PJKIP Padang Salurkan Bantuan Perlengkapan Sekolah untuk Murid SD Terdampak Banjir di Kampung Lapai

PJKIP Padang Salurkan Bantuan Perlengkapan Sekolah untuk Murid SD Terdampak Banjir di Kampung Lapai

Bernama ID    Desember 21, 2025    Comment   

Bernama.id - PADANG l Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang salurkan bantuan paket perlengkapan sekolah untuk 36 murid SD terdampak bencana banjir, di RT 6/RW 4 Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Ahad (21/12/2025).

Dalam penyaluran bantuan itu hadir langsung Ketua PJKIP Kota Padang Yuliadi Chandra, Sekretaris PJKIP Padang, Arif Budiman Effendi, Bendahara PJKIP Padang Sri Taufik, Ketua PJKIP Provinsi Sumbar, Almudazir dan juga Penasehat PJKIP Sumbar Novrianto.

Chandra dalam kesempatan itu mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari program Bakti untuk Negeri yang diusung PJKIP Padang. 

"Tujuan penyaluran bantuan ini adalah untuk memastikan agar sektor  pendidikan bisa kembali pulih pascabencana yang melanda Kota Padang," ujar Chandra.

Ia menyebut, bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban orang tua dan siswa pascabencana yang terjadi. Serta dapat mendorong semangat belajar siswa yang sempat terganggu oleh bencana.

"Walaupun situasi sulit, kami ingin anak-anak tetap bersemangat menjalani proses pendidikan usai bencana yang melanda daerah kita ini," ucap Chandra.

Sementara itu, Penasehat PJKIP Sumbar Novrianto mengapresiasi langkah yang diambil PJKIP Kota Padang yang telah memberi bantuan untuk murid SD terdampak bencana di Kota Padang.

"Jangan sampai anak-anak kita tidak semangat bersekolah karena musibah yang terjadi. Maka dari itu saat terjadinya bencana kita langsung mendorong adik-adik kita di PJKIP Padang untuk turun, Alhamdulillah hari ini mereka bisa hadir di sini sedikit meringankan beban masyarakat, kita mengapreasi langkah yang diambil, mudah-mudahan bantuan yang diberikan bisa bermanfaat untuk anak-anak kita," ujar Novrianto.

Ketua RT 6/RW 4 Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo Yuli mengucapkan terima kasih atas kepedulian PJKIP Kota Padang terhadap anak-anak korban banjir di daerah itu.

"Saya mewakili masyarakat sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan untuk warga kami yang menjadi korban bencana banjir bandang, semoga ini bermanfaat dan bisa menambah semangat anak-anak untuk belajar," ucapnya. (*)

PJKIP Kota Padang Bhakti untuk Negeri, Yuliadi Chandra : Kita Siapkan Ratusan Paket Sekolah Anak Korban Banjir Bandang

PJKIP Kota Padang Bhakti untuk Negeri, Yuliadi Chandra : Kita Siapkan Ratusan Paket Sekolah Anak Korban Banjir Bandang

Bernama ID    Desember 02, 2025    Comment   

Bernama.id - Padang l Aksi kemanusiaan berdatangan setelah bencana hidrometereologi yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang Sumatera Barat dalam sepekan terakhir. 

Lewat rapat di room WhatsApp Group Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang,

Selasa, 2 Desember 2025.

Disepakati Bhakti untuk Negeri bergerak untuk aksi kemanusiaan ke daerah terparah terdampak bencana.

"Kita sengaja mengetuk hati para donatur untuk membantu anak sekolah terdampak yang ditimbulkan mendatangkan gelombang solidaritas, maka PJKIP Kota Padang mengambil peran aksi kemanusiaan dengan menggalang donasi bersama mitra. Bentuknya, berupa bantuan paket sekolah untuk pelajar di daerah bencana," ujar Ketua PJKIP Kota Padang Yuliadi Chandra didampingi Penasihat PJKIP Novrianto Ucok.

Aksi kemanusiaan untuk pelajar, PJKIP menyiapkan bantuan perlengkapan sekolah seperti buku tulis, pensil, pena, kotak pensil, buku gambar lengkap dengan tasnya. 

"Untuk tahap awal PJKIP Kota Padang menggalang bantuan 250 paket peralatan sekolah," ujar Chandra akrab disapa

Menurut Chandra, siapa pun orang di dunia ini tak akan pernah mengharapkan bencana atau musibah terjadi. 

"Musibah itu adalah kuasanya Allah SWT, tugas kita yang jauh dari daerah musibah adalah peduli dan membangun solidaritas membantu saudara-saudara kita ," ujar Chandra

Kepada siapa saja yang peduli terutama mitra PJKIP Kota Padang selama ini, Chandra mengajak ikut peduli membantu pelajar di daerah bencana. Semua nama dan jumlah paket bantuan akan diumumkan secara terbuka dan transparan di media yang tergabung di PJKIP Kota Padang. 

