Bernama.id - Padang l Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, meminta Pemerintah Pusat segera menetapkan status Bencana Nasional atas rangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara.
Rahmat menilai situasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir sudah menunjukkan skala bencana yang luas dan membutuhkan penanganan yang lebih terpadu.
Menurutnya, banjir, longsor hingga galodo yang terjadi di tiga provinsi tersebut bukanlah peristiwa bencana biasa.
Intensitas hujan ekstrem dan kondisi geografis wilayah membuat dampaknya sangat besar, terutama di Sumbar yang hampir mayoritas daerah mengalami dampak hingga berujung bencana.
“Kita melihat banyak daerah terdampak secara bersamaan. Kondisi ini membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat,” ujarnya di Padang, Sabtu (29/11/2025).
Rahmat menjelaskan, Sumbar menghadapi situasi paling berat karena topografinya yang terdiri dari perbukitan dan lembah.
Banjir merendam permukiman, longsor menutup akses jalan, hingga aliran sungai yang meluap menyebabkan galodo.
“Dengan kondisi geografis seperti ini, penanganan di lapangan menjadi lebih menantang. Karena itu perlu dukungan yang lebih kuat,” kata Rahmat.
Apalagi, bencana ekstrem ini telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Hal ini tentunya mempengaruhi berbagai sumber daya yang ada dalam menangani kebutuhan para korban, termasuk evakuasi.
Saat ini pun beberapa daerah dilaporkan juga masih sulit dijangkau karena kendala medan lokasi.
Menurutnya, penetapan status nasional akan membantu mempercepat koordinasi antarlembaga dan memudahkan mobilisasi bantuan, baik logistik, personil maupun alat berat.
“Yang terpenting sekarang adalah memastikan bantuan cepat sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” imbuhnya.
Selain itu, Rahmat mengingatkan, saat ini jumlah pengungsi terus bertambah hingga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pun tentunya meningkat.
Ketersediaan air bersih, layanan kesehatan, makanan, hingga tempat penampungan sementara menjadi prioritas yang harus ditangani secara serius.
“Pemerintah daerah sudah bekerja keras, namun kapasitas mereka tentu ada batasnya. Dengan dukungan dari pemerintah pusat, proses penanganan bisa berjalan lebih efektif dan cepat,” jelasnya.
Sebagai langkah lanjutan, dia mengaku juga telah mencoba berkoordinasi dengan stakeholder terkait atas permintaan tersebut.
Dia berharap, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan segera langkah strategis yang lebih luas untuk percepatan penanganan bagi para korban, terutama menetapkan menjadi skala bencana nasional.
“Yang kita harapkan sekarang adalah percepatan penanganan, agar dampak bencana ini bisa segera diminimalkan,” pungkasnya. (TPHRS/ABE)
