PENDAPAT AKHIR FRAKSI PDI PERJUANGAN & PKBDPRD PROVINSI SUMATERA BARATTERHADAPRANCANGAN PERATURAN DAERAHRPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

Bernama ID Agustus 19, 2021 Politik dan Parlemen Comment

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Salam Sejahtera bagi kita sekalian

Merdeka!!!

 Yang Terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Prov.

Sumatera Barat

 Yang Terhormat Saudara Sekretaris Daerah/Staf Ahli/Para

Asisten/Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Biro/ Lembaga Provinsi

Sumatera Barat, serta Para Wartawan dan Hadirin Yang

Berbahagia

 Yang Terhormat Sekretaris Dewan Beserta Jajaran

Atas perkenan Pimpinan Rapat, pertama-tama izinkan kami mengajak

kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu

Wata’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas ridho dan rahmat-Nya kita dapat

memenuhi tugas kita pada hari ini dalam keadaan sehat wal-afiat ditengah

Pandemi Covid-19 dalam rangka penyampaian pendapat akhir Fraksi kita masing-masing terhadap Ranperda Tentang RPJMD Tahun 2021-2026. Selanjutnya Shalawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kearwah Nabi Besar kita, Muhammad SAW junjungan alam pembawa perubahan dari alam

kegelapan menuju sinar kemajuaan - minazzulumati ilannur- sebagaimana yang

kita rasakan hari ini, serta selalu kita dambakan safaatnya siang dan malam.

Rapat Dewan Yang kami hormat

Masa depan Daerah Sumatera Barat sangat berkaitan erat dengan Visi dan

Komitmen Kepala Daerah Sumatera Barat dalam upaya yang nyata membangun

Daerah Sumatera Barat untuk mewujudkan “Terwujudnya Sumatera Barat

Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan ” sesuai dengan Visi Sdr. Gubernur

dan Wakil Gubernur terpilih pada Pilkada Tahun 2020 yang lalu, untuk

mencapai keberhasilan tersebut maka program-program kerja secara garis besar

dituangkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Proses

pada pembahasan RPJMD Tahun 2021-2026 ini beberapa waktu yang lalu telah

dilakukan pembahasan yang mendalam dan sangat serius antara Pemerintah

Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Panitia Khusus DPRD Provinsi

Sumatera Barat, untuk itu Fraksi PDI Perjuangan dan PKB mengucapkan terimakasih kepada kawan-kawan di Panitia Khusus yang telah bekerja

semaksimalnya untuk Ranperda ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas seizin Pimpinan Rapat ini Fraksi

PDI Perjuangan dan PKB menyampaikan Pendapat Akhirnya dengan beberapa

hal yang menjadi catatan dan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat agar catatan serta masukan ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan

RPJMD Tahun 2021-2026 ini dimasa mendatang dan menjadi evaluasi

dikemudian hari sebagai berikut:

1. Sebagai gambaran umum proses RPJMD tahun 2021-2026, bahwa RPJMD

Tahun 2021-2026 ini adalah merupakan perintah UU No 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah pasal 65 ayat (1) bahwa Pemerintah Daerah

diwajibkan untuk menyusun RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi,

misi dan program yang disampaikannya pada waktu kampanye pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pasal (264) bahwa RPJMD ditetapkan

dengan Peraturan Daerah paling lambat enam (6) bulan sejak Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Darah dilantik. Pada bulan Juni 2021 yang lalu

Sdr. Gubernur telah meyampaikan RPJMD Tahun 2021-2026 melalui Nota

Pengantar yang selanjutnya akan dilakukan pembahasan yang mendalam

antara Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat

melalui Panitia Khusus. Dapat Fraksi kami sampaikan berdasarkan telaah

Fraksi kami terhadap RPJMD Tahun 2021-2026 ini belum memberikan

gambaran/data yang tepat dan akurat sebagai mana dibutuhkan untuk

menjadi tolak ukur program kerja di lima tahun mendatang dan serta

pelaksaannya karena masih terdapat beberapa koreksi yang dilakukan pada saat rapat-rapat dan termasuk juga dalam angka-angka peganggarannya.

Data-data tersebut sangat diperlukan dikemudian hari sebagai evaluasi,

untuk itu Fraksi kami memberikan catatan ini kepada Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat untuk dapat menjadi perhatian.

