BERNAMA.ID

Selasa, 22 April 2025

Momentum Hari Kartini, Ini Ajakan Hj. Nevi Zuairina

Bernama ID April 22, 2025 Comment

Bernama.id - Jakarta, 21 April 2025 l Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan peringatan Hari Kartini sebagai momentum refleksi dan pembaruan semangat perjuangan perempuan Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman.

Menurutnya, semangat Kartini tak hanya hidup dalam buku sejarah, tetapi terus membara dalam setiap langkah perempuan Indonesia yang berdaya, tangguh, dan menginspirasi.

“Hari Kartini bukan sekadar seremonial tahunan. Ini adalah pengingat akan perjuangan panjang perempuan untuk mendapatkan hak, kesetaraan, dan ruang berkontribusi. Kartini telah membuka jalan, dan sekarang tugas kita melanjutkan perjuangan itu dalam bentuk nyata,” ujar Nevi Zuairina dalam pernyataan tertulisnya.

Politisi PKS ini menegaskan bahwa di era modern ini, perempuan tidak hanya memperjuangkan akses pendidikan dan hak-hak dasar, tetapi juga dituntut untuk menjadi sosok multi-talenta—berperan sebagai ibu, istri, profesional, sekaligus pemimpin komunitas. Dalam berbagai posisi strategis di masyarakat dan pemerintahan, perempuan terbukti mampu bersaing dan membawa perubahan positif.

“Pendidikan adalah kunci utama, sebagaimana diajarkan Kartini. Melalui pendidikan, perempuan dapat menjadi individu yang berdaya saing, memiliki kompetensi, dan mampu berinovasi. Namun, selain kecerdasan intelektual, perempuan juga dituntut memiliki kecerdasan emosional yang tinggi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan lingkungan kerja,” tambahnya.

Politisi PKS asal Sumatera Barat II ini juga menekankan pentingnya solidaritas sesama perempuan dan dukungan dari keluarga serta negara. Menurutnya, perjuangan perempuan tidak boleh dibebankan secara individu, melainkan harus menjadi tanggung jawab kolektif bangsa.

Melalui semangat Kartini, Hj. Nevi Zuairina berharap seluruh perempuan Indonesia terus melangkah maju, membangun bangsa dengan hati dan akal, serta menjadi sumber inspirasi bagi generasi masa depan.

“Saya ingin tekankan bahwa perempuan adalah tiang negara. Jika perempuan kuat dan berdaya, maka bangsa ini pun akan berdiri kokoh. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk memastikan adanya kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan perempuan,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Rahmat Saleh Minta Menteri ATR/BPN Bangun Dialog, Tanggapi Surat MUI Sumbar

Bernama ID April 22, 2025 Comment

Bernama.id - Jakarta l Komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat adat dinilai krusial dalam pelaksanaan sertifikasi tanah ulayat di Sumatera Barat.

Pernyataan itu disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Menteri ATR/BPN Nurson Wahid di Gedung Senayan, Jakarta, pada Selasa (22/4/2025). Ia menekankan pentingnya pendekatan komunikatif oleh Kementerian ATR/BPN terhadap masyarakat Sumbar guna menghindari kesalahpahaman dalam program sertifikasi tanah ulayat.

Rahmat mengungkapkan bahwa dorongan ini muncul setelah menerima surat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar yang menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap pelaksanaan program tersebut.

“Surat ini telah saya teruskan ke Bu Reska, sebab beliau cukup memahami dinamika di Sumatera Barat. Intinya, terdapat kekhawatiran dan keberatan yang perlu kita tindak lanjuti secara bijak,” ucap Rahmat.

Ia menilai bahwa substansi surat tersebut layak menjadi bahan evaluasi bersama agar implementasi sertifikasi tanah ulayat tetap sejalan dengan kearifan lokal yang berlaku di daerah.

Lebih lanjut, Rahmat mendesak agar Kementerian ATR/BPN dapat segera membangun komunikasi langsung dengan tokoh masyarakat dan agama di Sumbar. Ia juga mengusulkan agar kementerian berkoordinasi dengan MUI, Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta pemerintah daerah guna membangun pemahaman bersama.

“Kami berharap ada upaya untuk membangun silaturahmi, berdiskusi, dan menjelaskan maksud program ini secara menyeluruh agar tidak terjadi miskomunikasi,” tegasnya.

Rahmat turut menyatakan dukungan kelembagaan terhadap upaya tersebut demi terciptanya pelaksanaan program sertifikasi yang harmonis, adil, dan kontekstual.

Sebagai bagian dari inisiatif nasional, program sertifikasi tanah ulayat bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang dimiliki masyarakat, termasuk yang bersifat adat. Namun, penerapannya di daerah dengan struktur sosial berbasis adat membutuhkan pendekatan yang lebih dialogis.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat diharapkan mampu mendorong penerimaan luas terhadap program tersebut serta membawa manfaat nyata bagi masyarakat. (TPHRS)

Senin, 21 April 2025

Rahmat Saleh Dorong Digitalisasi Sertifikat Tanah Mirip Tiket Pesawat

Bernama ID April 21, 2025 Comment

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh, mengusulkan agar proses pendaftaran sertifikat tanah diubah menjadi lebih mudah dan transparan, mirip dengan aplikasi pemesanan tiket pesawat yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Rahmat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (21/4/2025).

Rahmat menjelaskan, hingga kini proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah masih terkendala oleh berbagai masalah klasik seperti hilangnya dokumen dan lambatnya respon dari kantor pertanahan.

“Proses pembelian tiket online sangat jelas dan terekam dengan baik, mengapa pengurusan sertifikat tanah tidak bisa seperti itu?” ujarnya.

Ia mengusulkan agar sistem layanan pertanahan dibuat lebih transparan dengan alur yang jelas dan dapat dipantau.

Rahmat menekankan, masyarakat harus bisa mengetahui status dokumen mereka secara langsung, dari tahap kelengkapan berkas hingga proses permohonan.

Menurut Rahmat, masalah yang muncul selama ini bukan hanya karena beban kerja yang berat, tetapi juga karena sistem digital dan manajemen informasi yang masih belum optimal.

Ia mendorong Kementerian ATR/BPN untuk mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital yang menyeluruh, agar masyarakat tidak lagi terjebak dalam ketidakpastian saat mengurus hak atas tanah.

“Jika berkas tidak memenuhi syarat, masyarakat dapat langsung mengetahui kekurangannya. Kepastian dan transparansi adalah yang dibutuhkan,” tegasnya.

Rahmat menambahkan, DPR RI siap mendukung langkah-langkah reformasi pelayanan publik di sektor pertanahan untuk memastikan kemudahan dan keadilan bagi masyarakat. (TPHRS)

Minggu, 20 April 2025

Dalam Momentum Milad PKS ke - 23, Hj. Nevi Zuairina Tegaskan PKS Siap Maksimalkan Pelayanan kepada Rakyat

Bernama ID April 20, 2025 Comment

Bernama.id - Jakarta, 20 April 2025 l Anggota DPR RI Komisi XII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj. Nevi Zuairina, menegaskan komitmen PKS untuk terus memperjuangkan kebijakan pro-rakyat dan siap mengelola negara demi pelayanan publik yang maksimal. Hal ini disampaikannya dalam berbagai kesempatan beberapa pekan terakhir menjelang Milad PKS, mencerminkan semangat PKS dalam memperkuat peran pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rapat internal bersama sesama rekan kerja di fraksinya, Hj. Nevi menekankan pentingnya advokasi masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil. Ia menyatakan bahwa Fraksi PKS akan terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat di berbagai sektor, termasuk kesejahteraan ekonomi, akses pendidikan yang merata, dan peningkatan layanan kesehatan.

"Kami akan hadir membela kepentingan rakyat di setiap kebijakan yang diambil," ujar politisi PKS ini.

Menjelang peringatan Milad PKS yang ke-23, Hj. Nevi juga menyampaikan bahwa momen ini menjadi refleksi penting bagi seluruh kader dan simpatisan untuk terus meningkatkan kontribusi nyata bagi bangsa. Sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi, PKS hadir untuk menjawab berbagai tantangan zaman dengan solusi yang berpihak pada rakyat.

Dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat PKS sebagai kekuatan politik yang tidak hanya hadir saat Pemilu, tetapi selalu konsisten turun ke masyarakat, menyerap aspirasi, dan memperjuangkannya di parlemen. Ia juga menegaskan bahwa PKS memiliki kader-kader terbaik yang siap mengemban amanah pemerintahan apabila diberi kepercayaan oleh rakyat.

Sebagai Anggota DPR dari Dapil Sumatera Barat II, Hj. Nevi juga aktif menyalurkan aspirasi daerahnya dalam agenda-agenda nasional. Dalam bidang energi misalnya, ia mendorong pemerataan akses listrik dan distribusi LPG 3 kg, serta memperkuat pengawasan terhadap BPH Migas dalam distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Dalam bidang lingkungan, ia mendesak adanya penguatan sinergi antara KLHK dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kerusakan hutan dan dampak perubahan iklim.