"Kami akan menghubungi para mitra dan berharap ikut peduli dalam aksi Bhakti PJKIP Kota untuk pelajar di Kota Padang, Sumatera Barat umumnya," ujar Chandra

Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik Kota Padang, sebuah organisasi yang bertujuan untuk mendorong transparansi informasi publik di kota tersebut. Organisasi ini dibentuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi, membangun kolaborasi antara jurnalis, LSM, dan pemerintah, serta memastikan informasi publik mudah diakses oleh masyarakat. 

Dewan Pembina Walikota Padang, Pimpinan DPRD Kota

Padang, Kapolresta Padang, Dandim 0312/Padang, Kejari Padang, Kadis Kominfo Kota Padang dan Dewan Penasehat terdiri dari Ketua Syamsu Rizal, SE Anggota, Saribulih, Zamri Yahya, SH.I, Pebrius Dwinus, Rommi Delfiano, S.Pt, MP

Berikut Nomor Rekening untuk donasi dukungan kegiatan tersebut : 10080210128376

BANK NAGARI KANTOR KAS ULAK KARANG

Atas Nama PJKIP KOTA PADANG

Konfirmasi setelah transfer ke : 

 +62 853-5532-9188 (Yuliadi Chandra, S. Pd/Ketua PJKIP Kota Padang)

+623130645744 (Arif Budiman Effendi/Sekretaris PJKIP Kota Padang)

+62 822-8507-4079 (Sri Taufik/Bendahara PJKIP Kota Padang)

(Relis)

Visitasi Badan Publik, Ketua KI Sumbar: Lompatan Kota Padang Jauh Tinggi

Visitasi Badan Publik, Ketua KI Sumbar: Lompatan Kota Padang Jauh Tinggi

Bernama ID    November 07, 2025    Comment   

Bernama.id - Padang l Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat mendatangi badan publik yang masuk dalam tiga besar penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2025. Kedatangan ini dalam rangka visitasi badan publik yang meraih nilai tertinggi dalam penilaian tahun ini. 

Pemerintah Kota Padang termasuk badan publik yang dikunjungi. Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra beserta jajaran mendatangi ruang PPID di Balai Kota Padang, Jumat (7/11/2025). 

Kedatangan KI Sumbar disambut Wali Kota Padang Fadly Amran beserta Kepala Dinas Kominfo, Boby Firman dan jajaran. Saat berbincang hangat, Musfi Yendra menyampaikan progres kinerja badan publik secara keseluruhan. 

"Kalau untuk Kota Padang, lompatannya jauh tinggi," ungkap Musfi Yendra.  

Kota Padang sempat berada di peringkat kedelapan saat penilaian keterbukaan informasi publik tahun lalu. Ketika itu Kota Padang masih berada di level menuju informatif. Sedangkan tahun sebelumnya, Kota Padang justru jauh terlempar dari sepuluh besar. 

"Kota Padang kemudian memaksimalkannya di tahun ini, sejak awal tahun 2025 terus aktif mengelola PPID dan melakukan konsultasi ke tempat kami (KI)," jelas Musfi. 

Musfi berpesan kepada PPID utama yang ada di seluruh Sumbar untuk terus aktif. Merekapitulasi Daftar Informasi Publik (DIP) secara baik. 

Wali Kota Padang Fadly Amran saat menerima KI Sumbar mengucap terimakasih atas kedatangan. Menurutnya, kedatangan KI ke Pemko Padang menjadi sebuah tindakan nyata untuk lebih baik ke depannya. 

"Komitmen kami di Padang bagaimana agar program Padang Amanah berjalan baik," jelas Fadly Amran. 

Menurut wali kota, keterbukaan informasi baginya bukanlah jargon atau slogan belaka. Tetapi menjadi aksi nyata dan akan dikupas hingga ke internal Pemko Padang. 

"Tentunya agar lebih baik ke depannya, kita butuh masukan dari Komisi Informasi," kata wali kota. 

Kunjungan KI Sumbar tidak saja melihat ruang pelayanan PPID di Lantai II Balai Kota. Akan tetapi juga melihat langsung dashboard Padang Command Center (PCC) di Balai Kota. Di sini, Tim KI Sumbar banyak mendapat informasi tentang aplikasi "Lapor Padang", "Padang Mobile" dan lainnya. Semua itu merupakan layanan pengaduan bagi warga kepada Pemko Padang.

Diketahui, saat ini tiga daerah masuk ke dalam tiga besar penilaian keterbukaan informasi tahun 2025. Ketiga daerah itu yakni Padang, Pesisir Selatan dan Solok Selatan. (***)

Yuliadi Chandra : PJKIP Padang Berkomitmen untuk Kejayaan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Padang

Yuliadi Chandra : PJKIP Padang Berkomitmen untuk Kejayaan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Padang

Bernama ID    Oktober 27, 2025    Comment   

Bernama.id - Padang l Setelah resmi dilantik oleh Pengurus Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Provinsi Sumatera Barat pada Senin, 6 Oktober 2025, Pengurus PJKIP Kota Padang mempersiapkan untuk menggelar 3 (tiga) kegiatan Diskusi Publik dan 1 (satu) Dialog Khusus di TVRI Stasiun Sumatera Barat yang tujuan seluruh kegiatan itu adalah untuk kejayaan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Padang. Hal itu diungkapkan oleh Ketua PJKIP Kota Padang Yuliadi Chandra, S. Pd di Padang pada Senin, 27/10/2025.