2. Sekaitan dengan poin satu di atas, Fraksi kami menilai bahwa Pemerintah

Daerah Provinsi Sumatera Barat masih mencontoh kepada yang

sebelumnya dalam merancang program-program di dalam RPJMD Tahun

2021-2026 ini, pada hal satu tahun yang lalu situasi Indonesia bahkan

dunia telah diserang oleh pandemi Covid-19 dengan berdampak pada

masalah sosial ekonomi yang sangat tinggi, menurut Fraksi kami bahwa

seharusnya di dalam RPJMD 2021-2026 Pemerintah Daerah Provinsi

Sumatera Barat sudah memuat strategi atau langkah-langkah untuk

menghadapi Covid-19 yang bahkan pada tahun 2021 ini belum bisa

dipastikan berakhirnya

3. Selanjutnya Fraski kami melihat di dalam RPJMD 2021-2026 tidak ada

sama sekali tentang pemulihan ekonomi karena dampak pandemi Covid-19

oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, pada hal RPJMD 2021-

2026 ini dilaksanakan pada tahun 2021 yang masih mengalami situasi

Pandemi Covid 19 dan kalaulah jika Pandemi Covid-19 ini dapat berakhir

pada tahun 2021 ini masalah dampak sosial ekonomi tentu tetap ada, maka

Pemerintah Daerah sudah harus memikirkan bagaimana menghadapai

dampak sosial ekonomi tersebut.

4. Pada Program Unggulan ke dua (2) Sumbar Religius dan Berbudaya di

dalam narasinya ditulis 'Sumaetra Barat telah berkembang sebagai

masyarakat majemuk secara suku, agama dan ras yang dapat hidup secara

harmonis dan toleransi dengan tetap menguatkan jati diri budayanya

masing-masing.’ Pada kondisi belakangan ini bahwa tingkat intoleransi di

Sumatera Barat cukup tinggi dan diperkuat hasil dari IDI Sumatera Barat.

Setelah menelaah program unggulan ini Fraksi kami menemukan bahwa

pelaksanaan tujuan hanya berpihak kepada satu agama, ini tentu tidak

sesuai dengan narasi tersebut dan Fraksi kami sangat menyayangkan

sekali bahwa agama-agama lain yang ada di Sumatera Barat tidak menjadi

perhatian dari Pemerintah Sumatera Barat yang pada dasarnya Pemerintah

Daerah yang di kepalai oleh Gubernur/Wakil Gubernur adalah kepala

pemerintahan untuk semua rakyat baik itu agama, suku, ras dan lain-lainnya.

5. Mengenai misi ke-7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan

publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas, dipenjelasan dibunyikan

bahwa misi ini memiliki tujuan meningkatnya kualitas tata kelola

pemerintah dengan aparatur melayani, dapat Fraksi kami sampaikan bahwa

beberapa persoalan mengenai aparatur yang melayani sudah menjadi

rahasia umum bahwa selama ini telah terjadi lalainya aparatur dalam

menjalankan tugas bahkan sudah ada keranah hukum, sekaitan dengan hal

ini Fraksi kami memberikan catatan kepada Pemerintah Daerah Provinsi

Sumatera Barat untuk mencapai misi ke-7 ini pemerintah daerah

diharapakan agar dapat menempakan aparatur tersebut dengan

kapasitas/disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diembannya/ the right

man in the right place sehingga ia dapat bekerja dengan optimal termasuk

juga dapat menguji kompetisinya.

6. Laporan dari Panitia Khusus bahwa Proyeksi Pendapatan Daerah dilakukan

perubahan yang semula sebesar 3,2% pertahun ditingkatkan menjadi 7,2%,

Fraksi kami memberikan pendapat bahwa disetiap pembahasan tentang

APBD Fraksi kami selalu meminta kepada pemerintah agar dapat

melakukan optimalisasi serta inovasi dalam mengelola asset daerah

termasuk melakukan evaluasi kepada BUMD-BUMD yang belum

memberikan kontribusi kepada PAD, sekaitan dengan ini Fraksi kami

sependapat dengan Pansus.

7. Terhadap Pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas-dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya, Fraksi kami mengingatkan bahwa dalam

melaksanakan program-program tersebut diminta Dinas-dinas terkait dapat

melaksanakan sesuai dengan fungsinya sehingga program yang ada pada

Dinas tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat/tepat sasaran.

Hadirin Yang Kami Mulyakan,

Sebelum kami akhiri Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dan PKB,

Fraksi kami menyampaikan kepada Pemerintah Sumatera Barat dalam

membuat program kerja harus menjadi bahagian dari program kerja pemerintah pusat agar terintegrasi dan dapat dilaksanakan dengan baik, selanjutnya dalam

menjalankan tugas-tugas kepemerintahan daerah Nawacita jangan dilupakan

supaya pembangunan di Sumatera Barat yang kita cintai ini dapat berjalan

dengan baik sesuai dengan visi dan misi Sdr. Gubernur dan Wakil Gubernur

Terkahir berdasarkan penyampaian pendapat, saran, catatan dan

penilaian terhadap Ranperda RPJMD Prov. Sumatera Barat tahun 2021-2026

ini, maka dengan ini Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyatakan dapat

menyetujui ‘Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD tahun 2021-

2026 untuk disahkan menjadi Perda.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dan PKB terhadap Ranperda RPJMD 2021-2026.

Atas segala perhatian Sidang Dewan Yang

terhormat, kami mengucapkan banyak terimakasih.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq