PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI GOLKAR TERHADAP HASIL PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 - 2026

Bernama ID Agustus 05, 2021 Politik dan Parlemen Comment

Disampaikan Pada Sidang Paripurna

Selasa, 03 Agustus 2021

Assalamu’alaikum wr.wb

Yang kami hormati :

Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Anggota Forum komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah. Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD dilingkup Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan Partai Politik, Rekan-Rekan Wartawan , Undangan dan Hadirin

yang kami muliakan.

Pertama-tama kami mengajak kita semua untuk menundukkan kepala seraya mengucapkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillahirabbil a’lamin karena berkat Rahmat dan Hidayah Nya kita dapat hadir pada kegiatan ini, dan juga marilah kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahuma Sali a’la Muhammad Wa ala ali

Muhammad.

Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Pimpinan Dewan yang telah

memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan

Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar terhadap hasil pembahasan Ranperda

RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026 yang telah berproses cukup

panjang, mulai dari pembicaraan tingkat I dan sekarang telah memasuki

pembicaraan tingkat II sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor.12 tahun

2018.

Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi

Sumatera Barat tahun 2021 -2026 meliputi pembicaraan tingkat I, yang dimulai dari Nota Pengantar Gubernur Sumatera Barat, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat dan jawaban Gubernur Sumatera Barat, kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat II yang pembahasannya diamanahkan kepada Panitia Khusus , Laporan hasil

pembahasan Ranperda RPJMD oleh Panitia Khusus kali ini sangat alot sekali

sampai-sampai ada Talk Show di TV padang terkait dengan adanya indikasi

plagiat RPJMD Provinsi Sumatera Barat dari RPJMD Kota Padang.

Tetapi akhirnya fenomena dan dinamika terhadap pembahasan Ranperda

RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 dapat juga diselesaikan

walaupun terjadi kesepakatan untuk memperbaiki mulai dari Bab I s/d Bab IX.

Pada hari ini Selasa tanggal 3 Agustus 2021, perjalanan pembahasan Ranperda

RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026 memasuki tahapan

Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Dari hasil pembahasan Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan

Tim penyusun Ranperda RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026

didapat gambaran umum sebagai berikut :

1. Perbaikan dan penyempurnaan Draf Ranperda :

a. Pada konsideran mengingat terdapat penambahan dan perbaikan dasar

hukum, sehingga harus dilengkapi dengan Peraturan Presiden Nomor 59

tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2017 serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2013, Nomor 3 tahun 2014, Nomor 7 tahun 2016,

Nomor 2 tahun 2018 dan Nomor 14 tahun 2018.

b. Pada batang tubuh Ranperda, terdapat perbaikan konsistensi narasi yang

digunakan , diantaranya pemakaian kata “pemerintah “ dengan pemerintahan “ dan pemakaian kata “ acuan” dengan “pedoman” Perbaikan konsideran mengingat dan batang tubuh ini perlu dilakukan karena Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri serta Peraturan Daerah yang terkait dengan Ranperda RPJMD ini

masih banyak yang yang belum dimasukan.

2. Perbaikan dan penyempurnaan pada Bab II (Gambaran Umum dan Kondisi Daerah ).

Dari hasil pembahasan Panitia Khusus dengan Tim Penyusun RPJMD

ditemukan data-data capaian kinerja pembangunan daerah yang belum sepenuhnya mempedomani data yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi

Sumatera Barat dan belum mengambarkan kondisi daerah kekinian yang terjadi di Sumatera Barat, hal ini menurut Fraksi Partai Golkar sangat

diperlukan sekali dilakukan perbaikan dan penyempurnaan karena datanya

tidak akurat dan kondisi daerah tidak menggambarkan kondisi kekinian,

maka ini akan berimbas terhadap perumusan permasalahan yang terjadi di

Provinsi Sumatera Barat saat ini, sehingga dalam merumuskan strategi dan

kebijakan serta Program yang akan dituangkan dalam Perda RPJMD ini

nantinya juga tidak akan tepat sasaran.

