Bernama.id - Jakarta l Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Organisasi, Administrasi dan Literasi DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rahmat Saleh, menyatakan Musyawarah Wilayah (Muswil) VI PKS Sumbar yang baru saja digelar menjadi momentum untuk memperkuat amanah organisasi sekaligus memperkokoh pelayanan kepada masyarakat.
Anggota Komisi IV DPR RI itu menekankan pentingnya kesederhanaan, kaderisasi, dan konsistensi pelayanan publik sebagai pijakan menuju kemenangan PKS pada Pemilu 2029.
"Alhamdulillah, Muswil PKS di Indonesia sudah berjalan dengan lancar, dengan penuh kesederhanaan," kata Rahmat Saleh di Jakarta, Senin (25/8/2025).
Menurutnya, pelantikan pengurus baru di berbagai daerah membawa tanggung jawab besar, terlebih dalam menjalankan pesan masyarakat.
"Kita berharap semua yang sudah dilantik kemarin benar-benar menjalankan amanah dengan baik, terutama dalam hal kaderisasi, pola hidup sederhana pimpinan partai dan pejabat publik, serta fokus pada pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Rahmat menambahkan, pola hidup sederhana merupakan salah satu nilai yang harus ditunjukkan oleh pejabat publik maupun pimpinan partai.
Sikap itu bukan hanya soal gaya hidup, namun juga simbol konsistensi moral partai di hadapan masyarakat.
"Kesederhanaan adalah modal besar untuk mendapatkan kepercayaan publik. Kita harus menjadi teladan, bukan hanya diucapkan, tapi dijalankan," katanya.
Rahmat juga menyoroti tantangan yang dihadapi pengurus baru di Sumatera Barat.
Dia menyebut, Sumbar memiliki peran strategis karena selama ini menjadi salah satu basis utama kekuatan politik PKS.
"Di Sumatera Barat, Alhamdulillah, PKS dipercaya memimpin, baik sebagai Ketua DPRD maupun pemenang Pilkada. Tapi mempertahankan prestasi itu jauh lebih sulit daripada merebut," jelasnya.
Rahmat berpesan pengurus bekerja lebih keras untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, konsolidasi struktur, kaderisasi yang berkesinambungan, dan pelayanan yang nyata adalah kunci agar prestasi tersebut tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang.
"Saya ucapkan selamat bertugas kepada teman-teman yang dilantik di Sumatera Barat maupun seluruh Indonesia. Semoga mampu mengemban amanah dengan sungguh-sungguh," tambahnya.
Dalam Muswil VI PKS Sumatera Barat digelar di Ballroom Pangeran Beach Hotel, Padang, Minggu (24/8/2025).
Pelantikan pengurus dilakukan secara hybrid oleh Presiden PKS, Almuzammil Yusuf, yang serentak dilaksanakan dengan Muswil di seluruh provinsi.
Dalam sambutannya, Almuzammil menyampaikan penghargaan kepada pengurus periode sebelumnya yang telah menuntaskan masa bakti 2020–2025.
"DPP mengucapkan terima kasih atas jasa dan baktinya. Jazakumullahu khairan," ujarnya.
Ia menegaskan tiga modal utama yang harus terus dijaga PKS, yaitu struktur yang solid, kader yang militan, dan pelayanan yang kokoh.
Almuzammil mengingatkan agar pengurus baru berfokus pada K2P2 (Kader, Kaderisasi, dan Pemenangan Pemilu) serta menjaga identitas partai dalam mewujudkan Islam Rahmatan Lil Alamin.
Sejumlah tokoh ditetapkan dalam kepengurusan baru, antara lain Mahyeldi sebagai Ketua MPW, Gustami Hidayat sebagai Sekretaris MPW, Irsyad Syafar sebagai Ketua DSW, dan Donis Satria sebagai Sekretaris DSW.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Sumbar Ulyadi menyampaikan pesan mengenai pentingnya integritas kader partai di tengah kondisi bangsa yang masih menghadapi tantangan serius.
Ulyadi mengawali sambutan dengan ucapan selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, lalu menyinggung kasus korupsi dan gaya hidup mewah yang diperlihatkan sebagian pejabat publik.
"Semoga kejadian ini tidak terulang kembali dan PKS selalu menjadi partai terdepan yang tegas menolak segala praktik yang mencederai, melukai, dan merugikan masyarakat," kata Ulyadi.
Ulyadi juga menegaskan bahwa kesederhanaan harus tetap menjadi prinsip kader PKS di manapun berada, bahkan ketika menduduki posisi penting.
Selain itu, ia mengingatkan agar partai tetap menunjukkan komitmen solidaritas internasional, termasuk kepada Palestina.
"Mari kita dukung perjuangan bangsa Palestina, karena mereka adalah salah satu bangsa pertama yang mengakui kemerdekaan kita," ujarnya. (TPHRS/ABE)
