Bernama.id - Padang l Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit rakyat di Sumatera Barat hingga dilaporkan menyentuh Rp600 per kilogram mendapat perhatian dari Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh.
Rahmat meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret agar petani tidak semakin terbebani akibat penurunan harga komoditas tersebut.
Rahmat menilai kondisi yang terjadi saat ini perlu menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap pendapatan petani sawit yang selama ini menggantungkan penghasilan dari hasil panen.
Menurutnya, penurunan harga yang jauh di bawah kondisi normal juga tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
“Turunnya harga sawit yang hampir Rp600 dari harga normal ini merupakan hal yang harus segera direspons pemerintah, terutama sektor-sektor terkait,” kata Rahmat di Padang, Ahad (31/5/2026).
Ia mendorong perusahaan milik negara yang bergerak di sektor perkebunan, termasuk PTPN, untuk ikut menjaga harga sawit di tingkat petani.
Menurut Rahmat, BUMN harus dapat berperan sebagai penyangga ketika harga pasar mengalami tekanan yang berpotensi merugikan masyarakat.
“PTPN yang selama ini menampung sawit harus melakukan intervensi terkait harga pasar minimal yang diterima petani sehingga tidak menyebabkan petani merugi,” ujarnya.
Kekhawatiran terhadap kondisi petani menguat setelah harga sawit rakyat di sejumlah daerah di Sumatera Barat dilaporkan mengalami penurunan signifikan.
Bahkan di beberapa wilayah, harga TBS disebut berada pada kisaran Rp600 hingga Rp1.200 per kilogram.
Rahmat menilai gejolak harga tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika kebijakan ekspor sawit yang saat ini menjadi perhatian pemerintah, termasuk rencana penataan ekspor crude palm oil (CPO) melalui BUMN.
Dia menyebut setiap perubahan kebijakan besar berpotensi memunculkan respons dari pelaku pasar yang selama ini memiliki kepentingan dalam rantai perdagangan sawit.
“Tentu hal ini tidak lepas dari arahan Presiden terkait ekspor, termasuk CPO dan sawit yang nantinya melalui BUMN. Pasti akan ada reaksi pasar, termasuk dari pihak yang selama ini memiliki kepentingan di sektor tersebut,” katanya.
Selain menyoroti harga sawit, Rahmat juga menyinggung kondisi minyak goreng yang menurutnya masih sulit ditemukan di sejumlah daerah.
Situasi tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan karena kebutuhan pasar tetap tinggi, sementara harga bahan baku di tingkat petani justru mengalami penurunan tajam.
Karena itu, pemerintah diminta memastikan tidak ada praktik yang merugikan petani maupun masyarakat dalam rantai distribusi komoditas sawit dan produk turunannya.
“Ketika kebutuhan meningkat, pasti ada pihak yang bermain. Oleh karena itu pemerintah harus hadir memastikan pihak-pihak yang bermain dan menyebabkan harga turun ini ditindak secara tegas,” ujarnya.
Rahmat berharap langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar dapat segera memberikan hasil positif.
Dia mengaku memperoleh informasi bahwa sejumlah BUMN terkait telah dipanggil untuk memastikan harga beli sawit di tingkat petani tetap terjaga.
“Kami berharap kebijakan ini berjalan baik. Saya dengar beberapa BUMN terkait juga sudah dipanggil untuk memastikan harga beli sawit di masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya. (red/TPHRS/ABE)