3. Perbaikan dan Penyempurnaan pada Bab III (Gambaran Keuangan Daerah )

Gambaran Keuangan Daerah pada 5 (lima) Tahun kebelakang hendaknya menggambarkan Keuangan Daerah yang telah dituangkan dalam Perda

APBD, Perda APBD Perubahan dan Perda Pertanggungjawaban APBD serta

LHP Badan Pemeriksa Keuangan, ini sangat diperlukan sekali dalam

memproyeksikan gambaran keuangan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Dari hasil pembahasan ditemukan proyeksi terhadap rata-rata laju

pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 3,2 % pertahun dan

setelah hasil pembahasan ditingkatkan menjadi 7,2 % pertahun. Pendapat

Fraksi partai Golkar terhadap rata-rata laju pertumbuhan PAD Provinsi

Sumatera Barat ditingkatkan menjadi 7,2 % per tahun sangatlah realistis sekali, karena masih banyaknya potensi yang masih bisa dioptimalkan, seperti pengelolaan asset dan BUMD. Terhadap alokasi Belanja kedalam program, hendaknya disesuaikan dengan Visi dan Misi serta Program Unggulan Kepala Daerah terpilih, karena

sekarang ini masyarakat sudah mulai tidak percaya dengan janji-janji Pilkada.

Jangan nanti terjadi terhadap alokasi anggaran program unggulan hanya

sebatas menjawab tanya saja, sementara yang tidak program unggulan

anggarannya berlimpah, maka Fraksi Partai Golkar mendorong sepenuhnya

agar alokasi Belanja yang dituangkan dalam program pada Perda RPJMD ini

hendaknya betul – betul berisi cerminan dari Visi, Misi dan Program

Unggulan Kepala Daerah terpilih, hal ini akan kami pantau terus dalam APBD

dari tahun ke tahun dan akan kami kritisi terus dalam LKPJ Gubernur dan

Pertanggungjawaban APBD setiap tahunnya.

4. Perbaikan dan Penyempurnaan Bab IV (Permasalahan dan Isu Strategis

Daerah). Tidak adanya korelasi permasalahan dengan kondisi existing daerah tidak akan menghasilkan solusi terhadap permasalahan daerah tersebut,

sehingga apa yang dilakukan Panitia Khusus terhadap perbaikan dan

penyempurnaan Ranperda RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 –

2026 sangatlah tepat, diibaratkan apa yang menjadi penyakit daerah akan

cocok dengan obat yang akan diberikan. Fraksi Partai Golkar sekali lagi

menegaskan apa yang menjadi Program unggulan Kepala daerah terpilih

itulah yang dijadikan skala perioritas.

5. Perbaikan dan Penyempurnaan Bab V (Visi, Misi dan sasaran)

Perbaikan terhadap target kinerja Nilai Tukar Petani (NTP) yang dilakukan

Panitia Khusus dalam pembahasan Ranperda RPJMD merupakan sesuatu

yang sangat dibutuhkan oleh Petani. Karena NTP ini merupakan alat ukur

kesejahteraan Petani. Kesejahteraan Petani apabila diukur dengan melihat

struktur PDRB dari sektor pertanian yang cukup tinggi tidaklah menjamin

terhadap kesejahteraan Petani, bisa saja struktur PDRB dari sektor pertanian

yang tinggi tersebut berasal dari petani berdasi. Terhadap 4 (empat) program unggulan yang semula ditempatkan pada Bab V dialihkan ke Bab VI sangatlah relevan sekali, karena pada Bab VI ini

terdapatnya penyusunan Program dan capaian target kinerjanya.

6. Perbaikan dan Penyempurnaan pada Bab VI. (Strategi, Arah Kebijakan dan

Program).

Perbaikan dan perubahan yang dilakukan pada Bab VI ini dari hasil pembahasan Panitia Khusus, fraksi Partai Golkar sangat mendukung sekali, karena Bab VI ini sangat strategis sekali untuk mencapai target indikator kinerja daerah, dimana pada Bab VI ini dirumuskan Strategi dan Arah kebijakan untuk mencapai Visi, Misi dan Program Unggulan serta Program

lainnya yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih.

