Rahmat Saleh Ingatkan Pentingnya Refund Tiket Tanpa Hambatan

Rahmat Saleh Ingatkan Pentingnya Refund Tiket Tanpa Hambatan

Bernama ID    September 08, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Perlindungan Konsumen Jadi Sorotan Penutupan Penerbangan Akibat Erupsi Gunung Anak Krakatau

Penutupan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menyoroti pentingnya perlindungan konsumen. 

Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh menegaskan, maskapai penerbangan dan pengelola bandara wajib memberikan perlindungan nyata kepada penumpang yang terdampak. 

“Hak-hak konsumen tetap harus dijamin dan tidak boleh terabaikan,” katanya di Jakarta, Selasa (9/9/2026).

Rahmat menekankan, keselamatan penerbangan memang tidak bisa dikompromikan. 

Namun, ketika terjadi pembatalan atau penundaan, masyarakat sebagai konsumen tetap berhak memperoleh pelayanan layak, informasi transparan, serta kepastian penyelesaian dari maskapai maupun pengelola bandara.

Dukungan juga diberikan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang mendorong lima langkah konkret, antara lain pengembalian uang tiket secara penuh tanpa prosedur rumit, penjadwalan ulang penerbangan tanpa biaya tambahan, serta pelayanan layak bagi penumpang yang menunggu di terminal.

Menurutnya, dalam situasi darurat masyarakat membutuhkan kehadiran nyata dari penyedia layanan. 

“Penumpang yang tertahan akibat pembatalan penerbangan harus mendapatkan fasilitas dasar, kepastian informasi, serta akses pengaduan yang mudah dan cepat,” katanya.

Rahmat mengingatkan agar masyarakat yang terdampak bencana tidak menghadapi persoalan baru seperti kesulitan refund tiket, minim informasi, atau tidak adanya layanan pendampingan di bandara. 

Posko pengaduan terpadu di bandara terdampak dinilai penting agar setiap keluhan segera ditangani.

”Komisi VI meminta maskapai dan operator bandara memperkuat standar pelayanan dalam menghadapi kondisi force majeure,” katanya.

Menurutnya, penanganan krisis yang baik akan menjaga kepercayaan publik terhadap industri penerbangan nasional.

“Bencana alam memang tidak dapat dihindari, tetapi cara kita melindungi masyarakat menunjukkan kualitas pelayanan dan komitmen terhadap perlindungan konsumen. Transparansi informasi, kemudahan layanan, serta kepastian hak penumpang harus menjadi prioritas utama,” tegasnya. (TPHRS/ABE)

Kolaborasi Wartawan Sumbar Sampaikan Hal Ini kepada Ketua DPRD Padang Muharlion

Kolaborasi Wartawan Sumbar Sampaikan Hal Ini kepada Ketua DPRD Padang Muharlion

Bernama ID    September 07, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion, S. Pd, MM menerima kunjungan Audiensi Kolaborasi Wartawan Sumatera Barat (KWSB) bersama Mitra Strategis yang dipimpin oleh Ketua Arif Budiman Effendi bersama Pengurus KWSB lainnya pada Senin, 7/9/2026. 

Dalam audiensi tersebut Ketua Kolaborasi Wartawan Sumbar Arif Budiman Effendi didampingi Pengurus KWSB Dion dan Harun menyampaikan sejumlah permohonan, usulan program kolaborasi dan aspirasi kepada Ketua DPRD Kota Padang Muharlion.

Arif mengatakan, "Kami mengucapkan terima kasih apresiasi atas kesediaan Ketua DPRD Kota Padang Bang Ustadz Muharlion yang sangat responsif menanggapi permohonan beraudiensi yang sudah kami sampaikan kepada beliau."

Dalam awal audiensi tersebut, Arif menyampaikan, "Alhamdulillah, siang ini Ketua DPRD Kota Padang berkenan menerima kunjungan audiensi Kolaborasi Wartawan Sumbar."

Arif melanjutkan, "Dalam pertemuan audiensi ini kami menyampaikan sejumlah permohonan, usulan program kolaborasi dan aspirasi kepada Ketua DPRD Kota Padang Bang Ustadz Muharlion."

Arif menjelaskan, "Sejumlah permohonan, usulan program kolaborasi dan aspirasi KWSB itu antara lain,

pertama : kami mohon kesediaan Ketua DPRD Kota Padang Bang Ustadz Muharlion untuk menjadi Penasehat Kolaborasi Wartawan Sumatera Barat,

kedua : kami mohon kesediaan Ketua DPRD Kota Padang Bang Ustadz Muharlion untuk menjadi Narasumber Dialog/Podcast "BINCANG AKRAB  KOLABORASI WARTAWAN SUMBAR BERSAMA KETUA DPRD KOTA PADANG H. MUHARLION, S. Pd, MM",

ketiga : permohonan fasilitasi melalui Program Pokir Ketua DPRD Kota Padang Bang Ustadz Muharlion untuk Kegiatan Studi Tiru Kolaborasi Wartawan Sumbar bersama Mitra Strategis ke Kabupaten Banyuwangi dalam rangka membantu Pemko Padang untuk memberikan masukan berkaitan dengan Program Digitalisasi Bansos yang saat ini sedang terlaksana di Padang, dimana program ini sudah terlebih dulu terlaksana sebagai percontohan Program Digitalisasi Bansos tingkat nasional di Kabupaten Banyuwangi,

kelima : permohonan fasilitasi melalui Program Pokir Ketua DPRD Kota Padang Bang Ustadz Muharlion untuk kegiatan Studi Tiru Kolaborasi Wartawan Sumbar ke Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon dalam rangka membantu Pemko Padang untuk memberikan masukan berkaitan aspirasi dari pegiat keterbukaan informasi publik di Kota Padang untuk pembentukan  Komisi Informasi (KI) Kota Padang karena Komisi Informasi untuk tingkat Kota yang sudah terbentuk di Indonesia saat ini salah satunya adalah di Kota Cirebon,

kelima : Permohonan fasilitasi melalui Program Pokir Ketua DPRD Kota Padang Bang Ustadz Muharlion untuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peliputan Media untuk Kerja Sama dengan DPRD Kota Padang bagi 25 Media Online dan Radio Jejaring Kolaborasi Wartawan Sumbar yang  belum bekerjasama dengan DPRD Kota Padang."