Yuliadi Chandra yang akrab dipanggil Chandra menjelaskan, "3 (tiga) kegiatan Diskusi Publik yang akan digelar oleh PJKIP Kota Padang direncanakan akan bertindak sebagai Pembicara antara lain Wakil Wali Kota Padang, Sekretaris Daerah Kota Padang, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Kajari Padang, Kapolresta Padang, Wakapolresta Padang dan Komandan Kodim 0312/Padang."

Chandra menambahkan, "Dalam waktu terdekat ini, PJKIP Kota Padang, In sya Allah pada hari Ahad, 9 November 2025 akan melaksanakan Diskusi Publik dengan tema "Urgensi Keterbukaan Informasi Publik dalam Penegakan Hukum di Kota Padang".

"Direncanakan yang akan menjadi Pembicara pada kegiatan itu adalah Wakil Wali Kota Padang H. Maigus Nasir, M. Pd, Kepala Kejaksaan Negeri Padang Dr. Aliansyah, SH, MH, Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo, S. IK, MH, Komisioner Komisi Informasi Sumbar Riswandy, S. Pd dan Penasehat PJKIP Sumbar Adrian Tuswandi yang saat ini adalah Anggota Dewan Pengawas Kantor Berita Indonesi (KBI) Antara dan juga Dewan Pakar PWI Pusat. Diskusi Publik tersebut akan dimoderatori oleh Bung Robby Cahyadi yang merupakan salah seorang Pengurus PJKIP Sumbar", jelas Chandra.

Chandra melanjutkan, "Alhamdulillaah, melalui kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak atas  kegiatan Pelantikan Pengurus PJKIP Kota Padang Periode 2025 - 2028 dan Diskusi Publik PJKIP Padang pada hari Senin, 6 Oktober 2025 yang lalu. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Wali Kota Padang Bapak Fadly Amran yang sudah dan akan memfasilitasi konsumsi dan tempat untuk kegiatan yang telah dilaksanakan dan akan kami rencanakan."

Chandra menjelaskan, "Beberapa waktu yang lalu, PJKIP Kota Padang juga sudah berkomunikasi dengan TVRI Stasiun Sumatera Barat. Dari komunikasi tersebut PJKIP Kota Padang dan TVRI Stasiun Sumbar sepakat untuk menggelar kegiatan Dialog Khusus dengan tema "Komisi Informasi Kota Padang, Apakah Bisa?" Pembicara pada acara itu antara lain Wali Kota Padang H. Fadly Amran, B.B.A, Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion, S. Pd dan Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat Musfi Yendra, S. IP, M. Si."

"In sya Allah kegiatan Dialog Khusus itu disiarkan secara langsung oleh TVRI Stasiun Sumatera Barat pada hari Selasa, tanggal 11 November 2025, pukul 17.00 - 18.00 WIB", kata Chandra. 

"Bagi pembaca yang peduli dan berniat memberikan dukungan finansial untuk kelancaran kegiatan-kegiatan PJKIP Kota Padang, silahkan menyalurkan dukungan finansialnya ke nomor rekening 1008.0210.12837-6 a/n PJKIP KOTA PADANG

BANK NAGARI KANTOR KAS ULAK KARANG, konfirmasi setelah transfer ke nomor WA 083130645744", pungkas Chandra.(TIM)

KI Sumbar Tetapkan 3 Besar Badan Publik Hasil Monev, Jumlah Badan Publik Informatif di Sumbar Menigkat

KI Sumbar Tetapkan 3 Besar Badan Publik Hasil Monev, Jumlah Badan Publik Informatif di Sumbar Menigkat

Bernama ID    Oktober 22, 2025    Comment   

Bernama.id - Padang l Agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Sumbar tahun ini melahirkan kejutan yang luar biasa. Jumlah badan publik yang memperoleh predikat Informatif mengalami lonjakan tajam sebanyak 101 badan publik. Padahal hasil Monev tahun lalu hanya 29 badan publik yang Informatif di Sumbar. 

Hal ini diketahui berdasarkan rapat pleno Monev yang dilakukan Komisi Informasi Sumbar, Rabu, 22/10/2025 guna menetapkan 3 besar badan publik yang lolos ke tahap visitasi setelah sebelumnya melewati tahap presentasi. Pleno tersebut dihadiri lengkap oleh semua komisioner Komisi Informasi, Musfi Yendra, Idham Fadhli, Mona Sisca, Riswandy dan Tanti Endang Lestari.

"Dari total 427 BP publik yg mengikuti monev ada 375 BP yang register akun di aplikasi e-monev. Lalu sebanyak 352 BP menyelesaikan penilaian kuisioner. Dan 128 BP masuk ke tahap presentasi lalu hasil penilaian panelis pada presentasi didapatkan sebanyak 33 BP dari 11 kategori masuk nilai tertinggi 3 besar yang akan dilakukan tahapan visitasi," ujar Ketua Monev, Mona Sisca.

