BERNAMA.ID: Politik dan Parlemen

Tampilkan postingan dengan label Politik dan Parlemen. Tampilkan semua postingan

Minggu, 02 Agustus 2026

Rahmat Saleh Nilai Penataan BUMN Perlu, Asalkan Layanan Publik Tetap Terjaga

Bernama ID Agustus 02, 2026 Comment

Beenama.id - Padang l Langkah besar pemerintah dalam menata dan merampingkan struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendapat perhatian serius dari parlemen.

‎

‎Kebijakan efisiensi yang membidik integrasi dari seribuan entitas menjadi sekitar 250 perusahaan saja lewat strategi holding dan merger diharapkan berjalan secara profesional dan terarah.

‎

‎Dukungan terhadap arah transformasi tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh.

‎

‎Namun, ia memberi catatan bahwa proses restrukturisasi skala besar yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ini salah satunya tidak boleh memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

‎

‎"Langkah strategis ini wajib mempertahankan kepentingan masyarakat yang utamanya. Kemudian juga bagaimana jangan sampai menghilangkan hak para pegawai, bahkan berujung PHK," kata Rahmat saat bersilaturahmi dengan awak media di Damar Shaker, kawasan Pantai Padang, Kota Padang, Ahad (2/8/2026).

‎

‎Rahmat menilai, pemangkasan ribuan perusahaan pelat merah bertujuan menciptakan korporasi negara yang lebih lincah, sehat, dan transparan.

‎

‎Kendati demikian, dia mengingatkan efisiensi BUMN bukan sekadar pemotongan anggaran semata, melainkan pekerjaan berat yang membutuhkan pengelolaan profesional.

‎

‎Rahmat secara khusus menyoroti transformasi di Holding Pertamina sebagai indikator utama keberhasilan penataan BUMN secara nasional.

‎

‎"Efisiensi itu bukan kerja mudah. Itu kerja berat. Kerja Danantara akan berhasil memenuhi harapan Presiden jika berhasil melakukan penataan dan penyederhanaan BUMN salah satunya di Holding Pertamina," ujarnya.

‎

‎Rahmat pun memastikan DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal berdasarkan prinsip good corporate governance (GCG).

‎

‎Dia menegaskan perampingan struktur harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan masyarakat, bukan sebaliknya.

‎

‎Pihaknya berharap transformasi yang berjalan mampu melahirkan BUMN yang profesional, efisien, dan berdaya saing tinggi.

‎

‎"Dengan begitu, perusahaan-perusahaan plat merah tersebut dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional tanpa sedikit pun mengabaikan kesejahteraan para pekerjanya," harapnya. (TPHRS/ABE)

Kamis, 30 Juli 2026

Tak Terbatas Dapil, Rahmat Saleh Dorong Penguatan Pertanian di Kabupaten Agam

Bernama ID Juli 30, 2026 Comment

Bernama.id - Padang l Anggota DPR RI Rahmat Saleh menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumatera Barat tanpa membatasi diri pada wilayah daerah pemilihannya.

Hal itu terlihat dari penyaluran 5.000 bibit tanaman produktif bersertifikat kepada masyarakat Kanagarian Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, meskipun wilayah tersebut bukan merupakan dapil yang diwakilinya.

Bantuan yang terdiri atas bibit durian, jambu madu, kelengkeng, dan alpukat Miki itu diserahkan di halaman Balai Adat Nagari Pakan Sinayan sebagai bagian dari upaya mendorong pemanfaatan lahan kosong, mitigasi bencana, serta peningkatan ekonomi masyarakat.

Rahmat menegaskan sebagai wakil rakyat, dirinya memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumatera Barat secara luas, termasuk daerah yang berada di luar wilayah pemilihannya.

"Pertanian adalah salah satu kekuatan utama Sumatera Barat. Dukungan terhadap petani, kelompok tani, dan pengembangan tanaman produktif harus terus diperkuat agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat," ujar Rahmat di Padang, Kamis (30/7/2026).

