Bernama.id - Padang l Kolaborasi Wartawan Sumatera Barat (KWSB) menggelar kegiatan Audiensi dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang Regional I Sumatera yang berlokasi di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Senin (06/04/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi antara wartawan dan lembaga pemerintah dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta peningkatan kualitas program kesejahteraan sosial.
Rombongan KWSB disambut langsung oleh Kepala BBPPKS Padang, Wildan Humaedi, yang dalam kesempatan tersebut memaparkan profil kelembagaan serta peran strategis BBPPKS dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial.
Ia menjelaskan bahwa BBPPKS berperan sebagai lembaga pelaksana pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, serta turut mendukung pelaksanaan berbagai program kesejahteraan sosial melalui penguatan kompetensi dan penyusunan program yang relevan.
Ketua KWSB Arif Budiman Effendi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah rencana kegiatan organisasi, di antaranya permohonan kepada Kepala BBPPKS Padang untuk menjadi narasumber dalam kegiatan podcast bertajuk “Bincang Akrab KWSB Bersama Kepala BBPPKS Padang.” Podcast ini dirancang sebagai sarana komunikasi publik yang edukatif dan informatif terkait keterbukaan informasi serta program kesejahteraan sosial.
Selain itu Arif juga meminta saran dan masukan terkait rencana kegiatan Studi Tiru KWSB ke Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan ini dirancang untuk mendukung upaya Pemerintah Kota Padang dalam menyukseskan Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos).
Menanggapi hal tersebut, Kepala BBPPKS Padang memberikan sejumlah masukan strategis terkait fokus pembahasan digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Ia menyarankan bahwa apabila diskusi berfokus pada implementasi digitalisasi bansos di tingkat daerah, maka narasumber yang lebih tepat adalah Kepala Dinas Sosial Kota Padang, karena instansi tersebut memiliki kewenangan langsung dalam pelaksanaan program bansos di tingkat kota.
Selain itu, Kepala BBPPKS Padang juga memberikan dukungan terhadap rencana KWSB yang akan melaksanakan studi tiru ke Kabupaten Banyuwangi.
Ia turut merekomendasikan agar pembahasan yang lebih mendalam mengenai digitalisasi bansos dilakukan langsung dengan Direktorat Jaminan Sosial di Jakarta, mengingat direktorat tersebut memiliki kewenangan utama dalam merumuskan kebijakan dan pengelolaan sistem jaminan sosial secara nasional.
Dalam kesempatan itu, Wildan Humaedi juga menambahkan bahwa saat ini BBPPKS Padang telah menerapkan sistem digitalisasi dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dijalankan.
Digitalisasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta mendukung transparansi dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa peran utama BBPPKS Padang adalah sebagai pelaksana pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial, termasuk bagi ASN dan non-ASN, serta mendukung pengembangan berbagai program kesejahteraan sosial yang selaras dengan kebijakan pemerintah.
Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin kolaborasi yang semakin erat antara KWSB dan BBPPKS Padang dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta penyebarluasan informasi terkait program-program sosial kepada masyarakat. Sinergi yang terbangun juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya sistem pelayanan sosial yang lebih transparan, modern, dan berbasis digital di Kota Padang.
"Setelah menyimak masukan Kepala BBPPKS Padang Bapak Wildan Humaidi tadi kami mempertimbangkan untuk beraudiensi juga dengan Pak Menteri Sosial untuk lebih mendalami tentang Program Digitalisasi Bansos ini", pungkas Arif.
(TIM)