"Hasil penilaian sementara sampai ke tahap presentasi sudah ada 101 BP yg bakal dipastikan Informatif tahun ini," sambung Mona Sisca.

Melonjaknya badan publik yang informatif disambut positif Ketua Komisi Informasi Sumbar, Musfi Yendra. Menurutnya tahun ini Komisi Informasi melakukan banyak perubahan terhadap mekanisme dan metode Monev sehingga lebih memudahkan bagi badan publik mencapai Informatif.

“Komitmen Komisi Informasi Sumbar untuk meningkatkan kualitas Monev tahun 2025 ini dengan memperbaiki metode, lebih transparan dan inklusif juga mendorong badan publik juga terus berbenah dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di lembaga masing-masing, sebagaimana amanat UU KIP. Keberadaan masa sanggah yang pada tahun tahun sebelumnya tidak ada benar-benar dimanfaatkan oleh badan publik untuk mereview kembali jawaban dan memperbaiki pengisian kuisioner, sehingga meminimalisir kesalahan," ujar Musfi Yendra.

"Hingga tahapan ketiga dari pelaksanaan Monev ini kita sudah mendapatkan hasil yang sangat signifikan, tinggal satu tahap lagi kita akan melakukan visitasi ke 33 badan publik yang masuk tiga besar," ujar Musfi Yendra.

Tahapan visitasi ke badan publik yang menempati peringkat 3 besar akan mulai dilakukan mulai tanggal 28 hingga 31 Oktober. 

Berikut badan publik yang masuk 3 besar Monev Komisi Informasi Sumbar: 

Kategori Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Sumbar:

Presentasi Monev KI Sumbar Usai Digelar, Terungkap Masih Ada Pimpinan Badan Publik Tidak Paham UU Nomor 14 Tahun 2008

Presentasi Monev KI Sumbar Usai Digelar, Terungkap Masih Ada Pimpinan Badan Publik Tidak Paham UU Nomor 14 Tahun 2008

Bernama ID    Oktober 17, 2025    Comment   

Bernama.id - Padang l Akhirnya tahapan  presentasi monitoring dan evaluasi (monev) Komisi Informasi Sumatera Barat (KI Sumbar) berjalan sukses setelah selama sepuluh hari (7-16 Oktober 2025) digelar   secara maraton di kantor KI Sumbar.

Sebanyak 128 pimpinan dari 11 kategori  hadir tanpa terkecuali bersama 4 panelis HM.Nurnas, Musfi Yendra, Mona Sisca dan Idham Fadli.

Mona Sisca Ketua Monev KI Sumbar menyampaikan apresiasi atas besarnya animo kehadiran Badan Publik saat presentasi.

"Ini menandakan komitmen pimpinan Badan Publik di Sumatera Barat meningkat dari tahun sebelumnya, terbukti tidak ada satupun pimpinan Badan Publik yang absen saat presentasi", ucap Mona saat dihubungi media , Jumat (17/10-2025).

Mona mengatakan ada tiga point penting yang menjadi penilaian saat presentasi yakni komitmen, inovasi dan strategi keterbukaan informasi publik yang diterapkan di masing-masing badan publik.

Ia menambahkan suksesnya tahapan presentasi ini juga tak lepas dari solidnya kerjasama tim monev ki Sumbar didukung support mitra KI Sumbar.

"Namun ada yang menjadi catatan penting dalam tahapan presentasi tersebut, yaitu fakta bahwa masih ada beberapa pimpinan Badan Publik yang belum paham akan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik khusunya mengenai Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)", ungkap Mona.

Usai tahapan presentasi ini, KI Sumbar akan melaksanakan pleno penilaian untuk menentukan 3 besar Badan Publik yang akan divisitasi sebagai tahapan terakhir Monev KI Sumbar hingga  pengumuman Badan Publik informatif pada Anugerah yg diperkiraan jatuh pada akhir bulan November. (***)

Hari Ketiga Presentasi Monev KI Sumbar, Mona Sisca: Antusiasme Pimpinan Badan Publik Melebihi Ekspektasi

Hari Ketiga Presentasi Monev KI Sumbar, Mona Sisca: Antusiasme Pimpinan Badan Publik Melebihi Ekspektasi

Bernama ID    Oktober 09, 2025    Comment   

Bernama.id - Padang l Hari ketiga tahapan presentasi monitoring dan evaluasi (Monev) Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat berlangsung meriah. Ketua Tim Monev KI Sumbar, Mona Sisca, mengaku terkejut dengan tingginya euforia dan antusiasme para pimpinan badan publik yang ikut serta.

Kegiatan Monev tahun 2025 sempat diragukan terlaksana karena adanya pemotongan anggaran akibat efisiensi. Namun, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kegiatan wajib ini tetap digelar secara offline di Kantor KI Sumbar, Jalan Sisingamangaraja, Padang. Pelaksanaan berlangsung sejak 7 hingga 16 Oktober 2025 dengan peserta mencapai 128 badan publik dari 11 kategori.

