BERNAMA.ID: Politik dan Pemerintahan
News Update
Loading...
Tampilkan postingan dengan label Politik dan Pemerintahan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik dan Pemerintahan. Tampilkan semua postingan

Senin, 25 Desember 2023

SE Gubernur Diabaikan, Truk Pengangkut Barang Bebas Berkeliaran

SE Gubernur Diabaikan, Truk Pengangkut Barang Bebas Berkeliaran




Bernama.id - PADANG l Surat Edaran Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah terkait  Pembatasan Operasional Angkutan Barang selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, diduga dilanggar pelaku usaha pengguna jalan. 

Akibatnya, musim liburan di Sumbar jadi tak nyaman. Ini terpantau sejak Sabtu hingga Senin (25/12/2023), kendaraan pengangkut CPO dan truk truk besar non sembako serta BBM masih bebas berkeliaran.

Sebelumnya, lewat surat bernomor:550/1002/SE/DISHUB-SB/XII/2023, Gubernur Mahyeldi meneken keputusan tentang Pembatasan operasional angkutan barang selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Natal 2023 dan tahun baru 2024. 

Kebijakan ini, memperkuat dasar surat edaran yaitu keputusan bersama Dirjen Perhubungan kementrian Perhubungan, kepala Korlantas Polri, Dirjend Bina Marga kementrian PU dan Perumahan Rakyat, KP-DRJD 8928 tahun 2023, nomor: SKB/218/XII/2023 dan nomor: 19/PKS/Db/2023, tertanggal 5 Desember 2023.

Oleh Forkompinda Sumbar  diturunkan kebijakan lewat keputusan Rapat Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sumatera Barat tertanggal 7 Desember 2023. Maka dilakukan pembatasan operasional pengangkutan barang, agar Natal dan Tahun baru tidak mengalami kemacetan untuk masyarakat yang melakukan perjalanan libur Natal dan Tahun Baru. 

“Macet di sejumlah titik. Hari biasa saja (diluar liburan) jalan Payakumbuh-Bukittinggi ataupun Bukittinggi-Padang itu macet kalau sudah banyak truk. Apalagi sekarang,” sebut Bambang , pengendara asal Payakumbuh.

Keluhan ini juga disampaikan pengendara mobil pribadi di Padang Pariaman dan Padang Panjang. “Jika aturan hanya memperbolehkan truk sembako dan BBM serta energi, harusnya yang lain tidak. Ini malah bebas saja truck-truck tersebut berlalu lalang,” urai Jon dan Edlen.

Wartawan mendapat data, jadwal yang telah ditetapkan dalam surat edaran tersebut, Libur Natal harus mudik 22-24 Desember, arus balik 26-27 Desember 2023, libur tahun baru, arus mudik 29-30 Desember 2023, arus balik 1-2 Januari 2024, operasional kendaraan barang 22.00 wib-05.00 wib. 

Sekalian dengan surat edaran tersebut, Kadishub Provinsi Sumatera Barat, Dedi Diantolani, mengatakan, agar semua pengusaha serta sopir bisa mematuhinya, demi kelancaran bersama. 

"Yang dimaksud beroperasi kendaraan tersebut membawa muatan dan berjalan diruas jalan yang ada pada SE tersebut, sehingga tidak menyebabkan kemacetan pada berbagai tempat," terang kepala Dinas Perhubungan Sumbar Dedi Diantolani, Senin (25/12/2023). 

Dikatakannya, dengan mengacu pada surat edaran, maka semestinya kendaraan barang non kebutuhan utama seperti sembako, pupuk, pakan ternak, BBM, baik tangki maupun truck sebaiknya jangan beroperasi baik mengangkut barang ataupun kosong, sehingga semua berjalan baik dan lancar.

Sekaitan dengan masih banyaknya truk dan tangki yang tidak mematuhi surat edaran tersebut, salah seorang masyarakat yang terjebak dalam antrian pengisian BBM, meminta agar aparat terkait memberikan tindakan tegas pada pelanggar tersebut. 

