Bernama.id - Padang l Komisi Informasi Sumatera Barat merapatkan barisan untuk mempersiapkan penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik tahun 2025. Bersama Ketua KI Sumbar Musfi Yendra, Mona Sisca Ketua Monev KI Sumbar 2025 dan Kepala Dinas Kominfo Sumbar duduk satu meja mengajak tim membahas persiapan pelaksanaan monev 2025 pada hari Selasa, 24/6/2025 di Ruang Rapat Kantor Diskominfo Sumbar.
Ketua KI Sumbar Musfi Yendra mengapresiasi semangat dan dukungan yang diberikan Diskominfo Sumbar untuk mensupport dan ikut memfasilitasi pelaksanaan monev KI Sumbar.
“Dukungan positif dari pemerintah untuk KI Sumbar dalam semangatnya menciptakan peningkatan angka badan publik yang informatif muncul dari kolaborasi yang solid antara KI Sumbar dengan Dinas Kominfo Sumbar sebagai mitra strategis yang ikut menjalankan fungsi keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan”, ujar Musfi Yendra.
Dalam kesempatan itu Ketua Monev KI Sumbar, Mona Sisca membocorkan beberapa gebrakan terkait tahapan dan aplikasi monev yang berbeda dari monev tahun sebelumnya dan support serta komitmen dari Diskominfo sumbar untuk membantu kesukseskan peningkatan jumlah Badan Publik Informatif sangatlah penting.
“Tahun ini 422 Badan Publik di Sumatera Barat akan kita monev, yang berbeda dari monev sebelumnya adalah tahapan dan bobot penilaian monev kita perbaharui serta adanya masa sanggah untuk memberi kesempatan badan publik merivisi pengisian kuisioner sehingga mendorong peningkatan penilaian monev dan bisa mendongkrak jumlah badan publik informatif di Sumatera Barat”, tutur Mona Sisca.
Kepala Dinas Kominfotik Sumbar Siti Aisyah didampingi Sekretaris Oni Fajar Syahdi dan Kabid Aplikasi Informatika Lizda Handayani menyikapi langsung beberapa point yang menjadi instrumen penting pelaksanaan monev dan bersama sama membantu KI Sumbar mensukseskan monev 2025.
“Semoga monev ini segera bisa terlaksana dan Diskominfo Sumbar akan membantu mewujudkan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meningkatkan standar layanan informasi publik dan juga meningkatkan jumlah badan publik informatif", pungkas Kadis Siti Aisyah. (rel)