“PKS bukan hanya partai dakwah, tetapi juga partai kebijakan dan pelayanan. Kami siap mewujudkan tata kelola negara yang profesional, bersih, dan berpihak pada rakyat. Kami akan hadir membela kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan, termasuk memastikan agar energi tersedia dan terjangkau, lingkungan hidup terjaga, dan investasi benar-benar memberi manfaat nyata kepada masyarakat,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Program Diskon Tarif Listrik Berakhir, Ini Saran Hj. Nevi Zuairina kepada PT. PLN untuk Kenyamanan Pelanggan

Bernama ID April 20, 2025 Comment

Bernama.id - Jakarta, 20 April 2025 l Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, mendorong PT PLN (Persero) untuk terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait berakhirnya program diskon tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 VA ke bawah. Harapan ini disampaikan menyusul munculnya sejumlah keluhan dari masyarakat terkait lonjakan tagihan listrik setelah masa diskon berakhir.

“PLN sebagai BUMN yang sangat dekat dengan masyarakat perlu memperkuat komunikasi publiknya. Sosialisasi melalui akun resmi dan kanal informasi lainnya sangat penting agar masyarakat tidak salah paham terhadap kebijakan yang tengah dijalankan,” ujar Nevi dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (20/4/2025).

Politisi PKS dari daerah pemilihan Sumatera Barat II ini menyampaikan bahwa kebijakan diskon tarif listrik merupakan bagian dari stimulus pemerintah yang berlangsung hingga 28 Februari 2025, guna mendukung masyarakat pascapandemi dan di tengah fluktuasi ekonomi global.

“Pemerintah telah menjalankan kebijakan stimulus secara maksimal. Namun tentu perlu disampaikan secara luas bahwa sejak 1 Maret 2025, tarif kembali berlaku normal sesuai Permen ESDM No. 7 Tahun 2024 dan skema penyesuaian tarif triwulanan,” jelas Nevi.

Wakil Rakyat Sumbar ini menilai bahwa PLN telah melakukan langkah yang tepat dengan membuka akses komunikasi kepada pelanggan yang membutuhkan klarifikasi atau penyesuaian terkait tagihan listrik mereka. Ia pun mengapresiasi pendekatan solutif yang dilakukan oleh PLN terhadap masyarakat.

“Jika ada warga yang masih merasa tagihannya tidak sesuai, saya imbau untuk tidak ragu mendatangi unit layanan PLN terdekat. Silakan dicek bersama-sama agar tidak ada kesalahpahaman,” tambah Nevi.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Vice President Komunikasi Korporat PLN, telah menyampaikan bahwa lonjakan tagihan pasca-Ramadan bisa disebabkan oleh peningkatan pemakaian maupun berakhirnya program diskon tarif yang berlangsung di bulan Januari dan Februari.

"Kita semua akan mendukungan terhadap kebijakan pemerintah ketika diiringi dengan keterbukaan informasi dan edukasi publik yang menyeluruh, demi kenyamanan dan kepercayaan masyarakat," tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Jumat, 18 April 2025

Silaturahmi Rahmat Saleh : Media Jadi Sumber Aspirasi DPR

Bernama ID April 18, 2025 Comment

Bernama.id - Padang l Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh menggelar pertemuan silaturahmi bersama awak media di Kota Padang pada Jumat, 18 April 2025, dengan membahas sejumlah isu krusial yang tengah menjadi perhatian, termasuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pasaman.

Dalam pertemuan itu, Rahmat menyoroti bahwa PSU di Sumatera Barat, khususnya pada pemilihan DPD, termasuk yang terbesar secara nasional. Ia menyampaikan bahwa peristiwa tersebut bukan sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan penyelenggara, namun lebih pada kekeliruan dalam menafsirkan regulasi yang berlaku.

“Kita tidak menyalahkan penyelenggara seperti KPU. Kita menyebut ini mungkin salah penafsiran aturan,” kata Rahmat dalam dialog bersama wartawan.

Ia menyatakan harapannya agar kejadian PSU serupa tidak kembali terjadi. Menurutnya, pelaksanaan pemilu harus dijalankan dengan penuh profesionalisme guna menghindari munculnya sengketa hukum.

“PSU di Pasaman menelan anggaran sebesar Rp15 miliar. Kita jalankan dengan profesional, jangan sampai ada gugatan lagi,” tegasnya.

Rahmat juga menyebut Kabupaten Pasaman sebagai wilayah yang rawan dalam pelaksanaan pemilu, dan meminta semua pihak agar kejadian tersebut tidak kembali mencederai proses demokrasi.

“Pasaman adalah daerah rawan, jangan sampai ini menjadi kecelakaan lagi,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa profesionalisme sangat penting dalam setiap tahapan pemilu, terutama dalam menangani keterlibatan terpidana dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Rahmat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu sejauh ini.

“Alhamdulillah KPU sudah kita harapkan bisa lebih profesional. Kita berharap PSU di Pasaman bisa berjalan dengan baik,” katanya menambahkan.

Di sisi lain, ia juga menilai silaturahmi dengan media penting untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Menurutnya, wartawan memiliki akses terhadap informasi yang kadang tidak tertangkap oleh anggota dewan.

