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang ditargetkan mencapai 5,5 persen pada tahun 2026. Ia menilai INKOSSUMA memiliki posisi strategis sebagai koperasi sekunder yang tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dalam pemberdayaan perempuan.

“Koperasi perempuan terbukti lebih tangguh dan memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Maka memperkuat INKOSSUMA berarti memperkuat ekonomi keluarga sekaligus fondasi ekonomi nasional,” tegas Legislator Sumbar II ini.

Dalam kesempatan tersebut, Nevi juga menyoroti pentingnya transformasi digital bagi koperasi di era modern. Ia mendorong INKOSSUMA untuk mengadopsi sistem digital dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan anggota agar lebih efisien dan terintegrasi secara nasional.

“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Dengan sistem yang terintegrasi, koperasi akan lebih mudah berkembang dan mampu menjawab kebutuhan zaman,” jelas Nevi.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Komisi VI DPR RI tengah mengawal pembahasan RUU Perkoperasian yang diarahkan pada modernisasi koperasi, termasuk penguatan pengawasan, perluasan akses pembiayaan, serta dukungan terhadap digitalisasi.

Menutup pernyataannya, Nevi berharap forum RAT INKOSSUMA tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga momentum merumuskan strategi ke depan yang adaptif dan inovatif.

“Koperasi harus terus bertransformasi agar mampu menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis. Saya yakin INKOSSUMA dapat menjadi contoh koperasi perempuan yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” pungkas Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Nevi Zuairina Ajak Pemerintah Perkuat RUU Perkoperasian demi Ekonomi Rakyat yang Berdaya Saing

Nevi Zuairina Ajak Pemerintah Perkuat RUU Perkoperasian demi Ekonomi Rakyat yang Berdaya Saing

Bernama ID    April 27, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat kerangka regulasi melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sebagai upaya mendorong transformasi koperasi di Indonesia.

Menurut Nevi, inisiatif pemerintah untuk memperbarui regulasi koperasi merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, sekaligus memperkuat posisi koperasi sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional. 

Politisi PKS ini  menilai, pembaruan regulasi ini penting agar koperasi mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai gerakan ekonomi berbasis anggota.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang terus mendorong pembaruan regulasi koperasi agar lebih adaptif, modern, dan mampu menjawab tantangan global. Ini adalah momentum penting untuk memperkuat koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat,” ujar Nevi dalam keterangannya di Jakarta.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menegaskan bahwa penguatan koperasi harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga melalui peningkatan akses pembiayaan, digitalisasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, koperasi dapat tumbuh lebih profesional dan berdaya saing tinggi.

Nevi juga menilai bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmen dalam menjaga keseimbangan antara modernisasi koperasi dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. 

Menurut aleg perempuan PKS ini, perlindungan pelaku usaha kecil  ini penting agar transformasi yang dilakukan tetap inklusif dan tidak meninggalkan koperasi skala kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi di daerah.

“Kita ingin koperasi naik kelas, tetapi tetap berakar pada nilai gotong royong dan keadilan. Pemerintah sudah berada di jalur yang tepat dengan mendorong transformasi yang inklusif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nevi mendorong agar proses pembahasan RUU Perkoperasian terus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku koperasi di daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar implementatif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Ia berharap sinergi antara pemerintah dan DPR RI dalam pembahasan RUU ini dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya memperkuat struktur koperasi, tetapi juga mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan, kita optimistis koperasi Indonesia akan semakin maju, tangguh, dan menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Nevi Zuairina Dukung Kebijakan Pemerintah Terkait BBM Untuk Jaga Stabilitas Harga dan Daya Beli Masyarakat

Nevi Zuairina Dukung Kebijakan Pemerintah Terkait BBM Untuk Jaga Stabilitas Harga dan Daya Beli Masyarakat

Bernama ID    April 24, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menyampaikan pendapatnya terhadap langkah pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan elpiji 12 kg, sebagai bagian dari kebijakan menjaga keberlanjutan fiskal dan ketahanan energi nasional di tengah tekanan global.

Nevi menilai, kebijakan ini merupakan langkah berat yang  diambil pemerintah, mengingat kondisi geopolitik dunia yang berdampak langsung pada harga energi internasional. 

Politisi PKS ini  menjelaskan bahwa Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor LPG, sehingga sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global.