7. Perbaikan dan Penyempurnaan pada Bab VII (Kerangka Pendanaan dan

Program Perangkat Daerah) dan Bab VIII (Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Karena terjadinya perubahan proyeksi laju pertumbuhan keuangan daerah maka seyogianyalah dilakukan penyesuaian kembali alokasi kerangka

pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah untuk jangka

waktu 2021 -2026. Sejalan dengan Bab VII, pada Bab VIII juga dilakukan perbaikan dan perubahan terhadap indikator kinerja utama maupun terhadap indikator

kinerja daerah, hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan strategi dan

arah kebijakan serta proyeksi laju pertumbuhan keuangan daerah.

8. Pada kesempatan ini kami dari fraksi Partai Golkar meminta kepada

Gubernur Sumatera Barat untuk komitmen terhadap apa-apa yang telah menjadi kesepakatan dari hasil pembahasan Panitia Khusus bersama Tim Penyusun Ranperda RPJMD, sehingga Perda RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 -2026 betul-betul hasil kesepakatan bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah, tidak ada lagi dusta diantara kita.

Pada Prinsipnya kami dari Fraksi Golkar dapat memahami laporan PANSUS

RPJMD yang telah disampaikan oleh Pimpinan PANSUS dalam rapat kerja hari

ini, dengan segala kelebihan dan kekurangan dalam kesimpulan dari

pembahasan yang telah dilakukan.

Oleh karena itu berdasarkan Laporan PANSUS tersebut diatas, Fraksi Partai

Golkar sebelumnya menyampaikan pendapat akhir Fraksi, izinkan kami

menyampaikan beberapa pandangan dan pikiran sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Golkar mengharapkan didalam penyusunan RPJMD ini

diharapkan rumusan antara BAB I dengan BAB berikutnya harus saling

menyambung baik yang terkait isi dan data-data yang disampaikan maupun

narasinya.

2. Fraksi Partai Golkar mengharapkan semua data-data yang dibuat dalam

RPJMD ini harus disesuaikan dengan data-data yang akurat, valid dikeluarkan

lembaga resmi (BPS) dan semua data yang ditampilkan harus melalui

perhitungan yang matang dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Fraksi Partai Golkar menginginkan dalam penggalian Pendapatan Daerah

terutama dari BUMD dan pendapatan daerah lainnya betul-betul di optimalkan

dapat memberikan kontribusi dalam pemasukan PAD untuk membiayai

Pembangunan Daerah.

4. Fraksi Partai Golkar melihat 7 (tujuh) misi yang telah diuraikan dalam bentuk

program-program kerja masing-masingnya, agar dalam merealisasikannya betul-betul diperhatikan kebutuhan daerah dan keadilan pembangunan di

kabupaten/kota, agar dirasakan hasil pembangunan daerah tersebut oleh

masyarakat dapat mensejahterakannya.

5. Fraksi Partai Golkar mendukung RPJMD ini dengan memfokuskan sesuai visi

dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat kepada Bidang

Pertanian, Pariwisata dan UMKM. Namun perlu betul-betul didukung dengan

alokasi anggaran yang cukup terhadap masing-masing bidang dimaksud. Dan

begitu juga untuk mendukung kesuksesan relisasi fokus ketiga bidang tersebut,

perlu diseimbangkan dengan merealisasikan pembangunan infrastruktur jalan, termasuk peningkatan dan pembangunan jalan Pesisir Pantai Barat Sumatera Barat dari Pasaman Barat sampai dengan Pesisir Selatan.

6. Fraksi Partai Golkar setelah membaca dari laporan PANSUS RPJMD serta

lampiran bukunya, dengan mengucapkan BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM,

Fraksi Partai Golkar dapat menerima laporan PANSUS ini untuk selanjutnya

dijadikan Peraturan Daerah atau Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan

tahapan berikutnya.

Demikianlah pendapat akhir fraksi Partai Golkar terhadap Ranperda RPJMD

Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026, mudah-mudahan apa yang

menjadi kritikan, saran dan pertanyaan dari Panitia Khusus, fraksi, dapat

menjadi perhatian oleh Gubernur Sumatera Barat untuk perbaikan kinerja

Pemerintah Daerah kedepannya.

Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekilafan.

Wabillahi Taufik Walhidayah