Menanggapi permohonan Kolaborasi Wartawan Sumbar tersebut, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menjawab, "In sya Allah permohonan, usulan rekan - rekan dari Kolaborasi Wartawan Sumbar ini kami pelajari dan sejauh aspirasi tersebut berhubungan dengan kepentingan publik dan tidak melanggar peraturan perundangan atau regulasi, in sya Allah kami akomodir."

"Dalam waktu dekat ini kami dari Kolaborasi Wartawan Sumbar in sya Allah juga akan beraudiensi dengan Pimpinan DPRD Kota Padang yang lain, Ketua DPRD Sumbar, Wali Kota Padang, Kapolda Sumbar, Wakil Gubernur Sumbar, Kajati Sumbar, Kapolda Sumbar, Pangdam XX/TIB, Kepala BPK Perwakilan Sumbar serta Kepala BPKP Perwakilan Sumbar", pungkas Arif. (TIM)

Solar Langka, Padahal Stok Aman, Ada Apa?

Solar Langka, Padahal Stok Aman, Ada Apa?

Bernama ID    September 03, 2026    Comment   

 

Bernama.id - Jakarta l Kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Barat memunculkan tanda tanya. Pasalnya, di tengah antrean panjang kendaraan pada sejumlah SPBU, stok solar disebut dalam kondisi aman.

Persoalan itu mendapat perhatian Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh. Ia mempertanyakan penyebab kelangkaan solar jika pasokan dari Pertamina masih tersedia.

"Ada apa bisa langka, padahal stok dari Pertamina aman," ujar Rahmat Saleh, Kamis (3/9/2026).

Menurut Rahmat, kondisi tersebut mengindikasikan adanya persoalan pada rantai distribusi yang perlu segera ditelusuri. Ia menilai kelangkaan tidak semestinya terjadi apabila pasokan dan stok benar-benar mencukupi.

Rahmat menduga terdapat kemungkinan kebocoran distribusi atau penyalahgunaan solar subsidi di lapangan. Karena itu, ia meminta pengawasan diperketat agar penyaluran berjalan sesuai peruntukan.

"Kalau stok aman tetapi langka, pasti ada kebocoran. Solar subsidi dialihkan ke kebutuhan lain. Pertamina harus memperketat pengawasan. Dugaan kebocoran di lapangan, untuk tambang ilegal dan lain sebagainya, harus ditegakkan aturannya," tegasnya.

Ia juga meminta aparat penegak hukum dilibatkan dalam pengawasan distribusi solar subsidi. Menurutnya, pengawasan tidak cukup dilakukan oleh Pertamina semata.

"Patra Niaga sudah tepat bergerak cepat. Untuk pengawasan, harus melibatkan pihak Polri," ujarnya.

Merespons persoalan tersebut, PT Pertamina Patra Niaga dijadwalkan bertemu Pemerintah Provinsi Sumbar pada Jumat (4/9/2026). Pertemuan itu akan membahas distribusi solar sekaligus memperkuat pengawasan penyaluran di lapangan.

Patra Niaga juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan solar subsidi tersalurkan tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah cepat itu dilakukan setelah laporan mengenai kelangkaan solar di Sumbar sampai kepada COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria. Menanggapi laporan tersebut, Dony langsung meminta jajaran terkait mengambil langkah penanganan.

"Saya panggil segera Dirut Patra Niaga," kata Dony.

Kelangkaan solar sebelumnya dilaporkan Gubernur Sumbar Mahyeldi saat bertemu Dony Oskaria di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Dalam pertemuan itu, Mahyeldi menyampaikan masih adanya keluhan masyarakat terkait distribusi solar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar.

Selain membahas persoalan solar, keduanya juga mendiskusikan sejumlah agenda strategis pembangunan daerah. Di antaranya pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), penanganan pertambangan tanpa izin (PETI), pembangunan energi baru terbarukan, pemanfaatan gas Sinamar, pengembangan jalan tol, hingga perluasan Pelabuhan Teluk Bayur. (***)

Reses di Marunggi, Muhammad Yasin Awali dengan Jalan Santai Berhadiah untuk Warga

Reses di Marunggi, Muhammad Yasin Awali dengan Jalan Santai Berhadiah untuk Warga

Bernama ID    Agustus 21, 2026    Comment   

Pariaman l  Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhammad Yasin, STP mengunjungi Kantor Kepala Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman pada Sabtu pagi (21/8/2026). Kunjungan tersebut dalam rangka mengisi agenda Reses Jemput Aspirasi.

Kegiatan reses tersebut diawali dengan Jalan Santai Berhadiah untuk Warga dihadiri Anggota DPRD Kota Pariaman Yuliasni, SH, Camat Pariaman Selatan Heri Febrian, Kepala Desa Marunggi Syaiful Bahri bersama tokoh masyarakat yang lainnya dan diikuti ratusan warga Desa Marunggi. Rute kegiatan Jalan Santai Berhadiah untuk Warga itu dimulai dari Kantor Kepala Desa Marunggi di Dusun Padang Tempat, Dusun Tabing Runtuh, Dusun Duku Gadang dan kembali ke Kantor Kepala Desa Marunggi di Dusun Padang Tempat.

Kepala Desa Marunggi Syaiful Bahri dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Anggota DPRD Sumbar Muhammad Yasin, STP dalam rangka Reses Jemput Aspirasi di Desa Marunggi. "Terima kasih kepada Anggota DPRD Sumbar Muhammad Yasin yang memfasilitasi kegiatan Reses Jemput Aspirasi di Desa Marunggi ini", kata Syaiful Bahri.

Dalam sambutan pengantarnya Anggota DPRD Provinsi Sumbar Muhammad Yasin yang juga merupakan Ketua Bapemperda DPRD Provinsi  meyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan hangat dari warga Desa Marunggi yang menghadiri Reses dalam rangka Jemput Aspirasi tersebut.  Muhammad Yasin mengatakan, "Silahkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu menyampaikan aspirasinya dalam kesempatan kegiatan reses ini." 