Presentasi Badan Publik ini di menghadirkan 4 Panelis, yakni Mona Sisca, Musfi Yendra, Idham Fadhli dari KI Sumbar dan Tokoh Keterbukaan Informasi Sumatera Barat HM. Nurnas.

Pada hari pertama, sebanyak 16 pimpinan badan publik kategori pemerintah kabupaten dan kota hadir langsung di kantor KI Sumbar. Tercatat sembilan kepala daerah turut mengikuti presentasi, seperti Wali Kota Padang, Wakil Bupati Tanah Datar, Wakil Wali Kota Bukittinggi, dan Wakil Bupati Solok Selatan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan presentasi kategori Nagari yang juga dihadiri para wali nagari.

Hari kedua diisi dengan presentasi kategori instansi vertikal. Pimpinan lembaga besar seperti Ketua dan Komisioner Bawaslu Sumbar, lima Komisioner KPU Sumbar, Kepala BPS Sumbar, Kepala LLDIKTI, dan Ketua Pengadilan Tinggi Sumbar turut hadir.

Pada hari ketiga, giliran kategori lembaga yudikatif tampil. Para ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Sumatera Barat hadir untuk menyampaikan pemaparan.

“Melihat euforia kehadiran pimpinan badan publik ini sungguh melebihi ekspektasi kami,” ujar Mona Sisca. Ia menilai tingginya partisipasi mencerminkan meningkatnya kepedulian dan komitmen badan publik terhadap keterbukaan informasi.

“Ini semua berkat kerja sama solid antara komisioner, tim Monev, dan dukungan mitra KI Sumbar yang terus membersamai proses hingga tahap anugerah nanti,” tutup Mona. (***)

128 Badan Publik Ikuti Tahapan Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik

128 Badan Publik Ikuti Tahapan Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik

Bernama ID    Oktober 07, 2025    Comment   

Bernama.id - Padang l Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Sumbar memasuki tahapan Presentasi. Sebanyak 128 Badan Publik melakukan presentasi di Kantor Komisi Informasi Sumbar, mulai Selasa, 7/10/2025, hingga 16 Oktober 2025 mendatang.

Ketua Monev Mona Sisca mengatakan tahapan Presentasi ini diikuti oleh badan publik yang berhasil menempati peringkat 10 besar di masing-masing kategori atau yang memperoleh point di atas 70. Presentasi dilakukan langsung oleh pimpinan badan publik masing-masing di hadapan para panelis yang terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Sumbar, Musfi Yendra, Idham Fadhli, Mona Sisca dan dari pihak eksternal H.M Nurnas.

"Hari ini presentasi untuk kategori pemerintah kabupaten kota yang dilakukan langsung oleh bupati walikota. 10 daerah yang lolos 10 besar yakni Kota Padang, Padangpanjang, Bukittinggi, Solok, Kabupaten Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, 50 Kota, Solok Selatan, Dharmasraya," ujar Mona Sisca.

"Di hari perdana pelaksanaan monev hadir 9 kepala daerah kabupaten kota yg mengikuti tahapan presentasi ini. Total hari ini ada 16 badan publik. Panelis sangat mengapresiasi antusiasme pimpinan badan publik yg hadir hari ini. Ini bukti nyata komitmen mereka terhadap keterbukaan informasi," papar Mona. 

Selain kategori pemerintah daerah, ada juga kategori nagari, BUMD, instansi vertikal, seperti Bawaslu, KPU, Badan Pusat Statistik, Kanwil Kementerian Agama, Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan, Kanwil Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Agama.

Kemudian kategori OPD Pemprov, rumah sakit, DPRD Sumbar, lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi dan sekolah.

Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik ini nantinya akan diumumkan ke publik sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik. (*)

PJKIP Padang Gelar 4 (Empat) Diskusi Publik untuk Massifkan Keterbukaan Informasi Publik di Padang

PJKIP Padang Gelar 4 (Empat) Diskusi Publik untuk Massifkan Keterbukaan Informasi Publik di Padang

Bernama ID    September 20, 2025    Comment   

Bernama.id - Padang l Dalam rangka Pelantikan Pengurus Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang Masa Bakti 2025 - 2027 dan untuk memassifkan keterbukaan informasi publik di Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat, PJKIP Kota Padang akan menggelar Kegiatan Diskusi Publik dengan tema "Padang Informatif dan Komisi Informasi Kota Padang, Apakah Bisa?"

Hal itu disampaikan oleh Ketua PJKIP Kota Padang Yuliadi Chandra pada Sabtu, 20/9/2025. Yuliadi Chandra yang akrab dipanggil Chandra menyampaikan, "Dalam Diskusi Publik tersebut in sya Allah yang akan menjadi Pembicara adalah Wali Kota Padang Fadly Amran, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Musfi Yendra dan Ketua Dewan Penasehat PJKIP Kota Padang yang juga merupakan Ketua Komisi Informasi Sumbar periode pertama yaitu Syamsu Rizal."