Rahmat mengatakan bantuan bibit produktif bukan sekadar program sesaat, melainkan investasi jangka panjang yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan daerah.

Menurutnya, pemanfaatan lahan yang belum optimal dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat nagari.

Penyaluran bantuan tersebut berawal dari aspirasi warga perantau asal Pakan Sinayan yang disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Agam Ilham Tasmi.

Aspirasi itu kemudian diteruskan kepada Rahmat dan ditindaklanjuti melalui pengiriman bibit unggul bersertifikat.

Meskipun bukan bagian dari Dapilnya, Rahmat menegaskan pengabdian kepada masyarakat tidak boleh dibatasi oleh batas administrasi politik.

"Selama itu menyangkut kepentingan masyarakat dan dapat memberikan manfaat yang nyata, tentu akan kami dorong semaksimal mungkin," katanya.

Sementara itu, saat penyerahan bantuan pada Rabu (22/7/2026) lalu, Wali Nagari Pakan Sinayan HS Dt. Kayo Nan Kuniang menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

Dia mengatakan bibit tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung mitigasi bencana, mengoptimalkan lahan kosong, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Rahmat Saleh dan PKS atas bantuan yang diberikan. Insya Allah bibit ini akan kami manfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan penguatan ekonomi nagari," ujarnya.

Selain itu, Sekretaris DPD PKS Kabupaten Agam Safrul yang mewakili Rahmat berharap bibit yang telah disalurkan dapat dipelihara dengan baik sehingga memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat.

Menurutnya, tanaman yang berasal dari bibit unggul hasil sambung pucuk tersebut memiliki potensi untuk segera berbuah dan menjadi sumber pendapatan baru bagi warga.

Kegiatan penyerahan bibit turut dihadiri unsur pemerintah nagari, Babinsa, Bhabinkamtibmas, penyuluh pertanian lapangan, serta para ketua kelompok tani di Kecamatan Banuhampu.

Penyerahan dilakukan secara simbolis dari Rahmat Saleh kepada Wali Nagari Pakan Sinayan, kemudian diteruskan kepada kelompok tani sebagai bentuk penyerahan kepada masyarakat.

Dalam berbagai kesempatan lain, Rahmat juga menegaskan bahwa penguatan sektor pertanian harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas petani, akses terhadap bibit unggul, serta dukungan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Baginya, memperjuangkan sektor pertanian Sumatera Barat tidak boleh berhenti hanya karena perbedaan wilayah politik, tetapi harus menjadi bagian dari tanggung jawab bersama untuk membangun daerah yang lebih produktif, tangguh, dan berkelanjutan. (TPHRS/ABE)

Rabu, 29 Juli 2026

Rahmat Saleh Komitmen Penguatan Kapasitas Dai dan Akademisi

Bernama ID Juli 29, 2026 Comment

Bernama.id - Padang l Anggota DPR RI Rahmat Saleh menyatakan komitmennya untuk mendorong keberlanjutan program penguatan kajian keislaman melalui agenda resesnya agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat. Salah satunya memfasilitasi kegiatan Nadwah Fiqhiyyah Internasional di Sumbar.

Dukungan tersebut disampaikannya saat menghadiri Nadwah Fiqhiyyah Internasional bersama ulama dan pakar syariah asal Suriah, Syekh Abdul Al-Razzaq An-Najm, yang diselenggarakan Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Sumbar di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (29/7/2026).

Forum ilmiah bertema “Prinsip-prinsip Metodologis dalam Pemanfaatan Pendapat Fuqaha pada Isu-Isu Fikih Kontemporer” itu diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas para dai, dosen, guru pondok pesantren, dan praktisi keislaman dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Rahmat menilai forum seperti Nadwah Fiqhiyyah memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas para dai, akademisi, dan pendidik dalam memahami persoalan fikih kontemporer.

Menurutnya, penguatan kajian keislaman yang moderat dan argumentatif menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan berbagai persoalan keagamaan di masyarakat.