Dalam kegiatan Reses tersebut Kepala Dusun Padang Tempat Roma Yuliadi menyampaikan aspirasi untuk pembangunan jalan lingkungan di wilayahnya. Roma Yuliadi mengatakan bahwa pihaknya sudah sejak tahun 2023  mengusulkan pembangunan jalan lingkungan ini, tapi belum bisa diakomodir karena kondisi keuangan Pemerintah Desa Marunggi yang defisit. "Kami berharap aspirasi pembangunan jalan lingkungan di wilayah kami bisa diakomodir melalui Program Pokir Anggota DPRD Sumbar Muhammad Yasin", harap Roma Yuliadi. (Rel)

Irigasi, Jalan Usaha Tani dan Alsintan Aspirasi Warga Koto Dalam Barat kepada Muhammad Yasin

Irigasi, Jalan Usaha Tani dan Alsintan Aspirasi Warga Koto Dalam Barat kepada Muhammad Yasin

Bernama ID    Agustus 21, 2026    Comment   

Padang Pariaman l  Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhammad Yasin, STP mengunjungi Nsgari Koto Dalam Barat, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman pada Sabtu siang (21/8/2026). Kunjungan itu dalam rangka mengisi agenda Reses Jemput Aspirasi.

Kegiatan reses tersebut dihadiri tokoh masyarakat Nagari Koto Dalam Barat Alfa Edison, Plt. Wali Nagari Koto Dalam Barat Zamzulis bersama tokoh masyarakat Nagari Koto Dalam lainnya.

"Kami atas nama tokoh masyarakat kepada Bapak Yasin yang berkenan melaksanakan reses di Nagari Koto Dalam Barat ini", ujar Alfa Edison.

Dalam sambutan pengantarnya Anggota DPRD Provinsi Sumbar Muhammad Yasin yang berasal dari Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumbar meyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan hangat dari warga Koto Dalam Barat yang menghadiri Reses dalam rangka Jemput Aspirasi tersebut.  Muhammad Yasin mengatakan, "Silahkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu menyampaikan aspirasi dan masukan  dalam kesempatan kegiatan reses ini." 

Dalam kegiatan Reses itu sejumlah warga menyampaikan aspirasinya antara lain tentang perbaikan irigasi, jalan usaha tani dan alat mesin pertanian untuk petani jagung. (Rel)

Reses di Halaman Mushalla Riak Laut, Warga Pasir dan Lohong Sampaikan Apresiasi dan Aspirasi kepada Muhammad Yasin

Reses di Halaman Mushalla Riak Laut, Warga Pasir dan Lohong Sampaikan Apresiasi dan Aspirasi kepada Muhammad Yasin

Bernama ID    Agustus 20, 2026    Comment   

Pariaman l  Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhammad Yasin, STP mengunjungi Mushalla Riak Laut, Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman pada Jum'at sore (20/8/2026). Kunjungan tersebut dalam rangka mengisi agenda Reses Jemput Aspirasi.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua KAN Pasar Yusran Yatim, Lurah Pasir, Sekretaris Lurah Lohong bersama tokoh masyarakat yang lainnya.

Ketua KAN Pasar Yusran Yatim dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Anggota DPRD Sumbar Muhammad Yasin, STP dalam rangka Reses Jemput Aspirasi. Uncu Yusran mengatakan, "Kami berharap warga yang hadir pada kesempatan ini tidak sungkan untuk menyampaikan aspirasi untuk disampaikan kepada Anggota Komisi II DPRD Sumbar dengan harapan aspirasi tersebut bisa diakomodir untuk  menjadi Program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat."

Dalam sambutan pengantarnya Anggota DPRD Provinsi Sumbar Muhammad Yasin yang juga merupakan Ketua Bapemperda DPRD Provinsi  meyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran dan sambutan hangat dari warga Kelurahan Pasir dan Kelurahan Lohong yang hadir dalam kegiatan Reses dalam rangka Jemput Aspirasi tersebut. Muhammad Yasin mengatakan, "Ada tiga fungsi DPRD yaitu sebagai fungsi sebagai pengawasan program pemerintah Sumbar, fungsi penyusunan peraturan daerah dan fungsi penyusunan anggaran keuangan." Muhammad Yasin yang juga merupakan Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melanjutkan, "Dalam menjalankan 3 (tiga) fungsi tersebut kami membutuhkan masukan, saran dan usulan aspirasi dari warga masyarakat melalui kegiatan Reses dalam rangka Jemput Aspirasi sore ini."

Dalam kegiatan Reses tersebut warga Kelurahan Pasir dan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah hadir menyampaikan apresiasi dan aspirasi antara lain apresiasi terhadap bantuan mesin tempel untuk kelompok nelayan di Kelurahan Pasir dan rencana pembangunan MCK di Mushalla Riak Laut atas usulan Program Pokir Anggota DPRD Sumbar Muhammad Yasin pada tahun 2027 serta aspirasi permohonan perbaikan lampu / penerangan jalan di sekitar Mushalla Riak Laut - Pasir. (Rel)

Rahmat Saleh Nilai Penataan BUMN Perlu, Asalkan Layanan Publik Tetap Terjaga

Rahmat Saleh Nilai Penataan BUMN Perlu, Asalkan Layanan Publik Tetap Terjaga

Bernama ID    Agustus 02, 2026    Comment   

Beenama.id - Padang l Langkah besar pemerintah dalam menata dan merampingkan struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendapat perhatian serius dari parlemen. 

‎

‎Kebijakan efisiensi yang membidik integrasi dari seribuan entitas menjadi sekitar 250 perusahaan saja lewat strategi holding dan merger diharapkan berjalan secara profesional dan terarah.

‎

‎Dukungan terhadap arah transformasi tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh. 

‎

‎Namun, ia memberi catatan bahwa proses restrukturisasi skala besar yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ini salah satunya tidak boleh memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

‎

‎"Langkah strategis ini wajib mempertahankan kepentingan masyarakat yang utamanya. Kemudian juga bagaimana jangan sampai menghilangkan hak para pegawai, bahkan berujung PHK," kata Rahmat saat bersilaturahmi dengan awak media di Damar Shaker, kawasan Pantai Padang, Kota Padang, Ahad (2/8/2026).

‎

‎Rahmat menilai, pemangkasan ribuan perusahaan pelat merah bertujuan menciptakan korporasi negara yang lebih lincah, sehat, dan transparan. 

