Oleh Labai Korok Piaman
Setelah berakhir masa jabatan Kepala Daerah, sesuai kebiasaan, budaya, aturan, maka mobil dinas (Mobnas) yang biasa mereka pakai 5 tahun terakhir akan mengikut secara pribadi mantan Kepala Daerah tersebut dengan berubah plat pribadi, akhiran plat "BS".
Sewaktu Penulis menjabat menjadi Anggota Dewan pernah menolak menganggarkan pengadaan mobil dinas Kepala Daerah baru karena daerah dalam kondisi luluh lantah oleh gempa. Disaat pembahasan anggaran tersebut penolak Penulis dijawab secara formal dan pribadi oleh Sekda.
Beliau, atau Pak Yon, Sekda waktu itu menyampaikan bahwa janganlah ditolak pos anggaran pengadaan mobil dinas baru tersebut Pak Dewan karena Mobnas Kepala Daerah yang ada digarase tinggal hanya sisa Mobnas pemakaian 10 tahun Kepala Daerah sebelumnya.
Mobil bekas tersebut berbahaya bagi Kepala Daerah yang mobilisasinya tinggi. Apalagi seperti Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi yang selalu diundang kedaerah terpencil yang butuh kendara standar, kendaraan sehat agar semua target protokoler acara tercapai.
Namun menurut Penulis tidak ada kesalahan atau ketidak pantasan, mobil dinas itu diadakan. Awal dilantik Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi dipinjamkan mobil operasional dari mobil fajero Kepala Dinas Pendidikan, kebetulan mobnasnya masih baru karena Mobnas lama Gubernur tidak layak.
Wakil Gubernur Sumbar pun awal dilantik masih memakai mobil Fortuner yang selalu dipakai untuk kampanye dahulu yaitu mobil pribadinya untuk menghadiri undangan masyarakat. Setelah selesai pengadaan baru mobil dinas resmi Pemerintah Propinsi dipakai.
Menurut Penulis pengadaan mobil dinas Gubernur Sumbar sudah merupakan kebutuhan operasional standar seorang Kepala Daerah yang memiliki mobilitas tinggi, yang harus mobilitasmya harus optimal, apalagi keadaan daerah yang butuh Kepala Daerah turun langsung.
Jadi Buya Mahyeldi mendapatkan Mobnas sesuai aturan kebutuhan. Jika memang pengadaan itu bermasalah, perlu dikembalikan, menurut Penulis Buya Mahyeldi secara pribadi tidak akan keberatan nobil dinas yang ada dijual, atau direcofusing untuk kebutuhan kekurangan anggaran Pemda.
Andai diperlukan semua mobil dinas baik OPD, DPRD, Kepala Daerah dijual untuk membantu penangan kebutuhan masyarakat Sumbar hari ini. Penulis sangat senang Mobnas ditiadakan. Karena sewaktu Penulis Anggota Dewan pernah mengusulakan mobil dinas ditiadakan diganti dengan mobil rental seperti pola kendara perusahaan BUMN.
Namun secara aturan, Penulis baca dimedsos sesuai dengan jumpa pers Gubernur Sumbar lama, Irwan Prayitno mengatakan bahwa pengadaan Mobnas Buya Mahyeldi, Gubernur Sumbar tersebut sudah sesuai dengan PP Nomor: 109 tahun 2000 pasal 7 (1) berbunyi : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas. Kendaraan dinas adalah hak bagi kepala daerah dan wakilnya.
Maka wajib dianggarkan. DPRD pasti setuju karena ini aturan bahkan saat pembahasan RAPBD 2021 lalu, yang bersemangat menganggarkan kendaraan dinas ini dari banyak partai, karena bisa jadi kawan se partainya yang akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.
Pada kesempatan ini sudah jelas duduk masalahnya, maka mari semua pihak seperti Anggota Dewan Propinsi yang tiba-tiba bersuara memikirkan prihal yang lebih urgen dan penting yang belum diselesaikan oleh Pemerintah Propinsi untuk kepentingan rakyat selesaikan.
Jangan hal remeh temeh seperti ini dilempat kepublik, nanti kalau masyarakat tahu Pimpinan DPRD Sumbar tahun 2021, dari ketua partainya yang vokal ini merehap rumah dinasnya dengan harga mahal, milyaran disaat pandemik covid-19 akan rame lagi publik ini.
Sekarang masyarakat sedang susah jangan memperburuk situasi dengan hal-hal yang sudah disepakati oleh pejabat dahulu, Buya mahyeldi-audy taat dengan norma yang sudah membudaya diera pejabat lama[*].
