Bernama.id - Solok l Krisis air yang melanda Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, menjadi perhatian serius berbagai pihak.
Dampak dari berkurangnya debit air telah dirasakan oleh para petani di wilayah tersebut, yang kini menghadapi ancaman gagal panen pada lebih dari 70 hektare lahan pertanian.
Masalah ini dibahas dalam pertemuan lintas sektor yang digelar pada Selasa (5/8/2025), dihadiri oleh perwakilan Dinas PUPR, Dinas Pertanian, camat, termasuk Rahmat Saleh, Anggota Komisi IV DPR RI.
Dalam pertemuan tersebut, Rahmat Saleh menyampaikan krisis air ini tidak hanya berdampak pada sawah yang sudah lama digarap warga, tetapi juga turut mengancam hasil dari sekitar 30 hektare sawah cetak baru yang belum lama dibuka.
Dia menilai situasi ini perlu ditanggapi secara komprehensif melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat.
“Kita tidak bisa membiarkan petani terus menunggu. Masalah ini sudah saya kawal sampai ke tingkat kementerian terkait, terutama karena ini berada dalam lingkup kerja Komisi IV,” kata Rahmat.
Menurut data yang dihimpun, total lahan terdampak di Kecamatan Junjung Sirih saat ini mencapai lebih dari 40 hektare sawah produktif, ditambah 30 hektare sawah cetak baru yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal akibat minimnya pasokan air.
Krisis ini terjadi akibat menurunnya debit air dari hulu yang selama ini menjadi sumber irigasi utama.
Rahmat menekankan pihaknya tidak hanya mendorong penanganan jangka pendek, tetapi juga langkah jangka panjang yang berkelanjutan.
Salah satunya adalah dengan mengupayakan kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan rehabilitasi lahan yang terdampak kebakaran.
“Kami sedang berkoordinasi agar Kementerian Kehutanan bisa membantu pengadaan bibit produktif. Kita juga ingin memastikan proses penanganan ini tidak berhenti di forum, tapi dilanjutkan dengan aksi nyata,” jelasnya.
Rahmat menambahkan pemerintah daerah dan masyarakat perlu segera menyusun dan mengajukan proposal secara formal kepada kementerian terkait agar penanganan dapat dilakukan secara terstruktur.
“Kita butuh dokumen resmi sebagai dasar ke pusat. Tanpa itu, upaya dari pusat pun tidak bisa maksimal,” tegas Rahmat.
Selain itu, Rahmat menyatakan komunikasi lintas sektor akan terus diperkuat, termasuk dengan melibatkan Balai Wilayah Sungai dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana jika diperlukan.
Ia menegaskan bahwa krisis ini bukan hanya soal pertanian, tapi juga soal keberlanjutan ekosistem hutan dan air.
“Kita harus lihat ini sebagai satu kesatuan. Kalau hutannya rusak, air tidak mengalir. Kalau air tidak ada, sawah gagal panen. Ini tidak bisa ditangani secara sektoral,” ungkapnya.
Rahmat mendorong semua pihak, termasuk perangkat kecamatan dan nagari, untuk aktif dalam komunikasi dengan kementerian. “Saya akan terus dorong dan kawal ini di pusat. Tapi tentu kita butuh gerak bersama. Pemerintah daerah harus responsif, masyarakat harus siap berkolaborasi,” kata Rahmat.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Imran, menjelaskan penurunan debit air sangat mungkin disebabkan oleh kondisi lahan hutan yang gundul di wilayah perbukitan sekitar.
“Kebakaran hutan beberapa waktu lalu membuat kawasan pinus menjadi terbuka. Ini berdampak pada kemampuan kawasan tersebut menahan air hujan dan menjaga ketersediaan air tanah,” kata Imran. (TPHRS/Arif)