‎

‎Kendati demikian, dia mengingatkan efisiensi BUMN bukan sekadar pemotongan anggaran semata, melainkan pekerjaan berat yang membutuhkan pengelolaan profesional.

‎

‎Rahmat secara khusus menyoroti transformasi di Holding Pertamina sebagai indikator utama keberhasilan penataan BUMN secara nasional.

‎

‎"Efisiensi itu bukan kerja mudah. Itu kerja berat. Kerja Danantara akan berhasil memenuhi harapan Presiden jika berhasil melakukan penataan dan penyederhanaan BUMN salah satunya di Holding Pertamina," ujarnya.

‎

‎Rahmat pun memastikan DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal berdasarkan prinsip good corporate governance (GCG). 

‎

‎Dia menegaskan perampingan struktur harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan masyarakat, bukan sebaliknya.

‎

‎Pihaknya berharap transformasi yang berjalan mampu melahirkan BUMN yang profesional, efisien, dan berdaya saing tinggi. 

‎

‎"Dengan begitu, perusahaan-perusahaan plat merah tersebut dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional tanpa sedikit pun mengabaikan kesejahteraan para pekerjanya," harapnya. (TPHRS/ABE)

Tak Terbatas Dapil, Rahmat Saleh Dorong Penguatan Pertanian di Kabupaten Agam

Tak Terbatas Dapil, Rahmat Saleh Dorong Penguatan Pertanian di Kabupaten Agam

Bernama ID    Juli 30, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Anggota DPR RI Rahmat Saleh menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumatera Barat tanpa membatasi diri pada wilayah daerah pemilihannya. 

Hal itu terlihat dari penyaluran 5.000 bibit tanaman produktif bersertifikat kepada masyarakat Kanagarian Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, meskipun wilayah tersebut bukan merupakan dapil yang diwakilinya.

Bantuan yang terdiri atas bibit durian, jambu madu, kelengkeng, dan alpukat Miki itu diserahkan di halaman Balai Adat Nagari Pakan Sinayan sebagai bagian dari upaya mendorong pemanfaatan lahan kosong, mitigasi bencana, serta peningkatan ekonomi masyarakat.

Rahmat menegaskan sebagai wakil rakyat, dirinya memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumatera Barat secara luas, termasuk daerah yang berada di luar wilayah pemilihannya.

"Pertanian adalah salah satu kekuatan utama Sumatera Barat. Dukungan terhadap petani, kelompok tani, dan pengembangan tanaman produktif harus terus diperkuat agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat," ujar Rahmat di Padang, Kamis (30/7/2026).

Rahmat mengatakan bantuan bibit produktif bukan sekadar program sesaat, melainkan investasi jangka panjang yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan daerah. 

Menurutnya, pemanfaatan lahan yang belum optimal dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat nagari.

Penyaluran bantuan tersebut berawal dari aspirasi warga perantau asal Pakan Sinayan yang disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Agam Ilham Tasmi. 

Aspirasi itu kemudian diteruskan kepada Rahmat dan ditindaklanjuti melalui pengiriman bibit unggul bersertifikat.

Meskipun bukan bagian dari Dapilnya, Rahmat menegaskan pengabdian kepada masyarakat tidak boleh dibatasi oleh batas administrasi politik.

"Selama itu menyangkut kepentingan masyarakat dan dapat memberikan manfaat yang nyata, tentu akan kami dorong semaksimal mungkin," katanya.

Sementara itu, saat penyerahan bantuan pada Rabu (22/7/2026) lalu, Wali Nagari Pakan Sinayan HS Dt. Kayo Nan Kuniang menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat. 

Dia mengatakan bibit tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung mitigasi bencana, mengoptimalkan lahan kosong, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Rahmat Saleh dan PKS atas bantuan yang diberikan. Insya Allah bibit ini akan kami manfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan penguatan ekonomi nagari," ujarnya.

Selain itu, Sekretaris DPD PKS Kabupaten Agam Safrul yang mewakili Rahmat berharap bibit yang telah disalurkan dapat dipelihara dengan baik sehingga memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat.

Menurutnya, tanaman yang berasal dari bibit unggul hasil sambung pucuk tersebut memiliki potensi untuk segera berbuah dan menjadi sumber pendapatan baru bagi warga.

Kegiatan penyerahan bibit turut dihadiri unsur pemerintah nagari, Babinsa, Bhabinkamtibmas, penyuluh pertanian lapangan, serta para ketua kelompok tani di Kecamatan Banuhampu. 

Penyerahan dilakukan secara simbolis dari Rahmat Saleh kepada Wali Nagari Pakan Sinayan, kemudian diteruskan kepada kelompok tani sebagai bentuk penyerahan kepada masyarakat.

Dalam berbagai kesempatan lain, Rahmat juga menegaskan bahwa penguatan sektor pertanian harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas petani, akses terhadap bibit unggul, serta dukungan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. 

Baginya, memperjuangkan sektor pertanian Sumatera Barat tidak boleh berhenti hanya karena perbedaan wilayah politik, tetapi harus menjadi bagian dari tanggung jawab bersama untuk membangun daerah yang lebih produktif, tangguh, dan berkelanjutan. (TPHRS/ABE)

Rahmat Saleh Komitmen Penguatan Kapasitas Dai dan Akademisi

Rahmat Saleh Komitmen Penguatan Kapasitas Dai dan Akademisi

Bernama ID    Juli 29, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Anggota DPR RI Rahmat Saleh menyatakan komitmennya untuk mendorong keberlanjutan program penguatan kajian keislaman melalui agenda resesnya agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat. Salah satunya memfasilitasi kegiatan Nadwah Fiqhiyyah Internasional di Sumbar.

Dukungan tersebut disampaikannya saat menghadiri Nadwah Fiqhiyyah Internasional bersama ulama dan pakar syariah asal Suriah, Syekh Abdul Al-Razzaq An-Najm, yang diselenggarakan Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Sumbar di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (29/7/2026).

Forum ilmiah bertema “Prinsip-prinsip Metodologis dalam Pemanfaatan Pendapat Fuqaha pada Isu-Isu Fikih Kontemporer” itu diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas para dai, dosen, guru pondok pesantren, dan praktisi keislaman dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Rahmat menilai forum seperti Nadwah Fiqhiyyah memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas para dai, akademisi, dan pendidik dalam memahami persoalan fikih kontemporer. 