"Kami masyarakat meminta agar instansi seperti Polisi, Dishub, Pertamina dan lainnya yang berwenang dalam pengawasan Surat Edaran, bisa menindak tegas Tangki dan truck yang melanggar Surat Edaran, sehingga tidak menyebabkan antrian panjang, dan dapat menghalangi kecepatan pengangkutan sembako, "tegas salah seorang masyarakat Suherman, yang kesal melihat itu. 

Hal senada juga disampaikan pemudik asal jakarta Sugeng, sitinjau lauik cukup padat kemarin Pak, imbas truck CPO masih saja melintas, padahal seharusnya kan tidak boleh. 

"Sudah jelas, surat edaran mengatur jam pengangkutan, kenapa juga masih beroperasional diluar jam tersebut, namanya melecehkan Gubernur dan Dinas Perhubungan serta instansi terkait, kok tidak ditindak," tutur Sugeng.

"Kami sebagai masyarakat, meminta aparat terkait,khususnya Polisi agar segera berikan tindakan pada truk dan tangki yang membandel, demi marwah surat edaran dan daerah ini, sehingga semua patuh aturan, jangan dikasih hati mereka itu," tutupnya. (***)

Minggu, 30 Juli 2023

Simpul Relawan Anies Baswedan Merapat di DPW Nasdem Sumbar

Simpul Relawan Anies Baswedan Merapat di DPW Nasdem Sumbar


Bernama.id - Padang l Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sumatera Barat menggelar rapat dengan ketua simpul relawan Anies se -Sumatera Barat, Ahad, 30 Juli 2023.

Rapat pimpinan relawan Anies Baswedan digelar untuk membahas persiapan menyambut kedatangan calon presiden RI Anies Baswedan ke Sumatera Barat yang dijadwalkan tanggal 5 Agustus 2023.

"Sesuai jadwal, Anies Baswedan akan berkunjung ke Sumatera Barat selama dua hari untuk mengikuti berbagai agenda", ujar Ketua DPW Partai NasDem Sumbar Fadly Amran pada rapat tersebut.

Ketua DPW Partai Nasdem Sumbar Fadly Amran menyebut, salah satu agenda Anies nantinya adalah untuk melantik kepengurusan Nasdem Sumbar.

"Selain itu Bapak Anies juga akan menggelar pertemuan dengan relawan serta meresmikan kantor DPW Nasdem Sumatera Barat", ucap Fadly Amran.

Sementara, dari segi persiapan, Fadly Amran mengatakan kalau relawan Anies di Sumbar telah mengoptimalkan semuanya untuk menyambut kedatangan Anies Baswedan.

"Untuk persiapan penyambutan Nasdem Sumbar sudah hampir final, kami mempersiapkan sebaik mungkin karena kita akan menggelar dua agenda akbar di Sumatera Barat", tambahnya.

Pada kunjungan itu, nantinya para relawan Anies juga akan meminta Anies untuk berorasi dan memberikan semangat untuk Nasdem Sumbar.

"Kita akan minta beliau orasi dan memberikan semangat untuk kami serta para simpul relawan yang akan memperjuangkan beliau sebagai presiden Indonesia tahun 2024", tutup Fadly Amran didampingi Wakil Ketua DPW NasDem Sukri Umar.(***)

Minggu, 28 Mei 2023

SBY Simak Twit Denny Indrayana soal Sistem Pemilu Jelang Putusan MK

SBY Simak Twit Denny Indrayana soal Sistem Pemilu Jelang Putusan MK



Bernama.id - Jakarta I Buncah twit dishare Prof Denny Indrayana soal sistem Pemilu berganti dari Proporsional Terbuka menjadi Tertutup (pilih partai, red).

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) RI punya tiga tahapan lagi yaitu kesimpulan para pihak, Rapat Majelis MK RI dan Putusan MK RI. 

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Imelda Sari menshare sikap Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang itu. 

"Pak SBY sangat mengatensi sekali terkait twit Pak Denny Indrayana, banyak yang penting informasi yang disampaikan dari twit Pak SBY," ujar Imelda Sari, Ahad 28/5-2033.

Twit pak SBY atas twit Prof Denny Indrayana kata Imelda menarik dan sarat pencerahan tehadap pendidikan politik anak bangsa. 

"Ada 14 twit bapak (SBY, red) tentang sikap bapak pribadi dan Partai Demokrat," ujar Imelda Sari. 

Menarik yang disampaikan Prof Denny Indrayana melalui twitnya tentang informasi bakal ditetapkannya Sistem Proporsional Tertutup oleh MK dalam Pemilu 2024.

"Juga menarik, mengait PK Moeldoko di MA yg digambarkan Partai Demokrat sangat mungkin diambil alih Moeldoko," ujar SBY. 

Kata SBY di twitnya, Prof Denny Indrayana adalah mantan Wamenkumham dan ahli hukum yang kredibel. 

"Karenanya, saya tergerak berikan tanggapan tentang sistem pemilu yg akan diputus MK dan PK Moeldoko di MA yg ramai diisukan Partai Demokrat bakal dikalahkan dan diambil alih oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko, itu twit bapak langsung karena diakhir twit ada tulisan*SBY*,"ujar Imelda Sari. 

Jika yang disampaikan Prof Denny Indrayana kata SBY di twitnya “reliable”, bahwa MK akan menetapkan Sistem Proporsional Tertutup, dan bukan Sistem Proporsional Terbuka seperti yg berlaku saat ini.

"Ini akan menjadi isu besar dalam dunia politik di Indonesia," ujar SBY. 

Kata SBY lagi disampaikan Imelda Sari, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan sistem pemilu yang hendak diputuskan MK. 

"Mungkin ini juga pertanyaan mayoritas rakyat Indonesia & mayoritas partai-partai politik. Saya pikir para pemerhati pemilu dan demokrasi juga memiliki kepedulian yg sama," ujsr SBY
 
Pertanyaan pertama kepada MK, apakah ada kegentingan dan kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? 

"Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan “chaos” politik," ujsr SBY. 

Pertanyaan kedua kepada MK, benarkah UU Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dengan konstitusi? 

"Sesuai konstitusi, domain dan wewenang MK adalah menilai apakah sebuah UU bertentangan dengan konstitusi, dan bukan menetapkan UU mana yg paling tepat ~ Sistem Pemilu Tertutup atau Terbuka?," ujar twit SBY lagi. 

Kalau MK tidak memiliki argumentasi kuat bahwa Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dengan konstitusi sehingga diganti menjadi Tertutup, mayoritas rakyat akan sulit menerimanya.

"Ingat, semua lembaga negara termasuk Presiden, DPR & MK harus sama-sama akuntabel di hadapan rakyat," ujsr SBY. 

Ketiga, kata SBY di twitnya, sesungguhnya penetapan UU tentang sistem pemilu berada di tangan Presiden dan DPR, bukan di tangan MK. Mestinya Presiden dan DPR punya suara tentang hal ini. 

"Mayoritas partai politik telah sampaikan sikap menolak pengubahan sistem terbuka menjadi tertutup. Ini mesti didengar," ujar SBY. 

Menurut SBY kata Imelda lagi dalam menyusun DCS, Parpol dan Caleg berasumsi sistem pemilu tidak diubah, tetap sistem terbuka.

"Kalau di tengah jalan diubah oleh MK, menjadi persoalan serius. KPU & Parpol harus siap kelola “krisis” ini. Semoga tdk ganggu pelaksanaan pemilu 2024. Kasihan rakyat," ujar SBY. 

Pandangan SBY, untuk pemilu 2024 tetap menggunakan Sistem Proporsional Terbuka. Setelah pemilu 2024, Presiden dan DPR duduk bersama untuk menelaah sistem pemilu yg berlaku, untuk kemungkinan disempurnakan menjadi sistem yg lebih baik. 

"Dengarkan pula suara rakyat," ujar SBY. 

Terkait PK Moeldoko di MA, tadi malam saya terima telepon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini. 

"Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih," ujar SBY. 

Berdasarkan akal sehat, sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan.

Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan  politik untuk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yg sangat buruk,"ujarnya.

Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Presiden RI ke 6 ini berharap pemegang kekuasaan (politik dan hukum) tetap amanah, tegakkan kebenaran dan keadilan.

