Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..
YTH. SDR. KETUA DPRD, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, KEPALA BADAN,DINAS, KANTOR DILINGKUP PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. HADIRIN YANG BERBAHAGIA
Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Propinsi Sumatera Barat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, Amin..
Sdr. Pimpinan, Anggota DPRD dan Kepala SKPD yang kami hormati
Fraksi PKS DPRD Propinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Pembahasan Ranperda RPJMD Propinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Karena ternyata pandemi covid 19 ini tidak mengurangi kinerja Panitia Khusus dalam melakukan pembahasan, sehingga Alhamdulillah sesuai dengan jadwal yang telah dialokasikan
oleh Badan Musyawarah, ranperda RPJMD ini dapat dituntaskan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah yang dengan penuh dedikasi meluangkan waktu yang maksimal sesuai dengan irama dan ritme pembahasan RPJMD ini. Kepada Allah jualah kita serahkan semua pengorbanan kita dalam pembahasan ini, semoga menjadi pahala yang akan memberatkan timbangan kebaikan di akhirat kelak. Amin ya Rabbal alamin.
Pada pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020, rakyat Sumatera Barat telah manjatuhkan pilihan kepada pasangan Mahyeldi, SP dan Ir. Audi Joynaldy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Barat periode 2021-2026 dan pada bulan Februari tahun 2021 telah dilantik oleh Bapak Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo.
Sesuai dengan pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang bersangkutan berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah ( RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program yang disampaikan pada waktu kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Sebagaimana kita pahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan daerah untuk lima tahun jabatan Kepala Daerah. Untuk itu daerah diwajibkan menyusun RPJMD sesuai dengan kewenangannya. Pembahasan RPJMD yang cukup banyak melibatkan Stakeholder baik dari kalangan Perguruan Tinggi, Pelaku Usaha, MUI, LKAAM, Bundo Kanduang, Ahli ekonomi keuangan, Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik, Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat serta elemen masyarakat lainnya, menambah keyakinan kami bahhwa RPJMD ini semakin berbobot dan berkualitas.
Walaupun demikian, pada Rapat Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi ini ada beberapa catatan penting dan strategis yang akan kami sampaikan:
1. Wabah pendemi Covid 19 yang melanda dunia tidak jelas kapan akan berakhir. Telah banyak yang meninggal dunia, baik masyarakat maupun tenaga kesehatan. Upaya untuk menanggulangi wabah ini telah dilakukan oleh pengambil kebijakan, baik di tingkat Pusat maupun daerah. Program vaksinasi pun telah dilakukan, namun pada kenyataannnya pandemi ini juga belum surut. Propinsi Sumatera Barat sampai saat ini merupakan salah satu propinsi yang penyebaran wabah ini cukup tinggi. Untuk itu kami minta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur agar tetap memberikan skala prioritas penanggulan wabah covid 19 ini. Bersama sama kita bahu membahu menghambat laju penyebaran wabah ini, dan kita tentu berharap semua elemen masyarakat mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan standar penangana pandemi ini. Hanya kepada Allah SWT kita meminta dan berharap agar wabah covid 19 ini segera berakhir. Amin ya Rabbal Alamin. Covid 19 berdampak multi dimensi bukan sebatas aspek kesehatan, namun juga aspek ekonomi jika tidak bisa diselesaikan secara baik bisa juga berdampak sosial budaya dan aspek sosial kemasyarakatan berupa ketenangan dan kenyamanan masyarakat. Maka perlunya mempertegas renstra 2021 s/d 2026 tentang program unggulan Gubenur berkaitan 10% anggaran pertanian dan 100.000 enterpreneur muda women enterpreneur yang akan benar-benar menjadi solusi dampak ekonomi masyarakat. Selain itu harapan PKS progul-progul di atas mesti mengakomudir pemanfaatan kemajuan TI dalam rangka akselerasi pelaksanaan pembangunan Sumatera Barat.
2. Filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sampai saat ini masaih sebatas retorika yang disampaikan pada pidato-pidato dan acara- acara seremonial. Sudah saatnya masyarakat Sumatera Barat mewujudkan filosofi ini ditengah-tengah masyarakat Sumatera Barat. Kurikulum dan panduan ABS-SBK ini harus nyata dan diajarkan di sekolah sekolah mulai SD sampai SLTA. Keberpihakan anggaran untuk ini juga harus jelas.
3. Fraksi PKS memberikan apresiasi dan dukungan kepada Gubernur dalam mealokasikan 10 % APBD untuk sektor pertanian. Anggaran ini sangat besar kalau dilihat dari postur APBD Propinsi Sumatera Barat. Namun demikian kami juga meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur agar anggaran ini betul betul tepat guna dan tepat sasaran. Mulai dari hulu sampai hilir. Harapan kita penghasilan para petani meningkat dan petani lebih sejahtera untuk masa yang akan datang.
4. Pembangunan yang berkeadilan merupakan harapan kita semua. Termasuk juga harapan masyarakat Sumatera Barat. Untuk itu kami minta agar harapan masyarakat ini jangan disia siakan. Masih banyak daerah di Sumatera Barat belum tersentuh oleh tangan-tangan pembangunan. Bahkan ada daerah yang belum merasa merdeka diakibatkan belum tersentuh pembangunan. Akses koneksitas antar daerah sudah harus di tingkatkan, Rumah tangga yang belum menikmati aliran listrik harus jadi perhatian, Air bersih serta sanitasi yang baik sudah saatnya kita wujudkan.
5. Pemerintah harus mempunyai terobosan yang maksimal dalam bidang pariwisata, karena bidang ini juga yang juga menjadi program unggulan Gubernur. Pada era pandemi ini sektor pariwisata sangat merasakan dampaknya. Objek wisata banyak yang tutup, penerbangan domistik dan lintas negara juga dibatasi, Hotel dan penginapan kehilangan tamu, pelaku usaha ekonomi kreatif juga mati suri. Perlu ide yang cerdas dan kreatif untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata ini.
6. Program 100.000 enterpreneur muda, women enterpreneur dan ekonomi kreatif harus betul betul dikawal secara ketat oleh semua OPD yang mendapatkan tugas untuk merealisasikannya. Kalau perlu dibentuk tim khusus yang bertugas untuk memonitor, mengevaluasi capaian program ini, sehingga capaian program ini setiap tahun dapat dinilai .
7. Berkaitan dengan keterbatasan dana APBD Propinsi Sumatera Barat untuk mengenjot pembangunan, Fraksi PKS juga meminta kepada Gubernur dan wakil Gubernur untuk melakukan komunikasi dan lobby yang lebih efektif lagi kepada Pemerintah Pusat, sehingga dana APBN bisa lebih maksimal menggalir ke Sumatera Barat. Kami juga menyarankan potensi Anggota DPR, DPD RI yang mewakili Sumatera Barat di Senayan bisa di kerahkan untuk menggaet anggaran pusat ini.
8. F-PKS melihat bagusnya Ranperda RPJMD ini nantiknya mesti ditopang dengan SDM aparatur yang memadai, perlunya Gubernur melakukan evaluasi terhadap kesiapan aparatur untuk berlari bekerja keras di stuasi yang sulit hari ini ditambah waktu masa jabatan yang cukup pendek sampai tahun 2024, maka membutuhkan SDM aparatur selain punya kopetensi kapasitas juga integritas yang bisa diandalkan.
Demikian pendapat akhir ini kami sampaikan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahih, Fraksi PKS dapat menerima hasil pembahasan panitia Khusus RPJMD 2021-2026 Provinsi Sumatera Barat ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Sumatera Barat.
Wabillahitaufik walhidayah, Wassalamualaikum,wr,wb.
Padang, 03 Agustus 2021 M
24 Zulhijjah 1442 H
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
(F- PKS)
DPRD Sumatera Barat
Drs. H. Nurfirman Wansyah, MM, Apt
H. Rinaldi, SP, MM
Ketua Sekretaris
H. Rafdinal, SH
Juru Bicara