Menurutnya, penguatan kajian keislaman yang moderat dan argumentatif menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan berbagai persoalan keagamaan di masyarakat.

“Kajian seperti ini perlu terus diperluas jangkauannya agar para dai, guru, dan akademisi memiliki bekal metodologi yang kuat dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat. Saya akan berupaya mendorong keberlanjutannya melalui agenda-agenda yang saya jalankan di daerah,” ujar Rahmat.

Rahmat menilai kolaborasi antara ulama, akademisi, organisasi dakwah, dan pemerintah merupakan modal penting dalam membangun masyarakat yang religius, berkarakter, dan tetap menjaga persatuan umat.

Menurutnya, penguatan fikih wasathiyah tidak hanya penting dalam konteks dakwah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang mampu menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan pijakan pada nilai-nilai syariat. 

Karena itu, forum ilmiah seperti Nadwah Fiqhiyyah dinilai perlu mendapat dukungan yang berkelanjutan.

Rahmat menambahkan, kehadiran ulama dan pakar syariah dari luar negeri menjadi kesempatan berharga bagi para peserta untuk memperkaya wawasan keislaman sekaligus memperkuat tradisi dialog ilmiah yang selama ini menjadi bagian dari perkembangan keilmuan Islam.

“Kita berharap hasil pembahasan dalam forum tidak berhenti pada tataran akademik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi panduan yang aplikatif bagi para dai, pendidik, dan tokoh masyarakat dalam menjawab berbagai persoalan keagamaan yang muncul di tengah masyarakat,” jelasnya. (TPHRS/ABE)

Rahmat Saleh Ingatkan Agrinas soal Defisit Operasional dan Pendapatan

Rahmat Saleh Ingatkan Agrinas soal Defisit Operasional dan Pendapatan

Bernama ID    Juli 06, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh menyoroti besarnya kesenjangan antara target dan realisasi kinerja PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), baik dari sisi operasional maupun finansial. 

Kondisi tersebut dinilai berpotensi merusak reputasi perusahaan apabila tidak segera dibenahi.

Sorotan itu disampaikan Rahmat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Rahmat menilai terdapat dua persoalan utama yang menjadi perhatian, yakni kesenjangan operasional dan kesenjangan finansial yang dinilai terlalu lebar dibandingkan target perusahaan.

“Ada dua kesenjangan yang bapak sampaikan, pertama adalah kesenjangan operasional dan yang kedua adalah kesenjangan financial. Dan dua kesenjangan ini kalau seandainya tidak kita clearkan ini bisa menjadi reputasi Agrinas di bawah kepemimpinan bapak dan tim menjadi jelek,” kata Rahmat.

Dia menegaskan, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, publik menaruh harapan besar agar BUMN mampu menghadirkan kinerja yang transparan dan realistis, bukan sekadar target ambisius yang tidak tercapai di lapangan.

“Kayaknya negara kita termasuk masyarakat sudah bosan di prank dengan angka-angka. Oleh karena itu di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini kita berharap BUMN-BUMN ini memang memberikan angka yang real dan bukan harapan pepesan kosong kepada masyarakat,” ujarnya.

Rahmat kemudian membeberkan sejumlah capaian perusahaan yang dinilai jauh dari target. Dari sisi operasional, capaian Tandan Buah Segar (TBS) disebut mengalami defisit hingga 40 persen. 

Sementara itu, utilitas pabrik kelapa sawit tercatat mengalami defisit hingga 80 persen.

Kinerja keuangan perusahaan juga menjadi perhatian serius. 

Rahmat mengungkapkan realisasi pendapatan PT Agrinas Palma Nusantara hanya mencapai Rp1,833 miliar dari target Rp5,480 miliar.

“Realisasi pendapatan PT APN itu hanya Rp1.833 miliar dari target Rp5.480 miliar, Pak. Itu jauh sekali. Kalau beda-beda 10 persen mungkin enggak apa-apa ya, ini defisit 57 persen,” tegasnya.

Menurut Rahmat, kesenjangan yang terlalu besar tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola perusahaan. Ia mempertanyakan apakah masalah itu bersumber dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang tidak realistis atau lemahnya eksekusi manajemen dalam menjalankan target yang telah disusun.

“Saya tidak tahu di mana salah kita pak, apakah salah kita di perencanaan RKP atau salah kita dalam mengelola perusahaan sehingga target itu tidak tercapai. Tapi menurut saya dua-dua kesalahan ini adalah salah kita,” ujar Rahmat.

Wasekjen DPP PKS itu juga mengingatkan agar kondisi tersebut tidak terus berlarut-larut karena dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap perusahaan maupun manajemen yang memimpin.

“Saya takut masyarakat menyalahkan bapak. Apakah tidak bisa merencanakan capaian atau tidak bisa mencapai apa yang direncanakan,” tambahnya.

Rahmat menegaskan masyarakat membutuhkan BUMN yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi negara melalui kinerja yang sehat dan keuntungan yang riil.

“Ini tentu tidak baik bagi sebuah BUMN yang kita berharap dapat memberikan keuntungan yang real bukan angka-angka yang membuat masyarakat terkena frank dalam hal ini,” pungkas Rahmat. (TPHRS/ABE)

Rahmat Saleh Sebut Langkah Dony Oskaria Audit 750 BUMN Momentum Perbaikan Tata Kelola

Rahmat Saleh Sebut Langkah Dony Oskaria Audit 750 BUMN Momentum Perbaikan Tata Kelola

Bernama ID    Juli 01, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Rencana pemerintah melalui Badan Pengelola (BP) BUMN / Danantara untuk melikuidasi 750 perusahaan pelat merah yang tidak produktif mendapat dukungan institusional dari parlemen. 

‎

‎Langkah berani ini diproyeksikan mampu menyelamatkan keuangan negara hingga puluhan triliun rupiah dari inefisiensi struktural.

‎

‎Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, mengapresiasi langkah Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, yang berkomitmen mengaudit total seluruh entitas tersebut sebelum resmi dibubarkan. 

‎

‎Audit komprehensif ini dinilai krusial untuk memetakan kepastian kontribusi BUMN terhadap kas negara.

