Oleh : Bagindo Yohanes Wempi
Secara pribadi, Penulis adalah bagian dalam hidup Kota Pariaman yang dahulunya adalah Kota Adminstratif Pariaman. Karena Penulis pernah sekolah dipusat Kota Pariaman ini, Kampung Pondok, Sekolah Menengah Ekonomi Atas tamat tahun 1998.
Agar bisa berprestasi di Ibukota Padang Pariaman tersebut Penulis memutuskan tinggal di dekat kantor kelurahan, Pasie Pariaman. Sehingga Penulis merasakan betul seperti apa kehidupan Kota Pariaman waktu itu.
Penulis pun sempat beradaptasi dan sempat mempedalam sejarah Kota Pariaman. Sepengetahuan Penulis Kota Pariaman termasuk kota tertua di pantai barat Pulau Sumatera. Pariaman merupakan daerah yang cukup dikenal oleh pedagang bangsa asing semenjak tahun 1500-an.
Lihat catatan tertua tentang Pariaman ditemukan oleh Tomec Pires (1446-1524), seorang pelaut Portugis yang bekerja untuk kerajaan Portugis di Asia. Ia mencatat telah ada lalu lintas perdagangan antara India dengan Pariaman, Tiku dan Barus.
Secara historis, Pariaman dikenal sebagai pusat pengembangan ajaran Islam yang tertua di pantai barat Sumatera. Salah seorang ulama yang terkenal seperti Syekh Burhanuddin merupakan murid dari Khatib Sangko yang bermakam di Pulau Angso Duo yang sekarang dikenal dengan kuburan panjang. Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, pelaksanaan pendidikan bernuansa Islam telah berkembang di Pariaman.
Akhirnya dalam perjalanan waktu maka secara administratif, Kota Pariaman merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman yang terbentuk pada tanggal 2 Juli 2002 berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2002, memiliki luas wilayah sekitar 73,36 Km.
Pemekaran ini merupakan hasil perjuangan bersama antara gerakan mahasiswa Pariaman dengan tokoh-tokoh masyarakat. Alhamdulillah pemekaran itu terjadi, walaupu secara kebijakan politik Bupati Kabupaten Padang Pariaman, Almarhum H. Muslim Kasim tidak menyetujui, malah sempat menghalang-halangi demi piaman utuh dan laweh.
Tapi waktu itu memang eranya pemekaran daerah akhirnya berdiri Kota Pariaman secara otonom. Secara ekonomi dan kemakmuran berdirinya Kota Pariaman otonom pada waktu itu sangat mengutungkan sampai sekarang. Perbadingan mengutungkan bisa ditinjau dari jumlah penduduk dengan APBD-nya, jumlah desa dengan dana desanya. Jumlah wilayah dengan APBD-nya.
Jika dilihat jumlah penduduk dengan APBD Kota Pariaman, lalu semua APBD diberikan ke warga tanpa ada alokasi keperluan lain. Maka satu orang bisa mendapat dana langsung lebih kurang Rp. 8jt pertahun dengan perhitungan APBD Kota Pariaman lebih kurang Rp. 700 miliar, dan jumlah penduduk lebih kurang 87 ribu jiwa.
Menurut analisa Penulis siapa pun figur pemimpim atau Walikota Pariaman, jika Walikotanya pro rakyat, jujur, memang untuk membangun Kota Pariaman akan bisa makmur dan sejahtera warga atau masyarakatnya, melihat banyaknya dana APBD yang dimiliki oleh Kota Pariaman.
Malah andaikan tanpa ada Walikota pun, cukup Kota Pariaman dipimpin oleh wali Nagari pun, Penulis meyakin warga Kota Pariaman bisa lebih makmur dan sejahtera lagi. Jadi Kota Pariaman memang beda.
Belum lagi dana langsung pusat seperti dana desa yang jumlahnya fantastis juga dikarenakan jumlah desa sangat banyak di Kota Pariaman yaitu lebih kurang 55 Desa.
(Bersambung.)