"Indonesia bukan negara "predator" (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba yang kuat menang, yang lemah selalu kalah,"ujar SBY

Kepada kader Partai Demokrat di seluruh tanah air, agar mengikuti perkembangan PK Moeldoko ini sambil memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Swt. Ikuti petunjuk Ketua Umum. 
"Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional," ujar SBY. (***)

Rabu, 24 Mei 2023

Anies Baswedan Percayakan M Zuhrizul Koordinator ANIES Sumbar

Anies Baswedan Percayakan M Zuhrizul Koordinator ANIES Sumbar


Bernama.id - Padang l Surat kepercayaan dari Capres Anies Baswedan lewat Relawan Amanat Indonesia (ANIES) percayakan Muhammad Zuhrizul  sebagai Koordinator Relawan Amanat Indonesia Provinsi Sumatra Barat.

"Dengan Bismillah saya terima kepercayaan ini sebagai koordinator Relawan ANIES Sumbar," ujar Muhammad Zuhrizul didesak  pers terkait mandat Relawan Amanat Nasional (ANIES) Sumbar, Rabu 24/5-2023.

Kepercayaan Capres Anies Baswedan kepada Muhammad Zuhrizul dinilai pas dan tepat, karena Muhammmad Zuhrizul sudah memiliki sejarah menang dalam pemilihan. 

"Mempercayai Metek (nama top Muhammad Zuhrizul di Sumbar) sebagai kordinator adalah pilihan hebat dari Mas Anies Baswedan melalui Relawan Nasional ANIES", ujar Anto anggota Relawan ANIES Jakarta. 

Muhammad Zuhrizul dari tracking media, ternyata saat Pilkada Sumbar adalah Kordinator Relawan Mahyeldi-Audy (Rimau) yang termasuk berdarah-darah memenangkan Mahyeldi-Audy Joinaldy pada Pilkada Sumbar 2020 lalu. 

Bahkan di daftar Caleg PKS, Mahyeldi pun mempercayai Muhammad Zuhrizul sebagai Caleg DPR RI PKS untuk Dapil Sumbar I. 

"Menurut saya dan beberapa pemerhati politik di Sumbar, jadi Kordinator Relawan ANIES sebuah tantangan lain dibandingkan menjadi Koordinator Relawan Mahyeldi-Audy dulu. Apalagi mayoritas pemilih di Sumbar saat ini telah mematrikan pilihannya kepada Capres Anies Baswedan, meski belum masuk tahapan mendaftar ke KPU RI,"ujar Muhammad Zuhrizul. 

Selain itu kata Muhammad Zuhrizul pemilih di Sumbar ini adalah pemilih yang punya smart choice. 

"Selain itu, ide Perubahan  diusung Anies Baswedan menjadi representatif pemilih terbesar di Sumbar," ujar Muhammad Zuhrizul di S Parman nomor 168 Ulak Karang yang disiapkan jadi Sekretariat Relawan ANIES Sumbar. 

Muhammad Zuhrizul kepada wartawan merencanakan segera deklarasi dan melantik pengurus Relawan Amanat Indonesia Sumbar.(***)

Jumat, 23 September 2022

Irwan Prayitno For Cawapres Anies Baswedan

Irwan Prayitno For Cawapres Anies Baswedan





Bernama.id - Jakarta l Koalisi Parpol pengusung Capres Anies Baswedan sepertinya mulai siapkan beberapa tokoh bangsa untuk Cawapresnya. 

Adalah PKS yang mulai sebut beberapa nama kader terbaik dan sarat prestasi saat menjadi kepala daerah, ada tiga kader terbaik PKS, satu di antaranya adalah Gubernur 2 Periode Sumbar (2010-2020) Prof Dr Irwan Prayitno. 

Dikutip dari berita media online di Jakarta hari ini, PKS mengajukan beberapa kader terbaiknya mendampingi Capres Anies Baswedan.

"Ya kita punya kader-kader terbaik untuk mendampingi Pak Anies Baswedan sebagai Cawapres, seperti Ahmad Heryawan dan Prof Irwan Prayitno", ujar Jubir DPP PKS Cholil dikutip dari berbagai media online terbitan Jakarta, Jumat 23/9/2022.

Ahmad Heryawan adalah kader terbaik PKS yang berpengalaman menjadi pimpinan pemerintahan, terbukti Ahmad Heriawan sukses memimpin Jawa Barat selama 10 tahun.