‎

‎"Menurut saya ini langkah baik yang dilakukan oleh Kepala BP BUMN Pak Dony Oskaria. Tentu kita ingin posisi BUMN yang sekarang itu memberikan dividen dan penghasilan untuk anggaran pendapatan negara," ujar Rahmat di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

‎

‎Rahmat menegaskan, evaluasi total terhadap BUMN yang tidak produktif dan terus merugikan keuangan negara sudah sepatutnya dilakukan.

‎

‎Namun, ia mewanti-wanti agar proses penutupan ini dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas jika ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian yang menguntungkan pihak tertentu.

‎

‎​"Ini tentu harus ditindak hukum, bukan hanya KPK tapi juga oleh penegak hukum lainnya, bisa kejaksaan atau kepolisian dan lain-lain. Intinya semangat memperbaiki tata kelola BUMN yang baik dan juga terkait dengan pembersihan di lingkungan internal BUMN, harus kita dukung," lanjut Rahmat.

‎

‎​Rencana restrukturisasi besar-besaran ini mencuat setelah Danantara mengidentifikasi adanya ratusan anak-cucu usaha BUMN yang membebani APBN.

‎

‎Selain menghentikan operasional perusahaan yang merugi, Danantara menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri indikasi tindak pidana korupsi dalam tata kelola keuangan 750 perusahaan tersebut.

‎

‎​Hubungan kerja sama formal ini pun telah dibahas dalam audiensi antara Danantara dan KPK di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

‎

‎​COO Danantara, Dony Oskaria, memastikan proses likuidasi ini tidak akan menjadi tameng bagi jajaran manajemen yang terbukti melakukan penyelewengan. Seluruh temuan yang memiliki indikasi kuat pelanggaran hukum akan langsung diserahkan kepada lembaga antirasuah.

‎

‎​"KPK juga menyampaikan, selama itu niat kita baik menghindari kerugian yang lebih dalam dan lebih panjang lagi, dan itu boleh dilakukan. Tetapi tadi tidak menghilangkan seluruh tindakan jahat yang jika ada mens rea-nya," kata Dony usai audiensi tersebut.

‎

‎​Dony menegaskan, kebijakan menutup ratusan perusahaan ini murni diambil atas dasar penyelamatan aset negara dan efisiensi birokrasi korporasi, sehingga tidak akan menghapus tuntutan pidana bagi para pejabat yang melanggar.

‎

‎​"Jadi nanti dibilang lagi, 'ini tutup, terus dulu mereka nyolong gimana?' Ya enggak ada bos. Tidak akan menutupi masalah kriminalnya," tegas Kepala BP BUMN tersebut.

‎

‎​Dari sisi fiskal, kebijakan strategis ini diperkirakan akan memberikan dampak instan yang signifikan bagi kesehatan anggaran negara. Danantara menaksir pemangkasan layering korporasi dan penutupan entitas non-produktif ini mampu menghemat anggaran hingga puluhan triliun rupiah.

‎

‎​"Itu kan Rp20 triliun ditambah dengan transaksi layering inter-company transaction inefisiensi itu Rp30 triliun. Jadi, kurang lebih Rp50 triliun yang akan kita lakukan," pungkas Dony. (TPHRS/ABE)

Rahmat Saleh Puji Kinerja Dony Oskaria, Laba BUMN Meningkat dan Transformasi Berjalan Tanpa PHK Massal

Rahmat Saleh Puji Kinerja Dony Oskaria, Laba BUMN Meningkat dan Transformasi Berjalan Tanpa PHK Massal

Bernama ID    Juni 30, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, memberikan apresiasi terhadap kinerja Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria. Menurutnya, Dony merupakan sosok profesional yang mampu menjalankan transformasi BUMN dengan pendekatan bisnis yang kuat dan tetap mengedepankan kepentingan negara.

Rahmat menilai berbagai kebijakan yang dijalankan Dony menunjukkan arah transformasi BUMN yang semakin sehat, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"COO Danantara itu profesional murni yang hebat. Beliau bekerja dengan hitungan bisnis negara, bukan kepentingan kelompok. BUMN harus benar-benar kembali untuk rakyat," kata Rahmat Saleh pada Selasa, (30/6/2026) kepada wartawan.

Menurut legislator asal Sumatera Barat tersebut, transformasi yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil positif. Salah satunya terlihat dari peningkatan kinerja sejumlah BUMN yang mencatatkan pertumbuhan laba.

Rahmat juga menilai langkah penyederhanaan atau perampingan jumlah BUMN dilakukan secara terukur. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi perusahaan negara tanpa mengorbankan kepentingan pekerja.

"Yang patut diapresiasi, penyusutan jumlah BUMN dilakukan tanpa mengandalkan pemutusan hubungan kerja secara massal. Ini menunjukkan transformasi dilakukan dengan perencanaan yang matang," ujarnya.

Ia menilai keberanian melakukan pembenahan terhadap perusahaan yang terus merugi merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan keuangan negara sekaligus meningkatkan daya saing BUMN.

Di sisi lain, Rahmat mendukung langkah Dony Oskaria yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawal proyek-proyek strategis nasional, termasuk program hilirisasi dan penguatan tata kelola perusahaan.

Menurutnya, sinergi tersebut memperlihatkan komitmen pemerintah untuk membangun BUMN yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

"Pak Dony sebagai pembantu Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Beliau berani mengambil keputusan bisnis yang tepat, tetapi tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik. BUMN memang harus dikelola secara profesional agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat," tutup Rahmat. (***)

Dialog Inspiratif di Agam, Legislator Nevi Zuairina Sampaikan Hal Ini

Dialog Inspiratif di Agam, Legislator Nevi Zuairina Sampaikan Hal Ini

Bernama ID    Juni 25, 2026    Comment   

Bernama.id - Agam l Demokrasi sejati bukan hanya soal pengumpulan aspirasi masyarakat, melainkan bagaimana aspirasi itu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program yang nyata demi kesejahteraan bersama. itulah inti pesan yang disampaikan Nevi Zuairina, Anggota DPR RI Fraksi PKS dalam dialog inspiratif bersama Kelompok Tani Kabupaten Agam di kantor DPD PKS Agam, Sumatera Barat.