“Karena, wartawan itu mengetahui banyak hal yang kadang luput dari pantauan kita. Jadi ajang silaturahmi ini harus selalu dilakukan, kita ingin dengar persoal-soalan masyarakat dari teman-teman media,” ucapnya.

Rahmat mengaku bahwa berbagai masukan yang disampaikan media selama ini telah menjadi referensi baginya dalam menyusun agenda dan pembahasan di DPR RI.

“Jujur, banyak catatan dari rekan-rekan media yang saya pribadi jadikan sebagai bahan bahasan di rapat di DPR RI. Mudah-mudahan kedepan lebih kuat lagi,” katanya.

Menanggapi pertemuan tersebut, Ketua Forum Wartawan Parlemen Sumatera Barat Novrianto menyambut positif langkah Rahmat dalam mendengar langsung aspirasi dan isu dari media.

“Cara yang dilakukan pak Dewan ini bagus, mendengarkan dan menyampaikan langsung. Hal ini harus dipertahankan, karena kita sebagai jurnalis tentunya banyak mendengar persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa upaya konsolidasi yang dilakukan demi kemajuan daerah perlu terus dilanjutkan dan diperkuat ke depan.

“Apa yang sudah dibuat, sangat diapresiasi. Dan yang kedepan kita harap terus ditingkatkan,” tutup Novrianto. (TPHRS)

Jelang PSU Pilkada Pasaman, Rahmat Saleh Ingatkan KPU Soal Ini

Bernama ID April 18, 2025 Comment

Bernama.id - Padang l Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada Pasaman yang akan segera digelar harus menjadi yang terakhir.

Hal itu disampaikannya saat mengunjungi Kantor KPU Sumatera Barat di Kota Padang, Jumat (18/4/2025).

Menurut Rahmat, PSU yang terjadi akibat pelanggaran prosedur atau sengketa harus diantisipasi secara serius oleh seluruh pihak, terutama penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dia menilai, pelaksanaan PSU tidak hanya menguras anggaran negara, namun juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses demokrasi.

“PSU ini mahal, baik secara finansial maupun secara sosial-politik. Jangan sampai setiap pilkada berakhir dengan PSU, apalagi jika sampai terjadi sengketa lagi di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Rahmat mengingatkan agar KPU dapat lebih proaktif dalam mengantisipasi potensi pelanggaran sejak awal proses pemilu.

Ia menyebut, pengawasan dan koordinasi antarlembaga harus diperkuat untuk mencegah kesalahan prosedural yang bisa merugikan semua pihak.

“Kita dorong KPU untuk lebih aktif dan jeli melihat potensi pelanggaran di lapangan. Jangan menunggu ada masalah baru bertindak. Ini harus diantisipasi sejak tahapan awal,” katanya.

Rahmat menekankan pentingnya asas kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan PSU Pilkada Pasaman. “Pilkada adalah fondasi demokrasi. Utamakan jujur dan adil,,” tambahnya.

Tak hanya kepada penyelenggara, Rahmat juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat Pasaman untuk menggunakan hak pilihnya dalam PSU mendatang.

Dia menyebut partisipasi pemilih menjadi kunci legitimasi dari hasil pilkada.

“Masyarakat jangan apatis. Gunakan hak pilih, jangan biarkan suara Anda disalahgunakan. PSU ini momentum penting untuk menentukan masa depan daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sumbar, Surya Eftrimen, menyampaikan pihaknya berkomitmen penuh dalam menyukseskan pelaksanaan PSU di Kabupaten Pasaman.

Dia mengakui, tantangan dalam pelaksanaan PSU cukup besar, namun upaya secara maksimal dilakukan agar berjalan tanpa pelanggaran.

“Kami akan melakukan pengawasan semaksimal mungkin. Setiap tahapan kami pantau dengan sangat hati-hati. Ini bentuk tanggung jawab kami kepada publik,” kata Surya.

Dia juga menyampaikan apresiasi terhadap perhatian Komisi II DPR RI yang terus mengawal proses demokrasi di daerah.

Menurutnya, sinergi antara penyelenggara pemilu dan legislatif sangat penting untuk menjaga integritas pilkada.

“Kami mengapresiasi langkah dan perhatian dari Komisi II. Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk bekerja lebih baik dan lebih profesional,” ungkapnya.

Selain itu, Surya menyebut, KPU Sumbar telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif, termasuk kerja sama erat dengan Bawaslu serta aparat keamanan.

Ia berharap, dengan upaya maksimal tersebut, pelaksanaan PSU dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan sengketa lanjutan.

“Kita belajar dari pengalaman sebelumnya. PSU ini harus dijadikan titik balik agar ke depan tidak perlu ada pemungutan ulang lagi,” ujar Surya.

Turut hadir Komisioner KPU Sumbar lainnya, Ory Sativa Syakban, Medo Patria, Jons Menedi dan Hamdan

(rel/ikh/TPHRS)