Oleh : Labai Korok Piaman
Daerah Padang Pariaman merupakan daerah strategis di Sumatera Barat, disini terdapat kawasan pabrik terbesar di Sumbar, namanya kawasan Padang Industri Park. Di Padang Pariaman juga terdapat pintu gerbang internasional nama Bandara Internasional Minangkabau (BIM), dan banyak yang lainnya.
Dari semua pembangunan milik Propinsi dan miliki Pemerintah Pusat kesemuanya belum berkesesuaian dengan rencana awal, masih terbengkalai seperti bundaran masuk BIM belum terwujud walaupun pembebasan tanah sudah separo selesai.
Pengembangan PIP yang nota bene dimiliki Propinsi juga belum bisa dikembangkan karena status tanah di zaman orde baru belum bisa didudukan sampai sekarang dengan Ninik Mamak dan masyarakat setempat. Akhirnya PIP tidak bisa dikembangkan secara baik sesuai dengan rencana awal.
Tugas berat Pemerintah Pusat di Sumbar ada yang namanya penyelesaian asrama haji (kata masyarakat piaman namanya asrama haji batang anai) juga belum tuntas, akhir-akhir ini dana finising pembangunan juga tidak dialokasikan, tidak ada progres penyelesaian dari pusat.
Dahulu sewaktu Penulis menjadi anggota dewan, termasuk yang hadir dalam Rapat Paripurna DPRD, memutuskan penyerahan aset tanah ke-Kementrian Agama, dalam rapat tersebut tahun 2022 ini sudah diharapkan Asrama Haji Batang Anai itu bisa dipakai dan Mentri Agama dihadirkan dalam pelepasan jamaah perdana Sumatera Barat.
Tapi keinginan dewan dan semua yang hadir dalam rapat paripurna tersebut belum kesampaian. Doa Penulis tahun 2023 asrama haji batang anai tersebut sudah dipakai dan dimanfaatkan secara baik, sehingga nama harum Padang Pariaman juga muncul.
Sekarang terkesan nama Padang Pariaman ini buruk di NKRI ini karena semua pembangunan bermasalah, yang mencoreng nama baik Padang Pariaman itu adalah kasus korupsi jalan tol. Penulis sesali kasus korupsi jalan tol itu terjadi, namun karena jalan tol itu dirancang berbelok-belok seperti ular akhirnya susah pembebasan tanahnya.
Uraian diatas masih ada satu lagi pekerjaan rumah Pemerintah Propinsi yaitu menyelesaikan jalan propinsi dari Simpang Palapa, Ibu Kota Kabupaten via Jalan Malalak dan via Kapalo Hilallang laju ke Bukittinggi. Pada tahun 2011, tahun 2012 sampai tahun 2013 jalan ini masih ada anggarannya dari Pemerintah Propinsi.
Terakhir penyelesaian jalan ini dituntaskan pembangunan jembatan dan pembentukan badan jalan, namun entah dimana pokok persoalannya jalan yang dirancang dizaman almarhum Zainal Bakar tidak ada program lanjutan tahun ini atau akhir-akhir tahun ini. Jalan ini pekerjaan berat pemerintah propinsi dan kita semua.
Menurut Penulis daerah Padang Pariaman penyangga Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat, jika penyangga ini tidak dirapikan maka kedepan wajah Sumbar juga tidak elok dimata kita bersama. Apalagi kedepan ada rencana akan memindahkan kantor Gubernur Sumbar ke daerah lain.
Barang tentu pemindahan Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat itu hanya cocok ke kawasan Kabupaten Padang Pariaman yang memilki posisi straegis untuk nasional dan Sumatera Barat [*].
