Bernama.id - Padang l Usai Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh turun, data kebutuhan Recovery Pertanian Sumbar terungkap pascabencana.
Setelah berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Provinsi Sumbar serta pemerintah 19 Kabupaten dan Kota, terungkap total nilai kerugian dan kerusakan sektor pertanian beserta infrastruktur pendukung mencapai sekitar Rp 4,53 triliun.
Angka tersebut muncul setelah dilakukan pencocokan dan pendalaman data antara pemerintah daerah dan hasil temuan lapangan.
Rahmat menyebut, data ini berbeda signifikan dengan laporan awal yang sebelumnya disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah pusat.
“Begitu kita turun dan buka data bersama pemerintah daerah, terlihat jelas bahwa angka yang selama ini dipakai belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Fakta di lapangan menunjukkan kebutuhan recovery Sumbar jauh lebih besar,” kata Rahmat di Padang, Jumat (16/1/2026).
Dia menjelaskan, langkah turun langsung menjadi penting untuk memastikan validitas data.
Menurutnya, selama ini terjadi selisih antara laporan administratif dan realitas kerusakan yang dialami petani serta infrastruktur pertanian di lapangan.
Berdasarkan hasil temuannya, kerusakan bendungan tercatat mencapai Rp 2,06 triliun. Jaringan irigasi mengalami kerusakan senilai Rp 1,07 triliun, sementara sektor pertanian secara langsung mencatat kerugian sebesar Rp 1,22 triliun.
Selain itu, kerusakan jaringan irigasi tersier dan usaha tani (JITUT) mencapai Rp 156,87 miliar, serta embung senilai Rp 10,25 miliar. Jika diakumulasikan, totalnya mencapai sekitar Rp 4,53 triliun.
Rahmat menegaskan, angka tersebut bukan asumsi politik, melainkan hasil pembahasan data teknis yang dimiliki pemerintah daerah.
“Data ini harus menjadi rujukan utama pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan pemulihan dan penganggaran,” katanya.
Rahmat juga menyoroti adanya sejumlah kerusakan irigasi primer dan aliran sungai yang sebelumnya tidak tercantum dalam laporan resmi.
Padahal, menurutnya, irigasi menjadi penentu utama keberlangsungan produksi pangan di daerah.
“Kalau irigasi tidak masuk data, maka pemulihannya juga tidak akan masuk prioritas anggaran. Ini yang berbahaya,” ujarnya.
Selain soal data, Rahmat menilai mekanisme pemulihan selama ini masih terhambat oleh tumpang tindih kewenangan antara kementerian teknis dan Balai Wilayah Sungai (BWS).
“Kondisi itu membuat perbaikan irigasi skala kecil berjalan lambat, sementara petani membutuhkan penanganan cepat. Banyak sawah yang rusak berat akibat perubahan alur sungai dan timbunan lumpur,” sebutnya.
Untuk kondisi tersebut, Rahmat menilai diperlukan dukungan alat berat agar lahan bisa kembali digarap dalam waktu dekat.
“Recovery tidak bisa menunggu terlalu lama. Kalau satu musim tanam terlewat, dampaknya panjang bagi petani,” katanya.
Rahmat menegaskan pembukaan data sebenarnya ini harus menjadi titik balik dalam penanganan pascabencana di Sumatera Barat.
Ia berharap pemerintah pusat tidak lagi berpegang pada data lama, melainkan segera menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
“Kalau kita mau pemulihan yang tepat sasaran, maka datanya juga harus jujur dan akurat,” pungkasnya.
Sebelumnya, langkah ini dilakukan setelah temuan dari RDP Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang digelar di Jakarta pada Rabu (14/1/2026) lalu.
Dalam rapat itu, Rahmat telah lebih dulu mempertanyakan akurasi data kerusakan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pascabencana.
Saat itu, ia mengapresiasi respons cepat pemerintah pusat dalam penanganan darurat, termasuk penyaluran bantuan pangan.
Namun, Rahmat secara terbuka menilai bahwa data kerusakan yang disampaikan belum sesuai dengan kondisi riil di Sumatera Barat.
“Tanpa mengurangi kepercayaan kami kepada tim kementerian, saya harus sampaikan bahwa data ini tidak tepat. Salah data akan berujung pada salah hitung anggaran,” ujarnya dalam rapat kerja tersebut.
Menurut Rahmat, perbedaan data itulah yang mendorongnya untuk turun langsung ke Sumbar dan bertemu para pemangku kepentingan daerah.
Dari pertemuan tersebut, diperoleh data faktual yang menunjukkan kerusakan besar pada sektor-sektor vital. (TPHRS/ABE)