“Kajian seperti ini perlu terus diperluas jangkauannya agar para dai, guru, dan akademisi memiliki bekal metodologi yang kuat dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat. Saya akan berupaya mendorong keberlanjutannya melalui agenda-agenda yang saya jalankan di daerah,” ujar Rahmat.

Rahmat menilai kolaborasi antara ulama, akademisi, organisasi dakwah, dan pemerintah merupakan modal penting dalam membangun masyarakat yang religius, berkarakter, dan tetap menjaga persatuan umat.

Menurutnya, penguatan fikih wasathiyah tidak hanya penting dalam konteks dakwah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang mampu menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan pijakan pada nilai-nilai syariat.

Karena itu, forum ilmiah seperti Nadwah Fiqhiyyah dinilai perlu mendapat dukungan yang berkelanjutan.

Rahmat menambahkan, kehadiran ulama dan pakar syariah dari luar negeri menjadi kesempatan berharga bagi para peserta untuk memperkaya wawasan keislaman sekaligus memperkuat tradisi dialog ilmiah yang selama ini menjadi bagian dari perkembangan keilmuan Islam.

“Kita berharap hasil pembahasan dalam forum tidak berhenti pada tataran akademik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi panduan yang aplikatif bagi para dai, pendidik, dan tokoh masyarakat dalam menjawab berbagai persoalan keagamaan yang muncul di tengah masyarakat,” jelasnya. (TPHRS/ABE)

Senin, 06 Juli 2026

Rahmat Saleh Ingatkan Agrinas soal Defisit Operasional dan Pendapatan

Bernama ID Juli 06, 2026 Comment

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh menyoroti besarnya kesenjangan antara target dan realisasi kinerja PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), baik dari sisi operasional maupun finansial.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi merusak reputasi perusahaan apabila tidak segera dibenahi.

Sorotan itu disampaikan Rahmat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Rahmat menilai terdapat dua persoalan utama yang menjadi perhatian, yakni kesenjangan operasional dan kesenjangan finansial yang dinilai terlalu lebar dibandingkan target perusahaan.

“Ada dua kesenjangan yang bapak sampaikan, pertama adalah kesenjangan operasional dan yang kedua adalah kesenjangan financial. Dan dua kesenjangan ini kalau seandainya tidak kita clearkan ini bisa menjadi reputasi Agrinas di bawah kepemimpinan bapak dan tim menjadi jelek,” kata Rahmat.

Dia menegaskan, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, publik menaruh harapan besar agar BUMN mampu menghadirkan kinerja yang transparan dan realistis, bukan sekadar target ambisius yang tidak tercapai di lapangan.

“Kayaknya negara kita termasuk masyarakat sudah bosan di prank dengan angka-angka. Oleh karena itu di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini kita berharap BUMN-BUMN ini memang memberikan angka yang real dan bukan harapan pepesan kosong kepada masyarakat,” ujarnya.

Rahmat kemudian membeberkan sejumlah capaian perusahaan yang dinilai jauh dari target. Dari sisi operasional, capaian Tandan Buah Segar (TBS) disebut mengalami defisit hingga 40 persen.

Sementara itu, utilitas pabrik kelapa sawit tercatat mengalami defisit hingga 80 persen.

Kinerja keuangan perusahaan juga menjadi perhatian serius.

Rahmat mengungkapkan realisasi pendapatan PT Agrinas Palma Nusantara hanya mencapai Rp1,833 miliar dari target Rp5,480 miliar.

“Realisasi pendapatan PT APN itu hanya Rp1.833 miliar dari target Rp5.480 miliar, Pak. Itu jauh sekali. Kalau beda-beda 10 persen mungkin enggak apa-apa ya, ini defisit 57 persen,” tegasnya.

Menurut Rahmat, kesenjangan yang terlalu besar tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola perusahaan. Ia mempertanyakan apakah masalah itu bersumber dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang tidak realistis atau lemahnya eksekusi manajemen dalam menjalankan target yang telah disusun.

