Bernama.id - Jakarta l Rahmat Saleh, Anggota DPR RI dari Sumatera Barat, kini resmi berpindah dari Komisi II ke Komisi IV DPR RI pada masa sidang pertengahan tahun ini.
Peralihan tugas tersebut menandai perubahan ruang lingkup kerja legislatif yang kini akan ia jalani di sektor pertanian, pangan, kelautan, dan lingkungan.
Rahmat mengungkapkan rotasi ini merupakan bagian dari kebijakan internal fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang disertai dengan tekad untuk terus berkontribusi bagi masyarakat.
“Selama ini kita sudah berjuang di Komisi II untuk isu-isu strategis, terutama terkait nasib tenaga honorer. Kini saatnya saya fokus membantu pemerintah dalam membenahi sektor pangan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong kedaulatan petani dan nelayan,” ucapnya di Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Selama menjabat di Komisi II, Rahmat dikenal konsisten dalam memperjuangkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan status tenaga honorer, termasuk memperkuat posisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dia menegaskan upaya yang telah dilakukan tidak akan berhenti meskipun berpindah komisi.
“Kita sudah mendorong dan mengawal dengan ketat agar pemerintah serius menyelesaikan status para honorer. Sekarang, tinggal bagaimana pelaksanaannya di lapangan, dan kita akan tetap awasi itu dari sisi legislasi maupun penganggaran,” ujarnya.
Beralih ke Komisi IV, Rahmat membawa serta semangat baru. Sebagai wakil dari daerah pemilihan Sumatera Barat I, yang meliputi kawasan agraris seperti Tanah Datar, Agam, dan Limapuluh Kota, ia melihat potensi besar yang harus terus dikembangkan.
Ia menyebut Sumatera Barat menyimpan peluang besar dalam bidang pertanian, peternakan, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Menurutnya, berbagai persoalan di sektor pangan harus segera mendapat perhatian, mulai dari kelangkaan pupuk bersubsidi hingga ketimpangan rantai pasok dan akses lahan.
“Isu ketahanan pangan bukan semata tentang stok beras atau ketersediaan sembako. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita harus berpikir soal kedaulatan pangan, keberpihakan kepada petani, dan ekosistem agraria yang sehat,” tegasnya.
Rahmat juga menyoroti peran penting Bulog dan Kementerian Pertanian dalam menjaga stabilitas distribusi serta harga pangan.
Menurutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan program kementerian harus lebih intensif agar dana yang digelontorkan benar-benar menyentuh kalangan petani.
“Kita ingin pastikan bahwa anggaran miliaran hingga triliunan rupiah untuk sektor pertanian dan pangan itu benar-benar sampai ke petani kecil, bukan hanya berhenti di atas kertas,” katanya.
Rahmat menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Dia berpendapat bahwa Bapanas harus memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian dan lembaga. “Di Komisi IV nanti, saya akan mendorong penguatan kelembagaan Bapanas, termasuk integrasi data dan perencanaan lintas sektor. Kita tidak bisa lagi kerja sendiri-sendiri antara kementerian pertanian, perdagangan, dan lembaga lainnya,” ungkapnya.
Sementara itu, perpindahan ke Komisi IV bukan berarti meninggalkan komitmen sebelumnya, melainkan memperluas kontribusi dalam bidang yang tak kalah penting.
“Selama masih dipercaya oleh rakyat, saya akan terus bekerja di manapun ditempatkan. Kini saatnya kita fokus pada persoalan perut rakyat: pangan, petani, dan ketersediaan sumber daya alam yang adil untuk semua,” tutupnya. (TPHRS)
