Bernama.id - Padang l Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei 2025 dinilai tidak seharusnya berhenti sebagai seremoni tahunan. Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh yang menekankan perlunya momen tersebut dijadikan ajang evaluasi arah dan kebijakan pendidikan, terutama di tingkat daerah.
Rahmat menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Barat melalui sejumlah inisiatif, salah satunya program SumbarCerdas yang telah ia gagas sejak masih berada di DPRD Sumbar.
Ia menyebutkan, pendidikan merupakan fondasi dalam membangun masa depan provinsi.
"Hari ini seharusnya menjadi refleksi besar bagi kita semua. Pendidikan di Sumatera Barat belum cukup adil dan merata, terutama di daerah-daerah pinggiran dan pelosok,” katanya di Padang, Jumat.
Menurutnya, ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan di Sumatera Barat masih menjadi persoalan serius. Banyak anak muda di kabupaten terluar, kata Rahmat, yang masih kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak akibat keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya.
“Bayangkan, di era digital ini, masih banyak siswa di daerah yang belum mendapatkan jaringan internet yang stabil, belum lagi fasilitas perpustakaan, laboratorium, hingga tenaga pendidik yang minim. Ini adalah pekerjaan rumah besar kita bersama,” ujarnya.
Rahmat juga menyampaikan pentingnya membangun generasi muda Sumatera Barat yang unggul dan mampu menjawab tantangan zaman. Ia mengatakan, anak muda merupakan pilar utama dalam pembangunan masa depan daerah.
“Sumatera Barat punya modal sosial dan kultural yang luar biasa. Anak-anak mudanya kritis, berbudaya, dan cepat belajar. Yang dibutuhkan hanya satu: akses yang merata dan pembinaan yang berkelanjutan,” katanya.
Ia menambahkan, dirinya akan terus mengawal alokasi anggaran pendidikan di DPR RI dan mendorong agar ada keberpihakan terhadap daerah-daerah tertinggal. Ketika ditanya soal perhatian pemerintah pusat terhadap pendidikan di luar Pulau Jawa, Rahmat menyebut masih ada ketimpangan perhatian.
“Kita butuh pendekatan bottom-up. Jangan semua dikendalikan dari Jakarta. Masyarakat di Sumbar tahu betul apa yang mereka butuhkan, dan itu harus jadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan nasional,” katanya tegas.
Rahmat juga menyerukan kepada kepala daerah di Sumatera Barat agar serius menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan. Menurutnya, sejumlah program pendidikan yang baik tidak berjalan maksimal karena kurangnya komitmen dari pihak eksekutif daerah.
“Investasi pendidikan adalah investasi jangka panjang. Tapi hasilnya akan menentukan wajah Sumbar 20 sampai 30 tahun ke depan,” ucapnya.
Ia berharap peringatan Hardiknas tahun ini mampu menjadi pemicu semangat untuk memperbaiki sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan selaras dengan tuntutan zaman.
“Pendidikan adalah hak, bukan privilese. Tugas kita adalah memastikan semua anak di Sumbar, dari kota hingga pelosok, punya hak yang sama untuk belajar dan berkembang,” katanya. (TPHRS)
