Bernama.id - Jakarta l Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI tidak serta-merta mengakhiri langkah politik anggota DPR yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, memastikan proses tersebut akan terus dikawal hingga pengisian jabatan Wakil Presiden yang baru selesai.
Rahmat yang juga menjabat Ketua Umum GEMA Keadilan mengatakan, usulan HMP yang diajukan 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah diterima pimpinan DPR.
Bahkan, rapat paripurna untuk menetapkan panitia khusus (Pansus) telah direncanakan berlangsung pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Namun, sebelum agenda tersebut berlangsung, Gibran lebih dahulu mendatangi Gedung MPR RI untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden.
"Alhamdulillah, usulan hak menyatakan pendapat yang diajukan 120 orang dari delapan fraksi sudah diterima pimpinan. Akan tetapi, Wakil Presiden Gibran sekitar pukul 11.16 WIB datang ke MPR RI menyerahkan pernyataan pengunduran diri," kata Rahmat di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis.
Menurut Rahmat, perkembangan tersebut membuat proses selanjutnya berada di tangan MPR.
Lembaga tersebut akan menindaklanjuti pengunduran diri Gibran melalui mekanisme konstitusional, termasuk proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Rahmat menjelaskan, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.
Selanjutnya, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang paripurna dan memilih Wakil Presiden pengganti.
Meski Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri, Rahmat menegaskan para pengusul HMP masih akan mengawal seluruh tahapan tersebut.
"Proses hak menyatakan pendapat belum berakhir. Kami akan terus mengawal sampai proses pengajuan calon Wakil Presiden ke MPR, kemudian ditetapkan. Setelah itu barulah kami menganggap proses kerja hak menyatakan pendapat ini final," ujarnya.
Rahmat menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari upaya anggota DPR bersama masyarakat untuk memastikan konstitusi dijalankan dan persoalan keadilan mendapat perhatian.
Pihaknya berharap seluruh tahapan pergantian Wakil Presiden dapat berlangsung sesuai aturan sehingga proses yang telah dimulai di DPR tidak berhenti di tengah jalan. (TPHRS)
