Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, memberi perhatian kondisi kinerja PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) yang masih menghadapi tekanan serius di tengah struktur industri semen nasional yang mengalami overcapacity dan perang harga.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama SIG yang membahas evaluasi kinerja tahun 2025 dan roadmap pengembangan usaha tahun 2026.
Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa kinerja SIG sepanjang 2025 menunjukkan tekanan signifikan pada profitabilitas. Pendapatan tercatat sekitar Rp37,8 triliun atau turun 2,6% secara tahunan, sementara laba bersih anjlok tajam hingga hanya Rp191 miliar.
Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan harga jual dan tingginya beban biaya, terutama energi, yang mencapai sekitar 54% dari struktur biaya produksi.
“Masalah utama SIG saat ini bukan semata pada penjualan, tetapi pada struktur industri yang mengalami oversupply dengan tingkat utilisasi hanya sekitar 54%. Ini menciptakan perang harga yang terus menekan margin perusahaan,” ujar Nevi.
Legislator asal Sumbar II ini menekankan bahwa model bisnis lama berbasis penjualan semen sebagai komoditas tidak lagi relevan. Transformasi menuju perusahaan solusi bahan bangunan (building material ecosystem) menjadi kebutuhan mendesak, bukan pilihan. Transformasi ini harus mencakup penguatan produk turunan seperti mortar, readymix, dan solusi konstruksi terintegrasi.
Selain itu, Nevi melihat peluang besar dari program pembangunan 3 juta rumah yang berpotensi meningkatkan permintaan hingga 9 juta ton semen. Ia mendorong SIG tidak hanya menjadi pemasok, tetapi menjadi pemain utama melalui skema bundling produk dan integrasi ekosistem konstruksi nasional.
Dalam konteks global, ia juga mengingatkan risiko geopolitik yang berdampak pada volatilitas energi dan logistik. Oleh karena itu, percepatan penggunaan energi alternatif seperti biomassa dan RDF, serta strategi hedging energi menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas biaya produksi.
Komisi VI DPR RI juga mendorong SIG memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan peran sebagai market stabilizer industri, serta mempercepat roadmap transformasi bisnis agar tidak terjebak dalam industri dengan margin rendah secara permanen.
“Tanpa transformasi yang cepat dan intervensi kebijakan yang tepat, SIG berisiko menjadi perusahaan besar namun tidak memberikan nilai tambah optimal bagi negara,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)
