Oleh : Labai Korok Pariaman
Jabatan anggota dewan dengan partai politik ibarat dua sisi mata pisau, keduanya sisinya saling terkait dan terikat. Jika seorang anggota dewan memberi dana PoKir berarti anggota dewan tersebut memiliki kedekatan dengan tempat dana itu direalisasikannya.
Otomatis sangat wajar jika anggota dewan atau pihak menerima bantuan PoKir tersebut menjelaskan asal partainya. Apa partai yang telah membuat beliau duduk menjadi anggota DPRD (Pusat, Propinsi dan Kab/Kota). Jadi tidak perlu pihak lain BaPeran seperti kasus Walikota Pariaman, Genius Umar di SMAN 1 Kota Pariaman (Baca KlikSumbar 14 Februari 2022)
Ungkapan diatas Penulis uraikan berdasarkan tanggapan terhadap pemberitaan situs web KlikSumbar yang isinya "Walikota Pariaman Genius Umar terpancing emosinya begitu tahu ada praktek politisasi ke siswa di SMA 1 Pariaman berkedok pengecekan dana Pokir oleh Anggota DPRD Sumbar, Senin 14 Februari 2022.
Dari unggahan instagram @geniusumar bisa ditarik benang merah, bahwa tugas anak Pariaman itu belajar dan raih prestasi akademik, jangan direcoki politik praktis, Bung.
Genius mengetahui itu dan mendatangi SMA 1 Pariaman menyaksikan praktek begitu langsug mengambil mikrofon dan mengajak siswa tak memikirkan politik praktis seperti diunggah di instagram @geniusumar, Senin 14 Februari 2022.
Penulis menilai ungkapan di klikSumbar ini salah, Genius Umar dalam kodisi terBawa Perasan (BaPer) dalam mengelola Pemerintah Kota karena sebetar lagi, tahun 2024 akan Pilkada, tahu-tahu ada Anggota Dewan Propinsi ganteng, aktivis, banyak bekerja memberi dana PoKir di SMA N 1 Kota Pariaman yang menggangu kondisinya.
Sama-sama diketahui jika Pilkada akan digelar satu-satunya lawan berat Genius sebagai kandidat Walikota Pariaman nanti adalah berasal dari alumni SMA N 1 Kota Pariaman atau berasal dari SMK 1 atau SMK 2 Pariaman atau memang hasil survey sekarang Genius tidak populer dikalangan milenial, anak sekolahan.
Penulis agak tersenyum-senyum membaca berita tersebut, postingan Genius di Instagram pribadi. Tapi Penulis paham juga bahwa semua orang Pariaman tahu betul seperti apa karakter asli Walikota Pariaman tersebut.
Pendidikan politik sangat perlu diberikan terhadap anak sekolah (SMA/SMK/MAN/SMP). Apalagi pendidik politik jujur, bersih yang berkaitan dengan anggota dewan propinsi memberikan dana PoKirnya dalam bentuk membangun masjid dilingkungan sekolah. (Maaf) tidak ada anggota dewan yang berani meletakan PoKir untuk bangun masjid Sekolah.
Apalagi anggota dewan tersebut memiliki integritas tinggi, harus diberikan pendidikan politik kepada anak sekolah seperti Sosok Muhammad Ridwan yang dari awal dilantik menjadi Anggota DPRD Propinsi telah berkomitmen dan merealisasikan semua gajinya untuk anak yatim piatu. Dan banyak hal lain perilaku memiliki integritas tinggi yang dicontohkannya.
Andaikan generasi sekolah SMA 1 Kota Pariaman sekarang itu diberi pendidikan politik, memilih politisi seperti Ridwan tersebut, sudah cocok, jelas tidak ada cacat secara secara politik, kecuali beliau tidak mau membelikan rokok.
Maka jika anak sekolah diberi pendidikan politik, diyakini kedepan Kota Pariaman tidak ada lagi kasus korupsi seperti kasus tersangka RSUD sekarang. Atau Indonesia akan menjadi hebat dengan pendidikan politik awal untuk anak sekolah itu malin (alim/mengilmui) politik[*].