Chandra melanjutkan, "Moderator dalam Diskusi Publik tersebut adalah Wartawan Senior Sumbar yang juga merupakan Ketua Forum Wartawan Parlemen (FWP) Sumbar Novrianto Ucok, pesertanya adalah 120 orang yaitu Pimpinan bersama Anggota Komisi III DPRD Kota Padang, Kepala OPD dalam lingkup Pemko Padang yang menjadi Mitra Kerja Komisi III DPRD Padang dan jurnalis/aktifis yang dengan peduli keterbukaan informasi Publik di Kota Padang."

"Dari komunikasi tim kami dengan Tim Ajudan Wali Kota Padang dan Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, disepakati kegiatan Diskusi Publik tersebut akan dilaksanakan Insya Allah pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025", ujar Chandra.

Chandra menambahkan, "Alhamdulillah, untuk tempat kegiatan, kami difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Kota Padang untuk memakai Gedung Pertemuan Bagindo Azis Chan Youth Center dan untuk konsumsi difasilitasi oleh Bagian Umum Setda Kota Padang."

Chandra menjelaskan, "PJKIP Padang dari bulan Oktober sampai Desember 2025 ini mengagendakan 4 (empat) kegiatan Diskusi Publik dengan pembicara dari unsur Forkopimda Kota Padang seperti Wali Kota Padang, Wakil Wali Kota Padang, Pimpinan DPRD Kota Padang, Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Kapolresta Padang, Dandim 0312/Padang. Semua kegiatan Diskusi Publik itu bertujuan untuk memassifkan keterbukaan informasi publik di Kota Padang."

"Untuk biaya operasional semua kegiatan diatas, kami membutuhkan Rp 46.035.000,- (empat puluh enam juta tiga puluh lima lima ribu)", jelas Chandra.

"Untuk lancarnya kegiatan diatas, kami mengharapkan kepada para pembaca yang peduli dengan program untuk memassifkan keterbukaan informasi publik di Kota Padang tersebut, untuk menyalurkan bantuannya ke Nomor Rekening 1008.0210.12837-6 a/n PJKIP KOTA PADANG BANK NAGARI KANTOR KAS ULAK KARANG dan konfirmasi setelah transfer ke nomor WA 083130645744 (Arif Budiman Effendi/Sekretaris PJKIP Padang)", kata Chandra.

"Alhamdulillaah, dari laporan tim kami, sebagian besar Anggota Komisi III DPRD Kota Padang dan Kepala OPD Mitra Kerja Komisi III DPRD Padang antusias dengan kegiatan Diskusi Publik tersebut, hanya sebagian kecil dari Anggota Komisi III DPRD Padang dan Mitra Kerja Komisi III DPRD Padang yang tidak peduli dengan program untuk memassifkan keterbukaan informasi publik di Kota Padang", pungkas Chandra. (TIM)

Kajari Padang Aliansyah Siap Menjadi Pembina PJKIP Padang, Ini Harapannya

Kajari Padang Aliansyah Siap Menjadi Pembina PJKIP Padang, Ini Harapannya

Bernama ID    Juli 31, 2025    Comment   

Bernama.id - Padang l Setelah sukses dengan kegiatan audiensi bersama Pimpinan DPRD Kota Padang dan Wali Kota Padang, Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang beraudiensi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Padang pada Kamis 31/7/2025. Kehadiran para aktifis jurnalis keterbukaan informasi publik Padang yang tergabung dalam PJKIP Kota Padang itu diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang Dr. Aliansyah, SH, MH bersama jajarannya.

Dalam pertemuan itu, Ketua PJKIP Kota Padang Yuliadi Chandra, S. Pd mengatakan, "kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang, Bapak Dr. Aliansyah, SH, MH yang sudah berkenan menerima kunjungan Audiensi Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang. Selanjutnya kami mohon kesediaan Kajari Padang Bapak Dr. Aliansyah, SH, MH untuk menjadi Pembina Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang."

Yuliadi Chandra yang akrab dipanggil Chandra menambahkan, "PJKIP Kota Padang mendorong terwujudnya "Padang Informatif" dan terbentuknya Komisi Informasi Kota Padang."

"Dalam waktu dekat PJKIP Kota Padang akan beraudiensi dengan Kapolresta Padang dan Dandim 0312 Padang", jelas Chandra.

Chandra melanjutkan, "PJKIP Kota Padang akan melaksanakan kegiatan Diskusi Publik tentang Keterbukaan Informasi Publik secara berkala, berkaitan dengan hal itu PJKIP Kota Padang mohon dukungan dan kesediaan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang Bapak Dr. Aliansyah, SH, MH sebagai Pembicara pada Diskusi Publik tersebut."

"Direncanakan pelantikan PJKIP Kota Padang pada bulan September 2025", pungkas Chandra.