“Saya tidak tahu di mana salah kita pak, apakah salah kita di perencanaan RKP atau salah kita dalam mengelola perusahaan sehingga target itu tidak tercapai. Tapi menurut saya dua-dua kesalahan ini adalah salah kita,” ujar Rahmat.

Wasekjen DPP PKS itu juga mengingatkan agar kondisi tersebut tidak terus berlarut-larut karena dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap perusahaan maupun manajemen yang memimpin.

“Saya takut masyarakat menyalahkan bapak. Apakah tidak bisa merencanakan capaian atau tidak bisa mencapai apa yang direncanakan,” tambahnya.

Rahmat menegaskan masyarakat membutuhkan BUMN yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi negara melalui kinerja yang sehat dan keuntungan yang riil.

“Ini tentu tidak baik bagi sebuah BUMN yang kita berharap dapat memberikan keuntungan yang real bukan angka-angka yang membuat masyarakat terkena frank dalam hal ini,” pungkas Rahmat. (TPHRS/ABE)

Rabu, 01 Juli 2026

Rahmat Saleh Sebut Langkah Dony Oskaria Audit 750 BUMN Momentum Perbaikan Tata Kelola

Bernama ID Juli 01, 2026 Comment

Bernama.id - Jakarta l Rencana pemerintah melalui Badan Pengelola (BP) BUMN / Danantara untuk melikuidasi 750 perusahaan pelat merah yang tidak produktif mendapat dukungan institusional dari parlemen.

‎

‎Langkah berani ini diproyeksikan mampu menyelamatkan keuangan negara hingga puluhan triliun rupiah dari inefisiensi struktural.

‎

‎Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, mengapresiasi langkah Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, yang berkomitmen mengaudit total seluruh entitas tersebut sebelum resmi dibubarkan.

‎

‎Audit komprehensif ini dinilai krusial untuk memetakan kepastian kontribusi BUMN terhadap kas negara.

‎

‎"Menurut saya ini langkah baik yang dilakukan oleh Kepala BP BUMN Pak Dony Oskaria. Tentu kita ingin posisi BUMN yang sekarang itu memberikan dividen dan penghasilan untuk anggaran pendapatan negara," ujar Rahmat di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

‎

‎Rahmat menegaskan, evaluasi total terhadap BUMN yang tidak produktif dan terus merugikan keuangan negara sudah sepatutnya dilakukan.

‎

‎Namun, ia mewanti-wanti agar proses penutupan ini dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas jika ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian yang menguntungkan pihak tertentu.

‎

‎"Ini tentu harus ditindak hukum, bukan hanya KPK tapi juga oleh penegak hukum lainnya, bisa kejaksaan atau kepolisian dan lain-lain. Intinya semangat memperbaiki tata kelola BUMN yang baik dan juga terkait dengan pembersihan di lingkungan internal BUMN, harus kita dukung," lanjut Rahmat.

‎

‎Rencana restrukturisasi besar-besaran ini mencuat setelah Danantara mengidentifikasi adanya ratusan anak-cucu usaha BUMN yang membebani APBN.

‎

‎Selain menghentikan operasional perusahaan yang merugi, Danantara menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri indikasi tindak pidana korupsi dalam tata kelola keuangan 750 perusahaan tersebut.

‎

‎Hubungan kerja sama formal ini pun telah dibahas dalam audiensi antara Danantara dan KPK di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

‎

‎COO Danantara, Dony Oskaria, memastikan proses likuidasi ini tidak akan menjadi tameng bagi jajaran manajemen yang terbukti melakukan penyelewengan. Seluruh temuan yang memiliki indikasi kuat pelanggaran hukum akan langsung diserahkan kepada lembaga antirasuah.