“Pemerintah sudah mengambil langkah yang penuh perhitungan  dengan tetap menjaga subsidi untuk masyarakat kecil, sementara penyesuaian dilakukan pada kelompok yang mampu. Ini bentuk kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Nevi.

Meski demikian, Legislator asal Sumatera Barat II ini mengingatkan pentingnya langkah lanjutan agar kebijakan ini tidak berdampak pada daya beli masyarakat. 

Ia mendorong pemerintah untuk terus memantau harga kebutuhan pokok melalui operasi pasar, memastikan distribusi berjalan lancar, serta menjaga ketersediaan stok pangan, khususnya melalui peran Bulog.

Menurut Nevi, pemerintah juga perlu mengantisipasi dampak tidak langsung, terutama pada sektor transportasi dan logistik yang berpotensi memicu kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini penting untuk melindungi pelaku UMKM agar tidak terbebani secara berlebihan.

“Pemerintah perlu memastikan tidak terjadi efek berantai yang membebani masyarakat, termasuk potensi penurunan kualitas dan kuantitas produk atau shrinkflation,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anggota FPKS ini menekankan pentingnya menjaga stabilitas psikologis pasar. Ia mengingatkan agar tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat yang dapat memicu panic buying dan inflasi semu.

“Komunikasi publik yang baik menjadi kunci. Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas dan menenangkan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.

Nevi menegaskan, keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh tiga hal utama, yaitu pengawasan yang kuat, stabilitas harga pangan, dan komunikasi publik yang efektif. 

"Saya sangat berharap pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara kebijakan energi dan perlindungan daya beli masyarakat," tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Nevi Zuairina Dukung Rekrutmen 30 Ribu Tenaga Kopdes Merah Putih, Dorong Jadi Motor Ekonomi Desa Berkelanjutan

Nevi Zuairina Dukung Rekrutmen 30 Ribu Tenaga Kopdes Merah Putih, Dorong Jadi Motor Ekonomi Desa Berkelanjutan

Bernama ID    April 22, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyampaikan dukungannya terhadap program pemerintah dalam pembukaan 30.000 lowongan kerja melalui rekrutmen manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang saat ini tengah berlangsung di seluruh Indonesia.

Program ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekonomi desa sekaligus membuka peluang kerja bagi generasi muda terdidik. Berdasarkan informasi resmi, rekrutmen tahap awal telah dibuka sejak pertengahan April 2026 dan ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi untuk mengisi posisi manajerial di Kopdes Merah Putih di berbagai wilayah. 

Nevi menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang lebih modern, produktif, dan berdaya saing.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang menghadirkan 30.000 peluang kerja ini. Ini bukan sekadar rekrutmen tenaga kerja, tetapi investasi besar dalam membangun kepemimpinan ekonomi di desa-desa Indonesia,” ujar Nevi.

Namun demikian, Nevi mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola dan kesiapan sumber daya manusia yang direkrut. 

Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa para manajer Kopdes memiliki kapasitas kewirausahaan, kemampuan manajerial, serta integritas yang kuat dalam mengelola koperasi sebagai entitas bisnis rakyat.

“Manajer Kopdes harus mampu menjadi penggerak ekonomi lokal. Mereka tidak hanya mengelola administrasi, tetapi harus punya visi bisnis, mampu membangun jaringan, dan menghidupkan potensi desa,” tegasnya.

Lebih lanjut, legislator asal Sumatera Barat II ini juga mendorong pemerintah untuk memastikan adanya sistem pelatihan, pendampingan, serta pengawasan yang berkelanjutan. Hal ini penting agar Kopdes Merah Putih tidak hanya menjadi program jangka pendek, tetapi benar-benar berkembang menjadi pusat distribusi, produksi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Nevi juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi serta operasional Kopdes, agar kepercayaan publik terhadap program ini dapat terjaga.

“Kita ingin Kopdes Merah Putih menjadi simbol kebangkitan ekonomi desa yang inklusif dan berkeadilan. Karena itu, tata kelola yang baik adalah kunci utama keberhasilan,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Nevi Zuairina Soroti Gula Rafinasi Masuk Pasar Konsumsi, Tegaskan Perlunya Pembenahan Tata Niaga Nasional

Nevi Zuairina Soroti Gula Rafinasi Masuk Pasar Konsumsi, Tegaskan Perlunya Pembenahan Tata Niaga Nasional

Bernama ID    April 20, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyoroti persoalan serius dalam tata niaga gula nasional, khususnya terkait masuknya Gula Kristal Rafinasi (GKR) ke pasar konsumsi masyarakat. 

Fenomena ini dinilai menjadi salah satu sumber utama distorsi pasar gula nasional yang berdampak luas terhadap keseimbangan sektor hulu hingga hilir.

Politisi PKS ini menyampaikan  bahwa secara regulasi, gula rafinasi diperuntukkan bagi kebutuhan industri, bukan untuk konsumsi rumah tangga. Namun dalam praktiknya, terdapat indikasi kuat bahwa GKR merembes ke pasar konsumsi, sehingga mengganggu keseimbangan antara gula konsumsi (GKP) dan gula industri. 

"Kondisi ini tidak hanya keluar dari ketentuan tata niaga, tetapi juga berdampak langsung pada harga dan kesejahteraan petani tebu", ungkapnya.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menilai bahwa kebocoran distribusi gula rafinasi telah menekan harga gula di tingkat petani, sementara di sisi lain stok gula nasional, khususnya milik BUMN, justru mengalami penumpukan. Ironisnya, harga gula di tingkat konsumen tetap tinggi, yang menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam sistem distribusi dan lemahnya pengawasan pasar.

“Masalah gula nasional bukan semata soal pasokan, tetapi lebih pada tata kelola yang belum optimal dari hulu hingga hilir,” ujar Nevi.

Ia menambahkan, rendahnya produktivitas tebu, belum efisiennya pabrik gula, serta fragmentasi kelembagaan BUMN menjadi faktor yang memperparah kondisi ini. Selain itu, ketergantungan terhadap impor bahan baku gula rafinasi dinilai semakin memperbesar potensi distorsi dalam struktur industri gula nasional.

“Ketergantungan impor bahan baku membuat struktur industri kita rentan. Ketika pengawasan lemah, maka celah distribusi akan dimanfaatkan dan berdampak langsung pada petani,” tegasnya.

Nevi juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap impor gula rafinasi agar lebih terkendali, transparan, dan akuntabel. Ia menilai bahwa kebijakan kewajiban bagi importir gula rafinasi untuk memiliki kebun tebu merupakan langkah strategis dalam memperkuat integrasi hulu dan hilir, namun harus diiringi dengan pengawasan yang konsisten dan terukur.

“Kebijakan integrasi ini tidak boleh berhenti pada aspek administratif. Harus ada dampak nyata terhadap peningkatan produksi tebu nasional,” ujarnya.

Menurutnya, masuknya gula rafinasi ke pasar konsumsi merupakan indikasi kuat adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan tata niaga gula nasional. Dampaknya tidak hanya menciptakan distorsi harga, tetapi juga merugikan petani dan membebani peran BUMN dalam menjaga stabilitas pasokan.

“Diperlukan reformasi menyeluruh melalui penguatan pengawasan distribusi, pengendalian impor, serta integrasi kebijakan hulu–hilir guna mewujudkan kemandirian gula nasional,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Nevi Zuairina Dorong Transformasi Digital BUMN Berdampak Nyata bagi Ekonomi Daerah

Nevi Zuairina Dorong Transformasi Digital BUMN Berdampak Nyata bagi Ekonomi Daerah

Bernama ID    April 13, 2026    Comment   

Bernama.id - Lampung l Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, memberi catatan bahwa transformasi digital BUMN harus mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah, bukan hanya mencatatkan kinerja korporasi yang kuat di tingkat nasional.

Hal ini disampaikan Nevi dalam rangka pengawasan terhadap peran PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk bersama Badan Pengelola (BP) BUMN dan PT Danantara Asset Management dalam memperkuat ekosistem digital di daerah seperti Lampung.

Nevi mengapresiasi kinerja Telkom yang tetap solid di tengah tekanan industri telekomunikasi. 

Namun, politisi PKS ini mengingatkan bahwa tantangan utama saat ini bukan hanya menjaga kinerja keuangan, melainkan memastikan transformasi menuju digital telco benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Transformasi digital tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan. Yang lebih penting adalah bagaimana digitalisasi ini mampu meningkatkan produktivitas UMKM, memperluas akses pasar, dan menciptakan nilai tambah ekonomi di daerah,” ujar Nevi.

Berdasarkan kajian yang dihimpun Komisi VI, penetrasi internet nasional telah mencapai lebih dari 80 persen, namun masih terdapat kesenjangan kualitas layanan antara wilayah Jawa dan luar Jawa, termasuk di Sumatera . Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan digital bukan hanya soal akses, tetapi juga kualitas dan pemanfaatannya.

Legisaltor asal Sumbar II ini i juga menyoroti pentingnya peran BP BUMN dalam memastikan arah kebijakan investasi BUMN digital, termasuk Telkom, tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memiliki indikator dampak ekonomi daerah yang terukur.

Sementara itu, kepada PT Danantara Asset Management, Nevi menekankan pentingnya pengelolaan investasi yang disiplin dan terarah, terutama dalam mendukung pengembangan infrastruktur strategis seperti data center dan ekosistem digital di luar Pulau Jawa.

“Investasi digital harus diarahkan untuk menciptakan multiplier effect, seperti penguatan sektor pertanian, logistik, dan UMKM di daerah. Lampung memiliki potensi besar yang harus didorong melalui integrasi teknologi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Nevi meminta Telkom untuk meningkatkan kualitas layanan dan pemerataan jaringan, serta memastikan digitalisasi UMKM tidak hanya sebatas onboarding, tetapi mampu meningkatkan omzet dan efisiensi usaha.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan keamanan siber dan pengembangan talenta digital daerah sebagai fondasi utama keberhasilan transformasi digital nasional.

“Tanpa SDM yang siap dan sistem yang aman, transformasi digital tidak akan optimal. Kita butuh ekosistem yang utuh, dari infrastruktur hingga manusia yang mengelolanya,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Nevi Zuairina : Transparansi dan Partisipasi Publik Jadi Kunci Hadapi Ancaman Krisis Energi Global

Nevi Zuairina : Transparansi dan Partisipasi Publik Jadi Kunci Hadapi Ancaman Krisis Energi Global

Bernama ID    April 10, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Krisis energi global yang dipicu konflik geopolitik berkepanjangan kini menjadi tantangan serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. 

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan  kesadaran publik mesti kuat, karena menjadi langkah penting agar masyarakat dapat memahami situasi tanpa terjebak kepanikan.

Politisi PKS ini mengapresiasi komitmen pemerintah yang memastikan tidak akan menaikkan harga BBM hingga akhir tahun 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global yang belum menunjukkan tanda mereda.

“Komitmen ini patut diapresiasi, namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah mampu menghadirkan komunikasi publik yang transparan, sederhana, dan mudah dipahami masyarakat,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumbar II ini menjelaskan bahwa strategi komunikasi menjadi kunci utama dalam mitigasi krisis energi. Pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka mengenai penyebab krisis, seperti gangguan pasokan global akibat konflik, dampaknya terhadap Indonesia, serta langkah-langkah yang telah dan akan diambil.

Selain itu, Nevi menilai pentingnya pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam membangun kesadaran energi. Tokoh masyarakat, generasi muda, hingga influencer dinilai memiliki peran strategis dalam mengampanyekan gaya hidup hemat energi secara luas dan masif.

Lebih lanjut, Kapoksi VI FPKS ini mengingatkan bahwa dampak konflik global terhadap sektor energi sangat serius dan bersifat sistemik. Gangguan jalur distribusi minyak dan gas, terbatasnya ekspor dari negara produsen, hingga fluktuasi harga energi berpotensi memicu kenaikan harga BBM, tarif listrik, serta biaya logistik. Kondisi ini pada akhirnya dapat mendorong inflasi dan menambah beban subsidi dalam APBN.

“Efeknya memang tidak selalu langsung terlihat, tetapi dampaknya bisa sangat luas terhadap perekonomian nasional,” jelasnya.

Dalam menghadapi situasi ini, Nevi menegaskan bahwa peran masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan mitigasi krisis. Ia mengajak masyarakat untuk mulai dari langkah sederhana, seperti menghemat penggunaan energi di rumah dan mengubah pola pikir dari konsumtif menjadi sadar energi.

“Selama ini energi sering dianggap selalu tersedia. Padahal, energi itu terbatas dan memiliki konsekuensi ekonomi yang besar. Karena itu, ketahanan energi harus menjadi gerakan bersama,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)