Ketua PJKIP Sumatera Barat Almudazir yang mendampingi kehadiran PJKIP Kota Padang saat Audiensi tersebut mengatakan, "Memang benar Pak Kajari, kami mendorong PJKIP Kota dan Kabupaten yang sudah terbentuk di Sumbar untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan jajaran Forkopimda di daerah masing-masing, hal itu dilakukan agar lembaga dan badan pemerintahan yang dibiayai negara tidak alergi dengan tema "Keterbukaan Informasi Publik".

Menanggapi hal diatas, Kajari Padang Aliansyah menyambut baik dan menyampaikan kesiapannya menjadi Pembina PJKIP Kota Padang. "Saya bersedia dan siap menjadi Pembina PJKIP Kota Padang", ujar Kajari Padang Aliansyah.

Kajari Padang Aliansyah berharap agar para jurnalis yang tergabung dalam PJKIP Kota Padang memiliki integritas, siap mendorong iklim pemerintahan yang informatif untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. (TIM)

Bimtek Monev KIP 2025, Mona Sisca: Masa Sanggah Penting untuk Maksimalkan Penilaian Monev KIP 2025

Bimtek Monev KIP 2025, Mona Sisca: Masa Sanggah Penting untuk Maksimalkan Penilaian Monev KIP 2025

Bernama ID    Juli 15, 2025    Comment   

Bernama.id - Padang l Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat menggelar hari kedua Bimbingan Teknis (Bimtek) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (15/7/2025). Bimtek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas transparansi informasi publik di daerah.

Ketua Monev KI Sumbar 2025, Mona Sisca, menjelaskan bahwa kegiatan bimtek terbagi dalam dua sesi. Menurutnya, sesi pertama dimulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Dalam sesi ini, KI Sumbar melibatkan 70 badan publik dari pemerintah Nagari dan Desa, serta 19 badan publik dari pemerintah kabupaten dan kota.

“Pada sesi pertama, kami fokus memberikan pemahaman kepada badan publik tingkat daerah agar proses monev berjalan optimal,” ujar Mona Sisca kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya.

Setelah itu, KI Sumbar melanjutkan sesi kedua pada pukul 13.00 sampai 16.00 WIB. Sebanyak 68 badan publik mengikuti sesi ini. Rinciannya meliputi 34 lembaga yudikatif dan 34 instansi vertikal.

Mona Sisca menyampaikan bahwa kegiatan ini penting untuk memperkuat pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik.

“Kami berharap seluruh peserta memahami tahapan monev, sehingga hasil evaluasi lebih akurat dan berdaya guna,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mona Sisca yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut menegaskan adanya inovasi dalam proses monev tahun ini. Salah satunya adalah perubahan sistem pembobotan penilaian.

“Pada monev tahun 2025 ini, kami memperkenalkan inovasi dalam tahapan pelaksanaan serta skema penilaian. Tujuannya agar hasil monev benar-benar mencerminkan kondisi riil badan publik,” ungkapnya.

KI Sumbar menargetkan peningkatan signifikan jumlah badan publik yang masuk kategori informatif.

“Target kami cukup jelas, yaitu minimal 30 persen badan publik harus mencapai status informatif,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Mona juga menekankan pentingnya masa sanggah. Masa ini memberikan kesempatan kepada badan publik untuk memperbaiki pengisian kuesioner.

“Kami memberi ruang bagi badan publik untuk menyanggah hasil awal. Ini akan meningkatkan kualitas dan objektivitas penilaian,” jelas Mona.

Ia pun mengajak seluruh pimpinan badan publik untuk aktif berpartisipasi dan tidak mengabaikan pentingnya proses monev tahun ini.

“KI Sumbar berharap para pimpinan badan publik peka dan tidak lengah. Transparansi dalam tata kelola informasi publik sangat penting untuk mewujudkan good and clean governance,” pungkasnya. (***)

PJKIP Tanah Datar Silaturahmi dengan Pj Sekda, Siap Menjadi Sitawa Sidingin Kepemimpinan Eka Putra - Ahmad Fadly

PJKIP Tanah Datar Silaturahmi dengan Pj Sekda, Siap Menjadi Sitawa Sidingin Kepemimpinan Eka Putra - Ahmad Fadly

Bernama ID    Juli 10, 2025    Comment   

Bernama.id - Tanah Datar l Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kabupaten Tanah Datar melakukan silaturahmi dengan Pj Sekda Elizar di ruangan kerja setempat, Rabu (9/7/2025). Kehadiran PJKIP Tanah Datar disambut hangat oleh Pj Sekda, yang menandai awal kerjasama yang baik antara pemerintah dan PJKIP.

Ketua PJKIP Kabupaten Tanah Datar, Rezky Aryendi, S.H, menyampaikan bahwa PJKIP siap menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. "Kita akan menjadi kawan bagi pemerintah, dengan tidak melupakan nilai-nilai jurnalis dalam melakukan aksi kontrol sosial dalam setiap kebijakan yang dilakukan," kata Rezky.

Rezky juga menekankan bahwa PJKIP akan terus melakukan pengawasan dan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat. "Kita akan terus melakukan pengawasan dan kontrol sosial, untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada masyarakat," tambahnya.