Sebagai istri dari Irwan Prayitno, dua periode Gubernur Sumbar, Nevi mengajak masyarakat agar pembangunan daerah berakar pada Empat Pilar Kebangsaan—Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. “Empat Pilar bukan hanya materi yang dipelajari, melainkan pedoman hidup yang harus diwujudkan dalam tindakan dan kebijakan,” tegas Nevi yang mendapat sambutan antusias peserta dialog.

Dialog tersebut menampilkan beragam aspirasi warga mulai dari kebutuhan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan UMKM, hingga pengembangan ruang kreativitas bagi generasi muda. Kelompok Tani secara khusus menyoroti perbaikan pelayanan publik dan peningkatan akses pendidikan sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat desa.

Nevi memandang Kabupaten Agam sebagai wilayah dengan tantangan kompleks namun potensi besar. “Partisipasi seluruh masyarakat adalah kekuatan utama agar pembangunan inklusif dan berkeadilan dapat diwujudkan,” katanya. Dengan fungsi legislasinya di DPR RI dan MPR RI, Nevi berkomitmen memperjuangkan kebutuhan rakyat melalui pengawasan dan penganggaran yang tepat sasaran.

Dalam momentum penyerapan aspirasi masyarakat bertema Dari Aspirasi Menjadi Aksi, Nevi menekankan pentingnya membangun kebijakan yang kuat berdasarkan suara rakyat yang didengar dan dipenuhi. Kehadirannya di forum tersebut adalah cermin nyata legislatif yang mengedepankan inklusivitas dan keberpihakan kepada masyarakat luas.

Selain aspek sosial, Nevi juga menyampaikan sambutan sebagai anggota DPR RI yang peduli pada pembangunan berwawasan lingkungan. Ia mengingatkan bahwa pembangunan nasional harus berbasis pada prinsip keberlanjutan agar kemajuan ekonomi tidak merusak ekologi dan membawa kerugian jangka panjang.

Dalam sambutannya, Nevi menyebutkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menunjukkan lebih dari 90% bencana di Indonesia adalah hidrometeorologi, berhubungan erat dengan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. “Jika kita tidak mengubah arah pembangunan menjadi lebih hijau, kerugian ekonomi bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahun,” ujarnya.

Nevi menegaskan, pembangunan berkelanjutan adalah kewajiban moral dan konstitusional. Eksploitasi sumber daya alam dan kebijakan investasi harus mematuhi standar amdal yang ketat dan berpihak pada kelestarian alam. Fraksi PKS yang diwakilinya terus mengawal penguatan anggaran untuk energi terbarukan, pengelolaan limbah terpadu, dan pemulihan lahan kritis, agar target Net Zero Emission dapat tercapai secara adil tanpa membebani rakyat kecil.

Lebih jauh, Nevi mengajak masyarakat dan kelompok-kelompok lokal sebagai mitra utama pelestarian lingkungan, karena peran serta mereka dalam menjaga sumber air, mengelola sampah, dan menolak pembalakan liar adalah fondasi ketahanan ekologi bangsa.

Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Agam, diharapkan menjadi daerah yang “tidak meninggalkan siapa pun.” Dialog dan partisipasi warga menjadi nafas utama pembangunan berkeadilan yang tidak sekadar jargon, tetapi aksi nyata menjawab kebutuhan semua lapisan masyarakat.

“Kita ingin pembangunan yang menumbuhkan ekonomi, menyejahterakan rakyat, dan menjaga bumi tempat kita berpijak,” tutup Nevi dengan penuh semangat.

Dalam perjalanan membangun daerah, figur seperti Nevi Zuairina hadir sebagai penghubung antara aspirasi rakyat dan kebijakan negara, mewujudkan mimpi masyarakat Agam yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. (Rel)

IHSG Bangkit dan Rupiah Menguat, Rahmat Saleh Apresiasi Gerak Cepat Dasco

IHSG Bangkit dan Rupiah Menguat, Rahmat Saleh Apresiasi Gerak Cepat Dasco

Bernama ID    Juni 23, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang aktif membangun koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan saat pasar keuangan nasional menghadapi tekanan.

Rahmat menilai keterlibatan berbagai pihak dalam merespons dinamika pasar menjadi salah satu faktor yang membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Pemulihan kondisi pasar tidak terjadi secara instan. Ada sinergi yang kuat antara pemerintah, regulator, pelaku usaha, dan parlemen dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional," kata Rahmat Saleh di Jakarta, Selasa, (23/6/2026).

Menurutnya, salah satu langkah yang patut diapresiasi adalah inisiatif Dasco yang turun langsung mempertemukan regulator, pelaku pasar, dan sejumlah stakeholder ekonomi untuk membangun komunikasi yang lebih intensif.

"Saat pasar menghadapi tekanan, yang dibutuhkan adalah komunikasi yang cepat dan kepastian arah kebijakan. Langkah yang dilakukan Pak Dasco memberikan pesan bahwa seluruh elemen negara bergerak bersama menjaga stabilitas ekonomi," ujarnya.

Politisi PKS asal Sumatera Barat itu mengatakan membaiknya pergerakan IHSG dan nilai tukar rupiah menunjukkan respons positif dari pelaku pasar terhadap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan para pemangku kepentingan. 

Diketahui, IHSG hari ini berada di level 6.101,33, sementara nilai tukar rupiah tercatat sebesar Rp17.885 per dolar AS.

Rahmat menegaskan, penguatan indikator ekonomi tersebut merupakan hasil kerja bersama, bukan capaian satu pihak semata.

"Karena itu saya mengapresiasi peran Pak Dasco yang sejak awal aktif menjembatani komunikasi lintas lembaga. Upaya tersebut membantu menjaga optimisme investor dan memperkuat keyakinan pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia," katanya.

Rahmat berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.

"Momentum positif ini perlu dijaga bersama. Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah, DPR, regulator, dan pelaku usaha, saya optimistis stabilitas pasar dan iklim investasi nasional akan semakin baik ke depan," pungkasnya. (TPHRS/ABE)

Terima Aspirasi YLKI, Rahmat Saleh Dukung Regulasi Lebih Kuat untuk Perkuat BPKN

Terima Aspirasi YLKI, Rahmat Saleh Dukung Regulasi Lebih Kuat untuk Perkuat BPKN

Bernama ID    Juni 23, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menerima aspirasi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terkait penguatan kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) serta dukungan terhadap penyelenggaraan pertemuan lembaga konsumen sedunia pada 2027 di Indonesia.