‎

‎"KPK juga menyampaikan, selama itu niat kita baik menghindari kerugian yang lebih dalam dan lebih panjang lagi, dan itu boleh dilakukan. Tetapi tadi tidak menghilangkan seluruh tindakan jahat yang jika ada mens rea-nya," kata Dony usai audiensi tersebut.

‎

‎Dony menegaskan, kebijakan menutup ratusan perusahaan ini murni diambil atas dasar penyelamatan aset negara dan efisiensi birokrasi korporasi, sehingga tidak akan menghapus tuntutan pidana bagi para pejabat yang melanggar.

‎

‎"Jadi nanti dibilang lagi, 'ini tutup, terus dulu mereka nyolong gimana?' Ya enggak ada bos. Tidak akan menutupi masalah kriminalnya," tegas Kepala BP BUMN tersebut.

‎

‎Dari sisi fiskal, kebijakan strategis ini diperkirakan akan memberikan dampak instan yang signifikan bagi kesehatan anggaran negara. Danantara menaksir pemangkasan layering korporasi dan penutupan entitas non-produktif ini mampu menghemat anggaran hingga puluhan triliun rupiah.

‎

‎"Itu kan Rp20 triliun ditambah dengan transaksi layering inter-company transaction inefisiensi itu Rp30 triliun. Jadi, kurang lebih Rp50 triliun yang akan kita lakukan," pungkas Dony. (TPHRS/ABE)

Selasa, 30 Juni 2026

Rahmat Saleh Puji Kinerja Dony Oskaria, Laba BUMN Meningkat dan Transformasi Berjalan Tanpa PHK Massal

Bernama ID Juni 30, 2026 Comment

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, memberikan apresiasi terhadap kinerja Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria. Menurutnya, Dony merupakan sosok profesional yang mampu menjalankan transformasi BUMN dengan pendekatan bisnis yang kuat dan tetap mengedepankan kepentingan negara.

Rahmat menilai berbagai kebijakan yang dijalankan Dony menunjukkan arah transformasi BUMN yang semakin sehat, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"COO Danantara itu profesional murni yang hebat. Beliau bekerja dengan hitungan bisnis negara, bukan kepentingan kelompok. BUMN harus benar-benar kembali untuk rakyat," kata Rahmat Saleh pada Selasa, (30/6/2026) kepada wartawan.

Menurut legislator asal Sumatera Barat tersebut, transformasi yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil positif. Salah satunya terlihat dari peningkatan kinerja sejumlah BUMN yang mencatatkan pertumbuhan laba.

Rahmat juga menilai langkah penyederhanaan atau perampingan jumlah BUMN dilakukan secara terukur. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi perusahaan negara tanpa mengorbankan kepentingan pekerja.

"Yang patut diapresiasi, penyusutan jumlah BUMN dilakukan tanpa mengandalkan pemutusan hubungan kerja secara massal. Ini menunjukkan transformasi dilakukan dengan perencanaan yang matang," ujarnya.

Ia menilai keberanian melakukan pembenahan terhadap perusahaan yang terus merugi merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan keuangan negara sekaligus meningkatkan daya saing BUMN.

Di sisi lain, Rahmat mendukung langkah Dony Oskaria yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawal proyek-proyek strategis nasional, termasuk program hilirisasi dan penguatan tata kelola perusahaan.

Menurutnya, sinergi tersebut memperlihatkan komitmen pemerintah untuk membangun BUMN yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

"Pak Dony sebagai pembantu Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Beliau berani mengambil keputusan bisnis yang tepat, tetapi tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik. BUMN memang harus dikelola secara profesional agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat," tutup Rahmat. (***)

Kamis, 25 Juni 2026

Dialog Inspiratif di Agam, Legislator Nevi Zuairina Sampaikan Hal Ini

Bernama ID Juni 25, 2026 Comment

Bernama.id - Agam l Demokrasi sejati bukan hanya soal pengumpulan aspirasi masyarakat, melainkan bagaimana aspirasi itu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program yang nyata demi kesejahteraan bersama. itulah inti pesan yang disampaikan Nevi Zuairina, Anggota DPR RI Fraksi PKS dalam dialog inspiratif bersama Kelompok Tani Kabupaten Agam di kantor DPD PKS Agam, Sumatera Barat.