"Juga ada Prof Irwan Prayitno yang berhasil pimpin Sumatera Barat selama dua periode, atau pak Hidayat Nur Wahid, tokoh nasional yang memimpin MPR RI sudah tiga periode", ujarnya. 

PKS berani meramaikan bursa Cawapres dampingi Anies Baswedan karena saat ini tiga Parpol koalisi, Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS terus menggodok pola koalisi terbaik untuk ditawarkan kepada bangsa dan negara tercinta ini. 

"Nanti untuk Cawapres akan ada kajian dari tiga Parpol koalisi. Cawapres itu tak hanya PKS, Demokrat dan Partai Nasdem juga sudah siapkan nama-nama tokoh bangsa untuk dicalonkan sebagai Cawapres dari Anies Baswedan," ujar Cholil. 

Cholil menapik kalau proses koalisi tiga Parpol alot dan bisa saja bubar sebelum bersatu. 

"Tidak semuanya saling mengisi dan pikiran kami (tiga Parpol) jelas untuk bangsa dan negara, tidak untuk satu Parpol maupun untuk tiga Parpol saja,"ujarnya.

Cholil juga menghormati Partai Demokrat dan Partai Nasdem juga mengusulkan masing-masing kandidat cawapresnya.

“Tentu kami juga menghormati aspirasi Demokrat yang ajukan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) atau Nasdem yang ajukan Andika Perkasa atau Khofifah (Indar Parawansa),"ujar Cholil dikutip dari berita online terbitan Jakarta hari ini. (***)

Rabu, 11 Mei 2022

Zuhrizul : TPSM Banyak Membantu, Bukan Mengganggu OPD

Zuhrizul : TPSM Banyak Membantu, Bukan Mengganggu OPD


Bernama.id - Padang l Pernyataan Anggota DPRD Hidayat dan Novrizon yang menyatakan banyaknya OPD merasa tertekan dengan kehadiran TPSM sangat tidak berdasar. 

Hal ini dibantah oleh anggota Tim Percepatan Sumbar Madani (TPSM) M. Zuhrizul, SE yang fokus di bidang Pariwisata.

Menurutnya sejauh ini TPSM ikut membantu OPD salah satunya  percepatan dibidang Pariwisata. Kadis Pariwisata sangat terbantu dengan kehadiran TPSM dan penggiat wisata dalam membuat serta implementasikan program pariwisata di Sumbar , begitu juga dibidang pertanian yang diketuai Ir. Joni mantan Kadis Pertanian juga banyak membantu Dinas Pertanian agar program-program berjalan  terukur serta  bidang-bidang  lainnnya 

Zuhrizul meminta tolong Novrizon sebutkan OPD mana yang merasa tertekan dengan kehadiran TPSM dalam percepatan pembangunan Sumbar. 

"Sebutkan saja biar clear dan tidak menimbulkan fitnah,  kalau ada masukan dan kritikan ke program yang di anggap tidak sesuai dengan Progul Gubernur dan Wakil Gubernur itu biasa dalam dinamika rapat bersama OPD tapi yang putuskan tetap OPD terkait dan Gub/Wagub  karena kita sebatas berikan masukan, jadi aneh kalau ada yang menuduh TPSM menggangu kerja OPD",  jelas Zuhrizul yang juga Owner Lawang Park.

Zuhrizul juga menuturkan bahkan Ia baru saja rapat dengan OPD bahas  persiapan 3 desa wisata sumbar  menuju Anugerah Desa Wisata Indonesia , disana mereka sangat terbantu dengan masukan dari TPSM dan Tim Desa Wisata yg terdiri dari penggiat wisata dan asosiasi. 

Menurut Zuhrizul dimasa ekonomi masyarakat sulit pasca pandemi ini harusnya fokus bersama  memikirkan solusi untuk masyarakat , tidak lagi menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak jelas karena sentimen. "Mari kita berdiskusi dengan argumen untuk kemajuan sumbar  pasca pandemi ini", pungkasnya. (ms)

Buat web di Bayanaka ID

Featured

[Featured][recentbylabel2]

Featured

[Featured][recentbylabel2]
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done