Rahmat menilai penguatan perlindungan konsumen menjadi kebutuhan yang semakin mendesak di tengah berkembangnya berbagai sektor ekonomi nasional, terutama ekonomi digital yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, Fraksi PKS memandang BPKN perlu diperkuat sebagai lembaga yang independen dengan dasar hukum yang kuat serta memiliki kewenangan memadai dalam menjalankan fungsi pengawasan, advokasi, mediasi, hingga pemberian rekomendasi kebijakan tanpa intervensi pihak mana pun.

“Perlindungan konsumen harus diperkuat melalui BPKN yang independen, memiliki dasar hukum yang kuat, serta kewenangan yang memadai dalam menjalankan fungsi pengawasan, advokasi, mediasi, dan pemberian rekomendasi kebijakan tanpa intervensi pihak manapun,” kata Rahmat Saleh saat menerima aspirasi YLKI di Gedung Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Rahmat menyoroti perkembangan sektor perdagangan elektronik, jasa keuangan, telekomunikasi, kesehatan, hingga energi yang semakin kompleks dan berdampak langsung terhadap masyarakat sebagai konsumen. 

Kondisi tersebut dinilai membutuhkan kehadiran lembaga perlindungan konsumen yang mampu bekerja cepat, adil, dan efektif.

Karena itu, pihaknya mendorong penguatan kedudukan BPKN melalui regulasi yang lebih komprehensif agar perlindungan terhadap konsumen Indonesia dapat berjalan lebih optimal.

"Kita ingin BPKN ini lebih bekerja optimal kedepan, untuk mengedepankan lebih mengedepankan kepentingan konsumen, termasuk menjawab tantangan ekonomi digital saat ini," katanya.

Selain penguatan kelembagaan, Rahmat juga menyambut baik rencana Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan lembaga konsumen sedunia tahun 2027. 

Agenda tersebut dinilai dapat menjadi momentum penting untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat perlindungan konsumen sekaligus memperluas kolaborasi global di bidang tersebut.

“Konsumen terlindungi, usaha bertumbuh, ekonomi nasional semakin kuat,” ujarnya. (TPHRS/ABE)

KWSB Apresiasi Undangan Sosperda dari Legislator Sumbar Irwan Zuldani

KWSB Apresiasi Undangan Sosperda dari Legislator Sumbar Irwan Zuldani

Bernama ID    Juni 12, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Kolaborasi Wartawan Sumatera Barat (KWSB) mengapresiasi undangan dari Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat H. Irwan Zuldani, SE, MM untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi Perda Provinsi Sumbar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah pada Jum'at (12/6/2026) di Glory Car Wash & Cafe Air Pacah, Padang. "Kami sangat berterima kasih kepada Pak Irwan Zuldani yang sudah mengundang kami  untuk mengikuti kegiatan Sosper ini", kata Ketua KWSB Arif Budiman Effendi yang didampingi Pengurus KWSB lainnya disela-sela sesi wawancara bersama wartawan.

Irwan Zuldani yang juga merupakan Wakil Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat itu mengatakan, "Kami sebenarnya ingin lebih banyak melibatkan masyarakat dan rekan-rekan wartawan dalam kegiatan Sosper ini, tapi karena kondisi fiskal daerah yang kurang mendukung untuk itu, jadinya kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut, mudah-mudahan pada momentum kegiatan lainnya kita bisa lebih maksimal memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat  dan rekan-rekan insan pers."

Tim Kolaborasi Wartawan Sumatera Barat (KWSB) yang mengikuti kegiatan Sosper tersebut dipimpin oleh Ketua Arif Budiman Effendi, Wakil Ketua Ziqro Fernando bersama Pengurus KWSB lainnya yaitu Silva, Ari dan Eli.

Dalam kesempatan pertemuan dengan Anggota DPRD Sumbar Irwan Zuldani pada acara Sosper tersebut, Kolaborasi Wartawan Sumbar  menyampaikan sejumlah permohonan dan usulan program kolaborasi.

Ketua KWSB Arif menjelaskan, "Dalam pertemuan pada acara Sosper ini kami menyampaikan sejumlah permohonan dan usulan program kolaborasi kepada  Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pak Irwan Zuldani."

Arif memaparkan, "Sejumlah permohonan dan usulan program kolaborasi itu antara lain, pertama : kami mohon kesediaan Anggota DPRD Sumbar Pak Irwan Zuldani untuk menjadi Penasehat KWSB,

kedua : kami mohon kesediaan Anggota DPRD  Sumbar Pak Irwan Zuldani untuk menjadi Narasumber Dialog/Podcast "BINCANG AKRAB  KWSB BERSAMA ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT H. IRWAN ZULDANI, SE, MM" dengan pilihan di TVRI Sumbar, Chanel Podcast Sorotan.id atau Radio Arbes 101  FM,

ketiga : Permohonan fasilitasi melalui Program Pokir Pak Irwan Zuldani sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumbar untuk Kegiatan Studi Tiru KWSB ke Kabupaten Banyuwangi dalam rangka membantu Pemko Padang untuk mensukseskan Program Digitalisasi Bansos dan kegiatan Studi Tiru KWSB ke Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon dalam rangka membantu Pemko Padang untuk pembentukan  Komisi Informasi (KI) Kota Padang.

Kolaborasi Wartawan Sumatera Barat siap bekerjasama, bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Sumatera Barat. "Sebelumya, kami sudah berkomunikasi dengan Wakil Ketua DPRD Sumbar Pak Evi Yandri Rajo Budiman dan Bang Iqra Chissa Putra, selain itu juga dengan Kepala Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS Padang) Pak Wildan Humaidi, Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Bang Idham Fadhli dan Gubernur Sumbar yang diwakili oleh Sekretaris Diskominfotik Sumbar Pak Rahimi Sidik, dalam waktu dekat ini kami dari KWSB sudah menyurati dan menunggu jadwal untuk beraudiensi dengan Mitra Strategis KWSB yaitu Wakil Gubernur Sumbar, Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar yang lain, Kajati Sumbar, Kapolda Sumbar, Pangdam XX/TIB, Kepala BPK Perwakilan Sumbar serta Kepala BPKP Perwakilan Sumbar", pungkas Arif. (TIM)