Bernama.id - Padang l Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menegaskan pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat harus dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, tidak mungkin ditanggung oleh kemampuan keuangan daerah semata.
Berdasarkan pengalamannya selama sepuluh tahun di DPRD Sumbar, dibutuhkan setidaknya dua tahun APBD hanya untuk menutup kebutuhan recovery, itu pun dengan asumsi tidak ada pembangunan berjalan.
“Saya sepuluh tahun di DPRD Sumbar. Kalau APBD Sumbar digabung selama dua tahun baru bisa menutup kebutuhan recovery, dengan catatan tidak ada pembangunan dan dua tahun tidak digaji,” kata Rahmat saat kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pupuk Pertanian di Edotel Padang, Rabu (17/12/2025).
Rahmar mengungkapkan, kerusakan akibat bencana di Sumatera Barat terjadi hampir di seluruh sektor infrastruktur.
Dari hasil peninjauan lapangan, sedikitnya 86 jembatan rusak, ratusan rumah warga terdampak hingga hilang, serta berbagai fasilitas umum tidak lagi berfungsi normal.
"Dampak kerusakan tersebut bukan hanya soal bangunan fisik, namun juga memutus akses ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang rusak menyebabkan distribusi hasil pertanian terganggu dan aktivitas warga di daerah terdampak berjalan tidak optimal," katanya.
Rahmat menyebutkan, kebutuhan anggaran pemulihan Sumatera Barat diperkirakan berada pada kisaran Rp13 hingga Rp16 triliun.
Angka itu mencerminkan kebutuhan recovery secara menyeluruh, bukan sekadar perbaikan sementara.
“Sumbar butuh sekitar 13 sampai 16 triliun rupiah untuk recovery. Ini pemulihan total, bukan tambal sulam,” ujarnya.
Dengan besarnya kebutuhan tersebut, Rahmar meminta pemerintah pusat segera mengambil peran utama.
Rahmat secara khusus meminta Presiden membeberkan skema pemulihan nasional lintas sektor agar proses recovery memiliki arah yang jelas.
“Kami minta Presiden bisa membeberkan skema recovery untuk segala sektor paling lambat awal Januari 2026,” katanya.
Kejelasan skema dari pemerintah pusat penting agar pemerintah daerah dapat menyusun prioritas pemulihan secara terarah, termasuk untuk infrastruktur pendukung sektor pertanian yang sangat bergantung pada akses jalan, jembatan, dan irigasi.
"Ini bukan semata persoalan anggaran, melainkan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan masyarakat dapat bangkit dan kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara normal pascabencana," harapnya. (TPHRS/ABE)
