Oleh: Hj. Nevi Zuairina
Anggota DPR RI Komisi VI, Dapil Sumbar II.
Memasuki usia 80 tahun kemerdekaan, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan global yang semakin kompleks. Perubahan geopolitik, perkembangan teknologi, dan persaingan ekonomi dunia menuntut kepemimpinan yang tegas, berpihak pada rakyat, dan berorientasi pada kemajuan. Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di hadapan Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025 menjadi momentum penting yang memberi optimisme baru bagi seluruh rakyat Indonesia.
Saya melihat setidaknya ada tiga pesan kunci yang akan menjadi fondasi arah pembangunan ke depan: *Determinasi Kepemimpinan*, *Orientasi Kerakyatan*, dan *Tekad Kemajuan*. Determinasi kepemimpinan Presiden Prabowo terlihat dari tekadnya untuk memimpin langsung agenda-agenda strategis bangsa, termasuk pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu, dan pengembalian kedaulatan negara atas sektor-sektor vital. Sikap ini selaras dengan aspirasi rakyat yang menginginkan negara bersih, berintegritas, dan kuat.
Orientasi kerakyatan Presiden juga sangat jelas. UUD 1945, khususnya Pasal 33, dijadikan benteng kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Program-program seperti swasembada pangan, makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, sekolah rakyat, dan penguasaan kembali aset nasional yang dikuasai korporasi, adalah langkah nyata yang berpihak kepada rakyat banyak. Dalam perspektif saya, keberpihakan ini sejalan dengan amanat Pasal 28H UUD NRI 1945: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."
Selanjutnya, orientasi kemajuan tercermin dalam rencana besar transformasi sumber daya manusia dan teknologi. Digitalisasi pendidikan, pendirian sekolah-sekolah unggulan, serta dorongan inovasi di bidang sains dan teknologi adalah strategi penting untuk memanfaatkan bonus demografi sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Di sinilah sinergi antara kebijakan pemerintah, sektor perdagangan, industri, dan BUMN menjadi kunci. Peningkatan ekspor, pengembangan industri kreatif dan hijau, serta penguatan BUMN seperti Danantara akan memperkuat posisi Indonesia di kancah global.
Momentum HUT RI ke-80 ini bertepatan dengan pembahasan RAPBN 2026, yang menjadi pijakan awal pemerintahan Presiden Prabowo. Bagi saya, RAPBN bukan hanya dokumen fiskal, tetapi kontrak moral negara untuk memakmurkan rakyat. Anggaran harus responsif terhadap UMKM dan koperasi, yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional, agar mereka bisa beradaptasi di tengah cepatnya perubahan pasar. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN dan belanja negara wajib dijaga, demi mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat.
Mengembalikan roh konstitusi seperti yang ditekankan Presiden RI, sebagaimana dirancang oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Agus Salim, dan tokoh lainnya, berarti mengembalikan cita-cita Indonesia yang berdaulat secara ekonomi, kuat secara politik, dan unggul dalam peradaban. Dengan kepemimpinan yang tegas, berpihak pada rakyat, dan konsisten mendorong kemajuan, saya optimis Indonesia akan melangkah menjadi negara maju yang berdaulat penuh di tengah percaturan dunia.
Tugas kita semua, baik di legislatif maupun eksekutif, adalah memastikan bahwa semangat ini tidak hanya menjadi jargon, tetapi diwujudkan dalam kebijakan nyata yang menyentuh kehidupan rakyat. Di usia 80 tahun kemerdekaan ini, mari kita bersatu menjaga arah pembangunan bangsa, mengawal kebijakan yang nasionalis dan konstitusional, serta memastikan setiap langkah pembangunan membawa kita semakin dekat pada cita-cita Indonesia Emas 2045.
