Oleh: Labai Korok Piaman
Pandemik Covid-19 sudah terjadi sekitar bulan maret 2020, WHO maupun pakar sudah memprediksi penyakit ini akan merebak keseluruh pelosok negri ini. Tapi mengapa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat tidak berpihak kepada masyarakat. Itu pertanyaannya.
Pemerintah Sumatera Barat tahun 2020 baik eksekutif/Kepala Daerah dan Legislatif/para Anggota Dewan sebenarnya sudah sangat mengetahui, bagaimana ancaman pandemi Covid-19 tersebut. Karena pejabat Sumbar sudah didampingi oleh Doktor Andani sudah punya ide atau bahkan punya waktu yang cukup dan pastinya sudah punya langkah antisipatif dalam menghadapinya.
Namun yang sangat disayangkan itu adalah ternyata APBD yang dilahirkan 2021 tidak menyentuh masyarakat Sumbar secara langsung seperti ditemukan anggaran milyaran membangun rumah dinas dewan, pemasangan AC, pembangunan gedung kantor, pagar, pakaian dewan, perjalan dinas semakin naik dan lainnya yang sebenarnya masih bisa ditunda.
Pemerintah melalui APBD Sumbar 2021 tidak punya kepekaan atau Sense of Crisis, posisi yang agak meremehkan masifnya pandemi Covid-19. Sehingga APBD tidak mencerminkan Sense of crisis.
Yang artinya dalam hal ini Sense of Crisis pemerintah daerah baik pejabat eksekutif dan Dewan membuat posture APBD-nya kurang kuat dalam rangka menyikapi masifnya pandemi Covid-19. APBD 2021 tidak pro rakyat.
Kurang kuatnya Sense of Crisis pemerintah daerah baik pejabat eksekutif dan Dewan terhadap pandemi Covid-19 ini dapat dilihat dengan masih ada pemikiran, kerja yang menghamburkan uang APBD tidak ada sentuhan pada rakayat banyak.
Tidaklah elok sebenarnya kalau situasi potensi ancaman krisis yang akan dihadapi ditanggapi dengan cara remeh dan abai seperti, APBD dicandaan, APBD dikelakar, APBD digelak tawa dan senyuman, serta beragam sikap tidak tertuang dalam APBD lainnya yang seakan menganggap tidak terjadi apa-apa atas pandemi Covid-19 tersebut.
Saat ini momen
Pejabat Daerah dan anggota Dewan bergandengan tangan merecopusing APBD-NYA, anggaran APBD Perubahan bisa juga diarahkan kepada sikap adanya Sense of Crisis terhadap masyarakat.
Kita bangga dengan sikap dan pilihan Gubernur Sumbar dan Wakil menyerahkan kendaraan Dinas baru untuk dipakai secara operasional oleh Satgas percepatan penangulangan covid-19. Pimpinan DPRD Sumbar akibat dorongan publik akhirnya membatalkan pembangunan rumah dinas yang masih layak huni tersebut.
Andaikan Sense of Crisis ada maka semua postur APBD 2021 ini tidak akan ada seperti rumah Dinas Pimpinan tersebut. Maka dengan rasa Sense of Crisis yang tinggi dibatalkan saja. Apalagi anggaran perjalan dinas yang mayoritas kegiatan kunjungan ke faerah Pekan Baru lebih baik diganti dengan kunjungan virtual agar Gubernur Riau tidak menuduh warga Sumbar membawa covid-19.
Kedepan mari APBD Sumbar yang ditetapkan harus memiliki ruh atau untuk Sense of Crisis yang tepat, singkat, padat. Kedepan pejabat daerah miliki sense dalam frasa Sense of Crisis, tidak hanya berarti kepekaan. Tetapi juga kewaspadaan, ketergesaan, kesegeraan, dan pada akhirnya kesigapan dalam menghadapi krisis, karena krisis adalah krisis, permasalahan yang sangat mendesak untuk segera diselesaikan, ditanggulangi.
Bahasa Indonesia diatas memang tergolong mudah dituliskan. Tetapi bukan soal itu yang ingin Penulis wejangkan dalam gagasan ini. Melainkan “ruh” dari frasa sense of crisis itu sendiri yang ternyata tidak dimiliki para pengambil keputusan APBD 2021 ini[*].
