Oleh Labai Korok Piaman
Akhir-akhir ini kegaduhan politik daerah terjadi, rata-rata kegaduhan tersebut hanya berkaitan dengan hal yang remeh-temeh atau tidak ada keuntungan bagi masyarakat. Malah rakyat yang dirugikan dengan kejadian tersebut.
Diantara kegaduhan itu adalah seperti di internal Pemerintah Kabupaten Solok yang daerah ini Kepala Daerah dikuasai oleh PAN dan Gerindra. Kericuhan, Video kericuhan sidang DPRD viral di media sosial Rabu (18/8/2021). Agenda sidang siang tadi yakni penyampaian laporan hasil pembahasan Rapat Pembangunan membahas RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Solok periode 2021-2026 akhirnya bubar.
Kejadian diatas menurut Penulis sangat memalukan dan tidak penting bagi rakyat. Begitu juga kegaduhan remeh-temeh seperti yang terjadi di Pemerintahan Kota Padang antara Walikota Padang dengan Sekda Kota lama saling bukak kartu. Keadaan ini juga terjadi di Bukittingi.
Begitu juga di Pesisir Selatan terjadi kegaduhan karena Rusma Yul Anwar, Bupati yang telah ditetapkan Pengadilan Tinggi Sumbar putusan Pengadilan Negeri Padang yang memutuskan bahwa Rusma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni melakukan usaha dan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Bupati tersebut sempat akan ditahan oleh kejaksaan namun gagal.
Banyak kondisi-kondisi lain yang kegaduhan politik didaerah tersebut tidak berpihak kepada masyarakat banyak yang saat ini dalam kesusahan akibat pandemik covid-19. Lebih baik polemik, kegaduhan-kegaduhan tersebut dihentikan untuk kepentingan bersama. Rakyat butuh imun tubuh kuat dari Pemerintah.
Menurut Penulis pada periode Kepala Daerah sebelumnya 2015-2020 telah menetapkan situasi kondusif atau kebijakan Kepala Daerah sudah pro rakyat. Lebih baik Kepala Daerah yang sekarang jaga situasi kondusif tersebut seperti yang saat ini diberikan tauladan oleh Gubernur Sumbar dan Wakil Gubernur Sumbar.
Walaupun secara politik di Sumbar, menurut kirologi Penulis jika ada istilah balas dendam, banyak yang bisa dilakukan oleh Buya Mahyeldi-Audy untuk itu, tapi demi menjaga stabilitas dan kondisi kondusif maka semua kebijakan lama tidak diganggu.
Missal dalam kegiatan atau kebijakan dengan kondisi sekarang masyarakat susah bisa saja anggaran pembangunan rumah dinas DPRD dialihkan ke kebutuhan lain yang dibuat-buat. Atau anggaran pembelian baju baru anggota DPRD Sumbar bisa saja ditiadakan atau pembangunan gedung-gedung lainnya yang tidak diperlukan.
Namun karena menjaga jangan ada kegaduhan politik, keributan politik tidak terjadi. Menurut Penulis, maka Gubernur Sumbar menjalankan apa yang sudah dipikirkan, disepakati oleh pendahulunya. Ini budaya santun kebijkan menghargai agar kegaduhan politik tidak terjadi.
Masyarakat tidak butuh kegaduhan, jangan para politisi membuat kegaduhan merasa paling bersih, masyarakat sekarang membutuhkan kerja nyata. Apa program yang diberi Kepala Daerah untuk masyarakat itu yang ditunggu. Nanti Pemilu 2024 akan nampak hasilnya. Sabar Pemilu masih lama[*].