Pj Sekda Elizar menyambut baik kehadiran PJKIP Tanah Datar dan berharap dapat menjalin kerjasama yang baik antara pemerintah dan PJKIP. "Kita sangat membutuhkan peran serta PJKIP dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam hal pengawasan dan kontrol sosial," kata Elizar.

Elizar juga berharap bahwa PJKIP dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik. "Kita berharap PJKIP dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik," tambahnya.

Dengan silaturahmi ini, diharapkan dapat terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah dan PJKIP Tanah Datar, untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. PJKIP Tanah Datar siap menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, dengan tidak melupakan nilai-nilai jurnalis dalam melakukan aksi kontrol sosial.

Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik bagi kerjasama antara pemerintah dan PJKIP Tanah Datar, untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanahkan undang-undang,Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU ini menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara dan badan publik.

(Team PJKIP)

Monev KIP 2025, Ini Penegasan Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandi kepada Kadis Kominfotik

Monev KIP 2025, Ini Penegasan Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandi kepada Kadis Kominfotik

Bernama ID    Juli 08, 2025    Comment   

Bernama.id - PADANG l  Sekretaris Daerah Provinsi  Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi, menargetkan 30 persen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Sumbar harus meraih predikat Badan Publik Informatif pada Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 yang digelar Komisi Informasi Sumbar. “Kita targetkan, 30 persen OPD Sumbar harus jadi Badan Publik Informatif dalam monev KIP 2025 ini. Karena itu, catat Buk Kadis Kominfotik (Sity Aisyah, red), laporkan pada saya Kepala OPD yang tidak hadir dalam launching Monev KIP ini,” tegas Sekdaprov Sumbar, Arry Yuswandi mewakili Gubernur Sumbar saat melaunching Monev KIP Sumbar 2025, Selasa (8/7/2025) di Istana Gubernur Sumbar. 

Diakui Sekdaprov Arry, meski Provinsi Sumbar meraih predikat Provinsi Informatif dari Komisi Informasi Pusat, namun dalam pelaksanaan di lapangan belum maksimal. Terbukti, masih ada sengketa informasi publik yang diajukan organisasi atau kelompok masyarakat ke KI Sumbar. “Kita akui, banyak badan publik yang alergi dengan keterbukaan dan transparansi, padahal sudah amanah Undang Undang.

Ke depan kita tidak ingin ini terjadi lagi. Informasi yang tidak dikecualikan sesuai UU, harus dibuka ke publik untuk mengurangi beban birokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah", jelas Arry. Dilanjutkan Arry, terkait dengan adanya beberapa sengketa informasi yang muncul, ada juga badan publik berpikir, kenapa Komisioner Komisi Informasi tidak berpihak pada pemerintah, pada organisasi ini bentukan pemerintah. Tapi memang begitu adanya, Komisi Informasi diamanahkan Undang Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk menjaga amanah  masyarakat dalam menjaga keterbukaan serta transparansi dalam tata kelola pemerintahan. 

“Pemprov Sumbar sangat mengapresiasi Monev KI Sumbar Tahun 2025 ini, semoga Keterbukaan Informasi Publik semakin baik dan Sumbar kembali meraih predikat Provinsi Informatif dari KI Pusat", pungkas Arry.

Sebelumnya, Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, Musfi Yendra, mengatakan Monev 2025 tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tapi juga semangat dan praktik keterbukaan yang sesungguhnya. “Kami ingin melihat perubahan kultur di Badan Publik, bukan sekadar kelengkapan dokumen. Monev ini mendorong agar keterbukaan menjadi bagian dari budaya kerja", kata Musfi dalam acara yang dihadiri komisioner KI Sumbar, Tanti Endang Lestari. Mona Sisca dan Riswandi.

Ia menambahkan, Sumbar memiliki keunggulan regulatif karena sudah memiliki Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik—satu-satunya di Indonesia. Namun, tantangannya adalah implementasi di lapangan.

Monev 2025 dilaksanakan berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2022, dengan tiga tujuan utama yaitu mengukur kepatuhan terhadap UU KIP, mendorong perbaikan layanan informasi publik, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi.

Dengan dukungan Pemprov dan kolaborasi lintas lembaga, KI Sumbar berharap akan lahir lebih banyak Badan Publik yang Informatif, baik dari sisi administratif maupun dalam praktik keterbukaan sehari-hari.  

Sementara Ketua Monev 2015 KI Sumbar, Mona Sisca melaporkan rencana kegiatan Monev 2025 dengan beberapa kategori yang telah disiapkan. “Meski di tengah keterbatasan anggaran, khususnya dalam melakukan kunjungan ke badan publik, kita akan tetap berusaha memaksimalkan mungkin menjalankannya. 

Setidaknya, 3 besar badan publik yang telah mengisi kuesioner di semua kategori, akan kita lakukan kunjungan langsung,” jelas Mona. 

Launching Monev 2025 KI Sumbar, juga dihadiri Kepala Pengadilan Tinggi Sumbar, Kepala Pengadilan Agama, dari Polda Sumbar serta sejumlah kepala OPD dan Ketua bersama Anggota Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP). (Ms)