Sebagai istri dari Irwan Prayitno, dua periode Gubernur Sumbar, Nevi mengajak masyarakat agar pembangunan daerah berakar pada Empat Pilar Kebangsaan—Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. “Empat Pilar bukan hanya materi yang dipelajari, melainkan pedoman hidup yang harus diwujudkan dalam tindakan dan kebijakan,” tegas Nevi yang mendapat sambutan antusias peserta dialog.

Dialog tersebut menampilkan beragam aspirasi warga mulai dari kebutuhan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan UMKM, hingga pengembangan ruang kreativitas bagi generasi muda. Kelompok Tani secara khusus menyoroti perbaikan pelayanan publik dan peningkatan akses pendidikan sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat desa.

Nevi memandang Kabupaten Agam sebagai wilayah dengan tantangan kompleks namun potensi besar. “Partisipasi seluruh masyarakat adalah kekuatan utama agar pembangunan inklusif dan berkeadilan dapat diwujudkan,” katanya. Dengan fungsi legislasinya di DPR RI dan MPR RI, Nevi berkomitmen memperjuangkan kebutuhan rakyat melalui pengawasan dan penganggaran yang tepat sasaran.

Dalam momentum penyerapan aspirasi masyarakat bertema Dari Aspirasi Menjadi Aksi, Nevi menekankan pentingnya membangun kebijakan yang kuat berdasarkan suara rakyat yang didengar dan dipenuhi. Kehadirannya di forum tersebut adalah cermin nyata legislatif yang mengedepankan inklusivitas dan keberpihakan kepada masyarakat luas.

Selain aspek sosial, Nevi juga menyampaikan sambutan sebagai anggota DPR RI yang peduli pada pembangunan berwawasan lingkungan. Ia mengingatkan bahwa pembangunan nasional harus berbasis pada prinsip keberlanjutan agar kemajuan ekonomi tidak merusak ekologi dan membawa kerugian jangka panjang.

Dalam sambutannya, Nevi menyebutkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menunjukkan lebih dari 90% bencana di Indonesia adalah hidrometeorologi, berhubungan erat dengan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. “Jika kita tidak mengubah arah pembangunan menjadi lebih hijau, kerugian ekonomi bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahun,” ujarnya.

Nevi menegaskan, pembangunan berkelanjutan adalah kewajiban moral dan konstitusional. Eksploitasi sumber daya alam dan kebijakan investasi harus mematuhi standar amdal yang ketat dan berpihak pada kelestarian alam. Fraksi PKS yang diwakilinya terus mengawal penguatan anggaran untuk energi terbarukan, pengelolaan limbah terpadu, dan pemulihan lahan kritis, agar target Net Zero Emission dapat tercapai secara adil tanpa membebani rakyat kecil.

Lebih jauh, Nevi mengajak masyarakat dan kelompok-kelompok lokal sebagai mitra utama pelestarian lingkungan, karena peran serta mereka dalam menjaga sumber air, mengelola sampah, dan menolak pembalakan liar adalah fondasi ketahanan ekologi bangsa.

Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Agam, diharapkan menjadi daerah yang “tidak meninggalkan siapa pun.” Dialog dan partisipasi warga menjadi nafas utama pembangunan berkeadilan yang tidak sekadar jargon, tetapi aksi nyata menjawab kebutuhan semua lapisan masyarakat.

“Kita ingin pembangunan yang menumbuhkan ekonomi, menyejahterakan rakyat, dan menjaga bumi tempat kita berpijak,” tutup Nevi dengan penuh semangat.

Dalam perjalanan membangun daerah, figur seperti Nevi Zuairina hadir sebagai penghubung antara aspirasi rakyat dan kebijakan negara, mewujudkan mimpi masyarakat Agam yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. (Rel)